Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tesis ini mengulas mengenai perlindungan hukum terhadap tertanggung perusahaan asuransi yang dicabut izin usaha dan kepailitannyaoleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ke pengadilan berdasarkan Undang-undang perasuransian dan Undang-undang mengenai kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, dengan permasalahan: 1 Bagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan perasuransian dan kepailitan dalam melindungi tertanggung; dan 2 bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap tertanggung perusahaan asuransi yang izin usahanya dicabut dan diajukan pailit oleh OJK sesuai dengan ketentuan dibidang perasuransian dan kepailitan serta ketentuan lainnya dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 408 K/Pdt.Sus-Pailit/2015. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode yuridis dan normatif serta teori yang digunakan adalah teori perlindungan hukum. Dari hasil penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa perlindungan hukummasih belum memadai sebagaimana yang terjadi pada pencabutan izin usaha dan kepailitan PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya hingga saat ini belum ada kepastian pemenuhannya kepada tertanggung karena tidak serta merta hak tertanggung merupakan yang didahulukan, tidak ada batasan waktu bagi kurator melakukan pemberesan dan tidak ada jaminan kepastian hukum tagihan tertanggung terbayarkan dari harta pailit. Untuk itu perlu adanya program penjaminan polis melalui pembentukan undang-undang. ......This thesis reviews the legal protection of the insured of an insurance company which business license has been revoked by the Financial Services Authority (OJK) and declared bankrupt by the court at the request of OJK based on insurance laws and laws regarding bankruptcy and postponement of debt payment obligations, with the following problems: 1 What are the provisions of laws and regulations - insurance and bankruptcy legislation in protecting the insured; and 2 how is the implementation of legal protection for the insured of the insurance company which business license has been revoked and filed for bankruptcy by the OJK in accordance with the provisions in the field of insurance and bankruptcy and other provisions related to the Supreme Court Decision Number: 408 K / Pdt.Sus-Pailit / 2015. The method used in this research is juridical and normative methods and the theory used is the theory of legal protection. From the results of this study, the author concludes that the legal protection for the insured is still inadequate, as happened in the revocation of the business license and the bankruptcy of PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya, until now there is no certainty of fulfillment to the insured because the insured's rights are not necessarily precedent, there is no time limit for the curator to make settlement and there is no guarantee of legal certainty that the insured's bill will be paid from the bankruptcy estate. For this reason, it is necessary to establish policyholders guarantee program through the formation of a law.

Abstrak :
Dalam skripsi ini penulis membahas tentang bagaimana pengaturan asuransi bagian tubuh tertentu dengan mengambil contoh kasus ibu jari pada pembalap mobil profesional yang menjadi objek asuransi dalam perundang-undangan perasuransian dan penentuan besaran uang pertanggungan untuk perjanjian asuransi terhadap bagian tubuh tertentu khususnya ibu jari dari seorang pembalap mobil profesional. Metode penelitian yang digunakan Penulis dalam skripsi ini adalah yuridis normatif menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer dan didukung oleh hasil wawancara. Simpulan yang didapat Penulis atas penelitian ini adalah pengaturan bagian tubuh tertentu khususnya ibu jari sebagai objek perjanjian dalam asuransi terdapat dalam Pasal 1 angka 25 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK). Kemudian, penentuan besaran uang pertanggungan asuransi bagian tubuh tertentu khususnya ibu jari pada pembalap mobil profesional dapat berbeda-beda pada setiap penutupan polis asuransi tergantung pada kesepakatan pihak tertanggung dengan pihak perusahaan asuransi. Saran yang diberikan Penulis dalam skripsi ini adalah perusahaan asuransi di Indonesia dapat mulai memikirkan dan merancang polis pertanggungan khusus untuk tenaga-tenaga profesional dan profesi tertentu yang membutuhkan perlindungan bagian tubuh yang sangat vital berkaitan dengan profesinya, seiring dengan semakin berkembangnya jenis profesi dan tenaga profesional di berbagai bidang. ......This thesis analyses the regulation of insurance for specific body parts, using the thumb of a professional car racer as the insured object within insurance legislation, as well as the determination of the amount insured for insurance agreements involving specific body parts, specifically the thumb of a professional car racer. The research method used in this thesis was normative-juridical by utilizing secondary data in the form of primary legal materials and supported by interviews. The conclusion drawn from this research is that the regulation of specific body parts, particularly the thumbs, as an object of insurance agreement is stipulated through Article 1 Paragraph 25 of the Law Number 40 of 2014 concerning Insurance Law as amended by the Law Number 4 of 2023 concerning Financial Sector Development and Strengthening Law (PPSK Law). On top of that, the determination of the insured amount for specific body parts, particularly the thumb, of a professional car racer can vary in each insurance policy, depending on the agreement between the insured party and the insurance company. The author suggests that insurance companies in Indonesia should start considering and designing specialized coverage policies for individuals with a specific occupation that require the protection of highly essential body parts associated to their profession, that is along with the growing number of professions and professionals in various fields.

