Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Administrasi pulblik tidak hanya menyediakan palayanan bagi masyarakat, namun juga melakukan pengaturan terhadap masyarakat sebagai konsekwensi dari kenyataan bahwa penyediaan pelayanan bagi anggota masyarakat akan membatasi sebagaian masyarakat yang lainnya. Sehingga, penyediaan pelayanan dan pengaturan masyarakat dalam administrasi public harus saling terkait. Pajak Negara untuk membiayai pengeluarn-pengeluaran bagi kepentingan penyelenggaraan administrasi public tersebut dimana dalam pemungutannya dapat dipaksakan. Dengan demikian, pajak sebagi bagian dari administrasi public mutlak memiliki dasar peraturan perundangan pula.Penelitian ini mensinyalir adanya sejumlah peraturan di bidang perpajakan yang tidak selaras, baik dilihat dari aspek keadilan, kepastian hukum, maupun hierarki perundang-undangan. Jika sinyalemen ini terbukti, peraturan demikian berpotensi menimbulkan ketidakpastian pada wajib pajak dan aparat pelaksana administrasi pajak di lapangan. Ketidakselarasan antar peraturan perpajakan dapat menurunkan tingkat dalam pemungutan pajak, yang pada gilirannya akan membuka potensi bagi terdistorsinya fungsi dan peran penting pajak bagi pembangunan. Kondisi ini sangat berbahaya karena dalam keadaan peraturan yang serba pasti sekalipun, masih dimungkinkan timbulnya penyimpangan dalam tataran pelaksanaan, apalagi manakala penyimpangan itu sudah timbul pada tataran peraturannya.Penelitian ini lebih lanjut akan menganalisis keselarasan antar peraturan perundangan di bidang perpajakan melalui pendekatan hukum dalam administrasi publik. Faktor-faktor yang memungkinkan menimbulkan adanya ketidakselarasan tersebut, kemungkinan dampak yang ditimbulkan, serta solusi yang mungkin diterapkan merupakan hal-hal yang akan dieksplorasi lebih jauh dalam penelitan ini.Berdasarkan analisis terhadap tiga peraturan di bidang perpajakan, yang diperkaya dengan pendapat para informan penelitian, dapat disimpulkan bahwa beberapa peraturan perpajakan paling yang menjadi objek penelitian tidak tiga terbukti telah menyimpang terhadap peraturan perundang-undangan di atasnya dan/atau tidak memenuhi asas-asas hukum dalam pembentukan sebuah peraturan perundang-undangan. Terhadap ketiga peraturan yang terbukti tidak sesuai dengan perundang-undangan dan bertentangan dengan asas-asas hukum tersebut, pemerintah disarankan untuk mencabut atau merevisi peraturan tersebut."

"Penelitian ini mengkaji tentang perubahan ketahanan energi Turki setelah TANAP (Trans-Anatolian Pipeline) berhasil dibangun di Turki pada Juni 2018. TANAP merupakan proyek yang dibangun atas kerjasama Turki dan Azerbaijan. Distribusi gas alam TANAP juga akan diteruskan ke pasar di Eropa. Turki merupakan negara dengan kebutuhan energi yang sangat tinggi dan kebutuhan ini meningkat sebanyak 8% per tahunnya dengan total kebutuhan energi sebesar 136 Mtoe pada tahun 2016. Untuk memenuhi kebutuhan energinya, Turki sangat bergantung pada distribusi energi dari Rusia dalam bentuk gas alam. Namun, hubungan yang tidak stabil antara Rusia dan Ukraina sebagai negara transit energi membuat distribusi energi dari Rusia sering terhambat. Hal ini kemudian menggerakkan Turki untuk mencari sumber energi alternatif untuk mengatasi masalah ketergantungan energi terhadap Rusia ini. Turki, diuntungkan secara geografis karena terletak di antara negara-negara penghasil gas alam dan minyak bumi yaitu negara-negara Timur Tengah, Asia Tengah dan negara-negara di sekitar Laut Kaspia dan negara konsumen energi di Eropa sehingga Turki juga memiliki potensi untuk menjadi energy-hub di kawasannya. Tesis ini pertama-tama akan menganalisa hubungan saling ketergantungan atau interdependensi dalam hubungan energi yang berpotensi bersifat asimetris antara Turki dan Rusia, dan implikasi yang ditimbulkan dari hubungan asimetris ini. Setelah itu peneliti akan mengkaji pengaruh TANAP terhadap ketahanan energi gas alam di Turki dan pengaruhnya terhadap perubahan interdependensi antara kedua negara. Setelah itu, akan dibahas juga pengaruh TANAP terhadap ambisi Turki untuk menjadi energy-hub di kawasannya.

