Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pemenuhan kebutuhan akan sarana transportasi udara tentu menjadi sangat penting. Salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan transportasi udara ini adalah dengan melakukan sewa pesawat. Untuk memberikan suatu proteksi kepada pemberi sewa agar aman untuk menyewaan pesawatnya lintas negara maka Cape Town Convention on International Interest in Mobile Equipment memberikan suatu upaya pemulihan yang dikenal sebagai tindakan sementara. Tindakan sementara ini merupakan suatu upaya pemulihan yang dapat dimintakan sebelum putusan final diberikan saat terjadi cidera janji. Permasalahan yang muncul dalam perkara tindakan sementara ini adalah forum manakah yang berwenang untuk mengadili tindakan sementara ini. Penelitian ini menyajikan penjelasan (i) Bagaimana kewenangan pengadilan terhadap tindakan sementara berdasarkan Hukum Perdata Internasional Indonesia. (ii) Bagaimana pertimbangan hakim di pengadilan Indonesia dalam kewenangan pengadilan dalam menetapkan permohonan kasus tindakan sementara. Dengan metode penelitian doktrinal serta dengan pendekatan kualitatif, dapat diambil kesimpulan bahwa: Pertama, pengertian mengenai tindakan sementara sendiri berbeda dalam Cape Town Convention on International Interest in Mobile Equipment dan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2009 tentang Penerbangan. Kedua, berdasarkan HPI Indonesia untuk menentukan kualifikasi mana yang tepat maka hakim seharusnya menggunakan lex fori berdasarkan Hukum Perdata Internasional Indonesia terkhusus mengikuti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2009 tentang Penerbangan. Oleh karena itu dalam hal ini forum yang berwenang adalah pilihan forum para pihak.

---

Meeting the need for air transportation is certainly very important. One way to address this need is by renting a plane. To provide protection to lessors and ensure the safety of renting aircraft across countries, the Cape Town Convention on International Interest in Mobile Equipment offers a remedy known as interim measures. This interim measure serves as a remedy that can be sought before a final decision is made when a breach of contract occurs. The challenge that arises in this interim measure case is determining which forum has the authority to adjudicate this matter. This research aims to provide an explanation of two key aspects: (i) How the court exercises authority over interim measure based on the Indonesian Private International Law. (ii) How judges in Indonesian courts consider the court's authority when deciding on requests for interim measure. Employing doctrinal research methods and a qualitative approach, the study concludes that: First, the definition of interim measure differs between the Cape Town Convention on International Interest in Mobile Equipment and Law Number 1 of 2009 concerning Aviation. Second, based on the Indonesian HPI, judges should determine the appropriate qualifications by using lex fori based on Indonesian Private International Law, specifically following Law Number 1 of 2009 concerning Aviation. Therefore, in this case, the authorized forum is the forum chosen by the parties."

