Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Indonesia merupakan negara kepulauan yang sangat luas. Kewajiban pemerintah untuk menyediakan pelayanan publik di seluruh wilayah Indonesia yang luas dan berbentuk kepulauan tersebut menjadi salah satu alasan pentingnya belanja pemerintah untuk kegiatan perjalanan dinas. Namun pada prakteknya banyak ditemukan penyimpangan (fraud) dalam pelaksanaan kegiatan perjalanan dinas ini di pemerintah daerah. Dengan menggunakan data kerugian daerah akibat kasus penyimpangan perjalanan dinas yang diperoleh dari hasil audit BPK RI pada 542 pemerintah daerah selama tahun 2015-2017, studi ini menemukan adanya hubungan negatif antara gaji rata-rata pegawai publik dan Sistem Pengendalian Internal (SPI) pengelolaan keuangan pemerintah daerah terhadap nilai kerugian daerah akibat kasus penyimpangan perjalanan dinas, namun menunjukkan hubungan positif antara jarak pemerintah daerah ke Jakarta terhadap nilai kerugian daerah akibat kasus penyimpangan perjalanan dinas. Bukti empiris dari studi ini diharapkan dapat menjadi masukan didalam merumuskan kebijakan publik terkait pelaksanaan perjalanan dinas di daerah.

---

Indonesia is a very large archipelago country. The obligation of the government to provide public services in all areas of Indonesia is one of the reasons the importance of government spending in public official travel activities.  In practice many frauds were found in the implementation of these official travel activities, specially in local government. By using the local government loss due to cases of official travel fraud from BPK RI audit report during 2015-2017, this study found a negative correlation between average salary of public employees, and also the Internal Financial Monitoring System to government loss due to cases of official travel. But in otherwise shows a positif correlation between the distance of the local government to Jakarta to government loss due to cases of official travel. Empirical evidence from this study is expected to be an input in formulating public policies related to implementation of the official travel in local government.