Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Research conducted in the staffing services unit of the Directorate of Procurement and Rank on BKN head office in Jakarta with the aim to analyze the effect of discipline and integrity to employee performance. Type of research is descriptive research, field data collected by asking questions to respondents through questionnaires and interviews. The sampling technique using proportionate stratified random sampling, and found the number of respondents as many as 70 people. This research analyzes using multiple linear regression, where the independent variables used are discipline and integrity and the dependent variable is the performance. The results showed that: The effect of all independent variables on the performance of employees is 43.5 , with the regression model obtained in this study are: Y = 4,937 0,390X1 0,362X2. The results of the study confirm that discipline and integrity partially or together have a positive and significant impact on employee performance.

---

ABSTRACT
Penelitian yang dilakukan di lingkungan unit pelayanan kepegawaian Direktorat Pengadaan dan Kepangkatan pada kantor pusat BKN di Jakarta dengan tujuan untuk menganalisis pengaruh disiplin dan integritas terhadap kinerja pegawai. Jenis penelitiannya adalah penelitian deskriptif, data di lapangan di kumpulkan dengan mengajukan pertanyaan kepada responden baik melalui kuesioner maupun wawancara. Teknik pengambilan sampel menggunakan proportionate stratified random sampling, dan didapatkan jumlah responden sebanyak 70 orang. Analisis penelitian ini mengunakan regresi linier berganda, dimana variabel independen yang digunakan adalah disiplin dan integritas serta variabel dependennya adalah kinerja. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pengaruh seluruh variabel independen terhadap kinerja pegawai adalah sebesar 43,5 , dengan model regresi yang didapat dalam penelitian ini adalah Y 4,937 0,390X1 0,362X2. Hasil penelitian mengkonfirmasi bahwa disiplin dan integritas baik secara parsial maupun bersama sama mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai. Kata kunci Disiplin, Integritas, dan Kinerja

Abstrak :
Pendokumentasian asuhan keperawatan dalam pelaksanaannya merupakan hal yang rumit. Beberapa upaya telah dilakukan dalam mengatasi permasalahan pendokumentasian. Namun belum ada penelitian yang menggali pendokumentasian dikaitkan dengan integritas perawat. Tujuan penelitian mengeksplorasi pengalaman perawat dalam pendokumentasian asuhan keperawatan kaitannya dengan integritas. Penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi deskriptif melibatkan 10 perawat di salah satu RS pemerintah. Metode dilakukan dengan wawancara mendalam. Data dianalisis menggunakan analisis Colaizzi. Hasil penelitian mendapatkan tujuh tema meliputi 1) Menuliskan pendokumentasian asuhan keperawatan sesuai proses asuhan keperawatan, pendokumentasian terintegrasi oleh perawat yang berperan sesuai SPO, 2) Mendokumentasikan asuhan keperawatan  belum sesuai SPO dan pedoman pengorganisasian pelayanan keperawatan yang dipengaruhi oleh faktor dari SDM perawat, metode penugasan, dan, material RS, 3) Merasakan beragam perasaan senang jika berhasil mendokumentasikan dan beragam perasaan bersalah jika belum mendokumentasikan 4) Mendapatkan manfaat pendokumentasian asuhan keperawatan, 5) Mengalami hambatan dan upaya mengatasi hambatan dalam pendokumentasian asuhan keperawataan, 6) Memahami integritas dalam pendokumentasian sebagai kemampuan kognitif, memiliki prinsip nilai, kejujuran, bertanggung jawab, dapat diperhitungkan, sesuai SPO, berkomitmen, kompeten, konsisten, sesuai identitas diri dan mengimplementasikan asuhan yang aman 7) Mengharapkan perawat semakin pintar, terampil dengan pendidikan berkelanjutan, adanya sistem JCI, akreditasi menertibkan pendokumentasian dan pendokumentasian yang lebih spesifik dan terkomputerisasi  Secara umum belum semuanya partisipan melakukan pendokumentasian asuhan keperawatan secara berintegritas. Perawat perlu meningkatkan integritas dalam pendokumentasaian asuhan keperawatan. Perawat dapat melakukan pendokumentasian secara berintegritas harus didikukung oleh manajemen rumah sakit dan tim  keperawatan.

