Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Sebagai salah satu cara pembayaran dalam transaksi perdagangan intemasional Letter of Credit (L/C) memberikan keuntungan dan segi-segi positif bagi para pihak pelaku perdagangan intemasional. LIC dianggap sebagai cara pembayaran yang paling ideal dan aran karena dengan L1C kepastian pembayaran bagi pihak penjual terjamin. Bagi pihak pembeli dengan L/C akan mengamankan dananya sekaligus menjamin kepastian penyerahan barang yang diperjualbelikan. Pembayaran dengan L/C adalah pembayaran bersyarat dimana penjual bare dapat memperoleh pembayaran apabila menyerahkan dokumen-dokumen yang sesuai dengan syarat dan kondisi LIC yang menunjukan bahwa penjual telah melaksanakan pengiriman atau penyerahan barang. Bank sebagai wakil atau kuasa pembeli akan melakukan pembayaran sesuai dengan instruksi pembeli bilamana dokumen-dokumen yang diterirna telah sesuai dengan syarat dan kondisi L/C. Salah satu keterjaminan LIC sebagai instrumen pembayaran adalah karena mengikatnya LIC secara hukum bagi pars pihak. L1C merupakan instrumen pembayaran yang bersifat dan mengandung unsur surat berharga yang mengikat secara hukum. L/C adalah perjanjian atau kontrak yang mandiri (independen) dan terpisah dengan perjanjian atau kontrak lainnya. L/C sebagai perjanjian karena L/C berisi janji membayar dari bank penerbit kepada penerima Dengan diterbitkannya LIC bank penerbit terikat untuk membayar sejumlah uang senilai LIC kepada penjual selaku penerima. Bank penerbit juga terikat untuk membayar kembali kepada bank penerus yang diberi kuasa di dalam L1C untuk melakukan pembayaran kepada penerima. Bank penerus yang bertindak sebagai bank penegosiasi atau bank pengaksep maupun bank pengkonfirmasi terikat untuk membayar sejak L/C diberitahukan kepada penerima dan apabila bank-bank tersebut dengan pertimbangannya sendiri melakukan akseptasi atau konfirmasi atas L1C dan mengambil alih serta menegosiasi dolcumen. Penjual selaku penerima terikat atas L/C sejak pengajuan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan di dalam LIC. Sedangkan keterikatan pembeli selaku pemohon dalam penerbitan L/C adalah menibayar kembali kepada bank penerbit berdasarkan permintaan penerbitan L/C yang merupakan perjanjian yang mengikat antara pemohon dan bank penerbit. L/C sebagai perjanjian atau kontrak intemasional karena para pihak yang terlibat dalam pembayaran L/C berasal dari negara yang berlainan dan tunduk pada hokum nasional negara yang berbeda. Keterjaminan dan keterikatan lainnya dari L/C secara hukum adalah L/C sebagai alat penjaminan baik berdasarkan UCP maupun hukum nasional. Beberapa permasalahan dalam rangka pelaksanaan pembayaran L/C antara lain adalah dalam hal terjadinya perselisihan atau sengketa dalam pelaksanaan pembayaran LIC. Para pihak yang terlibat dalam pembayaran L/C adalah pihakpihak yang berasal dari negara yang berlainan dan tunduk pada hukum nasional negara yang berbeda. Sementara itu UCP sebagai ketentuan internasional L/C mengatur prosedur pelaksanaan pembayaran L/C akan tetapi hanya bersifat pengaturan umum dan tidak semua masalah L/C diatur dalam UCP. UCP tidak mengatur mengenai pilihan hukum (governing law) dalam hal terjadi perselisihan atau sengketa dalam pelaksanaan pembayaran L/C. Perselisihan atau sengketa dalam pelaksanaan pembayaran L/C ini seringkali menjadi kasus hukum intemasional. Dalam praktek pengadilan-pengadilan intemasional ada yang mendasarkan din pada UCP maupun hokum kebiasaan intemasional tetapi ada juga yang mendasarkan diri pada hukum nasional suatu negara dalam menyelesaikan perselishan atau sengketa tersebut. Perselisihan atau sengketa antar bank dalam pelaksanaan pembayaran L/C lebih banyak disebabkan karena adanya kesalahan atau penyimpangan baik karena adanya kelalahan maupun penipuan (fraud). UCP tidak mengatur mengenai penipuan (fraud) dalam transaksi L/C yang selain merupakan pengecualian terhadap prinsip independensi LJC juga dapat merugikan bank-bank pelaksana L1C. Dengan demikian penyelesaian masalah ini hares merujuk pada hukum nasional suatu negara. UCP juga tidak mengatur mengenai pilihan hukum dalam hal terjadi perselisihan atau sengketa antar bank dalam pelaksanaan pembayaran L/C. UCP tidak mengatur mengenai teknis pelaksanaan L/C sehingga ketentuan teknis pelaksanaan L/C ini diatur oleh hukum nasional suatu negara. Namun demikian UCP dan hukum nasional dapat digunakan secara bersamaan dalam pelaksanaan LIC. Di Indonesia ketentuan mengenai teknis pelaksanaan L1C diatur oleh ketentuan-ketentuan peraturan perbankan yang disesuaikan dengan praktek perbankan yang berlaku secara intemasional dan UCP. Mengingat UCP tidak mengatur mengenai teknis pelaksanaan L/C guna menghindari resiko yang mungkin timbul maka dalam melaksanakan transaksi LC bank hams memiliki pertimbangan-pertimbangan baik berdasarkan ketentuan peraturan perbankan nasional maupun praktek perbankan yang berlaku dalam transaksi L1C secara intemasional dan UCP. Hal ini dilakukan demi menjaga kredibilitas dan bonafiditas bank yang bersangkutan dan perbankan nasional pada umumnya.

