Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Makalah ini adalah tentang studi kasus untuk menganalisis aset tidak berwujud, di mana saya mewakili firma akuntansi menasihati Snow Protek Ltd untuk kepatuhannya dengan AASB 138 Aset Tak Berwujud, yang berkaitan dengan perlakuan akuntansi masa lalu dan saat ini dari aset tidak berwujud. Hasilnya termasuk dianalisis pada nilai yang sesuai dari setiap aset tidak berwujud pada 30 Juni 2016 berdasarkan dasar pengukuran yang tepat model biaya, model revaluasi atau jumlah terpulihkan dan diskusi tentang amortisasi. Pembahasan juga termasuk komentar tentang perlakuan akuntansi masa lalu yang dijelaskan di atas yang tidak konsisten dengan AASB 138, dengan pengobatan yang tepat yang seharusnya diadopsi.

---

ABSTRACT
This paper is about a case study to analyse an intangible asset, where I represent the accounting firm advising Snow Protek Ltd as to its compliance with AASB 138 Intangible Assets, relating to the past and current accounting treatment of the intangible assets. The result includes an analysed on the appropriate value of each intangible asset at 30 June 2016 based on the appropriate basis of measurement cost model, revaluation model or recoverable amount and discussion on amortization. The discussion is also including comments on any past accounting treatment described above that are not consistent with AASB 138, with the appropriate treatment that should have been adopted.

Abstrak :
ABSTRAK
Perencanaan keuangan jangka panjang pada instrumen yang tepat merupakan hal panting untuk dilakukan. Hal ini dikarenakan, semua orang siapapun dia memiliki fase-fase usia produktif, memiliki tujuan-tujuan dalam hidup terkait dengan keluarga maupun pekerjaan. Sehingga penting kiranya semua orang menyisihkan dana pada instrumen investasi dan melindungi tujuannya dengan instrumen investasi.

Produk jasa sangat dipengaruhi oleh penyaji jasa. Dalam hal ini jasa disajikan oleh seorang personal seller sebagai alat komunikasi pemasaran sekaligus layanan, pelanggan dan perwakilan perusahaan. Tulisan ini akan menganalisis Personal Seller sebagai afat komunikasi pernasaran produk jasa, dengan studi kasus layanan Bancassurance AMFS

Terkait dengan produk jasa ini, sangat menarik untuk diketahui strategi komunikasi pemasaran apa yang dilakukan untuk memasarkan program layanan investasi-asuransi. Juga dengan pertimbangan apakah strategi komunikasi yang diljalankan tersebut memberikan sekaligus memberikan wawasan baru (educate the market) bagi calon pembeli produk yang sangat beragam.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan melakukan analisis kebijakan komunikasi pemasaran di tingkat organisasi dan analisis cara mengidentifikasikan kebutuhan, cara menginformasikan program, cara menjual, cara follow up dan cara melakukan layanan purna jual di tingkat personal seller. Dua tahap penelitian ini dilakukan dengan harapan tercipta sebuah garnbaran utuh akan strategi komunikasi pemasaran program dari PT AxaMandiri Financial Services. Penelitian dilakukan dengan cara wawancara mendalam sebagai data primer dan studi pustaka sebagai data sekunder

Dan setelah dilakukan penelitian, ditemukan bahwa sesungguhnya pada tingkat organisasi strategi komunikasi pemasaran yang dijadikan pemasaran adalah bahwa PT Axamandiri selalu akan melakukan komunikasi pemasaran 'below the line' yaitu Iangsung pada target pasarnya. FA sebagai personal seller memegang peranan dengan kapabilitas yang tinggi, fleksibel dan efektif

Rekomendasi praktis dari penelitian ini adalah perusahaan sebaiknya mempersiapkan sebuah standar pemberian layanan, dan walaupun perusahaan sangat diuntungkan dengan saluran distribusinya, penting kiranya perusahaan melakukan komunikasi pemasaran terpadu untuk Iebih mengenalkan program layanan investasi-asuransi kepada khalayak Iuas.

