Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Salah satu cara meningkatkan pendapatan negara adalah dengan mengoptimalkan penerimaan pajak. Pemeriksaan pajak menjadi langkah terpenting dalam mengamankan penerimaan negara setiap tahunnya sehingga volume pemeriksaan menjadi meningkat setiap tahunnya, terutama sejak dilaksanakannya system criteria seleksi yang terkomputerisasi. Peningkatan volume pemeriksaan pajak memungkinkan berdampak seorang Wajib pajak dilakukan pemeriksaan secara berturut-turut. Sebaliknya ternyata masih terlalu banyak Wajib Pajak yang belum tersentuh oleh kegiatan pemeriksaan pajak. Penelitian ini bertujuan meneliti adanya perubahan kepatuhan Wajib Pajak dalam intensitas frekuensi pemeriksaan yang berbeda. Kepatuhan dalam hal ini diukur dari besarnya koreksi pajak yang dihasilkan. Lokasi penelitian dilakukan pada Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak (Karikpa) Mataram dengan asumsi dan alas an bahwa volume pemeriksaan pada instansi pemeriksaan sejenis lainnya. Secara khusus, akibat aktivitas pemeriksaan pajak yang meningkat di wilayah ini menimbulkan keresahan di kalangan pengusaha. Karena itulah permasalahan yang diangkat adalah apakah terjadi perbedaan kepatuhan Wajib Pajak pada berbagai frekuensi pemeriksaan yang berbeda. Beberapa ahli telah meneliti dampak pada pelaporan SPT pada tahun setelah dilakukan pemeriksaan dengan menggunakan sumber data pemeriksaan internal Revenue Service di Amerika Serikat atas Wajib Pajak pada suatu tahun yang selanjutnya akan menjadi obyek pemeriksaan selanjutnya di tahun kedua. Hasil penelitian menunjukkan adanya proporsi perbaikan kepatuhan yang substansial dibandingkan hasil pemeriksaan pajak sebelumnya. Sayangnya, sangatlah sulit menentukan keefektifak ukuran kinerja pemeriksaan. Pada tataran konsep, pengukuran hasil pemeriksaan yang paling bernilai dan tajam adalah manakala pemeriksaan pajak menghasilkan kewajiban pajak yang benar-benar harus dibayar dan juga mampu mempengaruhi Wajib Pajak agar secara suka rela mematuhi dan memenuhi kewajiban perpajakannya di masa mendatang. Tidak ada cara empiris untuk memastikan apa yang telah dibayar Wajib Pajak sesuai dengan seharusnya, sekaligus merupakan kemustahilan untuk mengetahui apakah setelah diperiksa akan mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak dimasa selanjutnya. Penelitian dilakukan dengan memilih Wajib Pajak yang telah mengalami pemeriksaan pajak oleh Karikpa Mataram sebanyak tiga kali sejak tahun 1993 hingga 2005 baik WP Badan maupun WP OP dan terkumpul sebanyak 52 Wajib Pajak. Kepatuhan Wajib Pajak per jenis pajaknya diukur dari proporsi jumlah koreksi pajak dengan jumlah pajak yang telah dibayar oleh Wajib Pajak. Uji t digunakan untuk mengetahui apakah hasil dari dua frekuensi pemeriksaan pajak yang berbeda menunjukkan perbedaan yang signifikan. Uji F digunakan untuk melihat perbedaan secara serentak pada ketiga frekuensi pemeriksaan yang berbeda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk jenis PPh Badan/Op, PPh Pasal 21, PPh Pasal 23 hanya sedikit sekali yang menunjukan peningkatan kepatuhan setelah tiga kali dilakukan pemeriksaan pajak. Demikian juga ternaya hubungan/korelasi antara hasil dari ketiga frekuensi pemeriksaan juga lemah. Kondisi yang lebih baik ditunjukkan dari hasil pemeriksaan atas PPN. Kesimpulan yang dapat diambil adalah ternyata sangat sedikit sekali jumlah Wajib Pajak yang menunjukan peningkatankepatuhan sekalipun diiringi dengan perbandingan frekuensi pemeriksaan pajak. Seluruh kepatuhan Wajib Pajak pada berbagai perbandingan frekuensi yang berbeda, baik secara berpasangan maupun serentak, atas seluruh jenis pajak tidak menunjukkan perbedaan hasil yang signifikan. Keeeratan korelasi antara berbagai kepatuhan wajib pajak pada berbagai jenis pajak dalam setiap perbandingan frekuensi pemeriksaan menunjukkan hasil yang lemah dan tidak bermakna. Disarankan karena tujuan dilakukannya pemeriksaan adalah untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak sehingga semakin meningkat maka perlu dilakukan langkahlangkah perbaikan dalam proses pemeriksaan agar tujuan tersebut tercapai. Perbaikan secara lebih menyeluruh terhadap administasi sistem perpajakan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Perlunya menentukan indikator atau ukuran lain dalam menilai hasil pemeriksaan, tidak hanya memandang dari segi besar kecilnya koreksi.

