Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tesis ini dilatarbelakangi dengan tumbuh dan berkembangnya lembaga keuangan syariah di dunia sebagai suatu fenomena global dalam usaha mencegah terjadinya krisis keuangan dunia. Rangkaian krisis yang melanda sistem keuangan internasional selama dua dekade terakhir telah menuntut kesadaran masyarakat internasional untuk lebih serius mengembangkan sistem ekonomi non ribawi yaitu sistem ekonomi Islam. Fungsi penyaluran dana merupakan faktor utama dalam menilai kinerja Bank Syariah guna memberikan bagi hasil yang kompetitif kepada masyarakat yang menempatkan dananya di Bank Syariah. Penyaluran dana yang paling banyak digunakan pada Bank Syariah adalah penyaluran dana dengan akad murabahah. Demikian halnya dengan penyaluran dana pada Bank CIMB Niaga Syariah yang didominasi oleh akad murabahah. Pembiayaan murabahah adalah pembiayaan untuk pembelian barang dimana harga pokok barang dan margin keuntungan yang diperoleh oleh bank wajib diketahui dan disepakati antara bank dan nasabah. Transparansi harga pokok dan pembatasan keuntungan (margin) bank menjadi ciri khusus dari pembiayaan murabahah. Permasalahan yang diangkat dalam tesis adalah: mengenai pelaksanaan pembiayaan murabahah pada Bank CIMB Niaga Syariah sebagai lembaga keuangan yang memiliki fungsi sebagai lembaga intermediasi, penerapan prinsip kehati-hatian pada pembiayaan murabahah di CIMB Niaga Syariah dan kepatuhan akan prinsip-prinsip syariah dapat diterapkan dalam transaksi pembiayaan murabahah di segmen konsumer. Tesis ini menggunakan metode penelitian normatif empiris yaitu menggunakan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan dan pengumpulan data primer dari pihak terkait. Kesimpulan dari hasil penelitian adalah, meskipun secara konsep syariah tidak ada pemberian pinjaman uang dengan suatu keuntungan. Tetapi pada pelaksanaannya pembiayaan murabahah ini adalah penyediaan dana yang bertujuan untuk mencari keuntungan. Keuntungan yang diperoleh bank adalah selisih harga pokok dengan harga jual kepada nasabah. Penerapan prinsip kehati-hatian (prudential banking) pada pembiayaan murabahah di CIMB Niaga Syariah telah dijalankan secara optimal. Namun penerapan kepatuhan syariah dalam pelaksanaan pembiayaan Murabahah di CIMB Niaga syariah belum dapat dilaksanakan secara maksimal mengingat pembiayaan murababah dalam pelaksanaannya di bank CIMB Niaga Syariah masih dalam konteks penyediaan dana dalam rangka menjalankan fungsi Bank sebagai lembaga intermediasi.

---

This thesis is prepared based on the growth and development of syariah financial institution in the world as a global phenomenal condition for the effort of preventing the world financial crisis. The series of crises affected the international financial system which occurred in these last two decades had brought to a more serious awareness of the international community to develop a non-interest economical system known as the Islamic Economy System. The fund distribution function has become its special factor to value the Syariah Bank?s performance in order to provide a competitive profit sharing to those customers who deposit their fund in the Syariah Bank. The funding distribution which is used mostly in Syariah Bank is known as "akad murabahah". It applies also in the funding distribution at Bank CIMB Niaga Syariah which is dominated by the akad murabahah. The murabahah financing is a financing for buy a tangible assets whereby the real price of such product and its profit margin received by the bank shall be declared and agreed by both Bank and its customer. The transparency of such real price and profit margin has become the special characteristic of this murabahah financing. The case brought in this thesis is about the implementation of murabahah financing at Bank CIMB Niaga Syariah known as the financial institution which has a function as intermediate institution, the implementation of prudential banking syariah principle applied in any consumer?s segment of transactional murabahah financing. This thesis is using the empirical normative research method which means using the secondary data such as constitutional regulation and primary data which is collected from any related parties. The summary from this research is, conceptually, syariah method shall not cause any funding with profit. However, the murabahah financing is implemented in such a way that the financing is aimed to get some profit. The profit received by the Bank is gathered from the margin from the real price and the selling price to customers. The implementation of prudential banking in any murabahah funding at CIMB Niaga Syariah has been optimally applied. However, the implementation of syariah prudential banking in implementing the murabahah financing at CIMB Niaga Syariah has applied maximally in due course, based on the situation that such financing is still in the context of funding supply in terms of implementing the function as an intermediate banking institution.