---

Documentation of nursing care in its implementation is a complicated matter. Several efforts have been made in overcoming documentation problems. However, no research has been conducted to explore the documentation associated with nurse integrity. The purpose of the study explores the nurse`s experience in documenting nursing care in relation to integrity. Qualitative research with descriptive phenomenology approach involved 10 nurses in one of the government hospitals. The method is done by in-depth interviews. Data were analyzed using Colaizzi`s analysis. The results of the study obtained seven themes including 1) Writing down the documentation of nursing care according to the nursing care process, integrated documentation by nurses who acted according to SPO, 2) Documenting nursing care not in accordance with SPO and guideline for organizing nursing services that were influenced by factors from nurses human resource, assignment methods, and, hospital material, 3) Feeling a variety of happy feelings when successfully documenting and varying feelings of guilt if it has not documented 4) Getting the benefits of nursing care documentation, 5) Experiencing obstacles and efforts to overcome obstacles in nursing care documentation, 6) Understanding integrity in documentation as an ability cognitive, has the principle of value, honesty, is responsible, can be calculated, according to SPO, is committed, competent, consistent, in accordance with self-identity and implements safe care 7) Expects nurses to be smarter, skilled with educators continuous, the existence of a JCI system, accreditation in order to document and more specific and computerized documentation In general, not all participants have documented nursing care with integrity. Nurses need to improve integrity in documenting nursing care. Nurses can document with integrity must be supported by hospital management and the nursing team.

Abstrak :
Kolestasis merupakan terhambatnya aliran empedu ke duodenum. Kolestasis dapat menyebabkan beberapa masalah terhadap penderita, salah satunya kulit menjadi kering akibat defisiensi vitamin yang larut dalam lemak terutama vitamin E. Penulisan karya ilmiah ini bertujuan untuk menggambarkan masalah kerusakan integritas kulit pada anak dengan kolestasis intrahepatik. Intervensi utama yang dilakukan untuk mengatasi masalah integritas kulit adalah mengkaji keadaan kulit klien, memandikan pasien menggunakan sabun dengan moisturizer dan air hangat dan mengoleskan minyak zaitun pada daerah kulit yang kering sambil dilakukan masase ringan. Evaluasi tindakan keperawatan menunjukkan hasil yang efektif bahwa setelah diberikan intervensi dengan mengoleskan minyak zaitun, kulit yang semula kering semakin membaik serta tidak ada lesi.

---

Cholestasis is blocked by the flow of bile into the duodenum. Cholestasis can cause some problems to the patient, one of which the skin becomes dry due to deficiency of fat soluble vitamins, especially vitamin E. The writing of this paper aims to describe the problem of skin integrity in children with intrahepatic cholestasis. The main interventions to address skin integrity issues are to assess the client 39 s skin condition, bath the patient using soap with a moisturizer and warm water and apply olive oil to dry areas of the skin while doing a little massage. Evaluation of nursing actions showed an effective result that after being given intervention a drying skin by applying olive oil is getting better and no lesions.

Abstrak :
Survei Penilaian Integritas (SPI) merupakan alat ukur yang dikembangkan oleh Direktorat Penelitian dan Pengembangan untuk memetakan risiko korupsi dan mengukur capaian upaya pencegahan korupsi yang dilakukan di setiap K/L/P/D. SPI merupakan pengukuran yang menggabungkan pengalaman dan persepsi dari perspektif pegawai, pengguna layanan, dan eksper terhadap kondisi integritas di suatu K/L/PD. Di tahun 2018, rata-rata indeks integritas dari 6 Kementerian/Lembaga dan 20 Pemerintah Provinsi adalah 68,75 dari skala 1 hingga 100. Isu konflik kepentingan, suap/gratifikasi dalam pelayanan, maupun pengelolaan sumber daya manusia, hingga perlindungan terhadap whistleblower masih menjadi isu utama di K/L/PD tersebut.