---

One of the way of increasing national income is optimally acceptance of tax revenue. Tax audit become all important step in security of acceptance of state every year so that its volume become to mount every year, especially since implementation of computerized selection criterion systems. Improvement of tax audit?s volume can affect ataxpayers which not yet touched by activity of tax audit. This research aim to check the existence of change of compliance of taxpayer in different audit frequency intensity. Compliance is in this case measured from level of yielded correction. Research done at tax inspection and investigation office (Karikpa) Mataram with reason and assumption that inspection?s volume at this institution relative far more compared to other inspection institutions of a kind. Peculiarly, effect of tax inspection that increased in this region generate disquiet among entrepreneur. Because that problems the lifted is do happened difference of compliance of taxpayer at various different inspection frequency. Some experts have checked impact at reporting of tax report (SPT) in the year after conducted by inspection by using inspection data source of Internal Revenue Service in United States. Those results will become inspection object here in after in year both. Research result show the existence of proportion repair of compliance which is substantial compared to result of inspection before all. Unhappily, very difficult to determine effectiveness of inspection performance measure. At concept paradigm, measurement of most keen and valuable inspection result is when inspection yield obligation of really tax have to be paid as well as can influence taxpayer?s attitude for the future. There is no empirical way to ascertain what have been paid by taxpayer as according to ought to, at the same time is impossibility to know do after checked will influence compliance of Taxpayer in a period to here in after. Research conducted by chosen taxpayer which have experienced of tax audit by Karikpa Mataram counted thrice since year 1993 till 2005 and gathered by counted fifty two taxpayers. Compliance of taxpayer per the tax type of measured from proportion of amount of tax corrections amount which have been paid by taxpayer. Ttest is used to know do result from two different frequency tax inspection difference significantly. F-test is used to see difference at all different inspection frequency. Research result indicate that for the type of income tax section 25/29, income tax section 21, income tax section 23 only pittance showing the make-up of compliance after thrice done by inspection and so do in the reality that link/correlation among results from three inspection frequency also weaken. Condition which is better to be shown from inspection result of value added tax. The conclusion can be taken is in the reality that very little of taxpayers which do show make-up of compliance was even if accompanied with improvement of frequency tax inspection. Entire compliance of taxpayers at various comparison of different frequency, either through paired and entirely, to all type of tax do not show different of result which significantly. Correlation slivering among various compliance of taxpayer at various type of tax, every comparison of inspection frequency do weak result show and not have a meaning. It is suggested because target conducted by tax inspection is to test compliance of taxpayer so that progressively mount hence require to be done by repair stage; steps in course of inspection so that the target can be reached. Repair by more totally to taxation system administration will improve compliance of taxpayer. The importance of determining other measure or indicator in assessing result of inspection, not only looking into from measure of correction.

