Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Skripsi ini meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan posisi 15 negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa terhadap norma “Responsibility to Protect” dari ‘tidak setuju’ (Majelis Umum 2005) menjadi ‘setuju’ (Majelis Umum 2009). Untuk melakukan hal tersebut, penulis menginvestigasi berbagai fenomena politik, ekonomi, maupun sosial yang terjadi sepanjang 2005-2009 pada level domestik maupun internasional yang terkait dengan ke-15 negara ini, serta menganalisis pola-pola yang muncul dari temuan tersebut. Pada akhirnya, skripsi ini menawarkan ‘Model Bola Menggelinding’ sebagai kerangka analisis yang dapat menjelaskan proses shifting atau pergeseran posisi aktor negara terhadap suatu norma yang diperkenalkan. Model ini berdasar pada asumsi bahwa tidak ada norma yang sama sekali baru; setiap norma dalam Hubungan Internasional merupakan hasil evolusi atau revolusi dari norma sebelumnya. ......This research aims to analyze the factors affecting the position shift in the United Nations General Assembly speeches of 15 state actors relative to Responsibility to Protect from ‘no’ in 2005 to ‘yes’ in 2009. In order to do so, this research tracks and investigates the various political, economical, as well as social phenomena that took place within, between, and amongst those countries throughout the time frame of 2005-2009. Departing from those findings, patterns and orders are identified in order to provide a preliminary analysis to explain the position shift. Finally, it proposes the ‘Rolling Ball Model’ as an analysis framework to explain state actors’ position shift toward an introduced norm. It relies on the assumption that each international norm emerges from either an evolution or revolution process from previously existing norms or collective values, in addition to understanding that the behavior of state actors relative to norms is dynamic from a time period to another.

Abstrak :
Sebagai sebuah fenomena, kekejaman massal merupakan suatu hal yang dapat dikatakan pernah terjadi hampir di seluruh wilayah di dunia. Sifatnya yang dapat dilakukan baik oleh aktor negara maupun non-negara menyebabkan terdapat perbedaan tipe dari kekejaman massal di sejumlah wilayah apabila dibandingkan dengan wilayah lain. Tulisan ini mengaplikasikan metode tinjauan literatur dengan klasifikasi taksonomi untuk menjelaskan perspektif-perspektif tersebut. Respon dari komunitas internasional terhadap hal tersebut sejak World Summit 2005 telah terintegrasi dalam sebuah doktrin yang disebut sebagai Responsibility to Protect R2P , yaitu doktrin bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi warganya. Doktrin ini hingga sekarang menimbulkan kontroversi pro dan kontra dengan proporsi yang hampir setara. Tulisan ini menemukan empat variasi perspektif terhadap R2P: yaitu kelompok yang optimistis dengan aspek penuntutan seperti melalui ICC , kelompok yang merasa skeptis dengan penuntutan, kelompok yang menitikberatkan R2P pada aspek intervensi humaniter dan penggunaan kapasitas koersif, serta kelompok yang menempatkan fokus R2P dari sisi pencegahan.

---

As a phenomenon, mass atrocity is something that can be said to have occurred almost anywhere in the world. The nature of mass atrocity, that it can be done both state and non-state actors makes for different types of mass atrocity that happens in some areas when compared to other regions. This paper applies literature review as a method to explain those perspectives and taxonomy in classifying those perspectives. International community rsquo;s response to that since World Summit 2005 can be understood to be integrated into a doctrine called Responsibility to Protect R2P , the doctrine that states have a responsibility to protect its citizens. This doctrine until now has caused pro and contra with almost equal proportions on either camp. This writing finds four variety of perspectives towards R2P: those who are optimistic about prosecution aspect e.g through ICC , those who are pessimistic about prosecution, those who emphasize on humanitarian intervention aspect and use of force, as well as those who put emphasize on prevention aspect.