Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKDalam skripsi ini penulis mencoba untuk membandingkan perjanjian jual beli berdasarkan teori dan yang ada dalam praktek. Untuk itu penulis dalam penulisan ini menggunakan metode penelitian kepustakaan dan metode penelitian lapangan. Suatu hal yang penting diperhatikan pada saat pembangunan yang sedang dilaksanakan dewasa ini, dimana diperlukan peningkatan pengerahan dan pendayahgunaan semua dana yang tersedia serta seluruh yang dimiliki oleh segenap kemampuan bangsa guna meningkatkan pembangunan, maka untuk itu diperlukan suasana yang tetap bergairah bagi masyarakat dalam partisipasinya melaksanakan pembangunan. Pembangunan tidak hanya bidang ekonomi saja tetapi harus pula didukung oleh bidang-bidang lainnya; antara lain perlu di tingkatkan usaha untuk memelihara ketertiban dan kepastian hukum yang mampu mengayomi masyarakat,yang merupakan salah satu syarat bagi terciptanya stabilitas nasional yang mantap . Di Indonesia satu-satunya indikasi bahwa suatu perjanjian berbentuk tertulis sebenarnya tidak disyaratkan oleh KUH-Perdata,sebagaimana dituangkan dalam buku III yang mengatur tentang perjanjian pada umuinnya.KUH-Perdata hanya mewajibkan empat syarat bagi syahnya suatu perjanjian yaitu para pihak sepakat untuk mengikatkan dirinya kecakapan untuk membuat suatu perjanjian perjanjian tersebut mengenai suatu hal tertentu dan perjanjian tersebut merupakan suatu sebab yang halal. Meskipun tidak disyaratkan suatu perjanjian harus dalam bentuk tertulis, namun dalam praktek orang sering kali membuat perjanjian-perjanjian tertulis ,yang kini timbul dalam masyarakat dengan istilah kontrak atau transaksi untuk menunjukkan adanya bentuk perjanjian tertulis. Hal tersebut timbul sebagai suatu kebutuhan karena kemajuan kehidupan masyarakat yang semakin kompleks; maka masyarakat merasa perlu adanya kepastian hukum bagi para pihak yang bersangkutan melalui suatu perjanjian tertulis. Demikian dalam kaitannya dengan penulisan ini,per janjian jual beli antara instansi pemerintah sebagai suatu lembaga yang kuat dengan pihak swasta dalam pengadaan barang perlengkapan pemerintah dituangkan dalam bentuk kontrak, dimaksudkan tidak saja untuk mempermudah sistim pengadministrasiannya,namun yang lebih penting adalah un tuk menjamin kepastian hukum bagi para pihak yang mengadakan transaksi jual beli tersebut, sehingga dalam pelaksanaannya kelak para pihak dapat mengetahui apa yang menjadi segala hak dan kewajibannya masing-masing secara jelas dan tegas. Dan sebagai kontrak jual beli yang baik di harapkan akan dapat mengurangi atau menghilangkan sama sekali kemungkinan-kemungkinan yang dapat menimbulkan perse lisihan didalam pelaksanaan isi perjanjian tersebut."

"Tesis ini membahas mengenai dampak penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain (outsourcing) terutama yang terdapat pada instansi pemerintah. Adapun tujuan penulisan tesis adalah untuk mengetahui hubungan kerja dengan sistem outsourcing pada instansi pemerintah khususnya pada Direktorat jenderal Anggaran. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang dilakukan terhadap asas-asas hukum dan sistematika hukum. Ketentuan peraturan yang berlaku bagi outsourcing di Indonesia diatur dalam UU Ketenagakerjaan yang terdapat dalam Pasal 64, 65, dan 66. Sebagai pelaksanaan dari Undang Undang Ketenagakerjaan Tahun 2003, maka dikeluarkanlah Keputusan Menteri tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Kep 100/Men/VI/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Kep. 101/Men/VI/2004 tentang Tata Cara Perijinan Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh dan Kep. 220/Men/X/2004 tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebahagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain. Karena dilaksanakan pada instansi pemerintah, maka penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya tersebut dilaksanakan melalui pengadaan barang dan jasa pemerintah. Aturan hukum dalam lapangan publik yang menjadi payung bagi pemerintah dalam membuat kontrak pengadaan barang/jasa terutama adalah Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (UU No. 17/2003) dan Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (UU No. 1/2004). Sedangkan mekanisme pemilihan perusahaan pemborongan pekerjaan di instansi pemerintah saat ini dilaksanakan dengan mekanisme yang terdapat dalam Keppres Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Hubungan yang terjadi antara PT Daya Sgracipta Bersih dengan pekerjanya adalah hubungan kerja. Terhadap hasil penelitian tersebut, maka disarankan perlu adanya peninjauan kembali terhadap ketentuan mengenai outsourcing, disamping perlunya terobosan penggunaan kontrak multi years pada kontrak Penyerahan Sebahagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain.