Abstrak :
Tesis ini membahas bagaimana perusahaan dapat mengidentifikasi kesenjangan elemen kunci pengelolaan integritas aset yang sangat berperan dalam mencegah terjadinya insiden yang disebabkan oleh kerusakan atau ketidakhandalan aset. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian ini menyarankan agar perusahaan yang mengelola kritikal aset, seperti pada industri minyak dan gas bumi, harus dapat memenuhi elemen-elemen kunci pengelolaan integritas aset untuk memastikan kehandalan aset dapat terjaga sehingga mampu menurunkan risiko bisnis maupun risiko terhadap keselamatan kerja dan lingkungan sekitar. ......This thesis discusses how companies can identify gaps in the key elements of asset integrity management which play a very important role in preventing incidents caused by damage or unreliability of assets. This research is qualitative research with a descriptive design. The results of this study suggest that companies that manage critical assets, such as in the oil and gas industry, must be able to fulfil key elements of asset integrity management to ensure asset reliability can be maintained to reduce business risks and risks to work safety and the surrounding environment.

Abstrak :
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya transformasi pelayanan publik menuju Polri yang Presisi khususnya terkait perwujudan SDM yang unggul di era Police 4.0 yang dilaksanakan oleh Satuan Lalu Lintas Polresta Mamuju yang belum optimal. Masih ditemukan banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh anggota baik terkait dengan pungli maupun tidak professional dalam bertugas. Selain itu, juga masih banyaknya keluhan masyarakat terkait dengan kinerja Satuan Lalu Lintas Polresta Mamuju. Berdasarkan persoalan tersebut, penelitian ini ditujukan untuk menganalisa bentuk integritas personel, kompetensi personel serta balancing integritas dan kompetensi Satuan Lalu Lintas Polresta Mamuju dalam mewujudkan Polri yang Presisi. Pisau analisis dalam penelitian ini adalah teori keseimbangan, teori integritas, teori kompetensi, teori manajemen stratejik serta komsep Polri Presisi. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan eksploratif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk integritas Satuan lalu Lintas Polresta Mamuju dalam mewujudkan Polri yang Presisi yakni berkomitmen tinggi untuk tidak KKN, jujur, bersikap adil, bekerja sesuai SOP, serta tidak menyalahgunakan wewenang dan jabatan. Adapun kompetensi yang dimiliki personel yakni pengetahuan terkait UU No. 22 Tahun 2009, keterampilan teknis pada bidang lalu lintas serta memiliki sikap dan perilaku yang professional, akuntabel dan bertanggung jawab. Strategi dalam membentuk balancing integritas dan kompetensi dapat ditempuh dengan melakukan reformasi birokrasi dalam mewujudkan SDM Polri yang unggul di era Police 4.0, memanfaatkan teknologi informasi sebagai sarana transfer knowledge, etika dan integritas dari role model kepemimpinan, memperkuat sistem operasional prosedur melalui kerjasama dengan lembaga pendidikan di luar Polri, serta melakukan pembenahan, perbaikan dan peningkatan kinerja berdasarkan dorongan semangat dari remunerasi dan control sosial. ......This research is motivated by the existence of a transformation of public services into a Precise Police, especially related to the realization of superior human resources in the Police 4.0 era carried out by the Mamuju Police Traffic Unit which has not been optimal. There are still many violations committed by members, both related to extortion and not being professional in their duties. In addition, there are still many public complaints related to the performance of the Mamuju Police Traffic Unit. Based on these problems, this research is aimed at analyzing the forms of personnel integrity, personnel competence and balancing the integrity and competence of the Mamuju Police Traffic Unit in realizing a Precision Police. The analytical tools in this study are the theory of balance, the theory of integrity, the theory of competence, the theory of strategic management and the concept of Precision Police. This type of research is a qualitative research with an exploratory approach. The results of this study indicate that the form of integrity of the Traffic Unit of the Mamuju Police Traffic Unit in realizing a Precision Police is a high commitment not to KKN, being honest, being fair, working according to SOPs, and not abusing authority and position. The competencies possessed by personnel are knowledge related to Law no. 22 of 2009, technical skills in the field of traffic and have a professional, accountable and responsible attitude and behavior. Strategies in establishing a balance of integrity and competence can be pursued by carrying out bureaucratic reform in realizing superior Polri human resources in the Police 4.0 era, utilizing information technology as a means of transferring knowledge, ethics and integrity from leadership role models, strengthening operational procedures systems through collaboration with educational institutions in outside the National Police, as well as carrying out reforms, improvements and performance enhancements based on encouragement from remuneration and social control.

