Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

" ABSTRAKTesis ini membahas mengenai penerapan Intelligence Led Policing ILP di KPK dalam penanganan kasus korupsi infrastruktur dalam konteks memahami lingkungan korupsi yang dihadapi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan bersifat deskriptif analitik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lingkungan korupsi yang dihadapi oleh KPK melibatkan pihak legislatif, pihak eksekutif, dan pihak swasta yang memiliki kekuasaan dan kewenangan yang besar. Dalam penanganan korupsi infrastruktur selama ini, KPK mengandalkan informasi dari pengaduan masyarakat yang kemudian dianalisis oleh unit penelaah informasi yang utamanya akan disajikan untuk mendukung Bidang Penindakan. KPK belum memiliki konsep yang jelas dalam penerapan Intelligence Led Policing secara komprehensif, terutama dalam mengintegrasikan program kerja di Bidang Penindakan dan Pencegahan serta penyusunan rencana strategis lembaga. Oleh karena itu, penelitian ini menyarankan bahwa KPK perlu untuk mengembangkan unit intelijen aktif sebagai bagian dari infrastruktur lembaga untuk membantu kegiatan taktis operasional dan perencanaan strategis lembaga dalam mencapai sasaran strategis KPK yaitu menurunkan tingkat korupsi di Indonesia.

---

ABSTRACT This thesis focuses on the implementation of Intelligence Led Policing ILP in the investigation of infrastructure corruption in KPK. It also aims at understanding the elements of corruption environment in KPK. This research uses qualitative paradigm and analytical descriptive approaches. The results show that environment in infrastructure corruption involves the legislative, the executive, and private parties who have great power and authority. In conducting corruption investigation, KPK relies on information from public complaints. This information is analyzed by an information review unit, which will be presented primarily to support the work of investigation unit. KPK does not yet have a clear concept in applying a comprehensive Intelligence Led Policing, particularly in integrating the action plan of prevention and investigation unit as well as to develop the organisation strategic plan. Therefore, this study suggests that KPK need to develop an active intelligence unit as part of its institutional infrastructure. This unit will be responsible for supporting operationaltactical as well as other KPK rsquo s strategic activities to reduce corruption in Indonesia Keywords Intelligence Led Policing, infrastructure corruption, KPK "

"Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dinamika Pemilu pasca-Orde Baru yang memicu munculnya politik identitas, menganalisis respons negara terhadap ancaman yang ditimbulkan oleh politik identitas, serta memahami peran Badan Intelijen Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Baintelkam Polri) dalam konteks tersebut. Pemilu 2014 dan 2019 dipilih karena pada kedua pemilu tersebut penggunaan politik indentitas terbilang sangat masif. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi ilmu sosial untuk menggali fenomena sosial dan politik yang kompleks. Hasil penelitian menunjukkan bahwa politik identitas menjadi permasalahan utama dalam Pemilu 2014 dan 2019, dipicu oleh rendahnya literasi masyarakat, tren politik identitas global, dan krisis kesadaran politik-kebangsaan di kalangan elite politik. Elemen agama dan etnis menjadi isu sentral yang diwacanakan dan dikonflikkan dalam ruang publik menjelang, saat, dan pasca-Pemilu. Penelitian ini menyimpulkan perlunya model inteligence-led policing yang efektif dalam menangani masalah politik identitas guna mendukung konsolidasi demokrasi di Indonesia.

---

This study aims to examine the dynamics of the post-New Order elections that triggered the emergence of identity politics, analyze the state's response to the threats posed by identity politics, and understand the role of the Indonesian National Police Security Intelligence Agency (Baintelkam Polri) in this context. The 2014 and 2019 elections were chosen because in both elections the use of identity politics was massive. This study uses a qualitative method with a social science phenomenology approach to explore complex social and political phenomena. The results of the study show that identity politics became the main problem in the 2014 and 2019 elections, triggered by low public literacy, global identity politics trends, and a crisis of political-national awareness among political elites. Religious and ethnic elements became central issues that were discussed and conflicted in the public space before, during, and after the elections. This study concludes the need for an effective intelligence-led policing model in dealing with identity politics issues to support the consolidation of democracy in Indonesia."