Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Skripsi ini mengkaji keterlibatan Indonesia dengan hukum lingkungan internasional ndash; khususnya perubahan iklim ndash; di era pemerintahan Jokowi kini. Penilaian tersebut dilakukan dengan melihat rencana aksi nasional Nawacita, serta langkah-langkah pelaksanaan yang diambil oleh pemerintahan yang menunjukkan komitmen terhadap perkembangan hukum perubahan iklim internasional. Meskipun pemerintah saat ini tidak memiliki tangan langsung dalam negosiasi perubahan iklim pasca-2012 di bawah Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim UNFCCC dan Protokol Kyoto, beserta awal administrasi yang dimulai tahun 2014, adopsi Perjanjian Paris 2015 dapat menjadi indikator yang menunjukkan bahwa administrasi kini-lah yang sedang dan akan membentuk kebijakan yang mencerminkan tujuan dari perjanjian internasional tersebut.Mengingat kompleksitas dan luasnya lingkup negosiasi lingkungan pasca-2012, pembahasan dimulai dengan mendeskripsikan respon lima negara yang berbeda terhadap instrumen hukum internasional tentang perubahan iklim. Satu aspek utama daripadanya, yaitu mitigasi emisi gas rumah kaca, adalah isu sentral untuk negosiasi pasca-2012, serta prioritas bagi Indonesia di arena internasional sebagai negara penghasil emisi akibat deforestasi dan perubahan penggunaan lahan. Isu transboundary loss, dimana didalamnya termasuk haze kebakaran hutan, menjadi contoh paling signifikan.Akibat dari Perjanjian Paris 2015 belum sepenuhnya dieksplorasi. Namun, mengingat kesejarahan perubahan iklim sebagai isu global, serta perlunya ada perubahan paradigma yang dianut oleh masyarakat internasional dalam rangka pembangunan berkelanjutan, skripsi ini berpendapat bahwa kebijakan domestik Indonesia beserta instrument/sistem hukum tentu harus sedemikian rupa sehingga dapat menjadi landasan bagi tujuan yang lebih ambisius ke depan.

---

This thesis examines Indonesia rsquo s engagement with international environmental law more specifically, climate change ndash in the current Jokowi administration. The assessment is undertaken by examining the national action plan Nawacita, as well as the implementing measures taken by the administration that shows a commitment to the developments of international climate change law. Although the current administration may not have had a direct hand in the ldquo post 2012 rdquo negotiations of climate change under the United Nations Framework Convention on Climate Change and the Kyoto Protocol seeing that it rsquo s term of office started in 2014, the adoption of the 2015 Paris Agreement proves that the administration will be responsible for shaping policies that reflect the aims of the ldquo ambitious and balanced plan rdquo of the agreement.Given the complexity and breadth of issues addressed by the post 2012 negotiations, this thesis chooses to draw comparisons between State responses to regime. Additionally, it focuses on one major aspect of the negotiations, namely, the mitigation of greenhouse gas emissions. This was the central issue for the post 2012 negotiations to resolve, as well as the key negotiating priority of Indonesia as a significant emitter of greenhouse gases due to deforestation and land use change. The thesis undertakes its assessment by looking at the underlying foundation of Indonesia rsquo s domestic policies, which is the Nawacita and putting it vis vis with actual policies and international issues of transboundary loss faced by the ongoing government.Furthermore, due to the contemporaneous nature of the subject, the ramifications of the 2015 Paris Agreement has yet to be fully explored. However, given the historicity of climate change as a global issue, as well as the changing paradigms espoused by the international community that now aims for sustainable development, this thesis argues that Indonesia rsquo s domestic policies and promulgated legal instruments must necessarily enable the environment so as to lay foundation for more ambitious goals beyond 2020.Keywords International law, climate change, post Kyoto.