Abstrak :
Sesungguhnya upaya Pemerintah Indonesia untuk melakukan reformasi birokrasi bukanlah sesuatu yang baru. Agar masyarakat merasakan hasil percepatan Reformasi Birokrasi yang telah dilakukan pemerintah, terutama pada unit kerja, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PAN RB) telah menerbitkan Permen PAN RB No. 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah yang kemudian disempurnakan dengan Permen PAN RB No. 10 Tahun 2019. Dalam konteks hak pelayanan publik sebagai hak konstitusional setiap warga negara apakah pembangunan zona integrits ini dapat menyelesaikan permasalahan mengenai buruknya kualitas pelayanan publik oleh pemerintah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan kemudian menganalisis dengan pelaksanaan di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelenggaraan Zona Integritas saat ini terutama di Kantor Imigrasi Kelas I Makassar telah maksimal dalam memenuhi hak-hak konstitusional warga negara berkaitan dengan pelayanan publik dan pemenuhan hak ekonomi, sosial, budaya (ekosob) sebagai implikasi pelayanan public.Namun masih ada beberapa hal yang menjadi catatan evaluasi Zona Integritas. Oleh karena itu, penyusunan strategi percepatan Zona Integritas perlu dilakukan sebagai solusi pemberian pelayanan publik yang layak dan merata. ......In fact, the Government of Indonesia's efforts to reform the bureaucracy are not something new. In order for the public to feel the results of the acceleration of Bureaucratic Reform that has been carried out by the government, especially in work units, the Ministry of Empowerment of State Apparatus and Bureaucratic Reform (Ministry of PAN RB) has issued Ministerial Regulation of PAN RB No. 52 of 2014 concerning Guidelines for the Development of an Integrity Zone towards a Corruption-Free Area and a Clean Bureaucratic Area Serving in Government Agencies, which was later refined by Ministerial Regulation of PAN RB No. 10 of 2019. In the context of the right to public services as a constitutional right of every citizen, can the development of this integrit zone be able to solve the problem of the poor quality of public services by the government. The research method used is a qualitative research method with a statutory approach and then analyzes the implementation in the field. The results of the study indicate that the current Integrity Zone implementation has not been maximized in fulfilling the constitutional rights of citizens related to public services and the fulfillment of economic, social, cultural rights (ekosob) as implications for public services. This is due to several reasons that the Integrity Zone evaluation notes. Therefore, the formulation of a strategy to accelerate the Integrity Zone needs to be carried out as a solution for providing appropriate public services.

