Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
International Monetary Fund (IMF) hadir sebagai institusi internasional yang bertujuan untuk mengatur masalah keuangan global melalui berbagai kerja sama maupun kesepakatan. Akan tetapi dalam perjalanannya terjadi beberapa ketidaksesuaian dan permasalahan yang mengundang kritik dari berbagai pihak dan menuntut tanggapan dari IMF sebagai institusi yang aktif dalam sistem internasional. Berdasarkan konteks tersebut, tulisan ini bertujuan untuk memetakan literatur-literatur yang memberikan kritik terhadap IMF dari berbagai sisi, beserta tanggapan yang diberikan oleh IMF kepada kritik tersebut. Jenis literatur yang digunakan di dalam tulisan ini adalah artikel jurnal, bab dalam buku, dan buku. Tinjauan literatur akademik ini menggunakan metode pengorganisasi taksonomi dari 28 literatur akademik yang dikelompokkan ke dalam dua tema besar, yaitu (1) Kritik terhadap IMF atas tiga objek utama yaitu paradigma, struktur institusi dan program; (2) Tanggapan IMF terhadap Kritik Tulisan ini menemukan dua konsensus, yaitu posisi IMF sebagai intitsui keuangan primer dalam sistem internasional dan kebutuhan reformasi yang harus dilakukan oleh IMF. Adapun perdebatan yang hadir dalam literatur terutama terrkait efektivitas respons. Berdasarkan hal tersebut studi ini menyimpulkan bahwa walaupun kritik diberikan secara terpisah, permasalahan yang menjadi objek kritik memiliki akar permasalahan yang saling berkaitan, sehingga permasalahan tersebut membutuhkan solusi-solusi yang dirumuskan secara bersamaan. ......The International Monetary Fund (IMF) is an international institution that aims to regulate global financial issues through various collaborations and agreements. However, throughout its journey, there have been several inconsistencies and problems that have invited criticism from various parties, demanding a response from the IMF as an active institution in the international system. Based on this context, this article aims to map literature that provides criticism of the IMF from various perspectives, along with the IMF's responses to those criticisms. The types of literature used in this article are journal articles, book chapters, and books. This academic literature review utilizes a taxonomy organizing method of 28 academic literatures grouped into two major themes: (1) Criticism of the IMF regarding three main objects, namely paradigms, institutional structure, and programs; (2) IMF's response to criticism. This article finds two consensuses: the position of the IMF as the primary financial institution in the international system and the need for reform that the IMF must undertake. The debates present in the literature primarily revolve around the effectiveness of responses. Based on these findings, this study concludes that although criticisms are given separately, the issues being criticized have interconnected roots, requiring solutions that are formulated collectively.

Abstrak :
Tesis ini meneliti efektifitas kebijakan moneter yang meliputi pengawasan pada suku bunga, base money, dan Net International Reserve (NIR) dalam menguatkan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS selama periode fund supported program dari Dana Moneter Internasional (IMF). Seperti diketahui, ketika krisis keuangan melanda Asia tahun 1997, nilai tukar rupiah merosot tajam yang secara fundamental ekonomi sulit diperbaiki. IMF sebagai badan yang membantu Indonesia dalam mengatasi krisis tersebut memberikan beberapa saran kebijakan moneter yang tercantum dalam letter of intent (LoI) guna menguatkan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Dikatakan bahwa kebijakan