Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 14 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Rukman Sardjadidjaja
Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2005
355 RUK t
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Ritonga, Rajab
"Pemerintahan Soeharto dengan rezim Orde Baru selama 32 tahun pada awal-awal kekuasaannya tclah membawa kehidupan bangsa Indonesia kc arah yang baik dengan naiknya pendapatan perkapita penduduk dan tumbuhnya ekonomi, sehingga tercipta negara yang kuat sebagai hasil dari pengelolaan pemerintahan melalui pendekatan kescjahteraan dan pendekatan keamanan. Dengan kuatnya negara, ketahanan nasional dengan sendirinyajuga kuat.
Namun, dalam pcrjalanannya kemudian ternyata rezim ilu terjcbak dalam praktck-praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) serla mengabaikan supremasi hukum sampai akhirnya krisis moneter melanda negeri ini pada akhir tahun I997. Krisis lalu berkembang menjadi krisis ekonomi yang menjadi momentun bagi mkyat hcrsama mahasiswa untuk memaksa Soeharto turun dari jabatannya pada 2| Mei 1998.
Dalam kaitan kehidupan bernegara, Orde Baru mcnaruh perhatian yang bcsar terhadap kehidupan pers nasional, termasuk pada ANTARA dengan melakukan inter#/ensi pemberitaan. Terhadap ANTARA, rezim Orde Bam melalukan intcn/cnsi dengan mengangkat dan memberhentikan pcmimpin umum/pemimpin redaksi ANTARA serta melamng berita-herila tertemu.
Kondisi seperti menyebabkan ANTARA menjadi corong pcrncrintah dalam menyiarkan berita-bedta yang sesuai dengan warna pemerintah dan mengabaikan berita-berita tidak scwama_ Dcngan hegitu, ANTARA teluh turul mcnyumbang lcrciptanya ketenteraman masyarakat selama Orde Bam, arlinya ikut mcmbcri andil lerciptanya integrasi nasional yang scbctulnya rapuh_ Penelitian ini ingin mcncoba mclihal pcran apa saja yang dilakukan ANTARA selama masa Orde Baru, terutama dalam kaitannya menjaga integrasi bangsa, scbab kala itu integrasi nasional terlihal kokoh namun sebcnamya bcrsifat semu_ Pers yang terkckang membuat masyarakat tidak mengetahui bahwa scsungguhnya ada banyak masalah di neged ini. Bcrbagai kcmsuhan yang lcrjadi di daerah alau berbagai praktek KKN dan penyimpangan yang dilakukan rezim Orde Baru tidak dikelahui masyarakat sebab pers tidak memberitakannya.
Semua terlihat baik, sampai krisis ekonomi liba, Socharto tumbang dan pers menjadi bebas. Pada tahapan itu integrasi nasional mulai goyah dan timbul ancaman disintegrasi bangsa dengan munculnya aksi-aksi separatisme maupun kerusuhan yang bersifaz SARA di beberapa dawn.
Berdasarkan pcnelitian -dengan melakukan sejumlah wawancara serta menggunakan metode kualitatif-ternyata ANTARA ikut berperan dalam membcntuk integrasi bangsa yang dilakukan dengan menggalang pendapat umum, menyiarkan berita-berita yang pro pemerintah dan lidak membuat berita berbau SARA atau penenlangan etnis. Peran ANTARA melalui pemberitaannya itu lelah turul menumbuhkan integrasi nasional dalam mcmbentuk ketahanan nasional pada masa Orde Baru, Sementara ilu tidak adanya kebebasan pers menyebabkan kelas mcnengah mencari bcrita di media aitcrnatif sepcni pers mahasiswa, pcrs asing dan internet. Infonnasi dari media-media altematif tersebut telah memberi inspirasi bagi sebagian masyarakat untuk meniru dan melakukan kcrusuhan massal.
Kesimpulan yang dapat ditarik dari pcnclitian ini, adalah pcran ANTARA ternyata signilikan dalam mcnjaga intcgrasi bangsa sclama Ordc Baru bcrkuasa."
Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2001
T6116
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Meutia Farida Swasono
Depok: UI-Press, 2006
PGB 0075
UI - Pidato  Universitas Indonesia Library
cover
Sitepu, Rajin
"Penelitian tentang ?Peranan Partai Politik Terhadap Integrasi Nasional yang mengambil studi kasus Partai Amanat Nasional? ini dilakukan dengan tujuan untuk mendeskripsikan peranan parpol dalam mengintegrasikan aspirasi masyarakat didalam menjaga kohesifitas bangsa Indonesia; Mengkaji peranan PAN dalam meningkatkan aspek integrasi nasional.