---

This paper reviews the change of Turkey's energy security after Turkey managed to construct TANAP (Trans-Anatolian Pipeline) at June 2018. TANAP is a project built within cooperation between Turkey and Azerbaijan. TANAP's natural-gas distribution also is going to be supplied to Europe. Turkey is a country with vast energy needs with average increase of 8% per year with total energy consumption as much as 136 Mtoe as of 2016. To meet their energy needs, Turkey highly rely on energy from Russia's natural-gas. However, fragile relation between Russia and Ukraine caused energy distribution from Russia agitated, causing Turkey to search for alternative energy supply source to reduce their highly dependence on Russia. Beside that, Turkey also aware of their geographical advantage that lies between energy-rich Middle-East, Central Asia, and countries around Caspian Sea and energy-importing countries in Europe, which giving opportunities for Turkey to be energy-hub at their region. This thesis firstly will analyze interdependence relationship in the context of energy between Turkey and Russia that potentially has asymmetric nature and the implication that could arises in that relationship. Afterwards, author will review how TANAP change Turkey's natural-gas security and how it changes interdependency between the two countries. Author will also review how TANAP affect Turkey's ambition to be energy-hub in their region."

"Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi kointegrasi dan interdependensi dari yield obligasi pemerintah 10 tahun pada negara-negara ASEAN 4 (Indonesia, Malaysia, Filipina dan Thailand), India, dan Cina dengan yield obligasi pemerintah AS, Jerman, dan Jepang. Penelitian ini mengaplikasikan model estimasi Vector Autoregression (VAR), Impulse Response Function (IRF), Variance Decomposition (VD) dan Granger Causality Test untuk mengobservasi hubungan dua arah antara variabel-variabel penelitian, dan menggunakan data mingguan dari yield obligasi pemerintah 10 tahun dari setiap negara selama periode penelitian Jan 2007 – Des 2022.Hubungan jangka panjang di estimasi dengan Johansen Cointegration Test. Hasil dari analisis menunjukkan bahwa tidak terdapat kointegrasi antara yield obligasi pemerintah 10 tahun untuk negara-negara ASEAN 4, India, dan Cina dengan yield obligasi pemerintah AS, Jerman, dan Jepang. Sementara hubungan jangka pendek di estimasi dengan model VAR. Uji kausalitas dengan Granger Causality menunjukkan pola hubungan satu arah antara negara-negara maju terhadap negara-negara berkembang. Melalui uji IRF dan VD dapat dilihat pengaruh yield obligasi negara AS yang cukup kuat terhadap negara-negara berkembang. Temuan pada penelitian ini diharapkan memperkaya penelitian yang fokus dalam meneliti hubungan antar negara, secara khusus penelitian yang berkonsentrasi pada obligasi pemerintah jangka panjang pada negara-ASEAN dan negara maju. Dan memberikan wawasan untuk strategi investasi bagi investor, serta bagi pemerintah dalam penentuan nilai kupon yield sebagai bagian dari kebijakan strategis.

---

The purpose of the study is to explore cointegration and interdependency of 10 years government bond yield of ASEAN 4 countries (Indonesia, Malaysia, Philippines, and Thailand), India, and China with global government bond yield of USA, Germany, and Japan. The research applied estimating model of Vector Autoregression (VAR), Impulse Response Function (IRF), Variance Decomposition (VD) and Granger Causality Test to observe two-way relationship between variables and employed weekly data of 10 years government bond current yield of each country during period of Jan 2007 – Dec 2022.