---

This thesis examines impact of partial assignment of the work implementation to other company (outsourcing) particularly in government institutions. The purpose of this thesis is to identify the employment relations with outsourcing system in government institutions particularly at Directorate General of Budget. The research methodology used is normative law and is based on the principles of law and the legal system. Provisions of law applied for outsourcing in Indonesia is stipulated in Employment Law as stipulated in Articles 64, 65 and 6. As the implementation from Employment Law Year 2003, then Decree of Minister of Labor and Transmigration of Republic of Indonesia Number 100/Men/VI/2004 was issued concerning Provisions of Seasonal Work Agreement, Kep. 101/Men/VI/2004 concerning Procedures to Obtain Worker/Labor Service Supplier Company Permit and Kep. 220/Men/X/2004 concerning Requirements for Partial Assignment of Work Implementation to other Company. As it is implemented in government institutions, then partial assignment of work implementation to other company is conducted through procurement of government's goods and service. Legal provisions in public domain becomes an umbrella for government in entering a goods/service procurement contract particularly Law No. 17 Year 2003 concerning State's Finance (Law No. 17/2003) and Law No. 1 Year 2004 concerning State Treasury (Law No. 1/2004). While mechanism for work contract company selection in government institutions currently is conducted with mechanism as stipulated in Presidential Decision Number 80 Year 2003 concerning Guideline on Government's Goods and Service Procurement Implementation. The work relation is entered between PT Daya Sgracipta Bersih with its work is work relations. The Relationship between PT Daya Sgracipta Bersih is a employment relations with their employees. To the results of the research, then it is suggested for a review toward provisions concerning outsourcing, in addition it requires a breakthrough in multi years contract application at contract of Partial Assignment of Work Implementation to other Companies."

"Laporan Magang ini membahas mengenai prosedur pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Laporan ini secara spesifik menyajikan informasi mengenai penyusunan dokumen untuk keperluan Bahan Penyusunan SPT Masa PPh 21 pada BPK, yaitu sebagian dari Daftar Rincian Pemotongan PPh Pasal 21 dan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 dalam bentuk dokumen excel. Data yang digunakan dalam laporan ini berasal dari pengumpulan data selama kerja praktik pada Biro Keuangan BPK. Evaluasi terhadap prosedur pelaporan SPT PPh Pasal 21 pada BPK RI dilakukan dengan membandingkan penyusunan Daftar Rincian Pemotongan PPh Pasal 21 dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2018 tentang Prosedur Operasional Standar (POS) Pelaporan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Badan Pemeriksa Keuangan, serta membandingkan penyusunan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 14 Tahun 2013 tentang Bentuk, Isi, dan Tata Cara Pengisian dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26 serta Bentuk Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26. Berdasarkan hasil evaluasi, ditemukan bahwa penyusunan dokumen Daftar Rincian Pemotongan PPh Pasal 21 telah sesuai dengan prosedur operasional standar yang berlaku, dan penyusunan dokumen Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan begitu, dapat disimpulkan bahwa dokumen untuk keperluan Bahan Penyusunan SPT Masa PPh 21 pada BPK telah sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku.