Abstrak :
Perubahan desain pemilu di era reformasi telah memberi dampak terhadap perubahan strategi kandidat untuk memenangkan pemilu. Sejak Pemilu 2009 hingga 2019, beberapa peserta pemilu mulai mengejar suara personalnya. Berbagai usaha akan mereka lakukan, termasuk membentuk relasi patron klien dengan seorang broker. Keberadaan broker dipercaya membantu mengatasi kendala timbal balik dialami oleh kandidat. Fenomena jaringan perantara pada pemilu era reformasi semakin beragam. Menurut Aspinall dan Mada Sukmajati (2014), terdapat tiga jenis fenomena broker yaitu partai politik, tim sukses, dan jaringan sosial Sementara penelitian ini akan membahas fenomena broker lainnya yaitu broker penyelenggara pemilu. Studi ini meneliti tentang peran broker penyelenggara pemilu dengan mengambil studi kasus praktik broker penyelenggara pemilu di Kabupaten Karawang pada Pemilu 2019. Alasan kesediaan beberapa penyelenggara pemilu di Kabupaten Karawang adalah ikatan pertemanan, motivasi ekonomi, serta aspek manajerial pemilu. Tidak semua broker kerap diidentikan sebagai “the Peronist problem-solving network” (Auyero, 2000) karena memungkinkan broker gagal memenangkan kliennya pada pemilu. Penelitian ini juga menjelaskan problematika loyalitas kesetiaan broker penyelenggara pemilu di Kabupaten Karawang. Adapun teori yang digunakan pada penelitian ini yaitu teori brokerage dan konsep integritas pemilu. ......The Changes in election design in the reform era have had an impact on changing candidate strategies to win elections. From the 2009 to 2019 elections, several election participants began to pursue their votes. They will do various efforts, including establishing a patron-client relationship with a broker. The existence of a broker is believed to help overcome the reciprocal obstacles experienced by candidates. The phenomenon of the intermediary network in the reform era elections is increasingly diverse. According to Aspinall and Mada Sukmajati (2014), there are three types of broker phenomena, namely political parties, successful teams, and social networks. This study examines the role of election management brokers by taking a case study of the practice of election management brokers in Karawang Regency in the 2019 Election. The reasons for the willingness of several election organizers in Karawang Regency are friendship bonds, economic motivation, and managerial aspects of the election. Not all brokers are often identified as “the Peronist problem-solving network” (Auyero, 2000) because it allows brokers to fail to win their clients in elections. This study also explains the problem of loyalty of election management brokers in Karawang Regency. The theories used in this research are brokerage theory and the concept of electoral integrity.

Abstrak :
ExxonMobil Oil Indonesia adalah perusahaan yang bergerak di bidang migas dan berpusat di Amerika. Untuk menunjang visi dan misi perusahaan,rencana bisnis ExxonMobil adalah mengelola dan mengeksploitasi aset-aset yang dimiliki secara efisien dan cost-effective. ExxonMobil juga melakukan investasi secara agresif dengan melakukan kegiatan eksplorasi di Indonesia termasuk di Blok Cepu, Jawa Timur, yang telah berhasil mendapatkan cadangan minyak yang sangat berpotensi untuk diproduksi. Konsesi Cepu ini dikelola oleh Mobil Cepu Ltd. Yang merupakan anak perusahaan dari ExxonMobil Oil Indonesia lnc Dengan meningkatnya kegiatan eksplorasi dan pembangunan lapangan Cepu ini,dengan sendirinya berdampak langsung terhadap lingkungan kerja seluruh fungsi manajernen di EMOI, termasuk diantaranya fungsi Human Resources (HR). Oleh karena itu re-organisasi di HR ini perlu dilakukan agar fungsi HR dapat lebih fokus dalam menangani kegiatan operasional perusahaan. Setelah reorginasisi HR ini dilakukan maka ditemukan tiga posisi yang harus segera diisi yaitu HR Shared Services Manager, HR Operations and Project Manager dan HR Ccpu Site Manager. Dalam rangka menyeleksi ketiga kandidat Manager ini penulis memilih metode seleksi berdasarkan veritikasi kompetensi yang bertujuan untuk mendapatkan pegawai yang kemampuan, kecakapan dan aspirasi yang dimiliki oleh ketiga calon Manager tersebut. Seleksi diawali oleh wawancara terhadap para direksi untuk mengetahui kompetensi umum (general competencies) yang dimiliki oleh perusahaan. Kemudian penulis mendeskripsikan job specific competencies berdasarkan kelompok jabatan. Job specific competencies untuk ketiga posisi sama namun berbeda dalam derajat kepentingannya hal ini dikarenakan oleh job responsibility dan job scope yang berbeda Kemudian penulis memverifikasi model kompetensi tersebut dengan melakukan cross cheek terhadap para direksi. Setelah mendapatkan model kompetensi yang sesungguhnya penulis menyarankan untuk melakukan seleksi dari dua sumber yaitu intemal dan ekstemal. Intemal sebaiknya dilakukan lebih dahulu untuk melihat apakah sumber internal cukup kompeten untuk menduduki ketiga posisi itu. Jika sumber internal tidak ada barulah kemudian dilakukanseleksi para kandidat dari ekstemal perusahaan