Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Terobsesf oleh keinginan yang menggebu-gebu untuk region ke daiam sistem perekonomian liberal, (ironisnya) selama lebih dari tiga dasawarsa dibawah cengkeraman penguasa- penguasa otoriter, oleh pihak eksekutif dan legislatif di Indonesia dirurmuskan kebijakaan dan produk-produk hukum yang mengacu kepada liberalisasi di bidang perdagangan. Tindakan tersebut dilakukan dengan mengabaikan struktur dan budaya masyarakat Indonesia yang dari generasi ke generasi lebih diwarnai nilai spirituil daripada materiil. Pada saat di dalam masyarakat dibutuhkan transformasi hukum, oleh penguasa dipaksakan transplantasi hukum. Akibatnya timbul ketidaikpastian hukum di negara ini karena terdapat jurang yang dalam antara peraturan perundang-undangan yang ada dengan sikap-tindak warga masyarakat yang mengacu pada sistem nilai yang bukan hanya berbeda, tetapi bahkan bertenrangan dalam kehidupan sehari-hari. Kondisi inilah yang menjadi lanan subur bagi tumbuh dan berkembangnya praktek-praktek kolusi. korupsi dan nepotisme (KKN). KKN tidak terbatas dikalangan rezim penguasa dan sebagian elit pengusaha, terapi merebak juga di lingkungan legislatif, yudikatif dan terutama di kalangan aparat penegak hukum. Praktek-praktek ini telah menyeret dan masih menjerumuskan nasib bangsa Indonesia ke dalam malapetaka krisis multi-dimensi yang tiada bandingnya.