---

This internship Report discusses the procedure for reporting Income Tax Return (SPT) Article 21 at the Supreme Audit Agency (BPK). This report specifically presents information regarding the preparation of documents for the purposes of preparation of SPT Period PPh 21 at the BPK, namely part of the Detailed List of Article 21 Withholding Income Tax and Proof of Withholding Income Tax Article 21 in the form of an excel document. The data used in this report comes from data collection during practical work at the BPK Finance Bureau. Evaluation of the SPT PPh Article 21 reporting procedure at BPK RI is carried out by comparing the preparation of the Detailed List of Article 21 Income Tax Withholding with the Regulation of the Secretary General of the Supreme Audit Agency of the Republic of Indonesia Number 27 of 2018 concerning Standard Operating Procedures (POS) for Reporting Periodic Income Tax Returns Article 21 on The Supreme Audit Agency, as well as comparing the preparation of the Withholding Proof of Income Tax Article 21 with the Regulation of the Director General of Taxes Number 14 of 2013 concerning the Form, Content, and Procedure for Filling and Submission of Income Tax Returns Article 21 and/or Article 26 and the Form of Evidence of Income Tax Withholding Article 21 and/or Article 26. Based on the results of the evaluation, it was found that the preparation of the Detailed List of Article 21 Withholding Tax documents was in accordance with the applicable standard operating procedures, and the preparation of the Article 21 Withholding Proof of Income Tax documents was in accordance with the applicable regulations. Thus, it can be concluded that the documents for the purposes of preparation of the SPT Period PPh 21 at the BPK are in accordance with applicable procedures and regulations."

"Yang dapat melakukan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dengan diterbitkannya UU 2/2012 adalah Instansi. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui implikasi yuridis berlakunya UU 2/2012 bagi PT PLN (Persero) terhadap proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum dalam rangka penyediaan tenaga listrik untuk masyarakat serta bagaimanakah penggantian atas tanah, bangunan, tanaman yang berada di bawah sepanjang jalur transmisi dalam rangka Penugasan Pemerintah kepada PT PLN (Persero) dalam pembangunan transmisi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dimana bidang yang diteliti adalah bidang hukum. Bentuk penelitian dalam penulisan ini adalah Penelitian Preskriptif yang tujuannya memberikan jalan keluar atau saran untuk mengatasi permasalahan. Alat Pengumpulan Data dengan studi dokumen. Sumber data yang utama dalam penelitian ini adalah data sekunder sedangkan data primer hanya sebagai penunjang. Data sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Setelah mendapatkan data yang diperlukan, data diolah dan dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif. Analisis data bersifat Deduktif-induktif. Hasil Penelitian menunjukan bahwa PT PLN (Persero) adalah Badan Usaha Milik Negara termasuk dalam kategori Instansi, apabila mendapatkan penugasan khusus dari Pemerintah. Jika tidak dengan Penugasan Pemerintah, walaupun peruntukan pembangunannya termasuk dalam kategori untuk kepentingan umum tidak dapat menggunakan mekanisme dan prosedur sesuai dengan UU 2/2012. Pemerintah dapat memberikan Penugasan Khusus kepada PT PLN (Persero). Untuk Penugasan Khusus Pemerintah dalam rangka membangun transmisi pengadaan tanahnya dilakukan sesuai mekanisme dan prosedur yang diatur UU 2/2012. Dengan demikian penggantian kepada pihak yang berhak atau pihak yang memiliki tanah, bangunan, tanaman adalah ganti kerugian maka seluruh tanah, bangunan, tanaman baik yang digunakan langsung maupun tidak langsung digunakan untuk pembangunan transmisi akan menjadi milik PT PLN (Persero), sebab dengan memberikan ganti kerugian maka akan terjadi pelepasan dan penyerahan hak untuk tanah, bangunan, tanaman yang telah diberikan ganti kerugian tersebut. Hal tersebut mengakibatkan dana yang dikeluarkan untuk pengadaan tanah akan sangat besar.

---

Law Number 2/2012 provides for institutions to acquire land for development of public facilities. This research examines the judiciary implications of the law for PT PLN (Persero) and its land acquisition processes in its effort to provide electricity for the masses. The research also takes a closer look at how compensation for land, property, and vegetations under the company's transmission lines in relation to its government-mandated purpose to expand electric power transmission. The approach taken in the research is of normativejudicial research method, with a research focus on its legal aspects. Specifically, the research is a prescriptive research, with a purpose to provide solutions and/or suggestions which will lead to solutions, based on conducted literary and document research. Primary source for the research was secondary documents, while primary documents were used as supporting evidences. The secondary documents were obtained through bibliographical research of materials pertaining to research subject matter. After all data was collected, it was further subjected to analysis with qualitative methods. Employed data analysis is both deductive and inductive.