Abstrak :
Tesis ini membahas tentang Pengenaan Bea Masuk Atas Importasi Barang Tak Berwujud  (Intangible Goods) Di Indonesia dengan melihat posisi Indonesi pada  Joint Statement On E-Commerce Initiatives (JSI), kemudian membahas Penerapan Pengenaan Bea Masuk Atas Impor Intangible Goods Di Negera-Negara Lain. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum. Hasil penelitian menyarankan bahwa Posisi Indonesia pada JSI, diharapkan tetap terlibat dalam keanggotaan, mengingat sampai saat ini perdagangan global e-commerce terutama yang terkait dengan intangible goods masih belum signifikan menjadi sumber devisa negara dan belum dipersepsi seragam secara universal oleh negara-negara di dunia maka diperlukan lebih banyak upaya kerjasama kesepahaman antara Indonesia dengan negara-negara lain, baik secara bilateral maupun multilateral, terutama sesama anggota WTO dalam JSI, diperlukan sistem yang integratif sebagai model yang paling tepat untuk diterapkan di Indonesia dengan cara mempelajari, meniru, dan mencontoh dari negara-negara maju yang lain yang telah berhasil menerapkannya secara efektif dan optimal dan Dibutuhkan regulasi yang paripurna terutama dalam hal implementasi teknis penerapan dan pengawasan aturan-aturan terkait perdagangan e-commerce global di Indonesia serta badan-badan pelaksana dari regulasi tersebut. Selain itu adanya keinginan yang kuat pemerintah untuk menciptakan keadilan pada sektor perpajakan melalui Undang-Undang Perpajakan dan Omnibus Law diharapkan dapat segera diwujudkan untuk memperbesar basis pajak dari sektor ekonomi digital.

---

This thesis discusses the Imposition of Import Duty on Intangible Goods Importation in Indonesia by looking at Indonesias position in the Joint Statement On E-Commerce Initiatives (JSI), then discussing the Imposition of Imposition of Import Duty on Intangible Goods Imports in Other Countries. This study uses a legal research method. Research result suggested that Indonesias position at JSI is expected to remain involved in membership, bearing in mind that to date global e-commerce trade, especially related to intangible goods, has not yet been a significant source of foreign exchange and has not been universally perceived by countries in the world. a lot of collaborative understanding efforts between Indonesia and other countries, both bilaterally and multilaterally, especially fellow WTO members in JSI, an integrative system is needed as the most appropriate model to be applied in Indonesia by learning, imitating and emulating from countries other advanced companies that have succeeded in implementing it effectively and optimally and a comprehensive regulation is needed, especially in terms of the technical implementation of the application and supervision of rules related to global e-commerce trade in Indonesia and the implementing agencies of the regulation. In addition, the governments strong desire to create justice in the taxation sector through the Taxation Law and Omnibus Law is expected to be realized soon to enlarge the tax base of the digital economy sector.