moneter akan diperketat atau dengan kata lain tingkat suku bunga akan dinaikkan yang didukung dengan intervensi mata uang asing untuk meningkatkan kepercayaan serta memberikan arahan yang jelas bagi pasar. Selain itu kebijakan moneter juga akan memfokuskan pada pembatasan pengaruh depresiasi nilai tukar terhadap inflasi. Untuk mendukung kebijakan tersebut, IMF menyarankan pemerintah untuk mengatur besamya suku bunga, base money, dan NIR. Pertanyaan yang diajukan dalam penelitian ini adalah apakah kebijakan moneter yang diambil pemerintah yang meliputi pengawasan terhadap suku bunga, base money, dan NIR mampu menguatkan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS selama periode fund supported program dari IMF? Penelitian ini menggunakan model Vector Autoregressions atau sering disebut dengan VARs. Dalam model ini setiap kelompok variabel dinyatakan dalam fungsi linier dari nilai masa lampau variabel itu sendiri, nilai masa lampau dari variabel lainnya, serta nilai konstanta atau fungsi dari waktu. Penelitian ini juga menspesifikasi peubah-peubah endogen dan eksogen yang diyakini berinteraksi sehingga harus dimasukkan ke dalam modelnya serta jumlah selang terbanyak yang diperlukan untuk menangkap pengaruh yang dimiliki oleh masing-masing variabel terhadap variabel lainnya. Alasan pernilihan VARs berdasarkan pada penelitian sebelumnya yang pernah dilakukan oleh Sims (1980) yang meyakini bahwa VAR mempunyai kemampuan lebih baik dalam memprediksi dibanding model persamaan struktural. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hanya instrumen base money yang mempunyai hubungan dengan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Artinya, adanya perubahan pada base money akan mengakibatkan perubahan pada nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Sedangkan untuk instrumen tingkat bunga dan NIR, penelitian ini tidak menunjukkan adanya hubungan antara kedua instrumen tersebut dengan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kebijakan moneter melalui instrumen suku bunga, base money, dan NIR yang direkomendasikan oleh IMF hanya instrumen base money yang dapat diterapkan dalam menangani krisis keuangan di Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, salah satu saran yang bisa diberikan kepada otoritas moneter adalah tetap meneruskan kebijakan nilai tukar mengambang secara konsiten, dengan money-base sebagai patokan, Intervensi di pasar valas dilakukan hanya untuk mengurangi fluktuasi jangka pendek atau untuk menjaga likuidilas pasar. Upaya intervensi untuk sterilisasi atau meredam volatilitas harus dihindari. Sebab sejak diberlakukannya sistem nilai tukar mengambang, nilai tukar rupiah sering terdepresiasi disertai volatilitas yang tinggi.

Abstrak :
Krisis moneter di Indonesia dibagi 3 tahap : dampak penularan (Juli 1997), reaksi panik (Agustus 1997), dan dampak IMF (Oktober 1997-Mei 1998) kirsis diawali dari jantuhnya mata uang bath Tahiland sebagai sebab utama, yang merupakan awal mula krisis asia, kemudian menghasilkan efek domino, bergerak kearah ke munduran kawasan tersebut kemudian menyebar ke Indonesia. Krisis yang bermula dari krisis mata uang bergerak menjadi, krisis keuangan (krisis moneter) dan meluas menjadi krisis ekonomi di Indonesia. Belajar dari Thailand yang sia-sia mengintervensi bath, Indonesia setelah devisa sebesar 7 Milyar Dolar terkuras untuk melakukan intervensi, maka pada tanggal 14 Agustus pemerintah akhimya melepas rupiah kedalam sistem floating rate. Namun kenyataannya rupiah justru semakin terpusuk, padahal kebijakan pasar babas melalui instrumen floating rate-nya, ternyata tidak tewujud. Hal ini karena pasar melihat kebijakan