Abstrak :
Studi ini dimaksudkan untuk memformulasi strategi yang dapat menjadi sumbangsih bagi usaha-usaha mitigasi perubahan iklim. Pada akhir 2012 Kyoto Protocol tahap satu telah berakhir dan hasil dari COP 18 membuat keberadaan CDM menjadi penuh tantangan. Sehingga pelaksanaan CDM pasca 2012 atau mekanisme yang sejenis harus diperkuat. Sasaran dari riset ini adalah memformulasikan kombinasi dari kebijakan pemerintah Indonesia dan perjanjian perdagangan internasional untuk meperkuat pelaksanaan CDM di masa mendatang atau mekanisme baru berdasarkan pasar. Riset ini dilakukan melalui tinjauan literatur dan pengumpulan respons survey yang respondennya telah dipilih dengan cermat supaya dapat mewakili seluruh pemangku kepentingan. Para responden yang dicari berasal dari para ahli nasional maupun asing yang memiliki pengalaman dibidang ini. Untuk menjamin bahwa mereka memberikan respons yang sahih, para responden juga dipilih berdasarkan pencapaian pendidikan dan pengalaman kerja yang relevan. Data yang terkumpul pada tahap pertama diolah dengan analisa SWOT yang kemudian difinalisasi menggunakan AHP. Namun riset yang berdasarkan perspektif CDM ini memberikan hasil yang berbeda. Strategi yang terbaik adalah dengan mengkaitkan mekanisme ini dengan perjanjian pedagangan internasional. Sehingga kesadaran akan perubahan iklim perlu dibangun secara regional ataupun dengan mitra perdagangan lainnya. Hasil dari usaha ini adalah pembagian tanggung jawab dalam mitigasi perubahan iklim. Lebih lanjut seyogyanya usaha ini tidak berhenti pada tingkatan antar pemerintah semata, namun harus dapat diimplementasikan antar lembaga-lembaga usaha swasta. Dengan demikian mekanisme bisnis ke bisnis yang cocok dengan CDM ataupun mekanisme yang sejenis dapat berfungsi efektif.

---

This study is intended to formulate strategy that can contribute the climate change mitigation measures. By the end of 2012 first phase Kyoto Protocol has ended and the result of COP 18 brought CDM existence in considerable challenge. Therefore CDM post 2012 or similar mechanism implementation has to be strengthened. The research goal is to formulate combination of Government of Indonesia policies and international trade agreement to reinforce future CDM or new market based mechanism. This research conducted through literature review and collecting survey responses which the respondents were carefully selected to cover all stakeholders. The respondents were sought from national and foreign expert or people who have experiences in this field. The respondents also selected based on education attainment and relevant working experience to ensure they will give valid responses. The first stage data collected was processed using SWOT analysis and then finalized using AHP. However this research based on CDM perspective, gave different result. The best strategy is to work through linking the mechanism to the international trade agreement. Therefore climate change awareness should be built regionally or with other trading partners. The outcome of this measures is sharing responsibility on climate change mitigation. Moreover it should not stop only at governments? level, but it should be implemented among the private sectors. Then business to business mechanism which is suitable to CDM or its similar mechanism will be functioned effectively.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh: (1) Kriteria seleksi penyaluran terhadap pemenuhan kewajiban pabean; (2) Audit kepabeanan terhadap pemenuhan kewajiban pabean; dan (3) Kriteria seleksi penjaluran dan audit kepabeanan secara simultan terhadap pemenuhan kewajiban pabean. Kriteria seleksi penjaluran merupakan salah satu alat penerapan konsep risk management yaitu risiko yang terjadi di bidang kepabeanan meliputi ketidakpatuhan atas perundang-undangan kepabeanan dan peraturan perijinannya, pemberitahuan nilai pabean, peraturan asal barang, pembebasan bea masuk, larangan dan pembatasan maupun potensi kerugian yang disebabkan dan fasilitas perdagangan internasional.