Penelitian memakai metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan permasalahan secara asosiatif kepada Partai Amanat Nasional dimana sumber data berasal dari sumber primer yang berjumlah 15 orang yakni Para pendiri PAN dan tokohtokoh senior PAN,Pengurus DPP PAN, dan sumber sekunder. Penelitian dilakukan dengan menggunakan indikator ideologi, pola rekrutmen, pola pengorganisasian, sebaran dukungan, kebijakan dari partai - terutama yang terkait dengan integrasi nasional.
Adapun teori atau pendapat para ahli yang digunakan untuk melakukan penelitian berkisar seputar teori peranan, partai politik, integrasi nasional, dan ketahanan nasional, sehingga diperoleh kesimpulan sebagai berikut: Pertama, Partai Amanat Nasional melaksanakan peran integrasi nasional melalui fungsinya sebagai sarana komunikasi, sosialisasi, rekrutmen politik, dan pengatur konflik serta tetap menjadi sarana artikulasi dan mengaggregasi kepentingan. Namun peranan parpol terhadap integrasi nasional mengalami penurunan kualitas karena perluasan partisipasi masyarakat tidak berbanding lurus dengan kemampuan sumberdaya parpol, termasuk lembaga-lembaga negara lainnya; Kedua, PAN memiliki peran penting bagi terwujudnya integrasi nasional. Partai Amanat Nasional sebagai partai terbuka dapat menunjang penguatan aspek integrasi nasional Indonesia sebagai bangsa majemuk. Ketiga, Euforia politik selama reformasi menjadikan negara pada posisi tidak stabil akibat ledakan partisipasi rakyat yang tidak mampu dikelola oleh institusi politik yang ada. Hal demikian disadari oleh partai - partai politik , karena itu ia melalui kadernya di badan legislatif mulai membuat regulasi jumlah partai melalui pemilu agar bisa menciptakan iklim yang lebih kondusif bagi ketahanan nasional bersendikan demokrasi. Artinya, parpol sadar akan pentingnya sistem multi partai terbatas (proporsional) dalam rangka konsolidasi demokrasi sehingga tercipta kohesi sosial dengan melibatkan partisipasi masyarakat.
Terkait dengan temuan penelitian ini, peneliti merekomendasikan agar peranan partai politik terhadap integrasi nasional bisa lebih maksimal, maka setiap parpol perlu segera berbenah diri dengan meningkatkan sumber daya yang dimiliki sehingga dapat mengelola partisipasi masyarakat dan mampu melembagakan konflik atau kepentingan yang saling bersaing. Oleh sebab itu, partai politik juga perlu mengetahui lingkup serta intensitas perbedaan agama dan etnis, kesenjangan antara kelompok tradisional dan kelompok modern, kesenjangan antara perkotaan dan pedesaan, termasuk ideologi - ideologi yang saling bersaing. Karena semua itu harus diagregasi dan diartikulasikan oleh partai politik yang eksis dalam pentas politik nasional. Apalagi jumlah partai politik selama transisi demokrasi sangat tergantung pada fragmentasi yang terjadi ditengahtengah masyarakat. Dengan begitu, partai politik melalui lembaga legislatif dan eksekutif harus memastikan bahwa ia melaksanakan perannya dalam memperkuat integrasi nasional dimana secara gradual mengurangi etnosentrisme yang mengancam integrasi nasional melalui Undang-undang tentang partai politik dan pemilihan umum.

The research about " The Role Of Political Party To National Integration taking case study of PAN a conducted with the objective as a mean to describe the role of political party in integrating society aspiration in taking care of Indonesian nation cohesively; Studying the role of PAN in improving the national integration aspects.