Abstrak :
ABSTRAK
Skripsi ini membahas mengenai pertanggungjawaban bagi para pihak yang terlibat dalam kerusakan terumbu karang akibat kandasnya kapal pesiar MS Caledonian Sky di Raja Ampat, Indonesia, yang terjadi pada tahun 2017 silam. Hingga saat ini, kasus kandasnya MS Caledonian Sky yang merusak terumbu karang di perairan Indonesia tersebut masih belum membuahkan penyelesaian. Tulisan ini menjabarkan bentuk-bentuk pertanggungjawaban yang tersedia dalam hal terjadinya kerusakan lingkungan hidup terumbu karang di kawasan perairan sensitif, yang diatur dalam berbagai sumber hukum internasional prinsip-prinsip hukum internasional, konvensi, dan perjanjian regional, di mana penerapannya dapat dilihat berdasarkan praktik negara-negara states practices seperti Australia, dan Filipina, melalui kebijakan serta instrumen hukum nasional yang diberlakukan terhadap kawasan perairan sensitif yang mengandung terumbu karang pada yurisdiksi nasional mereka. Selanjutnya, tulisan ini juga menganalisa harmonisasi antara ketentuan hukum internasional yang tersedia dengan ketentuan hukum nasional Indonesia sehubungan dengan pertanggungjawaban yang akhirnya relevan bagi penyelesaian kasus MS Caledonian Sky. Metode penelitian dalam skripsi ini ialah penelitian yuridis normatif. Pada akhir pembahasan, termuat tiga simpulan dan tiga saran yang berkaitan dengan bentuk-bentuk pertanggungjawaban atas kerusakan kawasan terumbu karang oleh kapal dalam kaitannya dengan kasus MS Caledonian Sky.

---

ABSTRACT
This thesis discusses the liabilities for the parties responsible in coral reefs damage due to the grounding of cruiseship MS Caledonian Sky in Raja Ampat, Indonesia, which occurred in 2017. Up until now, the MS Caledonian Sky grounding accident remains unsolved. This writing describes the form of liabilities available for coral reefs damage that occurs in sensitive sea areas containing coral reefs habitat, which are regulated under sources of international law the principles of international law, conventions and regional agreements, and the implementation of which can be seen in states practices such as Australia, and the Philippines, through their national legal instruments and governing policy for sensitive sea areas containing coral reefs within their national jurisdictions. Furthermore, this paper as well analyzes the harmonization between the provisions of international law available with the provisions of Indonesian law that are relevant for the case of MS Caledonian Sky for the parties involved to be held accountable. In this thesis, the research method being used is the normative juridical type. At the end of this thesis, there are three conclusions and three suggestions concerning the form of liabilities for coral reefs damage by vessels which applicable to the MS Caledonian Sky grounding accident.

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai pertanggungjawaban para pihak dalam kasus tumpahan minyak dari anjungan minyak Montara pada tahun 2009. Sampai saat ini kasus ini masih dalam proses penyelesaian antara Indonesia dan PTTEP. Namun karena tumpahan minyak melintas batas ke perairan Indonesia di Laut Timor, maka kerja sama negara dinilai penting dalam mengupayakan pertanggungjawaban satu pihak di dalam yurisdiksinya kepada pihak yang dirugikan. Pendekatan yang dilakukan melalui hukum internasional (prinsip-prinsip hukum internasional, konvensi, dan perjanjian antarnegara) hukum nasional masing-masing negara, dan melalui wawancara. Ketentuan yang sekarang ini hanya sebatas mengatur proses penanganan pencemaran, bukan mengenai ganti rugi dan kompensasi. ...... This thesis describes the parties liability on Montara oil spill case in 2009. So far, the case remains an ongoing matter between Indonesia and PTTEP. However, having transboundary element that the spill incident transferred to Indonesian water on Timor Sea, it is essential for the states to cooperate in order to seek liability of a party if it is under their jurisdiction. The approach is through international law (principles, conventions, and states’ agreements), respective national laws, and interviews. Currently, the available regulations merely govern the pollution handling, not regarding the liabilities and compensation.