Audit kepabeanan bertujuan untuk mempertimbangkan apakah audit telah mengikuti prosedur atau aturan tertentu yang telah ditetapkan. Pemenuhan kewajiban kepabeanan mempunyai 5 (lima) kewajiban, yaitu pendaftaran diri, menyampaikan surat pemberitahuan, membayar dan menyetor pajak yang terutang, pembukuan dan pencatatan serta pemeriksaan. Populasi penelitian ini adalah seluruh importir yang telah melakukan registrasi importasi dan melakukan importasi barang di Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tanjung Priok I, II dan III yaitu sejumlah 1.150 importir. Sampel penelitian diambil dengan metode Proportionate Stratified Random Sampling dikarenakan populasi mempunyai anggota yang tidak homogen dan berstrata secara proporsional, yaitu sebesar 185 importir. Kurun waktu penelitian adalah selama 1 (satu) tahun takwin yaitu tahun 2005 untuk data sekunder dan 2 (dua) bulan pada bulan Maret 2006 sampai dengan bulan April 2006 untuk data primer.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dalam bentuk studi hubungan (correlation studies) dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Instrumen pengumpulan data disusun dalam kuesioner yang menggunakan skala Likert.

Teknik analisis data dilakukan dengan 2 (dua) macam analisis, yaitu Teknik Analisis Deskriptif dan Teknik Analisis Statistik Inferensial. Kesimpulan dari penelitian ini adalah : (1) Terdapat pengaruh yang positif dan relatif cukup signifikan antara Kriteria Seleksi Penjaluran terhadap Pemenuhan Kewajiban Pabean. Koefisien korelasi untuk hubungan kedua variabel ini adalah sebesar 0,940 dan koefisien determinasi adalah sebesar 0,833. Hal ini menyatakan bahwa 83,30 % variansi yang terjadi pada Pemenuhan Kewajiban Pabean dapat dijelaskan oleh Kriteria Seleksi Penjaluran melalui regresi Y = 3,017 + 0,940 X1. Berdasarkan hasil pengujian signifikansi ternyata korelasi X, dengan Y relatif cukup signifikan, hal ini disebabkan karena 17,901 > usher 1,96. (2) Terdapat pengaruh yang negatif dan relatif cukup signifikan antara Audit Kepabeanan Terhadap Pemenuhan Kewajiban Pabean. Koefisien korelasi untuk hubungan kedua variabel ini adalah sebesar -0,887 dan koefisien determinasi adalah sebesar 0,786. Hal ini menyatakan bahwa 78,60 % variansi yang terjadi pada Pemenuhan Kewajiban Pabean dapat dijelaskan oleh Audit Kepabeanan melalui regresi Y = 94,331 - 0,887 X2 . Berdasarkan hasil pengujian signifikansi ternyata bahwa korelasi Audit Kepabeanan dengan Pemenuhan Kewajiban Pabean relatif cukup signifikan. Hal ini dibuktikan dengan t hitung 9,615 > t tabel 1,96. (3) Terdapat pengaruh yang positif dan relatif cukup signifikan antara Kriteria Seleksi Penjaluran dan Audit Kepabeanan terhadap Pemenuhan Kewajiban Pabean. Koefisien korelasi antara kedua variabel bebas dengan variabel terikat adalah sebesar 0,960 dan koefisien determinasinya dapat adalah sebesar 0,923. Angka ini mencerminkan bahwa variansi Pemenuhan Kewajiban Pabean dapat dijelaskan oleh variabel Kriteria Seleksi Penjaluran dan Audit Kepabeanan secara bersama-sama sebesar 92,30 %. Dengan kata lain variabel Kriteria Seleksi Penjaluran dan Audit Kepabeanan secara bersama-sama dapat memprediksi variansi yang ada pada variabel Pemenuhan Kewajiban Pabean sebesar 92,30 %. Uji signifikansi hubungan kedua variabel bebas dengan variabel terikat dilakukan dengan uji F. Dari uji Anova atau F test diperoleh F hitung = 1083,374 dan Fu ei pada a = 0,05 adalah 3,04 karena F hitung > F table.