Abstrak :
Penelitian ini mempelajari hubungan antara posisi kecukupan modal minimum dengan biaya intermediasi keuangan dan perilaku pengambilan risiko sektor perbankan Indonesia dengan menggunakan kumpulan data panel dari 45 bank komersial Indonesia periode 2012 - 2017. Basel I, II dan III secara ketat diterapkan setelah krisis keuangan pada tahun 1997/1998 dan 2008 untuk memastikan stabilitas keuangan, diantaranya adalah dengan penerapan regulasi kecukupan modal minimum yang wajib dipenuhi oleh bank sesuai dengan profil risikonya. Namun demikian, apakah dampak persyaratan tersebut memberikan kontribusi yang positif bagi perbankan Indonesia, beberapa hasil studi empiris penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa persyaratan modal yang ketat dapat memaksa bank untuk meningkatkan biaya intermediasi keuangan mereka yang disebabkan alokasi modal yang tidak optimal. Dengan menggunakan regresi data panel Generalized Least Square (GLS), kami menemukan bahwa rasio modal bank memiliki hubungan negatif dan signifikan terhadap biaya intermediasi keuangan dan perilaku pengambilan risiko sektor perbankan, artinya persyaratan modal minimum dapat menurunkan risiko atau bank risk taking sehingga bank menjadi efisien dan selanjutnya menurunkan biaya intermediasi keuangan. ......This study examines the relationship between minimum capital adequacy, the cost of financial intermediation and risk taking behavior Indonesian banking sector by using panel data from 45 commercial banks period 2012 to 2017. Basel I, II and III are strictly applied after the financial crisis in 1997 / 1998 and 2008 to ensure financial stability, among others is by applying the minimum capital adequacy requirements that must be met by the bank in accordance with the risk profile. However, whether the impact of these requirements contributes positively to Indonesian banking, some previous empirical studies have shown that strict capital requirements can force banks to increase their financial intermediation costs due to the rising of capital cost. Using the Generalized Least Square (GLS) panel data regression, we found that the bank's capital ratio has a negative and significant relationship to the financial intermediation costs and risk-taking behavior of the banking sector, it means that minimum capital requirements can lower bank risk taking which in turn lower the bankruptcy cost that shown by the lower of bank return on equity and subsequently lowering the cost of financial intermediation.

Abstrak :
BPD sebagai Badan Umum Milik Daerah dituntut berperan mendorong pertumbuhan perekonomian daerah. Studi ini menguji dampak peran intermediasi BPD terhadap pertumbuhan ekonomi daerah menggunakan data panel kabupaten dan kota periode tahun 2015 – 2019. Pengujian menggunakan regresi model efek tetap dengan variabel kontrol tingkat partisipasi angkatan kerja, pendidikan, dan belanja pemerintah daerah. Hasil penelitian membuktikan peran intermediasi BPD berpengaruh positif signifikan mendorong pertumbuhan PDRB riil per kapita pada keseluruhan kabupaten dan kota. Penelitian menemukan dampak Dana Pihak Ketiga (DPK) lebih tinggi apabila seluruhnya disalurkan menjadi kredit terhadap pertumbuhan PDRB riil per kapita. DPK terbukti meningkatkan akumulasi modal yang disalurkan melalui kredit sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi. BPD berperan mengurangi kendala penghimpunan dana di kabupaten dengan mendistribusikan DPK dari kota menjadi kredit di kabupaten. Hasil penelitian dampak kredit di kabupaten dan kota menunjukkan hasil berbeda. Di kabupaten kredit konsumsi meningkatkan daya beli rumah tangga, sedangkan di kota kredit produktif menjadi akumulasi modal fisik dengan multiplier lebih tinggi sehingga berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Mengacu konteks pembangunan Indonesia yang masih dalam tahap perkembangan, diperlukan peran aktif penyaluran kredit BPD baik peningkatan jumlah maupun kualitas intermediasi terutama untuk penggunaan produktif yang merata di seluruh daerah. BPD perlu meningkatkan kapasitas penyaluran kredit terutama melalui peningkatan permodalan. ......Regional Development Banks (RDB) as regionally-owned enterprises are required to spur regional economic growth. This study examines the impact of the intermediary role of RDB on regional economic growth using county and city panel data for the 2015 – 2019 period. The test uses a fixed effect regression model with control variables of labour force participation rates, education, and local government spending. The findings of this study were the role of RDB intermediation has a significant positive effect in encouraging regional economic growth in all counties and cities. The study found that the impact of third party funds was higher if all of it was channelled into credit on the growth of real Gross Regional Domestic Product per capita. Third-party funds have been proven to increase capital accumulation channelled through credit, thereby encouraging economic growth. RDB has a role in reducing the obstacles to collecting funds in the district by distributing Third-party funds from the city to credit in the county. The results of research on the impact of credit in county and city show different results. In the county, consumer credit increases the purchasing power of households, while in the city, productive credit becomes physical capital accumulation with a higher multiplier so that it has a positive effect on economic growth. These results suggest that RDB should improve their active role in credit distribution, both in increasing the number and quality of intermediation, especially for productive use that is evenly distributed throughout the region. RDB needs to increase the capacity of lending, especially through increasing capital.

