Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Insurgensi merupakan suatu bentuk gerakan kelompok yang bertindak berlawanan dengan negara. Meski sering diperdebatkan mengenai hakikat dari insurgensi, definisi paling kuat yang dapat menjelaskan insurgensi yakni sebagai suatu bentuk pemberontakan yang dilakukan secara (para)militer atau politik, yang memiliki tujuan untuk mengganti dan atau menggulingkan pemerintahan yang terlegitimasi dan berkuasa pada suatu negara, kemudian menggantinya dengan pemerintahan dari insurgensi tersebut. Pendefinisian insurgensi ini berkembang makna dan definisinya sesuai dengan perubahan yang ada. Negara sebagai aktor yang ditantang otoritas dan legitimasinya oleh insurgensi, sekiranya dapat merespon aksi insurgensi tersebut. Berkenaan dengan respon oleh negara tersebut, penulis dengan menggunakan metode taksonomi, mengklasifikasi sekurangnya tiga macam kelompok literatur yang berkenaan dengan respon dan kebijakan yang dilakukan oleh negara terhadap aksi-aksi insurgensi. Terdapat kelompok literatur respon dengan pendekatan keamanan, dan respon dengan pendekatan politik, dan respon dengan pendekatan ekonomi. respon tersebut dapat dilakukan sebagai bentuk tindakan tunggal, namun dapat pula dilakukan secara kolaboratif. Dalam penulisan TKA ini, penulis memiliki tujuan untuk mengelaborasi secara jelas ragam respon yang dilakukan oleh negara tersebut. Poin utama dari ragam respon negara tersebut adalah respon negara dengan pendekatan keamanan merupakan ragam respon yang paling sering digunakan oleh negara, baik militer sebagai perang kontrainsurgensi maupun tindakan polisionil. Adapun respon politik diplomasi dan negosiasi digunakan apabila negara tidak dapat mengakhiri konflik dengan kekuatan yang dimilikinya, dan respon dengan ekonomi dilakukan sebagai proses rekonstruksi paska terjadinya insurgensi.

---

Insurgence is a form of group movement that acts contrary to the state. Although it is often debated about the nature of insurgence, the most powerful definition that can explain insurgence is as a form of rebellion carried out in a military or political way, which has the aim of replacing and or overthrowing a legitimized and powerful government in a country, then replacing it with the government of the insurgency. This definition of insurgence evolves its meaning and definition according to existing changes. The state as an actor whose authority and legitimacy challenged by insurgent, had to respond to such insurgence actions. Regarding to the responses by the states, the authors used taxonomy methods, classifying at least three different literature groups relating to the responses and policies made by the state against the actions of the insurgency. There are groups of literature consist of security aprroaches which can be divided into military operations and police action, and political responses, and economic responses. The response can be done as a single action, but it can also be done collaboratively. In writing this final project, the author has the aim to clearly elaborate on the variety of responses carried out by the country. The main point of the various state’s responses is that the response by the state is found to be more in the form of military operations as the main effort, and police actions, which all of those are advocated in security aproaches, and the politics of diplomacy and negotiation if the state cannot end the conflict with its power, and the response with the economy is carried out as a process of reconstruction after the occurrence of insurgence"

"Contents :(1) Mapping anxieties. (2) Buddhist fears. (3) Managing islam. (4) National reconciliation. (5) Communicating conflict. (6) Contested citizenship. (7) Autonomous futures. (8) Twin fires."

"Over recent decades a number of states in South and Southeast Asia have been troubled by armed separatist movements that have sought to create their own independent polity via physical separation from the parent state. Various forms of autonomy have been promoted by policy-makers and donors as the most democratic way of accommodating separatist insurgents in ethnically, religiously, politically and socially divided states. Despite this, remarkably few states in Asia have succeeded in winning over their aggrieved eparatist minorities to the dominant nationalist cause."

"Skripsi ini membahas tentang pasukan kontra-gerilya Korps Marechaussee Te Voet pada masa Perang Kolonial Belanda di Aceh. Berawal dari keinginan Belanda untuk menguasai wilayah Kesultanan Aceh. Niat tersebut gagal dilaksanakan pada serangan pertama. Kemudian, pada serangan berikutnya Belanda berhasil mendapatkan posisi di Aceh. Karena kuatnya perlawanan masyarakat Aceh yang menggunakan strategi gerilya, Belanda kesulitan untuk memperluas kekuasaannya dan terpaksa menerapkan strategi bertahan di Aceh. Namun, adanya strategi ini membuat Belanda hanya mampu bertahan dari serangan pasukan Aceh tanpa mampu melakukan perluasan wilayah. Untuk itu, pemerintah kolonial Hindia Belanda membentuk suatu pasukan dengan strategi kontra-gerilya bernama Korps Marechaussee Te Voet yang bertugas untuk melawan strategi gerilya pasukan Aceh. Dalam perkembangannya, Korps Marechaussee Te Voet muncul sebagai pasukan yang diandalkan oleh Pemerintah Kolonial untuk melakukan operasi militer melawan pasukan gerilya Aceh.

---

The aim of this thesis is to analyze the use of the counter-insurgency force Korps Marechaussee Te Voet during the Dutch Colonial Wars in Aceh. The history began when the Dutch had desired to conquer the Sultanate of Aceh, but the intention was not succeed in the first attack. After the second invasion, the Dutch finally took control of Aceh. As the form of Aceh people?s defense against the Dutch which used the guerrilla strategy was strong, such condition got the Dutch difficult to mount the invasion there causing them to build the protection/strategy defensible. However, the strategy made the Dutch only capable of withstanding the Aceh forces without any capacities to expand their territory. To end the condition, the Colonial Government formed an army with counter-insurgency strategy called Korps Marechaussee Te Voet which designed to fight Aceh guerrilla tactics. In conclusion, the Korps Marechaussee Te Voet emerges as a reliable force built by the colonial government to conduct military operations against guerrilla forces in Ace."