Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Saat ini mulai banyak negara yang melakukan kebijakan untuk memperbaiki distribusi pendapatan dan desentralisasi pada fungsi pengeluaran pemerintah daerah serta sumber pendapatannya. Dalam melaksanakan kebijakan tersebut, terdapat banyak faktor yang mempengaruhinya agar kebijakan yang dilakukan dapat berjalan dengan baik. Penelitian ini menyelidiki efek desenrtralisasi fiskal terhadap disparitas pendapatan pada 508 Kabupaten/Kota di Indonesia selama periode 2010-2019.

Hasil ini meneliti sejauh mana tanggung jawab pembelanjaan daerah dan perpajakan yang diberikan kewenangannya kepada daerah. Hasil analisis menunjukkan pada intervensi kebijakan desentralisasi fiskal pada tahun 2015, dapat menurunkan disparitas pendapatan pada tahun setelah dilakukannya intervensi dan tahun-tahun setelahnya. Namun, hasil tersebut tidak menunjukkan adanya signifikansi dari kedua variabel desentralisasi fiskal. Namun, terdapat hasil yang berbeda pada tingkat kabupaten dan tingkat kota. Dimana hasilnya menunjukkan jika desentralisasi pada tingkat kota lebih baik dibandingkan desentralisasi pada tingkat kabupaten. Selanjutnya, Pemilihan Kepala Daerah secara langsung yang terjadi sejak tahun 2015 terbukti dapat menurunkan disparitas pendapatan pada tingkat daerah. ......Currently, many countries are starting to implement policies to improve income distribution and decentralization of the expenditure function of local governments and their sources of income. In implementing the policy, there are many influnced factors. This study investigates the effect of fiscal decentralization on income disparities in 508 regencies/municipalities in Indonesia during the 2010-2019 period.

This result examines the extent to which regional expenditure and taxation responsibilities are given to the subnational governments. The results show that the fiscal decentralization policy intervention in 2015, can reduce income disparities in the year after the intervention and in the years after. However, these results do not indicate the significance of the two variables of fiscal decentralization. However, there are different results at the regencies and municipalities levels. Where the results show that decentralization at the municipalities level is better than decentralization at the regencies level. Furthermore, Pemilihan Kepala Daerah Langsung since 2015 have been proven to reduce income disparities at the subnational level.

Abstrak :
ABSTRAK
Pangan merupakan kebutuhan mendasar dalam kehidupan manusia, khususnya untuk anak-anak yang sedang mengalami masa pertumbuhan diperlukan pangan yang aman dan bergizi. Masih tingginya angka keracunan yang disebabkan oleh pangan jajan di Indonesia dan jumlah hasil sampling dan pengujian pangan jajan yang tidak memenuhi syarat (TMS), menggerakkan Badan POM untuk menyusun suatu kebijakan dalam bentuk intervensi kepada sekolah (sekolah dasar) termasuk di Propinsi DKI Jakarta. Intervensi kebijakan yang diberikan oleh BPOM kepada sekolah dibedakan menjadi dua yaitu intervensi kebijakan yang lengkap yaitu dengan melakukan sampling dan pengujian PJAS, rapid test kit dengan mobil keliling, memberikan bimbingan teknis, serta KIE dan penyebaran produk informasi berupa poster, leaflet, CD yang berisi tentang edukasi pangan yang baik. Sementara intervensi kebijakan yang lain adalah dengan memberikan KIE secara singkat dan menyebarkan produk informasi saja. Dengan menggunakan metodologi regulatory impact assessment (RIA), penelitian ini bertujuan untuk mengukur dampak kebijakan yang berupa intervensi terhadap kesadaran kelompok sasaran yaitu komunitas sekolah. Dari penelitian yang dilakukan diperoleh hasil bahwa intervensi kebijakan A yaitu dengan memberikan secara lengkap termasuk pengujian sampel PJAS memberikan hasil berupa kesadaran yang lebih baik dibanding dengan intervensi kebijakan C yang hanya memberikan produk informasi. Kelompok sasaran sekolah yang diintervensi kebijakan A mempunyai kesadaran yang sangat baik, sementara untuk intervensi C adalah cukup baik. Demikian halnya penilaian kualitas keamanan pangan di sekolah untuk sekolah yang diintervensi A, rata-rata menilai kualitas kondisi sudah baik, sementara untuk sekolah yang diintervensi C masih memerlukan upaya peningkatan yang lebih intensif.

