Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Salah satu kebijakan pembangunan bidang kesehatan yang dipergunakan untuk mengatasi kesehatan ibu hamil adalah pemberdayaan masyarakat. Keberhasilan pemberdayaan dapat diketahui melalui berbagai cara, salah satunya partisipasi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kondisi sosial, budaya, dan ekonomi yang mempengaruhi partisipasi ibu hamil ke posyandu. Penelitian ini menggunakan rancangan etnografi. Teknik yang digunakan untuk pengumpulan data adalah wawancara mendalam, focus group discussion, observasi dan nominal group process. Data yang diperoleh dari pendekatan kualitatif akan diolah dengan content analysis. Hasil penelitian ini menunjukkan kondisi sosial, budaya dan ekonomi yang mempengaruhi partisipasi ibu hamil ke posyandu di Desa Rapa Laok, bermula pada faktor kemiskinan. Kondisi sosial dan budaya yang berpengaruh pada partisipasi ibu hamil, yaitu kepercayaan pada mitos dan pantangan makanan bertentangan dengan aturan medis. Kondisi ekonomi yang berpengaruh pada partisipasi ibu hamil, yaitu beban fisik dan psikis ibu hamil terhadap kesejahteraan keluarga berlebihan. Ibu hamil datang untuk memeriksakan diri ke posyandu bukan karena kesadaran untuk menjaga kesehatan tetapi untuk mendapat imbalan satu dus mi instan. Model partisipasi ibu hamil ke posyandu yang tepat adalah dengan pendekatan nondirektif (partisipatif) yang produktif.

---

One of the development policies in health sector that is currently used to overcome maternal health issues is the community empowerment. The success of the community empowerment can be measured through the people participation. The objectives is to identify the social, cultural, and economic conditions which might influence the pregnant women participation in integrated service post. This study used a qualitative approach with an ethnographic design. Data were collected through in-depth interviews, focus group discussion, observation, and nominal group process. The data collected were analyzed using content analysis. The social, cultural, and economic conditions that strongly affected the pregnant women participation in integrated service post, because of the poverty. The social and cultural condition that affected belief in myths and food taboos which are highly contradictory to the medical rules. The economic conditions that affected is women have heavy domestic and productive workloads. Their physical and psychological burdens were excessively high that could endanger the health. The participation of pregnant women was not based on true awareness for maintaining their health but such participation was more based on their desires of getting one box of instant noodles. The participation model for the pregnant women was designed using participatory (nondirective) approach which was productive.

Abstrak :
ABSTRAK Kurang Energi Protein (KEP) sampai saat ini masih menjadi masalah gzi utama di Kabupaten Cianjur. Berbagai upaya telah dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut baik melalui lintas program maupun lintas sektor yang dalam pelaksanaan kegiatannya lebih dipertajam ke kantong kantong KEP. Tujuan dari studi ini adalah diketahuinya status gizi balita di Kabupaten Cianjur pada tahun 1996 dan hubungannya dengan tingkat pendidikan ibu, produk domestik regional bruto (PDRB), pencapaian program imunisasi campak, program. penanggulangan ISPA, cakupan pencemaran air bersih (PAB), cakupan jamban keluarga (JAGA), dan partisipasi masyarakat dalam. penimbangan (D/S). Studi ini dilaksanakan di 215 posyandu dari 187 desa terpilih dengan perbandingan 164 posyandu dari desa tidak miskin dan 51 posyandu dad desa miskin di seluruh kecamatan yang ada (24 kecamatan). Populasi dan desa miskin di seluruh kecamatan yang ada (24 kecamatan). Populasi dan sampel studi adalah seluruh balita yang ada di posyandu terpilih (215 posyandu). Hasil studi menunjukkan bahwa angka kurang energi protein (KEP) pada balita di Kabupaten DT II Cianjur sebesar 19,4%. Tidak ada kecamatan yang tidak memiliki kantong KKP, angka KEP di kantong-kantong KEP tersebut berkisar antara 12% s.d. 59%. Dari uji statistik menunjukkan adanya hubungan antara prevalensi KEP total dengan pendidikan ibu, penggunaan air bersih, frekuensi diare, dan penggunaan jamban keluarga. Sementara dengan cakupan imunisasi campak, penanggulangan ISPA, PDRB, dan partisipasi rnasyarakat di posyandu tidak menunjukkan adanya hubungan. Mengingat hal diatas, hasil studi ini agar dapat dijadikan bahan masukan bagi perencanaan baik untuk program gizi sendiri maupun untuk program penanggulangan penyakit diare (P2 Diare), program penyediaan air bersih, dan jamban keluarga serta perencanaan koordinasi dengan Depdikbud dalam program kejar paket A dan B untuk daerah dengan KEP tinggi harus mendapat prioritas.