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai penerapan prinsip utmost good faith dalam suatu perjanjian asuransi. Pada skripsi ini penulis membahas mengenai hal tersebut dengan membaginya menjadi tiga buah pembahasan. Pembahasan pertama membahas mengenai pengertian asuransi yang ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014. Kedua, penulis membahas mengenai pengertian prinsip utmost good faith yang ditinjau melalui Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan bagaimana prinsip tersebut secara umum. Ketiga, pembahasan mengenai pelanggaran penanggung dalam melaksanakan prinsip utmost good faith dalam suatu polis asuransi. Dalam hal ini dibahas berdasarkan penelitian atas Putusan Nomor 111/Pdt.G/2017/PN Jaksel antara Agus Suwandi melawan PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia. Dimana dalam hal ini penulis mencapai suatu kesimpulan bahwa dalam suatu polis asuransi penanggung dan tertanggung apabila telah mencapai keyakinan akan fakta materiil yang diberikan maka keduanya tetap memiliki kewajiban atas pertanggungan tersebut. ......This undergraduate thesis discusses the application of the principle of utmost good faith in an insurance policy. In this undergraduate thesis the author discusses this matter by dividing it into three discussions. The first discussion discusses the notion of insurance in terms of the Commercial Law Book, Indonesian Law Number 40 of 2014. Second, the author discusses the meaning of the principle of utmost good faith as reviewed through the Code of Commercial Law and how these principles in general. Third, discussion of insurers' violations in implementing the principle of utmost good faith in an insurance policy. In this matter discussed based on research on Putusan No 111 / Pdt.G / 2017 / PN South Jakarta between Agus Suwandi and PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia. Where in this case the author reaches a conclusion that in an insurance policy the insurer and the insured, if they have reached confidence in the material facts provided, then both of them still have an obligation for the coverage

Abstrak :
ABSTRAK
Prinsip insurable interest merupakan hal yang sangat penting dalam suatu perjanjian asuransi jiwa. Keberadaan prinsip insurable interest pada dasarnya mencegah terjadinya penyalahgunaan asuransi sebagai media untuk mendapatkan keuntungan dengan cara yang tidak benar, perjudian dan taruhan, serta mencegah terjadinya pembayaran manfaat asuransi kepada pihak-pihak yang tidak menderita kerugian atas terjadinya suatu keadaan yang diasuransikan. Seseorang dapat mengasuransikan seseorang lainnya apabila terdapat insurable interest terhadap orang yang hendak diasuransikan tersebut. Namun, di Indonesia, masih belum terdapat peraturan perundang-undangan yang mampu menjadi pedoman dalam mengatur prinsip insurable interest. Penelitian ini meneliti bagaimana seseorang dapat dikatakan memiliki insurable interest terhadap seorang lainnya sehingga dapat digunakan sebagai suatu pedoman dalam menentukan apakah seorang yang hendak mengasuransikan seorang lainnya, memiliki insurable interest terhadap orang yang hendak diasuransikan tersebut

---

ABSTRACT
The principle of insurable interest takes a crucial role in a contract of life insurance. The existence of insurable interest principle basically is purposed to diminish any chance of misuse upon the insurance as the insurance may be used as the vehicle to gain some sort of benefit in a wrongful way, gaming and wagering, and as well as to prevent any person to receive some compensation without any los due to an occurrence upon a specific circumstance assured. One can only assure the other if insurable interest exists upon the assured person. However, in Indonesia, no provision neither law can be found as the guidance to regulate insurable interest principle. This research seeks how one can be deemed for having insurable interest toward the assured person and, and therefore, this research can be used as the guidance in determining whether one is having insurable interest toward the assured person.