---

ABSTRACT
Food is a basic necessity in human life, especially for children who are experiencing a period of growth required a safe and nutritious food. A high rate of food poisoning caused by eating snacks in Indonesia and the number of sampling and lab testing results of snack foods are substandard. That reason encourage National Agency of Drug and Food Control (NADFC) for developing a policy in the form of intervention to school (elementary school) included in DKI Jakarta. Policy interventions provided by the NADFC to school divided into two policies intervention, first is to conduct sampling and testing PJAS, rapid test kit with the car around, provide technical guidance, as well as IEC and dissemination of information products such as posters, leaflets, CDs containing about good food education. While other policy interventions is to provide a brief IEC and disseminate product information only. By using the methodology of regulatory impact assessment (RIA), this study aims to measure the impact of policies intervention to improve awareness of the target group as community school. From research done shows that a policy intervention is to provide complete application, including testing of samples PJAS to result in better awareness compared with C policy interventions that only provide product information. Target group A policy intervention schools have a very good awareness, while for intervention C is enough to good. Similarly, the quality assessment of food safety in schools for the intervention school A, the average rate the quality of the conditions are good, while for school intervention C still require more intensive efforts.

Abstrak :
ABSTRAK
Pemerintah Indonesia telah menargetkan pengembangan industri battery swapping sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan adopsi motor listrik. Namun, karena sistem battery swapping merupakan sistem yang kompleks dan dinamis, diperlukan strategi untuk pengembangan industri battery swapping. White-box modeling dapat membantu mendapatkan wawasan mengenai bagaimana driving forces (kekuatan pendorong), yang terdiri dari variabel eksogen serta intervensi kebijakan, dapat berdampak pada pengembangan industri battery swapping. Studi ini fokus pada tiga objektif yaitu tiga objektif yaitu jumlah pengguna motor listrik, jumlah pengguna battery swapping dan profit battery swapping. Terdapat tiga driving forces yang mendorong tercapainya objektif, yaitu teknologi pembuatan baterai serta kebijakan (battery pack standardization, discount on electricity price, dan government subsidy on battery swapping station building). Kebijakan ini diuji ke dalam tiga skenario berbeda. Hasil menunjukkan bahwa standardisasi kemasan baterai berdampak langsung kepada jumlah pengguna motor listrik sehingga berdampak langsung pada jumlah pengguna battery swapping. Selain itu, diskon biaya listrik memiliki peran yang signifikan untuk profit battery swapping.

---

ABSTRACT
The Government of Indonesia (GOI) has targeted the development of the battery swapping industry as an attempt to increase the adoption of electric motorcycles. However, since the battery swapping system is a complex and dynamic system, a strategy is needed in order to develop a battery swapping system. System dynamics help gain an insight into how the established driving forces, consisting of exogenous variables and policy measures, affect the battery swapping industry development. This study focuses on three objectives: electric motorcycle user, battery swapping user, and battery swapping profit. There are four driving forces achieve the goal: the technology advancement and the policy measures (battery pack standardization, discount on electricity price, dan government subsidy on battery-swapping station building). The policy measures are assessed into three different scenarios. Results show that battery pack standardization directly affects the number of electric motorcycle user, hence increase the number of battery swapping user. Furthermore, a discount on electricity prices has a significant impact on increase the battery swapping profit.