The research used a qualitative method using an associative approach to the problem in the National Mandate Party where the source data comes from primary sources amounted to 15 people the PAN 's founders and senior figures PAN , PAN DPP Board , and secondary sources . The study was conducted using the indicator ideology , recruitment patterns , patterns of organization , distribution support, the policy of the party - especially those related to national integration The theory or opinion of experts who used to do the research revolves around the theory of the role of political parties , national integration , and national defense , thus obtained the following conclusions : First , the National Mandate Party in the role of national integration through its function as a means of communication , socialization , recruitment political and regulatory conflict and remains a means of articulation and aggregate interests . However, the role of political parties towards national integration deteriorated due to the expansion of public participation is not directly proportional to the ability of the resources of political parties , including the institutions of other countries; Secondly , PAN has an important role for the realization of national integration . PAN as the party is open to support the strengthening of national integration aspect of Indonesia as a pluralistic nation. Third , the political euphoria over reforms to make the country unstable position due to the explosion of popular participation is not capable of being managed by the existing political institutions . It thus realized by the party - political parties , because it was he by its cadres in the legislature began to regulate the number of the party through the election in order to create a climate more conducive to national security bersendikan democracy . That is, the parties are aware of the importance of multi-party system is limited ( proportional ) in order to consolidate democracy in order to create social cohesion with community participation .
Related to these findings , the researchers recommended that the role of political parties towards national integration could be maximal , then any political party should immediately improve itself by increasing its resources so that it can manage public participation and able to institutionalize conflict or competing interests. Therefore , political parties also need to know the scope and intensity of religious and ethnic differences , the gap between the traditional and the modern groups , the gap between urban and rural , including ideologies - ideologies competing . Because it must be aggregated and articulated by the political parties that exist in the national political stage Moreover, the number of political parties during a democratic transition depends on the fragmentation occurring in the midst of society . By doing so , the political parties through the legislature and the executive should ensure that it carry out its role in strengthening national integration which gradually reduces ethnocentrism threatening national integration through legislation on political parties and elections.
"
Depok: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2015
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Meutia Farida Swasono
""Dengan tersedianya data etnografi suku-suku bangsa tersebut di atas, tahap awal daripemanfaatannya bagi Pembangunan Nasional dapat memperoleh momentumnya, meskipun dimensi, ciri-ciri khusus dan dinamikanya masing-masing masih harus diteliti dan diungkapkan. Pembangunan Nasional Indonesia melalui berbagai GBHN, Repelita dan RPJM, dan selanjutnya kelak RPJP, dilaksanakan meliputi seluruh penjuru Tanah Air Indonesia, baik Pembangunan Sektoral maupun Pembangunan Daerah. Pembangunan Nasional pada hakekatnya identik dengan Pembangunan Daerah, dalam artian Pembangunan Nasional dilaksanakan di daerah-daerah. Dalam era Otonomi Daerah saat ini, Pembangunan Daerah dalam rangka Pembangunan Nasional memperoleh ciri baru, yaitu Daerah Membangun untuk mengisi Pembangunan Nasional.""
2006
J-Pdf
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 1980
S7857
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
I Nengah Suandi
Depok: Rajawali Pers, 2018
499.221 INE k
Buku Teks SO  Universitas Indonesia Library
cover
"Nilai seni merupakan hakekat seni dan hakekat berkesenian bagi satu masyarakat berdasarkan budayanya. Dalam masyarakat suku-bangsa khususnya dan masyarakat lain pada umumnya, keseniannya dititipi muatan nilai-nilai, seperti nilai pengetahuan, nilai religi, nilai sosial, dan nilai seni. Biasanya, nilai-nilai itu saling terkait sehingga merupakan satu sistem, yaitu sistem nilai budaya. Nilai-nilai itu merupakan pesan budaya masyarakat yang amat hakiki, yang dipandang baik, tinggi, bahkan disebut luhur. Karena itu dijadikan acuan dalam bertingkah laku dalam kehidupan masyarakatnya.
Berdasarkan rumusan di atas, pemahaman yang cermat dan tepat terhadap sistem nilai budaya, khususnya nilai seni sangat diperlukan. Permasalahan operasional dalam penelitian ini adalah pemahaman nilai seni yang tersirat dalam jenis-jenis atau bentuk kesenian Sumba dan Benuaq.
Secara hipotetik, wujud nilai seni milik berbagai masyarakat itu mempunyai unsur-unsur yang bervariasi dan persamaan-persamaan. Persamaan-persamaan inilah yang kelak inenjadi salah satuacuan dalam rangka upaya mempererat integrasi nasional Indonesia."
Depok: Lembaga Penelitian Universitas Indonesia, 1996
LP-Pdf
UI - Laporan Penelitian  Universitas Indonesia Library
cover
Zainuddin Mansur
Fakultas Ilmu Pengatahuan Budaya Universitas Indonesia, 1996
LP-pdf
UI - Laporan Penelitian  Universitas Indonesia Library
cover
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 1985
S7827
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2   >>