Abstrak :
Skripsi ini membahas pokok permasalahan sebagai berikut: (1) Bagaimanakah pengakuan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia dalam hukum internasional?; (2) Bagaimanakah tanggung jawab yang dibebankan terhadap perusahaan transnasional terkait permasalahan lingkungan hidup dalam hukum internasional?; dan (3) Bagaimana pertanggungjawaban perusahaan transnasional terhadap pelanggaran hak atas lingkungan hidup telah diterapkan terutama dalam perkara-perkara gugatan masyarakat terhadap perusahaan transnasional? Secara garis besar, analisis didasarkan pada studi literatur mengenai perkembangan doktrin dan pengaturan hak atas lingkungan hidup, dengan meninjau perjanjian internasional baik yang bersifat global maupun regional, instrumen soft law, dan hukum kebiasaan internasional; serta tinjauan pertanggungjawaban yang dibebankan oleh instrumen-instrumen hukum internasional terhadap perusahaan transnasional dalam hal pemenuhan hak atas lingkungan hidup. Selanjutnya dianalisis mengenai keberlakuan hak atas lingkungan hidup sebagai hukum internasional terhadap perusahaan transnasional, serta pertanggungjawaban yang dapat dibebankan terhadapnya. Dalam analisis, dibahas mengenai tiga kasus pelanggaran hak atas lingkungan hidup oleh perusahaan transnasional, yaitu Aguinda v. Texaco, Lubbe v. Cape PLC, dan Beanal v. Freeport McMoran. Dalam analisis, dapat terlihat bahwa dalam perkara-perkara tersebut: (1) Hukum internasional tidak diterapkan secara langsung; (2) Terhentinya perkara dalam proses yurisdiksi; (3) Adanya irisan ranah hukum publik dan privat dalam substansi dan formil perkara; (4) Pelanggaran hak atas lingkungan hidup diterjemahkan dalam pelanggaran hak-hak asasi secara umum; dan (5) Adanya irisan antara akuntabilitas dan liabilitas perusahaan transnasional. Selain itu, terdapat kecenderungan bahwa pengaturan tanggung jawab lingkungan hidup terhadap perusahaan transnasional ini akan menjadi hukum internasional di masa depan. Secara ringkas, simpulan yang didapat menjawab secara positif adanya pengakuan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia dalam hukum internasional, namun pengaturan pertanggungjawabannya terhadap perusahaan transnasional masih mendasarkan pada instrumen yang bersifat sukarela tanpa menyinggung liabilitas, sehingga masyarakat yang dirugikan masih kesulitan untuk mendapatkan ganti kerugian atas hak-hak asasinya yang dilanggar karena perusakan lingkungan oleh perusahaan transnasional. ......This undergraduate thesis tries to answer following questions: (1) How does right to environment recognized as a part of human rights in international law?; (2) How does liability imposed upon transnational corporation related to environmental harms in international law; (3) How does transnational corporations' liability has been enforced in claims by injured civilians towards transnational corporations? Generally, the analysis is based on literature study concerning development of doctrine and regulation on right to environment, considering global and regional treaties and soft law instruments, also customary international law; and examination of liability imposed by international legal instruments on transnational corporations in regards of fulfillment of right to environment. Further, Writer analyses enforceability of right to environment as international law towards transnational corporations, and liability imposed upon them. In analysis, three cases on environmental violations by transnational corporations have been examined, which are Aguinda v. Texaco, Lubbe v. Cape PLC, and Beanal v. Freeport McMoran. It is concluded that in such cases: (1) International law is not imposed directly; (2) Dismissal on jurisdictional process; (3) The intersection of public and private legal area in the substance and process of the cases; (4) Violation of right to environment is translated into violations of general human rights; (5) The intersection of transnational corporations' accountability and liability. Further, there is a tendency that regulation of environmental liability to transnational corporations will be international law in the future. In brief, the conclusion answers in positive the recognition of right to environment as a part of human rights in international law, yet still bases transnational corporation accountability on the voluntary instruments silent on liability provisions, causing the injured community troubled in demanding compensation for their violated right to environment related to environmental harms by transnational corporations.