Abstrak :
Penelitian ini meneliti kewajaran atas pemberian remunerasi atas aktivitas marketing yang dilakukan oleh perusahaan yang tidak memiliki merk dagang yang dipasarkannya Perusahaan seharusnya mendapatkan penggantian atas biaya marketing yang berlebihan karena secara tidak langsung telah membesarkan intangible property dari pemilik sah merk dagang pihak afiliasi Penulis mengambil contoh kasus 3 perusahaan multinasional yang terdaftar di Direktorat Jenderal Pajak untuk menganalisis fungsi pemasaran yang dilakukan dan menghitung kewajaran pemberian remunerasi marketing tersebut serta menghitung tambahan potensi Pajak Penghasilan Penulisan yang dilakukan dengan metode pengumpulan data kualitatif ini diharapkan memberikan gambaran perhitungan dan kesadaran Wajib Pajak di Indonesia dalam melakukan aktivitas marketing berlebihan yang dapat menimbulkan marketing intangible Selain itu perhitungan ini dapat digunakan oleh Account Representative dalam meneliti dan Pemeriksa Pajak dalam pemeriksaan sebagai upaya penggalian potensi penerimaan pajak Kesimpulan dari penelitian ini adalah penggantian biaya marketing berupa remunerasi atas aktivitas 3 perusahaan yang diteliti belum diberikan remunerasi yang wajar serta dari segi ketentuan perpajakan di DJP belum ada pedoman penerapan yang rinci seperti yang dimiliki otoritas pajak di Australia dan Amerika Serikat ...... This research examine Arm rsquo s Length of remuneration marketing activity undertaken by enterprise not owning intangible property Taxpayer supposed to get reimbursement from excessive marketing expense because indirectly it will give development of intangible property for the associated company who own trademark Researcher took 3 samples from multinational enterprises who registered in Directorate General of Taxation Indonesia and analyze the marketing function and calculate potential gain from tax income The purposes of this research with qualitative method hopefully could give brand awareness for taxpayer who do not owning their intangible property trademark Besides tax authority can calculate the tax income from unremunerated value This research concluded that the remuneration from marketing activities giving to PT ABC PT DEF and PT XYZ are not arm rsquo s length transaction and Indonesia do not have guidance which scrutiny remuneration from marketing activities like tax authority in Australian Tax Office or Internal Revenue Services US.

Abstrak :

Hak kekayaan intelektual sebagai bagian dari aset tak berwujud telah muncul sebagai kelas aset terkemuka. Nilai perusahaan utamanya terdiri dari aset tidak berwujud. Paten, merek, dan hak cipta, serta hak kekayaan intelektual lainnya adalah kekuatan pendorong utama sebagian besar perusahaan. Karena meningkatnya nilai hak kekayaan intelektual, ini dapat digunakan untuk berbagai tujuan seperti untuk mendapatkan pembiayaan, aset debitur jika terjadi kepailitan dan banyak tujuan keuangan lainnya. Namun, untuk memenuhi tujuan keuangannya, hak kekayaan intelektual harus dapat dinilai secara ekonomi. Penilaian hak kekayaan intelektual dapat dilakukan oleh penilai publik atau penilai yang ditunjuk pemerintah yang dilakukan di Singapura dan Amerika Serikat. Indonesia sendiri belum memiliki peraturan khusus tentang bagaimana melakukan penilaian hak kekayaan intelektual serta Lembaga khusus untuk menilai hak kekayaan intelektual . Studi ini akan membahas peraturan tentang penilaian hak kekayaan intelektual di Indonesia dengan membandingkan peraturan serupa di Amerika Serikat dan Singapura. Selain itu, penelitian ini juga memasukkan contoh kasus.

 

 

Kata kunci: Penilaian, Hak Kekayaan Intelektual, Aset Tak Berwujud, Penilai Publik

 

 

---

Intellectual property rights as the subset of intangible assets have emerged as the leading asset class. Businesses mainly derive their value from intangible assets. Varying from patents, brands, and copyrights, intellectual property rights is the main driving force of most companies. Because of the growing value of  intellectual property rights, it can be used for various purposes such as to secure financing, debtor’s assets in the event of bankruptcy, and many financial related purposes. However, in order to serve its financial purposes, intellectual property rights must be able to be valued economically. The valuation of intellectual property rights can be conducted by public appraisers or government-appointed appraisers which is conducted in Singapore and the the United States. Indonesia does not yet have a specific regulation on how to conduct the valuation of intellectual property rights. This study will discuss the regulation concerning the valuation of intellectual property rights in Indonesia by comparing the similar regulation in the United States and Singapore. In addition, this study also includes case examples.