Saran dari penelitian ini adalah (1) berhubungan dengan Kriteria Seleksi Penjaluran diharapkan ada perbaikan atau upaya peningkatan dan pemutakhiran data pada Sistem Intelijen Database; penambahan kriteria pada Profil Importir menjadi 5 (lima) tingkatan dan diversifikasi kriteria seleksi berdasarkan Profil Negara Asal dan Profil Negara Transit; (2) berhubungan dengan Audit Kepabeanan diharapkan teknik-teknik pelaksanaan Audit Kepabeanan dapat dilakukan dengan seefisien dan seefektif dengan cara targetting atas obyek audit yang akan diaudit dan selanjutnya akan dimutakhirkan ke dalam Profil Importir.

---

The aim of research is to know influences of: (1) Lining selection criterion to Customs obligation fulfillment; (2) Customs audit to Customs obligation fulfillment; (3) Lining selection criterion and Customs audit simultaneously to Customs obligation fulfillment.

Lining selection criterion is one of the ways in applying Risk Management Concept is mean a risk happened at Customs sector covering in-obedience on Customs Law and its license rules, informing of Customs value, rules of source of goods, free of import obligation. Prohibition and limitation or loss potential caused by International Trading Facilities. Customs Audit is mean an aim to consider whether the audit has followed procedures or certain rules, which has been applied. Customs obligation fulfillment according has 5 (five) obligations, namely self-registration, delivering information letter, pay and distribute tax liability, bookkeeping, and recording and checking (examining). Research population is all importers which have done import registration and have imported goods in Customs Service Office Tanjung Priok I, II dan III of 1.150 importers. Research sample is using Proportionate Stratified Random Sampling method is caused of population has no homogeny members and strata proportionally, consist of 185 importers. The length time of research is I (one) year calendar, in 2005 for secondary data and 2 (two) months in March 2006 till April 2006 for primary data. The research uses descriptive method in the form of correlation studies by using quantitative approach. While data collecting instrument is arranged in questionnaire in Likert's scale. Data analysis technique is done by 2 (two) kinds of analysis, namely Descriptive analysis technique and Inferential Statistic Analysis Technique.

Summary of this research is: (1) there is a positive influence and relatively significance enough between Lining Selection Criterion to Customs Obligation Fulfillment. Correlation coefficient relation of both variables is 0,940 and determination coefficient is 0,833. It shows that 83,30 % variants which is happened on Customs Obligation Fulfillment can be explained by Lining Selection Criterion through regression Y = 3,017 + 0,940 XI. Based on significance test result, in fact correlation of X, with Y relatively significance enough, this case is caused of t counting17,901 > t table 1,96. (2) there is negative influence and relatively significance enough between Customs Audit and Customs Obligation Fulfillment. Correlation coefficient relation of both variables is -0,887 and determination coefficient is 0,786. It shows that 78,60 % variants which is happened to Customs Obligation Fulfillment can be explained by Customs Audit through regression Y = 94,331 - 0,887 X2 . Based on significance test result actually correlation of Customs Audit with Customs Obligation Fulfillment is relatively significance enough. It is proven by t counting 9,615 > t table 1,96. (3) There is positive influence and relatively significance enough between Lining Selection Criterion and Customs Audit to Customs Obligation Fulfillment Co-relation coefficient between those two free variables with tight variable is 0,960 and determination coefficient is 0,923. The numbers shows that variants of Customs Obligation Fulfillment can be explained by Lining Selection Criterion variable and altogether with Customs Audit is 92,30 %. In another word Lining Selection Criterion variable and altogether with Customs Audit can predict the existing variants in Customs Obligation Fulfillment variable of 92,30 %. Significance test relation of both free variable with tight variable is done through F test. From Anove test or F test is got F counting = 1083,374 and F table at a = 0,05 is 3,04 because F counting F table.

Suggestion of the research is (1) connecting with Lining Selection Criterion hopefully there will be correction or effort of improvement and modernizing data of Database intelligent System; Adding criterion to importer profiles become 5 (five) levels and diversification of selection criterion based on Source Country Profile and Transit Country Profile; (2) connecting with Customs Audit hopefully application techniques of Customs Audit can be done effectively and efficiently by targeting on audit object which will be audited and next will be modernized into Importer Profile.