Abstrak :
Transisi menuju kendaraan listrik menjadi salah satu agenda utama pemerintah Indonesia sebagai usaha menurunkan emisi dari transportasi jalan. Bus adalah salah satu moda transportasi yang diperkirakan akan memiliki tingkat elektrifikasi tertinggi jika dibandingkan dengan moda transportasi lain. Walaupun begitu, masih terdapat banyak faktor yang menghambat proses adopsinya. Salah satu hambatan terbesar proses adopsi bus listrik adalah besarnya biaya akuisisi bagi operator bus. Battery Leasing merupakan skema model bisnis inovatif yang dapat mendisrupsi model bisnis saat ini sehingga dapat meningkatkan daya beli operator bus dan mempercepat proses adopsi. Industri battery leasing merupakan sistem yang kompleks dan dinamis sehingga diperlukan beberapa alternatif strategi dalam pengembangan industri battery leasing. Perusahaan battery leasing membutuhkan evaluasi secara sistematis untuk memperkirakan keberlangsungan sistem bisnis perusahaannya. Simulasi dengan pendekatan sistem dinamis dapat membantu memperoleh pengetahuan mengenai faktor- faktor pendorong seperti variabel eksogen dan intervensi kebijakan dalam pengembangan industri battery leasing. Tiga jenis skenario disimulasikan bersama dengan 3 alternatif kebijakan berupa subsidi pengadaan baterai, pemberian insentif daur ulang baterai, serta pembebasan pajak perusahaan. Ketiga alternatif kebijakan secara positif mempengaruhi keberlangsungan perusahaan secara finansial. Subsidi pengadaan baterai mampu memberikan tingkat akuisisi pelanggan yang paling tinggi serta keuntungan bagi penyedia jasa battery leasing yang paling tinggi. ......The transition to electric vehicles is one of the main agendas of the Indonesian government as an effort to reduce emissions from road transportation. Bus is one of the transportation modes that is expected to have the highest electrification rate when compared to other modes of transportation. Even so, there are still many factors that hinder the adoption process. One of the biggest obstacles to the adoption of electric buses is the high acquisition cost for bus operators. Battery Leasing is an innovative business model scheme that can disrupt the current business model so as to increase the purchasing power of bus operators and accelerate the adoption process. The battery leasing industry is a complex and dynamic system, so several alternative strategies are needed in developing the battery leasing industry. Battery leasing companies need a systematic evaluation to estimate the sustainability of the company's business systems. Simulation with a dynamic system approach can help gaining knowledge about the driving factors such as exogenous variables and policy interventions in the development of the battery leasing industry. Three types of scenarios are simulated along with 3 alternative policies which are subsidies for battery procurement, battery recycling incentives, and corporate tax exemptions. The three alternative policies positively affect the company's financial sustainability. Battery procurement subsidies are able to provide the highest level of customer acquisition and the highest profit for battery leasing service companies.

Abstrak :
Transisi menuju kendaraan listrik merupakan salah satu hal yang diupayakan pemerintah untuk mengurangi emisi serta menghadirkan moda transportasi yang lebih ramah lingkungan. Namun, dalam mengadopsi kendaraan listrik, masih banyak faktor yang menjadi hambatan seperti harga yang tinggi, durasi pengisian yang lama serta jarak tempuh yang pendek. Battery swapping merupakan skema yang dapat mengatasi hambatan- hambatan bagi masyarakat dalam mengadopsi kendaraan listrik tersebut. Pemerintah Indonesia pun telah menargetkan pengembangan industri battery swapping dalam rangka meningkatkan adopsi motor listrik. Industri battery swapping merupakan sistem yang kompleks dan dinamis sehingga diperlukan beberapa alternatif strategi dalam pengembangan industri battery swapping. Simulasi dengan pendekatan sistem dinamis dapat membantu memperoleh pengetahuan mengenai faktor- faktor pendorong seperti variabel eksogen dan intervensi kebijakan dalam mendukung pengembangan industri battery swapping. Tiga jenis skenario disimulasikan bersama dengan 3 alternatif kebijakan berupa standardisasi kemasan baterai, penjualan motor listrik tanpa baterai serta subsidi pendirian stasiun battery swapping. Ketiga alternatif kebijakan secara positif mempengaruhi tingkat adopsi terhadap battery swapping serta keuntungannya. Standardisasi kemasan baterai mampu memberikan tingkat adopsi yang paling cepat serta keuntungan bagi penyedia jasa battery swapping yang paling tinggi. ......The transition into electric vehicle has been encouraged by the government to reduce the emission and provide new type of transportation which is more friendly for the environment. However, there are still several challenges in adopting electric vehicle such as the price, range, and also charging time. Battery swapping is a scheme that could overcome those challenges for the society to adopt the electric vehicle. Indonesian government has a target to develop battery swapping industry in order to increase the adoption of the electric motorcycle. Battery swapping industry is a complex and dynamic system, thus, strategies are needed to develop this industry. Simulation with system dynamic approach is needed could help to gain insight regarding the driving forces such as exogenous variables and also policy intervention to encourage the development of battery swapping industry. Three different scenarios are simulated with three different policy alternatives: battery pack standardization, e- motorcycle sales without battery and battery swapping station establishment subsidies. Each policy intervention has positive correlation in increasing the adoption of battery swapping user as well as the profit. Battery pack standardization gives the fastest adoption rate and the highest profit for battery swapping provider.