Long-run relationship is assessed with Johansen Cointegration test. The outcome showed that there are no cointegration (long-run relationship) between 10 years government bond yield for ASEAN 4 countries, India, and China with global government bond yield of USA, Germany, and Japan. Short-run relationship estimated with VAR model. Causality test utilizing Granger Causality portrays one way relationship pattern from developed countries to emerging countries. And trough IRF and VD test strong influence of US bond yield toward emerging market countries is discovered.

The finding on this study enriched research that focused on observing relationship between countries, especially research that concentrated on long term government bond for ASEAN countries and developed countries. And the research unlocked insights for investor on their investment strategy as well as for regulator in determining yield coupon as part of strategic policy."

"Tesis ini membahas konflik dan interdependensi antara Mesir dengan Sudan. Sesungguhnya jauh sebelum kedua negara ini merdeka dan berdaulat, kerja sama kedua bangsa telah berlangsung dengan baik. Pada masa Turki Usmani, Sudan merupakan wilayah kepanjangantangan Mesir dan ketika masa penjajahan Inggris, Sudan adalah wilayah yang diperintah secara bersama oleh Inggris dan Mesir.Setelah Sudan merdeka pada tahun 1956, hubungan bilateral kedua negara ini berlangsung dengan busk. Naiknya Dja'far Numeiri ke pucuk pimpinan di Sudan mendapat dukungan penuh dari Mesir, begitu pula sebaliknya. Numeri memberikan solidaritas penuh dan mengadakan berbagai macam hubungan diplomatik dengan Mesir. Permasalahan muncul ketika Umar al Bashir menjadi Presiden Sudan pada tahun 1989, ia bersama Hasan Turabi mendeklarasikan dan menerapkan Islam sebagai dasar Negara. Terlebih Iagi kebijakan Sudan ini diambil tanpa melalui konsultasi dengan Mesir.Keberadaan rezim baru Islam di Sudan dicurigai oleh Mesir. Karena kemungkinan besar rezim tersebut memberi pengaruh yang kuat terhadap aksiaksi radikalisme di Mesir yang dilakukan oleh kelompok-kelompok Islam penentang Mubarak. Kecurigaan dan kekhawatiran Mesir terhadap pemerintahan Islam Fundamentalis Sudan membuat hubungan bilateral negara ini memburuk. Dugaan bahwa Pemerintah Sudan melatih, memperseniatai dan memberi perlindungan kepada ekstrimis muslim Mesir membuat suasana hubungan bilateral ini mengarah ke titik yang terendah. Ditambah lagi kedekatan istimewa Sudan kepada Iran.Persengkataan perbatasan di wilayah Halaib akibat ditemukan kandungan minyak yang besar menambah ketegangan kedua negara tersebut. Kendati demikian upaya perdamaian tetap ditempuh oleh kedua negara melalui jalan diplomasi. Karena pada hakekatnya, baik Mesir maupun Sudan memiliki ketergantungan yang kuat sate sama lainnya. Terlebih lagi ketergantungan Mesir yang tinggi terhadap air Sungai Nil sehingga mengharuskan kedua negara ini dalam kondisi konstan menjalankan aktifitas kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan balk dalam skala bilateral, regional maupun intemasional.Bentuk penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah study kasus. Di mana bentuk penelitian ini memberi gambaran yang jelas tentang suatu aspek lingkungan sosial termasuk hubungan antar kedua bangsa di dalamnya. Penelitian ini dilakukan secara intensif, mendalam, mendetail dan komprehensif. Adapun tipe penelitian ini adalah kualitatif yang menggunakan tekhnik pengumpuIan data melalui penghimpunan data, kodifikasi data dan analisa data Sifat penelitian ini deskriptis analitis.Untuk menganalisa permasalahan ini, penulis menggunakan kerangka teori konflik, interdependensi dan kepentingan nasional. Menurut Jack C. Plano dan Roy Alton bahwa kepentingan nasional negara lebih menekankan pada kelangsungan hidup suatu bangsa dan negara, kemerdekaan, keutuhan wilayah, keamanan militer dan kesejahteraan ekonomi. Hal ini menandakan bahwa negara menduduki peranan penting dalam hal tersebut. Begitu pula Mesir dan Sudan, mereka dengan segenap kekuatan nasional berinteraksi dan Baling mempengaruhi demi mencapai tujuan nasionalnya masing-masing.Kesimpulan dari tesis ini adalah ketergantungan antara Mesir dan Sudan tidak dapat begitu saja dipisahkan oleh kondisi apapun, karena pada hakekatnya kedua negara tersebut memiliki hubungan yang mendalam dan istimewa. Oleh karena itu, berbagai konflik yang terjadi, kedua negara tersebut menempuh jalan perdamaian melalui upaya diplomasi. Interdependensi dan konflik antar kedua negara (Mesir dan Sudan) bagaikan dua sisi mata uang yang tidak dapat terpisahkan satu sama lain."