---

ABSTRACT Background Currently, in District of Cianjur the Protein Calorie Deficiency remains as the major nutritional problem. A lot of effort both in inter programs and inter sector of which the implementation is more ficused to the order to overcome the problem. Aims The aims of this study is to obtain the under five children nutritional status in the distric of Cianjur in 1996 and its relations to the mother's educational level, Bruto Regional Domestic Product, the achievement of the measles immunization program, the coverage of the use of clean water, the coverage of the family septic tank toilet and people's participation in the body weight scalling Method This study is carried out in 215 Posyandus (The Integrated Service Post) from 187 selected villages which consist of 164 posyandu of non poor villages and 51 posyandus of poor villages in whole exiting subdistricts (24 subdistrics). The population and samples for this study are all the under five chlidren in the selected posyandus (215 Posyandu) Result The study shows that the rate of Protein Calorie Deficiency of under five children in the Distric of Cianjur is 19,4%. All subdistricts have the 'protein calorie deficiency area with the rate of protein calorie deficiency in these areas range between 12% to 59%. The statistical test shows relation of total prevalence of protein calori deficiency and mother's educational level, the use of clean water, the frequency of diarrhoea and the use of family septic tank toilet. Meanwhile, it shows no relation with the coverage of measles immunization, the upper respiratory tract infection overcoming program, bruto regional domestic product, and people's participation in posyandu. Considering the above matter, the result of this study could be potential input for planning of nutritional program as well as communicable disease control (diarrhoea), clean water provision program and family septic tank toilet. And for coordinating with Departement of Education and Culture in the elimination of illiteracy program A and B in areas of high rate of protein calorie deficiency should be considered as highest priority.