floating rate bukan merupakan strategi moneter Indonesia melainkan bentuk ketidak berdayaan Indonesia menghadapi pasar. Karena dalam waktu singkat, Indonesia kekurangan cadangan di visa, artinya banyak devisanya yang terkuras akibat membayar hutang luar negeri dan akibat intervensi untuk menstabilkan rupiah. Akibatnya pasar bereaksi negatif, justru terjadi ketidak percayaan pada. Rupiah sehingga Dolar AS terns meroket naik terhadap rupiah. Karena semakin berat beban yang dipikul, maka Indonesia mengundang IMP, berserta program-program ekonominya, namun, akibat yang ditimbulkan oleh program-program IMF, justru membuat krisis di Indonesia semakin parah dan berkepanjangan, IMF menggunakan resep yang sama bagi negara-negara Asia yang mengalami krisis , tanpa mendiagnosa sebab-sebab krisisnya, sehingga program-program IMF menjadi penyebab krisis itu sendiri dan IMF akhirnya menjadi bagian dari krisis. Tesis ini mencoba menggunakan pendekatan monetaris dimana ciri kelangsungan dari kerangka monetaris adalah selain dibidang moneter melalui pengelolaan pasok volume uang oleh badan moneter (Bank sentral), tidak boleh dilakukan intervensi aktif oleh kebijaksanaan pemerintah dibidang ekonomi. Monetarisme ini memberikan dasar bagi program stabilisasi perekonomian negara-negara berkembang yang disponsori IMF. Kebijakan floating rate, pada dasarnya dapat dikaitkan sebagai kebijakan yang direstui IMF. Hal ini setidaknya terlihat dari letter of intent (LDI) antara pemerintah Indonesia dan IMF yang walaupun tidak secara eksplisit memuat tentang dukungannya terhadap floating rate, tetapi penundaan bantuan finansial IMF terhadap regim Orde Baru yang merencanakan pelaksanaan sistem moneter fixed rate memperlihatkan IMF sangat mendukung kebijakan nilai tukar mengembang penuh. Jenis penelitian dalam teisis ini adalah deskriptif analitis, menjelaskan peran IMF dalam mengatasi krisis moneter di Indonesia. Melalui proses kebijakan nilai tukar foaling rate di Indonesia. Tesis ini membuktikan, peran IMF terhadap kebijakan nilai tukar flotingrate di Indonesia dalam, mengatasi krisis moneter. Kebijakan atau progaram IMF sendiri telah menjadi penyebab krisis moneter itu sendiri. Akhirnya IMF rnenjadi bagian dari krisis moneter di Indonesai.

Abstrak :
ABSTRAK
Krisis moneter yang melanda Indonesia pada tahun 1997 yang ditandai dengan anjloknya nilai Rupiah terhadap dollar, membuat Indonesia mengundang masuk IMF untuk mengatasi hal tersebut. Akhirnya IMF pun masuk ke Indonesia dengan memberikan "resep" kepada pemerintah Indonesia yang tertuang di dalam Letter of Intent (LoI).Di dalam letter of Intent tersebut banyak sekali hal yang harus dilakukan oleh pemerintah Indonesia meliputi segala sector termasuk bidang hukum yang jika tidak dilakukan oleh pemerintah Indonesia, tidak segan-segan IMF menunda pencairan pinjaman atau bahkan membatalkan. Pembentukan sejumlah peraturan di bidang ekonomi -hasil desakan IMF- merupakan gangguan terhadap kedaulatan Indonesia, namun hal ini tidak dapat disalahkan oleh hukum internasional karena hal ini terjadi atas kerelaan dari si negara penerima pinjaman. Dan bukan rahasia lagi seringkali perjanjian internasional atau pemberian pinjaman dimanfaatkan untuk mengintervensi negara penerima pinjaman untuk melakukan sesuatu yang sesuai dengan keinginan pemberi ipinjaman. Di bidang hukum ekonomi ada beberapa undang-undang yang dibentuk hasil tekanan dari IMF dan salah satunya adalah UU kepailitan. Karena dibuat terburu-terburu dan tidak melewati analisa yang mendalam, akhirnya Perpu Nomor 1 tahun 1998 yang kemudian disahkan menjadi UU Nomor 4 tahun 1998 malah mengakibatkan kekacauan di dalam dunia bisnis Indonesia.