"Tesis ini menjabarkan mengenai pola interdependensi yang dikemukakan oleh Keohane dan Nye yang terjadi antara Amerika Serikat dengan Indonesia terkait isu masalah perpanjangan Kontrak Karya PT Freepeort Indonesia yang akan segera berkahir pada 2021. Saat ini pemerintah sedang sibuk dalam menyiapkan syarat – syarat yang harus dipenuhi oleh PT Freeport Indonesia, jika ingin kontrak karyanya di perpanjang. Mengingat pelanggaran – pelanggaran serta kerugian yang telah dialami oleh Indonesia selama masa periode kontrak karya yang kedua, maka dapat dipastikan bahwa renegosiasi tersebut akan berjalan cukup sulit. Masalah – masalah yang ditimbulkan oleh PT Freeport Indonesia selama masa periode kontrak karya kedua ini diantaranya terkait isu lingkungan, kesenjangan sosial, divestasi saham, serta pembangunan tempat pemurnian atau smelter yang seharusnya sudah dibangun dalam 5 tahun sejak Undang Undang Minerba diterbitkan. Meskipun dalam kontrak karya pertama PT Freeport Indonesia memiliki power yang lebih besar untuk menekan Pemerintah Indonesia, karena kebutuhan pemerintah saat itu akan investasi asing guna meningkatkan pembangunan Indonesia. Namun, pada seiring berjalannya waktu, maka Pemerintah Indonesia melalui kontrak karya kedua mulai sedikit demi sedikit menunjukan kekuatannya kepada pemerintah Amerika Serikat lewat PT Freeport Indonesia.

---

This thesis describes the patterns of interdependence proposed by Keohane and Nye happened between the US and Indonesia over the issue of the extension problem of Contract of Work (CoW) of PT Freeport Indonesia that will soon expires in 2021. Currently, the government is busy in preparing the terms - conditions that must be met by PT Freeport Indonesia, if it wants to renew his contract of work until 2041. Given the violations and losses that have been experienced by Indonesia during the second period of the contract of work, it can be ascertained that the renegotiation will take quite difficult. The problems posed by PT Freeport Indonesia during the second period of the contract's work were related to environmental issues, social inequality, divestiture, as well as the construction of purification or smelters that should have been built in the five years since the Mining Law was published. Although in the first contract of works of PT Freeport Indonesia, US has a greater power to press the Government of Indonesia, because the needs of the current government to get the foreign investment to boost the development of Indonesia. However, as time goes on, the Government of Indonesia through the second contract of work began gradually shows its strength to the US government through PT Freeport Indonesia."