 

 

Keywords: Valuation, Intellectual Property Rights, Intangible Assets, Public Appraiser

 

Abstrak :
Salah satu strategi manajemen perpajakan yang umumnya dilakukan antar intra grup perusahaan multinasional adalah transfer pricing, tetapi seringkali memiliki konotasi negatif karena erat kaitannya dengan penghindaran pajak. Perkembangan teknologi dan industri berbasis know-how juga mendorong peningkatan transaksi yang berupa intangible asset dan jasa. Kedua jenis transaksi tersebut seringkali menimbulkan sengketa antara Wajib Pajak dan Direktorat Jenderal Pajak sehingga dapat menimbulkan koreksi atas pelaporan pajak perusahaan dan mendorong Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan dan kemudian permohonan banding ke Pengadilan Pajak. Penulisan karya ilmiah ini menganalisis kasus banding transfer pricing atas intangible property dan jasa intra grup untuk menemukan faktor penyebab sengketa dan kemudian mendeskripsikan kajian yang dilakukan Majelis Hakim dalam memutus sengketa. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif-deskriptif melalui analisis 7 (tujuh) kasus banding tahun 2005-2012. Setelah dilakukan analisis terhadap kasus-kasus tersebut, Penulis menemukan bahwa terdapat beberapa faktor penyebab sengketa, yaitu perbedaan data, perbedaan interpretasi data, dan perbedaan interpretasi hukum. Selain itu, ditemukan pula bahwa terdapat beberapa aspek yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus sengketa, yaitu kelengkapan dan kualitas dokumen pendukung, keterangan dari tiap pihak, dan pengetahuan Hakim.

---

One of the strategies commonly practiced by MNC groups internally is transfer pricing, which primary purpose is to enhance the efficiency of business process. However, this method often causes negative impression since it is closely related to tax avoidance issue. The rapid growth of technology and know-how based industry also boost transactions involving intangible assets and services. Disputes between Tax Payer and Directorate General of Tax (DGT) may arise when determining the nature of those transactions. Corrections made by DGT may lead to objection by Tax Payer and will be proceeded to Tax Court if remains unsatisfied with the result. This study examines 7 (seven) appeals of transfer pricing case from 2005-2012 related to intangible property and intra-group service to find the factors causing the dispute and describe considerations taken by Judges to make the decision by using qualitative-descriptive approach. The result shows that using different data and having different interpretation on data and law may have caused the disputes. Apart from that, there are several aspects that may affect Judges consideration, such as the completeness and quality of proof documents, arguments from each party, and Judges knowledge.

Abstrak :
Bentuk pelestarian pada kawasan arsitektur heritage memiliki kaidah-kaidah dan prinsip tertentu, melihat akan ketahanan dan keberlanjutannya yang semestinya dilestarikan bertujuan untuk melihat lebih dalam mengenai pengetahuan yang terkandung di dalam kemurnian pada arsitektur tradisional. Revitalisasi merupakan salah satu bentuk upaya pelestarian arsitektur tradisional, bentuknya dapat berupa pelestarian di aspek tangible dan intangible. Kedua aspek tersebut memiliki respon yang berbeda setelah dilakukan revitalisasi. Oleh karena itu, pada penulisan skripsi ini dilakukan analisis dan pengamatan terhadap kawasan arsitektur tradisional yang telah mengalami revitalisasi. Pendalaman pengamatan dan analisis berpacu pada perbedaan kedua aspek tersebut serta pemahaman mengenai proses revitalisasi, dengan kajian teori dan analisis kawasan fisik penulis harap tulisan ini dapat dikembangkan dan dilengkapi mengingat banyaknya kekurangan waktu pengamatan yang tidak bisa dilakukan secara langsung The form of preservation in the area of heritage architecture has certain rules and principles, looking at its durability and sustainability which should be preserved aiming to look deeper into the knowledge contained in the purity of traditional architecture. Revitalization is one form of efforts to preserve traditional architecture, the form can be in the form of preservation in tangible and intangible aspects. These two aspects have different responses after revitalization. Therefore, in this thesis writing analysis and observation of traditional architectural areas that have undergone a revitalization. The deepening of observation and analysis is based on the difference between the two aspects and the understanding of the revitalization process, with the study of theory and analysis of the physical area of the author, I hope this thesis writing can be developed and completed given the many shortcomings of observation that cannot be done directly