Abstrak :
This work advances geopolitical economy as a new approach to understanding the evolution of the capitalist world order and its 21st century form of multipolarity. Neither can be explained by recently dominant approaches such as U.S. hegemony or globalization: they treat the world economy as a seamless whole in which either no state matters or only one does. Today's BRICs and emerging economies are only the latest instances of state-led or combined development. Such development has a long history of repeatedly challenging the unevenness of capitalism and the international division of labour it created. It is this dialectic of uneven and combined development, not markets or imperialism, which has spread productive capacity around the world. It also ensured that the hegemony of the UK would end and attempts to create that of the US would peter out into multipolarity. Part two of this book paves the way, advancing Geopolitical Economy as a new approach to the study of international relations and international political economy. Following on from the theoretical limitations exposed in Part I, in this volume the analytical limitations are explored.

Abstrak :
Upaya Asnerika Serikat (AS) untuk membantu pemulihan kondisi perekonomian Indonesia ditujukan untuk memenuhi kepentingan nasional AS itu sendiri. Kepentingan AS tersebut didasarkan pada beberapa faktor : Pertama, secara kuantitas, dengan jumlah penduduk 215 juta jiwa dan berpenduduk nomor empat terbanyak di dunia, Indonesia merupakan pasar yang sangat potensial bagi pemasaran produk-produk AS ; Kedua, tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada saat sebelum krisis ekonomi cukup tinggi dan stabil ; Ketiga, Indonesia memiliki kekayaan alam yang sangat besar ; Keempat, kondisi goegrafis Indonesia yang terletak diantara dua benua dan dua samudra dinilai sangat strategis bagi kepentingan AS ; Kelima, Indonesia secara politis memainkan peranan penting baik di kawasan regional Asia Tenggara, Asia Pasifik maupun di dunia internasional yang ditunjukkan dengan keanggotaan aktif Indonesia dalam ASEAN, APEC, Nonblok, PBB, dan lain sebagainya ; Keenam, Indonesia adalah salah satu negara utama yang mendukung diberlakukannya perdagangan bebas di Asia Tenggara dan Asia Pasifik. Amerika Serikat, dalam rangka pemulihan ekonomi Indonesia menempuh cara : Pertama, memberikan bantuan dana, pangan, suplai medis, dan lain sebagainya secara langsung kepada pemerintah Indonesia ; Kedua, memperjuangkan agar Senat dan Kongres AS mendukung rencana penambahan dana kepada IMF yang ditujukan untuk membantu negara-negara di Asia yang dilanda krisis seperti Indonesia, Thailand, dan Korea Selatan ; Ketiga, mengirimkan utusan-utusan khusus untuk membantu pemerintah Indonesia dalam menghadapi krisis ekonomi. Namun demikian, pemberian bantuan AS tersebut, terutama yang disalurkan melalui IMF, terlihat kurang mampu memperbaiki kondisi perekonomian Indonesia. Hal itu disebabkan karena rendahnya komitmen pemerintah terhadap langkah-langkah yang telah ditetapkan oleh IMF, sehingga IMF seringkali menunda pengucuran dana bantuannya kepada Indonesia. Selain itu, ketidakmampuan pemerintahan Suharto dan Habibie dalam menyerap aspirasi masyarakat agar pemerintah melakukan reformasi di segala bidang telah memicu merebaknya berbagai aksi unjuk rasa dan kerusuhan massa di berbagai tempat di Indonesia. Metode Penelitian:Deskriptif Analitis dengan mengumpulkan, menyusun, dan menginterpretasikan data yang ada kemudian dilanjutkan dengan menganalisa data tersebut.