"Tesis ini menjelaskan mengenai faktor-faktor yang menentukan dalam kebijakan perdagangan internasional Indonesia yang akan digunakan menghadapi liberalisasi dalam AFTA. Penulis juga bermaksud untuk menjelaskan kesiapan Indonesia dalam posisinya sebagai produsen dan pengekspor komoditi produk. Komoditi sektor industri secara umum siap memasuki perdagangan bebas di kawasan ASEAN (AFTA). Dari total 8.296 komoditi industri yang diekspor ke negara-negara ASEAN, komoditas yang memiliki struktur daya saing mencapai 46%. Namun, untuk meningkatkan daya saing diperlukan upaya mengatasi masalah yang cukup fundamental di sektor industri. Bagi Indonesia, pelaksanaan AFTA merupakan tantangan dan sekaligus peluang, karena dengan keikutsertaannya dalam AFTA berarti persaingan dalam melakukan ekspor ke negara-negara ASEAN akan menjadi lebih kompetitif Sedangkan posisi Indonesia sendiri terkenal sebagai negara anggota ASEAN yang posisi persaingannya masih sangat lemah. Dengan demikian Indonesia harus meningkatkan usaha-usaha untuk memperbaiki efisiensi produksi sehingga memiliki daya saing komoditi yang cukup tinggi di pasar internasional.Teori yang dipergunakan yaitu teori ketergantungan (interdependensi) yang saling menguntungkan Bruce M. Russet, Robert Gilpin untuk menjelaskan konsep regionalisme, James Rosenau yang mengemukakan mengenai hal-hal yang mempengaruhi kebijakan suatu negara dan teori tahapan perdagangan bebas dari Bela Balasa. Dalam rangka mencari kebijakan perdagangan internasional yang tepat untuk menghadapi pelaksanaan AFTA, diperlukan pembahasan yang mendalam mengenai faktor-faktor yang mendukung ke arah tersebut dengan memperhatikan pemantapan organisasi pelaksana AFTA, promosi dan penetrasi pasar, peningkatan efisiensi produksi dalam negeri, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan perlindungan terhadap industri kecil ditambah pula dengan kesiapan yang perlu dilakukan oleh Indonesia sendiri. Tesis ini merupakan kajian kualitatif dan penelitian tesis adalah deskriptif analitis. Data-data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh berdasarkan teknik pengumpulan data kepustakaan."

"Skripsi ini membahas mengenai peran besar perempuan dan alam dalam menunjang semua aspek kehidupan, keduanya merupakan sumber daya strategis yang dapat menunjang kelangsungan hidup semua elemen di bumi. Namun dominasi budaya patriarki telah merepresi eksistensi perempuan dan alam sebagai sumber kehidupan. Dominasi patriarki ini dikritik oleh ekofeminisme karena telah menghilangkan relasi spiritual perempuan dengan alam. Alam hanya dimaknai sebagai instrumen pemenuh kebutuhan hidup manusia, karena itu kegiatan konsumsi atas alam dianggap wajar dilakukan walaupun bersifat eksploitatif. Pelabelan citra perempuan sebagai konsumen terbesar mengakibatkan perempuan kehilangan nilai-nilai tradisionalnya. Perempuan juga mengalami domestikasi peran sosial yang identik dengan pemenuhan kebutuhan hidup dan kegiatan konsumsi, karena itulah perempuan dituduh sebagai konsumen perusak alam. Untuk mengakhiri permasalahan ini ekofeminisme menawarkan solusi etika kepedulian, relasi interdependency dalam tindakan nyata penyelamatan alam yang dapat dilakukan oleh semua manusia untuk mewujudkan kehidupan yang harmonis dan bebas dari bias gender.

---

This thesis is a study about the large role of women and nature in supporting all aspect of life. Both are a strategic resource that holds the life of all elements on earth. But, the dominating patriarchal culture has repressed women and nature?s existence as the source of life. This domination is criticized by the ecofeminism because of it vanished away the spiritual relations between women and nature. The nature is regarded as no more than an instrument that fulfills the needs of human, and because of that consumption is viewed as natural even though it is sometime exploitative. Women?s image branding as the biggest consumer has resulted in them losing their traditional values. They are also experiencing a domesticated social role that is identical with fulfilling needs and consuming, and because of that they are accused as the one who destroyed the nature. To end this problem, ecofeminism offered social ethic cares, an interdependency relationship in the act of saving nature that can be done by all human to form a life in harmony and free from gender bias."