Abstrak :
Pemberlakuan Automatic Exchange of Information AEoI dan Foreign Account Tax Compliance Act FATCA di Indonesia bertujuan meningkatkan pemasukan pajak bagi Indonesia dan negara mitranya dengan menggunakan informasi keuangan milik masyarakat. Karena diberlakukan secara bersamaan, harus dipahami persamaan dan perbedaan antara AEoI dan FATCA. Selain itu harus diamati bagaimana AEoI dan FATCA akan berdampak pada kegiatan perbankan di Indonesia. Penelitian ini merupakan suatu penelitian yuridis normatif dengan metode pengumpulan data berupa studi pustaka dari bahan hukumprimer, sekunder dan tersier. Dikembangkan dari basis yang sama, yakni Intergovernmental Agreement Model 1 FATCA IGA Model 1 , menjadikan AEoI dan FATCA memiliki beberapa persamaan dan perbedaan. Persamaan tersebut diantaranya latar belakang dan tujuan pembentukan, media serta sifat pemberlakuan, klasifikasi lembaga jasa keuangan yang terlibat serta informasi yang wajib dilaporkan. Adapun perbedaannya antara lain, subjek yang terlibat, objek yang wajib dilaporkan, prosedur pemberlakuan, peran dan keterlibatan negara, sanksi dan kondisi penerapan di Indonesia. AEoI dan FATCA memberikan dampak pada kegiatan dalam industri perbankan Indonesia. Adanya kewajiban untuk melaporkan informasi keuangan nasabah membuat berubahnya ketentuan mengenai akses rahasia bank untuk kepentingan perpajakan. Perubahan ini membuat Direktorat Jenderal Pajak memiliki akses rahasia bank secara langsung. Perubahan ketentuan rahasia bank ini dapat pula mengganggu fungsi intermediasi dalam perbankan. Nasabah yang tidak nyaman dengan ketentuan ini berkemungkinan melakukan capital flight atau terjadi banking panic yang dapat mengganggu kesehatan perbankan. Penerapan AEoI dan FATCA harus menjadi perhatian bagi stakeholder di bidang perbankan. Bank juga harus mempersiapkan solusi untuk mempertahankan kepercayaan masyarakat seiring dengan perubahan ketentuan akses rahasia bank untuk kepentingan perpajakan. ......The enactment of the Automatic Exchange of Information AEoI and the Foreign Account Tax Compliance Act FATCA in Indonesia aims to increase tax revenue for Indonesia and its partner countries by using publicly owned financial information. Because it is applied simultaneously, we must understand the similarities and differences between AEoI and FATCA. In addition it should be observed how AEoI and FATCA will impact on banking activities in Indonesia. This research is a normative juridical research with data collection method in the form of literature study from primary, secondary and tertiary law materials. Developed from the same base, namely Intergovernmental Agreement Model 1 FATCA IGA Model 1 , making AEoI and FATCA have several similarities and differences. These equations include the background and objectives of the formation, the media as well as the nature of enforcement, the classification of the financial services institutions involved and the information that must be reported. The differences are among others involved subjects, objects that must be reported, enforcement procedures, roles and state involvement, sanctions and conditions of application in Indonesia. AEoI and FATCA have an impact on activities in the Indonesian banking industry. The existence of an obligation to report the financial information of the customer makes changes to the provisions concerning the secret access of the bank for tax purposes. This change makes the Directorate General of Taxes have direct access to bank secrets. Changes to the bank 39 s confidentiality provisions may also interfere with the intermediation function in the banking sector. Customers who are not comfortable with this provision are likely to make a capital flight or a banking panic that may disrupt banking health. The application of AEoI and FATCA should be of concern to stakeholders in banking. Banks should also prepare solutions to maintain public trust in line with changes in bank secrecy provisions for tax purposes.

