Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Data mengenai sistem informasi pasar tenaga kerja merupakan sumber informasi krusial yang berkaitan dengan bidang pendidikan dan perencanaan keterampilan, perencanaan pembangunan, serta perencanaan tenaga kerja. Karir Hub, sebagai komponen integral dari platform SIAPKerja yang dikelola Kementerian Ketenagakerjaan, berperan penting dalam menyajikan informasi pasar kerja. Untuk meningkatkan layanan informasi pasar kerja, integrasi dengan sistem di daerah menjadi suatu kebutuhan mendesak agar sistem informasi pasar kerja Indonesia dapat bertransisi dari tingkat menengah menjadi tingkat lanjut yang lebih canggih. Namun, masih terdapat permasalahan terkait penggunaan legacy system dalam proses pelayanan informasi pasar kerja di daerah sehingga penelitian ini membahas interoperabilitas Karir Hub SIAPKerja dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dan metode pengambilan data melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi interoperabilitas Karir Hub SIAPKerja telah mencapai tingkat interoperabilitas hukum. Namun, pada tingkat interoperabilitas semantik, terdapat indikator yang belum terpenuhi secara optimal, yaitu kesamaan dalam pemaknaan dan interpretasi atas data/informasi yang dipertukarkan. Kendala tersebut disebabkan oleh perbedaan format dan kelalaian manusia dalam pengisian data yang menghambat kesamaan dalam interpretasi data. Selain itu, pada tingkat interoperabilitas hukum, terdapat ketidakcapaian pada indikator regulasi yang mengatur pertukaran data antar organisasi. Kendala utama disebabkan oleh ketiadaan regulasi yang secara khusus mengatur integrasi tersebut. Disisi lain, dari segi faktor yang mempengaruhi, masih terdapat hambatan kolaborasi antara Kemenaker dan Disnaker akibat ketidakmerataan bimbingan teknis, ketidakseimbangan pengetahuan teknologi, dan kesenjangan pada aspek kompatibilitas teknologi. ......Data regarding the labor market information system is a crucial source of information related to education and skills planning, development planning and workforce planning. Karir Hub, as an integral component of the SIAPKerja platform managed by the Ministry of Manpower, plays an important role in providing labor market information. To enhance labor market information services, integration with regional e-Government is crucial to advance Indonesia’s labor market information system from an intermediate to a more sophisticated level. However, there are still issues related to the use of legacy systems in the job market information service process in the regions, therefore this research discusses the interoperability of Karir Hub SIAPKerja and the factors that influence it. This research was conducted using a post-positivist approach and data collection methods through in- depth interviews and literature study. The results of the research show that the implementation of interoperability in Karir Hub SIAPKerja has reached the level of legal interoperability. However, at the level of semantic interoperability, there are indicators that have not been optimally fulfilled, specifically the similarities in the meaning of the data exchanged. These obstacles are caused by differences in formats, and human negligence in filling in data which hinders equality in data interpretation. In addition, at the level of legal interoperability, there is a failure to meet indicators for regulations governing data exchange between organizations. The main obstacle arises from the absence of regulations that specifically regulate the integration. In terms of influencing factors, there are still barriers to collaboration between the Ministry of Manpower and the Regional Manpower Office due to uneven technical guidance, technological knowledge imbalances, and gaps in technological compatibility aspects.

Abstrak :
Pelayanan Kenaikan Pangkat Otomatis berbasis Less Paper (KPO Less Paper) merupakan inovasi dari Badan Kepegawaian Negara dalam proses layanan kepegawaian kenaikan pangkat PNS yang menyederhanakan proses bisnis pelayanannya melalui transformasi pelayanan secara digital sehingga dokumen persyaratan yang dibutuhkan untuk mengikuti proses kenaikan pangkat yang sebelumnya banyak dapat dikurangi dan hanya membutuhkan berkas dan dokumen dalam bentuk digital tidak lagi dalam bentuk fisik. Pembuatan aplikasi Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) oleh BKN ditujukan untuk menciptakan pengintegrasian data PNS di seluruh Indonesia yang diharapkan dapat mengatasi masalah duplikasi data dan inefisiensi dalam pelayanan kepegawaian, sehingga melalui SAPK pelayanan kepegawaian yang dilakukan oleh BKN dan Kantor Regional BKN terhadap seluruh instansi di Indonesia dapat terintegrasi. Skripsi ini membahas tentang bagaimana implementasi KPO Less Paper melalui SAPK dalam kerangka interoperabilitas e-government berserta faktor-faktor yang terkait dalam pengimplementasiannya. Penelitian ini menggunakan konsep tingkatan/level interoperabilitas e-government dan faktor-faktor yang berkaitan dengan kemampuan dalam pelaksanaan interoperabilitas e-government. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan post-positivist dan metode pengambilan data melalui wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi interoperabilitas e-government dalam pelayanan KPO Less Paper sudah mencapai level interoperabilitas organisasional, namun pada level interoperabilitas semantik terdapat indikator yang belum tercapai yaitu kemampuan untuk menggabungkan atau menyingkronkan data/informasi lintas sistem informasi yang heterogen belum tercapai dengan baik, selain itu pada level interoperabilitas organisasional terdapat ketidakcapaiannya prinsip-prinsip komunikasi secara dua arah antar organisasi dan kecapaian komitmen antar organisasi yang dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis dan pelaksanaan pelayanan yang sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. ......Pelayanan Kenaikan Pangkat Otomatis berbasis Less Paper (KPO Less Paper) is an innovation from Badan Kepegawaian Negara in the process of civil service promotion services that simplifies the service business process through digital service transformation so that the document requirements needed to follow the promotion process that previously complex can be reduced and only requires files and documents in digital form and no longer in paper-based form. The development of Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) by BKN is aimed at creating integration of civil servant data throughout Indonesia which is expected to overcome the problem of data duplication and inefficiency in personnel services, so that through the SAPK staffing services carried out by BKN and the BKN Regional Office to all agencies in Indonesia can be integrated. This thesis discusses how the implementation of KPO Less Paper through SAPK in the framework of e-government interoperability and the factors involved in its implementation. This study uses the concept of e-government interoperability levels and factors related to the ability to implement e-government interoperability. This research was conducted using a post-positivist approach and data collection methods through in-depth interviews. The results showed that the implementation of e-government interoperability in KPO Less Paper services has reached the level of organizational interoperability, but at the semantic interoperability level there are indicators that have not been achieved, namely the ability to combine or synchronize data / information across heterogeneous information systems has not been achieved well, besides At the level of organizational interoperability, there are failure to achieve the principles of two-way communication between organizations and the achievement of inter-organizational commitments as outlined in the form of a written agreement and the implementation of services according to a predetermined schedule.