Abstrak :
Komorditas risiko kardiometabolik pada ODS lebih besar dibandingkan populasi umum dan menyebabkan mortalitas tinggi di usia produktif. Berbagai modalitas tata laksana untuk masalah kesehatan tersebut tersedia di fasilitas primer hingga tersier. Sayangnya, akses layanan yang terpadu dan bermutu belum ada di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan model layanan terpadu tersebut di fasilitas kesehatan primer di Indonesia. Penelitian ini menggunakan model pengembangan sistem spiral yang mengikuti tiga tahap action research. Tahap pertama menggabungkan metode kuantitatif desain potong lintang studi komparatif dan kualitatif observasi, penelusuran kepustakaan, wawancara mendalam, dan lokakarya untuk mengidentifikasi masalah, gambaran pelayanan, dan potensi penyelesaian masalah sebagai dasar pengembangan model layanan terpadu. Subjek penelitian kuantitatif pada tahap ini adalah ODS usia 18-59 tahun yang menjalani pengobatan di 20 puskesmasprovinsi DKI Jakarta. Data kualitatif berasal dari ODS, keluarga, penyedia layanan, akademisi, dan pemangku kebijakan di daerah maupun pusat. Model awal dikembangkan berdasarkan modifikasi terhadap clinical pathway dari WHO-PEN Package of essential noncommunicable disease interventions . Kemamputerapan dan kebutuhan penyesuaian model dinilai berdasarkan hasil identifikasi solusi. Model layanan terpadu yang dikembangkan, kemudian diujicobakan dan dinilai secara kuantitatif dan kualitatif di tahap kedua untuk melihat kemampulaksanaan melalui ketersediaan layanan, kesesuaian penerapan, dan kesediaan tenaga kesehatan untuk melanjutkan layanan. Evaluasi dampak model layanan melalui desain eksperimental kuasi dinilai melalui efektivitas terhadap parameter klinis dan nonklinis. Proporsi ODS dengan risiko kardiometabolik adalah 88 dari 216 partisipan ODS , dan hanya 6,8 yang mendapatkan akses layanan komorbiditas. Data kuantitatif maupun kualitatif menunjukkan bahwa para pemangku kepentingan berharap akan model layanan terpadu dapat dikembangkan di puskesmas 63,7 , menggunakan berbagai sumber daya yang telah ada, melibatkan tim 61,1 , ditekankan pada upaya skrining dan pemantauan berkala 59,5 . Model layanan terpadu dalam bentuk clinical pathway maupun alur layanan ternyata tidak dapatditerapkan sepenuhnya di puskesmas karena masalah ketersediaan layanan, infrastruktur, keberadaan tenaga kesehatan, sistem komunikasi antar tenaga kesehatan, dan budaya kerja, serta faktor pasien dan keluarga. Namun demikian > 79 tenaga kesehatan yang terlibat bersedia untuk melanjutkan penerapan alur layanan. Model layanan efektif memperbaiki kadar kolesterol-HDL darah, tetapi untuk parameter tekanan darah, lingkar pinggang, kadar glukosa, trigliserida darah menunjukkan hasil tidak berbeda bermakna antara kelompok intervensi dan kelompok kontrol. Evaluasi parameter nonklinis yang menunjukkan hasil bermakna terbatas pada tingkat aktivitas fisik ODS, tetapi tidak untuk variabel pola diet, pengetahuan, dan kepuasan pasien. Model layanan luar gedung yang pengaturannya terpisah dari tata laksana kegiatan puskesmas dan model layanan dalam gedung yang terpisah antara layanan penyakit tidak menular PTM dan layanan jiwa, adalah sebab utama kurang mampu laksananya model yang diujikan. Proses skrining dan pemantauan berkala perlu dilakukan pada semua ODS sebagai awal akses layanan. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan ODS dan keluarga penting untuk meningkatkan kapasitas partisipatif, sedangkan bagi tenaga kesehatan diperlukan untuk manajemen risiko melalui skrining dan pemantauan berkala. Pengembangan tim terpadu PTM dan jiwa baik untuk kegiatan di dalam maupun luar gedung diharapkan dapat memudahkan kerja tim untuk mengatasi hambatan kesinambungan penyediaan layanan, infrastruktur, dan kesulitan akses ODS sehingga efektivitas layanan semakin baik. ......Cardiometabolic comorbidity is higher in people with schizophrenia than in general population and this caused high mortality in productive age. A variety of management modalities for this specific health problem are available in primary to tertiary health facilities. Unfortunately, high quality and accessible comprehensive service did not exist in Indonesia. This research aimed to develop an integrated service in primary health facilities for PwS and cardiometabolic risks in public health centers in Indonesia.Using the spiral model of system development, this research followed the three phase of action research. The first phase combined quantitative comparative cross-sectional study and qualitative observation, literature review, in-depth interview, and workshop methods to identify problems, health service condition, and potential solutions as a basis for developing an integrated service model. Subjects for the quantitative research in this phase were PwS who were at the age of 18-59 years old who underwent treatment in 20 public health centers in Jakarta Special Capital Region. Qualitative data came from PwS, their families, academia, and policy makers at national and sub-national levels. Early model was developed based on modification to the WHO-PEN Package of essential noncommunicable disease interventions clinical pathway. Implementability and needs for model adjustments were evaluated from the result of solutions identification. The developed comprehensive service model was tested and evaluated quantitative and qualitatively in the second phase to see if it is feasible by means of availability of services, suitability of implementation, and availability of health workers to continue the service. Evaluation on the impact of the service model was done through quasi-experimental design to evaluate its efficacy using clinical and non-clinical parameters. Proportion of PwS with cardiometabolic risks was 88 from 216 PwS participants , from which only 6.8 had access to service for comorbidities. Quantitative and qualitative data showed that stake-holders would like to see that this integrated service model can be implemented in primary health care service PHCs 63.7 , using various existing resources, involving team approach 61.1 , and stressing on screening and periodic monitoring 59.5 . An integrated service model in the form of clinical pathway or service algorithm could not be fully implemented because of problems with service availability, infrastructures, availability of health workers, communication system among health workers, working culture, patient and family factors. In spite of that, more than 79 of health workers who were involved in the research are willing to continue implementing the service pathway. This service model was proven to be effective in controlling blood HDL-cholesterol level, but failed to show significant differences in blood pressure, waist circumference, blood glucose, and triglyceride between intervention and control groups. Evaluation on non-clinical parameters showed limited meaningful results on level of physical activities, but not on diet pattern, knowledge, and satisfaction. Extramural model, which separated arrangement from management activities in the PHC and disintegration intramural services between Non-communicable diseases NCDs and mental health services, was the main reason for the lack of efficacy in the tested model. Screening and periodic monitoring should be done for all PwS as initial access to service. Improvement of knowledge and skills of PwS and their families is important in increasing their participatory capacity and for health workers to be able to manage risks through screening and periodic monitoring. It is expected that the development of an integrated non-communicable disease and psychiatric team, intra and extra-mural of PHCs, could overcome the barriers of continuous provision of service, infrastructure, and access of PwS.