Abstrak :
Pada bulan Oktober 2010 diundangkan Peraturan Bank Indonesia mengenai Giro Wajib Minimum (GWM) Bank Umum dimana terdapat beberapa perubahan pengaturan dibandingkan peraturan sebelumnya. Ada tiga masalah yang dibahas menyangkut perubahan ketentuan GWM di dalam skripsi ini, yaitu mengapa GWM perlu diatur dalam hukum perbankan Indonesia, bagaimana peranan GWM dikaitkan dengan likuiditas perbankan, dan apakah akibat dari perubahan tersebut terhadap fungsi intermediasi perbankan. Untuk menjawab permasalahan tersebut dilakukan penelitian dengan pendekatan yuridis normatif, yaitu mengumpulkan, menganalisis dan mensistematiskan hasil penelitian terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam industri perbankan. Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa: pertama, perlunya pengaturan GWM dalam hukum perbankan di Indonesia adalah untuk menjaga stabilitas moneter, memberikan fleksibilitas pengaturan likuiditas, dan menentukan besarnya biaya dana bank; kedua, peranan GWM dikaitkan dengan likuiditas perbankan dapat dilihat dari bank dalam melakukan kegiatan usahanya terutama dalam hal penghimpunan dana diwajibkan memelihara sejumlah likuiditas tertentu dari total Dana Pihak Ketiga yang dihimpun oleh bank pada suatu periode tertentu; ketiga, ketentuan baru tentang GWM yang menaikkan GWM primer terhadap rupiah dapat menyebabkan fungsi intermediasi menjadi kurang optimal karena tidak semua bank memiliki posisi likuiditas yang cukup untuk mematuhinya. Ketentuan selanjutnya yang mengaitkan Giro Wajib Minimum dengan Loan to Deposit Ratio dimaksudkan agar fungsi intermediasi perbankan dapat berjalan lebih maksimal,akan tetapi ketentuan itu juga menimbulkan permasalahan baru dimana bank-bank BUMN meminta perlakuan khusus agar Obligasi Pemerintah yang dimilikinya dapat dihitung sebagai kredit sehingga dapat menaikkan LDRnya.

---

On October, 2010 Bank Indonesia legislated the regulation of commercial banks reserves requirement ratio, where there are several configurations of changes from the previous regulations. There are three issues discussed changes about reserves requirement ratio in this research, why the reserves requirement ratio should be regulated in the Indonesian banking law, how the role of compulsory associated with bank liquidity, and whether the consequences of these changes to the banking intermediary function. To answer these problems then conducted research with normative juridical approach, namely to collect, analyze and systematize the study of conditions prevailing in the banking industry. From the research, it can be concluded that: first, the need to establish reserves requirement ratio in banking law in Indonesia is to maintain monetary stability, liquidity arrangements provide flexibility, and determine the cost of bank funds, secondly, the role can be associated with the mandatory liquidity seen from the bank in doing business activities mainly in terms of funding necessary to maintain certain liquidity of the third party funds collected by the bank in a given period, the third, the new provisions regarding the raising of Statutory primer on the rupiah may cause the intermediation function becomes less than optimal because not all banks have sufficient liquidity position to meet. Further provisions relating to the compulsory Loan to Deposit Ratio intended for banking intermediation function can be run more leverage, but the provisions it also raises new problems which state-owned banks ask for special treatment for government bonds which must be counted as credit in order to improve its LDR .

Abstrak :
Penelitian Ini bertujuan untuk membandingkan tingkat intermediasi, aktifitas layanan jasa berbasis upah (fee based service) dan tingkat efisiensi antara bank umum konvensional (BUK) dan bank umum syariah (BUS) di Indonesia pada tahun 2011-2013. Selain itu juga disertakan beberapa variabel kontrol untuk mengetahui pengaruh variabel kontrol tersebut terhadap variabel dependen penelitian. Penelitian ini menggunakan dua metode, yaitu stochastic frontier approach untuk menghitung skor inefisiensi biaya dari bank dan juga menggunakan metode regresi data panel. Hasil pertama dari penelitian ini menemukan fakta bahwa tingkat intermediasi BUS lebih tinggi dibandingkan BUK.Variabel kontrol size memiliki pengaruh positif, sedangkan variabel inefisiensi dan non loan earning assets berpengaruh negatif terhadap tingkat intermediasi. Hasil yang kedua adalah secara rata-rata proporsi pendapatan jasa per total pendapatan operasional BUS lebih tinggi dibandingkan BUK. Variabel kontrol size berpengaruh positif, sementara variabel risiko kredit tidak berpengaruh secara signifikan. Hasil ketiga dari penelitian adalah tingkat inefisiensi BUS lebih tinggi dibandingkan BUK. Variabel kontrol size dan risiko kredit memberikan pengaruh yang positif terhadap inefisiensi tersebut. ...... The aim of this research is to compare the differences of intermediation, fee based service activity, and efficiency of conventional banks vs islamic banks in Indonesia for 2011-2013 period. Moreover this study is also including some control variables to find out their effect to the dependent variables. This research uses two methods, namely stochastic frontier approach, and panel data regression. This research indicates that islamic banks have a higher intermediation ratio, higher proportion on fee income to total operating income, and less efficient. The control variables that have a positively significant effect on intermediation ratio are size, meanwhile inefficiency and non loan earning asset negatively affecting the intermediation ratio. The control variables that shows a positively significant effect on the proportion of fee income to total operating income is size, meanwhile the credit risk variable has no significant effect on the proportion of fee income to total operating income. The control variables that shows a negatively relation on efficiency are size and credit risk.