Abstrak :
ABSTRAK
Kesepakatan hubungan pemerintahan antara Indonesia dengan Amerika Serikat dalam menerapkan FATCA Foreign Account Tax Compliance Act yang merupakan peraturan unilateral yang diciptakan oleh pemerintah Amerika Serikat, dan telah menjadi isu internasional karena dalam penerapannya akan berdampak terhadap berbagai institusi keuangan di dunia dimana terdapat warga negara Amerika Serikat yang memiliki investasi di luar negara Amerika Serikat. Dalam tulisan ini dirumuskan permasalahan yaitu akibat hukum apa yang muncul sehubungan dengan penerapan FATCA, khususnya dikaji dari aspek yuridis yaitu kerahasiaan bank di Indonesia dan bagaimana implikasi yuridis penerapan FATCA di Indonesia. Pembahasan mencakup akibat hukum yang muncul sehubungan dengan penerapan FATCA khususnya di Indonesia. FATCA dibuat pada 18 Maret 2010 dan berlaku efektif pada 1 Juli 2014, sebagai langkah dalam upaya merespon kasus-kasus penghindaran pajak yang dilakukan oleh warga negara Amerika Serikat. FATCA mewajibkan institusi keuangan asing untuk melaporkan data-data dan transaksi keuangan nasabah asal AS kepada Internal Revenue Service otoritas pajak Amerika Serikat . Indonesia merespon aturan tersebut dengan menjalin kerjasama berupa Intergovernmental Agreement dengan Amerika Serikat. Langkah tersebut diambil Indonesia setelah mempertimbangkan internal setting berupa pentingnya menjaga komitmen kemitraan dengan Amerika Serikat; menghindarkan sanksi withholding tax 30 yang mengancam sustainabilitas lembaga keuangan Indonesia; dan peluang untuk melacak warga negara Indonesia yang melakukan praktik penghindaran pajak serupa atau yurisdiksi mitra secara resiprokal. Serta external setting berupa dukungan negara dalam forum G-20 dan OECD Organization for Economic Cooperation and Development terhadap FATCA, dan menggunakannya sebagai momentum untuk membangun transparansi dalam sektor perpajakan.Adanya komitmen internasional tersebut, memaksa Indonesia mengambil langkah kooperatif karena tidak ingin mendapat resiko terisolasi dari lingkungan internasional, khususnya dalam hal perdagangan dan investasi.

---

ABSTRACT
A cooperation between Indonesia and United States in the implementation of FATCA Foreign Account Tax Compliance Act . FATCA is a unilateral rules created by the US government, but it became an international issue because the implementation would have an impact to the financial institutions around the world where there is a US citizen has investments. The FATCA framework is intended to reduce the degree of foreignunderreporting, underpayment and non filing that gave rise to the offshoreportion of the federal tax gap. It aims to achieve this by requiring foreignfinancial conduits to establish tiered reporting and payment systems that trace for the IRS US source cross border portfolio income remittances to individual offshore financial accounts directly or beneficially held by US persons. In this paper, the problem of legal issues that arise in relation to the implementation FATCA , especially examined from the juridical aspect of bank secrecy in Indonesia and how how the juridical implications of FATCA implementation in Indonesia. The discussion covers the legal issues that arise in connection with the application of FATCA especially in Indonesia.The tax act created on March 18, 2010 and became effective on July 1, 2014, as a step in the effort to respond to cases of tax evasion committed by US citizens. FATCA requires the foreign financial institutions to report personal data and financial transactions of customers from the US to the Internal Revenue Service US tax authorities . The move was taken after considering the internal settings the importance of maintaining a commitment to a comprehensive partnership with the US avoid the 30 withholding tax penalty that threaten the sustainability of financial institutions in Indonesia and the opportunity to investigate the Indonesian citizens who use offshore banks to avoid tax or reciprocal partner jurisdictions. As well as external setting considerations the support of countries in the G 20 and the OECD Organization for Economic Cooperation and Development on FATCA, and use it as momentum to build transparency in the taxation sector. That international commitments, forcing Indonesia to take steps cooperatively as a preventive action to avoid the risk of being isolated from the international environment, particularly in terms of trade and investment.