Abstrak :
Krisis Ekonomi yang terjadi di kawasan Asia yang dimulai dengan kejatuhan mata uang Bath Thailand, juga menimpa Indonesia dan Korea Selatan. Rupiah dan Won terpuruk nilainya yang mengakibatkan negara ini terancam akan mengalami kebangkrutan akibat desakan hutang-hutang jangka pendek yang harus segera dilunasi yang diketahui semuanya dalam denominasi dollar Amerika Serikat. Maka tidak lain kedua negara meminta IMF yang merupakan organisasi keuangan internasional untuk membantu kesulitan finansial dalam negeri kedua negara. IMF sebagai lembaga keuangan internasional yang memberikan bantuan likuiditas terhadap negara-negara anggota yang mengalami kesulitan sebagaimana tertuang dalam Artikel I mengenai peran dan fungsi lembaga ini, bersedia untuk membantu kedua negara. Tetapi terdapat perbedaan perilaku dalam cara-cara pemberian bantuan terhadap Indonesia. Indonesia yang tergolong sebagai negara berkembang dan juga termasuk dalam salah satu Highly Debt Country (Kelompok Negara Penghutang Besar) mendapat cairan dana hanya US$ 10 milyar itupun diberikan dalam waktu yang cukup lama semenjak komitmen IMF untuk memberikan bantuan ekonomi yang berjumlah US$ 43 milyar disepakati tahun 1998. Berbeda dengan Korea Selatan yang sebelumnya tergabung dalam OECD (Kelompok Negara-negara Kaya), IMF dengan mudahnya mengucurkan bantuannya, bahkan sejak tahun 1997 sejak Korea Selatan mulai terjerembab dalam krisis ekonomi, IMF dengan mudahnya mencairkan dana talangannya sebesar US$ 20 milyar. Sebagaimana diketahui penyebab krisis ekonomi yang dialami oleh kedua negara hampir serupa. Pertama, terlalu banyak arus modal jangka pendek dari luar negeri yang masuk ke dalam pasar domestik yang tidak dibarengi dengan pengawasan yang ketat dari pemerintah. Kedua, budaya dan etika bisnis yang sangat rentan terhadap iklim persaingan dalam pasar global, seperti masih kuatnya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di kalangan pengusaha dan pejabat pemerintah. Asumsi dasar yang digunakan adalah berdasarkan keberhasilan kedua negara untuk keluar dari krisis ekonomi. Maka bantuan ekonomi yang diberikan IMF untuk Indonesia dianggap tidak berjalan cukup efektif dibandingkan dengan bantuan ekonomi IMF untuk Korea Selatan. Hal ini dibuktikan dengan berhasilnya Korea Selatan untuk keluar dari krisis ekonomi terlebih dahulu dengan hasil pencapaian makro dan mikro ekonomi yang dianggap telah baik sejak akhir tahun 1998, dibandingkan dengan Indonesia yang sampai tahun 2000 saja indikator perekonomiannya tidak menunjukkan perbaikan yang cukup signifikan. Dalam penelitian ini sekurang-kurangnya ada dua variabel utama yang menjadi penyebab efektif tidaknya bantuan IMF terhadap Indonesia dan Korea Selatan. Pertama adalah variabel eksternal, yaitu variabel-variabel yang ada di dalam atau di luar IMF dimana kedua variabel tersebut dapat berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap efektif tidaknya bantuan ekonomi IMF. Kedua, adalah variabel internal yaitu kondisi-kondisi sosioekonomi Indonesia dan Korea Selatan yang berpengaruh kepada efektif tidaknya bantuan ekonomi yang diberikan. Terdapat dua variabel eksternal yaitu : pertama, adalah faktor-faktor internal IMF dalam hal ini proses terbentuknya pengambilan kebijakan IMF, dimana terjadi perumusan kebijakan paket bantuan ekonomi kepada negara-negara yang terkena krisis. Kedua adalah faktor-faktor eksternal IMF, yaitu adanya negara-negara besar (Amerika Serikat dan Jepang) yang mempengaruhi proses pengambilan kebijakan bantuan ekonomi IMF. Kedua variabel eksternal ini selanjutnya akan diukur secara kualitatif dengan menggunakan data-data sekunder. Variabel internal merupakan variabel selanjutnya yang menjadi bagian dari proses analisis. Dalam variabel ini terdapat sekurang-kurangnya tiga variabel utama yaitu politik, ekonomi dan sosial. Kemudian dari ketiganya diambil satu sampai dengan empat indikator yang kemudian diukur secara kualitatif dengan menggunakan data-data sekunder. Selanjutnya secara metodologis kedua variabel akan digunakan untuk melihat tidak efektifnya bantuan ekonomi IMF di Indonesia.