"Pengadaan pesawat udara melalui perjanjian leasing di Indonesia menjadi salah satu cara maskapai penerbangan untuk mengembangkan bisnisnya dikarenakan mahalnya biaya pengadaan pesawat udara jika melalui jual beli. Untuk membantu pengadaan pesawat udara tersebut, Indonesia telah mengaksesi Konvensi Cape Town 2001 beserta protokolnya dan telah melakukan penyesuaikan dalam Undang-Undang Penerbangan 2009. Namun demikian, aksesi tersebut menyebabkan ketentuan mengenai lembaga jaminan hipotek atas pesawat yang sebelumnya terdapat dalam Undang-Undang Penerbangan 1992 hapus. Dalam Undang-Undang Penerbangan 2009 hanya menyebutkan bahwa pesawat untuk dapat dibebani kepentingan internasional yang merupakan terjemahan dari istilah international interest dalam Konvensi Cape Town 2001. Hal tersebut menimbulkan permasalahan lembaga jaminan apakah yang berlaku atas pesawat udara setelah diaksesinya Konvensi Cape Town 2001. Dalam penulisan ini akan digunakan metode penelitian yuridis normatif yang menggunakan data sekunder.Dari hasil penelitian, penulis mendapatkan bahwa jaminan yang berlaku atas pesawat udara di Indonesia setelah diaksesinya Konvensi Cape Town 2001 adalah hipotek sebagaimana diatur dalam Pasal 1162-1232 KUH Perdata dan Pasal 314-315 KUHD. Selain itu, sesuai ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Penerbangan 2009 yang menyatakan bahwa ketentuan Konvensi Cape Town 2001 beserta Protokolnya berlaku sebagai lex specialis dalam undang-undang ini sehingga ketentuan Article VIII II Protokol Konvensi Cape Town 2001 yang mengatur mengenai pilihan hukum para pihak berlaku pula untuk menentukan hukum jaminan atas pesawat udara. Dengan demikian, ketiadaan peraturan yang mengatur mengenai jaminan atas pesawat udara secara tegas dalam Undang-Undang Penerbangan 2009 tidak mengakibatkan terjadi kekosongan hukum karena ketentuan dalam KUH Perdata dan KUHD tentang hipotek dan ketentuan dalam Konvensi Cape Town 2001 beserta protokolnya mengenai pilihan hukum berlaku untuk mengatur hukum jaminan atas pesawat udara.

---

Aircraft procurement through leasing agreement in Indonesia is one of several ways for airlines to develop their business due to the high cost of aircraft procurement by buying and selling. To assist the procurement of an aircraft, Indonesia has accessioned The Cape Town Convention 2001 and its protocol and also adopted it in Law Number 1 Year 2009 on Aviation. After the accession, the provisions regarding mortgage in Law Number 15 Year 1992 on Aviation is revoked. In the Cape Town Convention 2001, the term international interest is defined by Law Number 1 Year 2009 on Aviation as an ldquo kepentingan internasional rdquo . It raises the question of what securities under Indonesian law applies to the aircraft after the accession of the Cape Town Convention 2001. In this thesis will uses juridical normative research method using secondary data.From the results of the research, the author found the law under Article VIII II of the Protocol to Cape Town Convention 2001 applies to the aircraft security after the accession of Cape Town Convention 2001. The provision of Article 1162 1232 Civil Code Indonesia and Article 314 315 Commercial Code Indonesia on mortgage still valid. Beside that, the provision of the Cape Town Convention 2001 and Its Protocol is applicable under the virtue of the Article 82 of Law Number 1 Year 2009 on Aviation states that the provisions of the Cape Town Convention 2001 as lex specialis in this law. The absence of aircraft security regulations in the Law Number 1 Year 2009 on Aviation cannot be considered as a legal vacuum as the provision in the Civil Code Indonesia, Commercial Code Indonesia and the Cape Town Convention 2001 and Its Protocol provide the laws governing aircraft security."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh shock kondisi makroekonomi Indonesia dan tingkat bunga internasional terhadap imbal hasil Obligasi Negara dalam US Dollar. Penelitian dengan metode Vector Error Correction Model (VECM) menggunakan data bulanan yang terdiri dari imbal hasil Obligasi Negara dalam US Dollar, tingkat bunga domestik, tingkat harga, nilai tukar riil, dan tingkat bunga internasional periode bulan Januari 2006 sampai dengan Desember 2013. Hasil penelitian menunjukkan variabel tingkat bunga domestik, tingkat harga, nilai tukar riil dan tingkat bunga internasional secara signifikan berpengaruh positif terhadap imbal hasil Obligasi Negara dalam US Dollar dan terjadi mekanisme koreksi dalam model imbal hasil Obligasi Negara dalam US Dollar yang mengindikasikan adanya kointegrasi.