Abstrak :
Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) untuk pekerja migran di Kabupaten Cirebon menjadi LTSA di Indonesia yang dalam mengelola layanannya menggunakan tata kelola kolaboratif. Tata kelola kolaboratif dilakukan dengan aktor non pemerintah yaitu International Labour Organization (ILO) dan juga Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) Kabupaten Cirebon serta Women Crisis Center (WCC) Mawar Balqis. Meskipun secara kesepakatan formal tata kelola kolaboratif ini telah berakhir di November tahun 2022, nyatanya tata kelola ini masih tetap berlanjut sampai pada saat ini dengan berbagai dinamika yang terjadi didalamnya. Selain itu, masih ada kekosongan aturan terkait pelaksanaan tata kelola kolaboratif ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses tata kelola kolaboratif pada LTSA untuk Pekerja Migran di Kabupaten Cirebon untuk mengetahui konteks sistem, pendorong dan dinamika tata kelola kolaboratif sesuai dengan teori Collaborative Governance Regimes (CGR) (Emerson & Nabatchi, 2015). Hasil penelitian menunjukkan dari indikator yang diturunkan dari teori CGR, hampir seluruhnya terpenuhi namun 2 (dua) indikator di antaranya masih terdapat catatan yang penting. Indikator tersebut terkait dengan kerangka regulasi atau aturan juga masih terdapat kekosongan yang perlu segera ditindaklanjuti untuk keberlanjutan tata kelola ini. Selain itu, sumber daya bersama khususnya anggaran masih belum memadai. Untuk itu, diharapkan pemerintah pusat dapat segera menciptakan aturan ditingkat Menteri atau badan terkait dengan tata kelola kolaboratif dalam LTSA. Selain itu, penyediaan anggaran juga perlu dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten Cirebon untuk keberlanjutan tata kelola kolaboratif. ......The One-Stop Integrated Service (LTSA) for migrant workers in Cirebon Regency has become LTSA in Indonesia which uses collaborative governance to manage its services. Collaborative governance is carried out with non-government actors, namely the International Labor Organization (ILO) and the Cirebon Regency Indonesian Migrant Workers Union (SBMI) and the Mawar Balqis Women Crisis Center (WCC). Even though the formal agreement on this collaborative governance has ended in November 2022, in fact this governance is continuing today with various dynamics that occur in it. In addition, there is still a regulatory vacuum regarding the implementation of this collaborative governance. This study aims to analyze the process of collaborative governance at LTSA for Migrant Workers in Cirebon Regency to determine the system context, drivers, and dynamics of collaborative governance according to the theory of Collaborative Governance Regimes (CGR) (Emerson & Nabatchi, 2015). The results of the study show that from the indicators derived from the CGR theory, almost all of them are fulfilled, but 2 (two) indicators of which there are still important notes. These indicators are related to the regulatory or regulatory framework and there are still gaps that need to be followed up immediately for the sustainability of this governance. In addition, shared resources, especially the budget, are still inadequate. For this reason, it is hoped that the central government can immediately create regulations at the ministerial or agency level related to collaborative governance in LTSA. In addition, the regional government of Cirebon district also needs to provide a budget for the continuation of collaborative governance.