Abstrak :
The Balanced Scorecard (BSC) philosophy comes as a holistic and comprehensive management system to achieve trategy effectively. Its compatibility makes BSC more popular for any organizations today. Researches and theory developments rises in line to response the circumstance changes. The BSCsuccess supports by any several aspects such as culture, human competency and skill, leadership role and managemnet support, and technology itself as intangible assets. These aspects categorized as BSC fundamental perspective, learning and growth. It has proven how these aspects drive a strategic achievement and organization succes. For these reasons, management team must pay more ettention on intangible asseta as key succes fundamental and align this perspective to strategy. This literature research tries to build a synthesis for how intangible assets play a role as the success factors for BSC and overall organization success. The most important paradigm is that intangible assats must align with BSC and organization's dream. Finally, this paper tries to discuss the role of intangible assets from different perspective.

Abstrak :
Dalam ekonomi yang didominasi oleh aktiva berwujud (tangible assets), pengukuran keuangan cukup untuk mencatat investasi dalam aktiva-aktiva dan rnencakup biaya-biaya yang berkaitan dalam penggunaan aktiva-aktiva berwujud tersebut untuk menghasilkan pendapatan dan laba. Namun tren ekonomi mutakitir menunjukkan bahwa bisnis yang didorong oleh produk dengan memanfaatkan aktiva tetap, telah bergeser ke bisnis yang didorong oleh pengetahuan dan jasa dengan memanfaatkan aktiva tidak berwujud (intangible assets) Untuk itulah diperlukan alat yang dapat mendeskripsikan dan mengukur aktiva-aktiva tidak berwujud tersebut dan strategi yang dibutuhkan untuk menciptakan nilai. Ketiadaan alat seperti ini akan menghadapkan perusahaan pada kesulitan memanaj apa yang tidak dapat dideskripsikan dan apa yang tidak dapat diukur. Dalam konteks inilah Kaplan & Norton telah memberi "resep" untuk menjawab persoalan-persoalan di atas, yaitu bahwa untuk mengeksekusi strategi dalam lingkungan bisnis yang didorong oleh informasi tersebut membutuhkan tiga komponen yang secara matematis merupakan persamaan dari: Breakthrough results = Describe the strategy + Measure the strategy + Manage the strategy. Secara filosofis tiga komponen tersebut berarti bahwa kita tidak dapat memanaj (komponen ketiga) apa yang tidak dapat diukur (komponen kedua) dan kita tidak dapat mengukur apa yang tidak dapat dideskripsikan (komponen pertama). Persamaan di atas dapat juga ditulis: Breakthrough result = Strategy Map + Balanced Scorecard + Strategy-Focused Organization. Dengan Tatar belakang di atas, karya akhir ini membahas tentang usulan perancangan Strategy Map dan Balanced Scorcard pada sebuah maskapai penerbangan fenomenal (X Air) untuk menuju terciptanya Strategy-Focused Organization. Sistem pengukuran kinerja pada perusahaan tersebut masih menggunakan pendekatan "tradisional", rneminjam istilah Kaplan & Norton, yaitu mengandalkan ukuran-ukuran finansial dengan bertumpu pada anggaran sebagai alat pengendalian, sehingga masih terdapat beberapa keterbatasan sistemik, antara lain: a) Tidak terdapat alat manajemen yang menggambarkan strategi perusahaan secara komprehensif dan koheren; b) Tidak terdapat objektif-objektif stratejik; dan c) Pengendalian cenderung bersifat operasional jangka pendek. Beberapa kelemahan tersebut diusulkan untuk diatasi dengan melakukan perancangan Strategy Map dan Balanced Scorecard dan mengimplementasikan prinsip-prinsip Strategy-Focused Organization.