---

This study analyzes the effect of Indonesia macroeconomic condition and international interest rate shocks on yield of the Government Bond in US Dollar. It applies Vector Error Correction Model (VECM) using monthly data consist of yield of the Government Bond in US Dollar, domestic interest rate, price level, real exchange rate, and international interest rate in the period of January 2006 to December 2013. The results show that domestic interest rate, price level, real exchange rate, and international interest rate have significantly positive impact on yield of the Government Bond in US Dollar and confirm the presence of error correction mechanism in the yield of the Government Bond in US Dollar model that indicates the existence of cointegration."

"ABSTRAKDi Indonesia belum ada pengaturan pasti mengenai lembaga jaminan atas pesawat udara. .Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan tidak mengatur secara langsung lembaga jaminan yang dapat digunakan untuk menjadikan pesawat udara sebagai objek jaminan, dalam praktek fidusia digunakan sebagai lembaga jaminan atas pesawat udara meskipun di dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia secara tegas menyatakan fidusia tidak dapat dibebankan pada pesawat udara namun dalam peraturan tersebut tidak ada larangan untuk menjadikan bagian dari pesawat udara seperti mesin pesawat udara untuk dijadikan objek jaminan fidusia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan bentuk kualitatif. Pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 diatur mengenai adanya perlindungan yang diberikan kepada Kreditur asing yaitu kepentingan internasional, dengan adanya kepentingan internasional Kreditur dapat diberikan suatu kuasa yang tidak dapat dicabut kembali untuk melakukan deregistrasi penghapusan pendaftaran atas sebuah objek pesawat udara dan melakukan ekspor ke Negara asal Kreditur dengan menggunakan surat kuasa yang tidak kdapat dicabut kembali yaitu IDERA Irrevocable Deregistration Request and Authorization . Surat kuasa/IDERA tersebut hanya dapat berlaku apabila telah didaftarkan /dicatat oleh Menteri Perhubungan. Pelaksanaan eksekusi terhadap jaminan fidusia atas bagian pesawat udara dimana pihak kreditur adalah pihak asing maka pelaksanaan eksekusi apabila terjadi wanprestasi dapat dilakukan dengan menggunakan IDERA untuk dapat menguasai objek pesawat udara dengan waktu yang relatif singkat tanpa memerlukan penetapan pengadilan dan dilanjutkan dengan menjalankan eksekusi fidusia atas objek fidusia yaitu berupa bagian atas pesawat udara. Peran Notaris dalam penjaminan fidusia atas bagian pesawat udara adalah membuat akta jaminan fidusia dan melakukan pendaftaran fidusia secara online, selain itu Notaris juga dapat bertindak selaku kuasa dari Debitur untuk mendaftarkan IDERA

---

ABSTRACTIn Indonesia there is no definite arrangements regarding security institutions of the aircraft. Law No. 1 Year 2009 about Aviation does not regulate direct security institutions that can be used to make the aircraft as a security object. In practice, fiduciary guaranty used as a security institutions on aircraft although in Law No. 42 Year 1999 about Fiduciary Guaranty Right express that fiduciary guaranty can not be used on the aircraft, but in these rules there is no prohibition to make part of the aircraft such as aircraft engines for being the object of fiduciary guaranty. This study is a normative juridicial research methods and qualitative analysis methods. Law No. 1 of 2009 regulates the protection to foreign creditors with such interests of international creditors could be given a power that can not be revoked to perform deregistration deletion of registration on an aircraft and export lenders to the country of origin by using the power of attorney namely IDERA Irrevocable Deregistration Request and Authorization . The power of attorney IDERA can only be valid if it has been registered recorded by the Minister of Transportation of Republic of Indonesia. In the event of default, where the creditor is a foreign party, the execution can be done by using IDERA with a relatively short time without requiring a court order. In fiduciary guaranty on part s of the airplane, Notary play the role to make deed of granting fiduciary guaranty and registering fiduciary guaranty by online, in addition Notary can also acting as the endorsee of the borrower to register IDERA."