The research exhibits that PT PLN (Persero) is a state-owned enterprise, which falls into the category of institution provided that it has obtained a government mandate. Without the mandate, even if the purpose of land acquisition is for public facility, the company cannot exercise the mechanisms and procedures provisioned by Law Number 2/2012. However, the government can task the company with a special assignment. Special assignments from the government for efforts of transmission expansion entitle the company to acquire land in accordance to the law's provisions. This comes with the consequence of exchanging land ownership with certain amount of compensation as a loss reprisal. With the loss reprisal, all titles of land, property, and vegetations are effectively transferred to the company for use for electric transmission purposes. Inevitably, cost and expenses associated with land acquisition can be tremendous. Unfortunately for the company, this translates to astronomical amounts of land acquisition expenses."

"Masalah utama yang dikemukakan dalam penulisan tesis ini adalah :(1) Strategi yang harus dilakukan oleh instansi Metrologi Kandep Depperindag Kotamadya Batam agar status Saksi Metrologi non Operasional penuh dapat ditingkatkan menjadi Seksi Metrologi dengan operasional penuh, (2) Untuk melihat sejauh mana pemasukan negara dari instansi Metrologi Kandep Depperindag Kotamadya Batam berupa pendapatan negara bukan pajak, dan (3) Strategi yang harus diterapkan oleh instansi Metrologi Kandep Depperindag Kotamadya Batam untuk meningkatkan pelayanan konsumen kemetrologian pada masa-masa mendatang."

"Skipsi ini menganalisis secara komprehensif pelaksanaan Sistem Akuntansi Instansi SAI pada Kementerian Perumahan Rakyat Kemenpera Analisis dilakukan dengan mempelajari hasil audit BPK atas laporan keuangan tahun 2006 2011 Berdasarkan hasil analisis dan wawancara dengan instansi terkait diketahui bahwa pelaksanaan SAI telah berjalan dengan baik Terdapat permasalahan teknis yang dihadapi dalam pelaksanaan SAI Namun permasalahan tersebut tidak mempengaruhi opini audit Wajar Tanpa Pengecualian WTP yang diberikam oelh BPK.

---

This thesis analyzes comprehensively the implementation of Sistem Akuntansi Instansi SAI at on Ministry of Public Housing The analysis was done by understanding the results of BPK audit on financial statements from 2006 to 2011 Based on the result of analysis and interviews with related agency it is concluded that the implementation of the SAI is exercised well There are some technical problems on the implementation of SAI However these problems don rsquo t affect the audit opinion given by BPK which is unqualified audit opinion."

"[ABSTRAKPenelitian ini bertujuan menguji hubungan antara locus of control dengan kejadian stres kerja, serta peran faktor risiko stres lainnya terhadap kejadian stres kerja.Penelitian dilakukan di instansi pemerintahan bidang pengawasan keuangan dengan subjek penelitian 150 pekerja. Penelitian berlangsung November sampai Desember 2014. Penelitian dilakukan dengan kuesioner Survey Diagnostic Stress (SDS), Self Reporting Questionnaire 20 (SRQ-20), Work Locus of Control dan pengukuran Heart Rate Variability (HRV). Stres kerja ditentukan dari hasil penggabungan SRQ-20, HRV dan SDS. Analisis univariat dilakukan untuk variabel bebas. Analisis bivariat dengan uji Chi-Square untuk menetapkan variable bebas dengan kandidat yang ditentukan pada uji multivariate berdasarkan nilai p < 0.25. Faktor determinan berdasarkan korelasi antar variable bebas dengan stres kerja didapatkan dengan analisis regresi logistik ganda.Distribusi responden locus of control internal sebanyak 39,3% dan eksternal 60,7%. Risiko LoC eksternal dapat menyebabkan terjadinya stres kerja lebih tinggi dibandingkan dengan LoC internal (RR = 0,950; p = 0,459). Data tingkat stres kerja menunjukkan 72,7% responden tidak terdapat stres kerja. Tingkat pendidikan ditemukan sebagai faktor determinan kejadian stres kerja (RR = 1,504; p 0,000). Locus of control tidak berperan banyak dalam terjadinya stres kerja di instansi pemerintahan bidang pengawasan keuangan. Tingkat pendidikan mempunyai hubungan bermakna dalam menentukan stres kerja, dimana tingkat pendidikan tinggi memiliki korelasi dengan tingkat stres yang rendah.

---

ABSTRACTThis study was aimed to determine the relationship between LoC and incidence of occupational stress, as well as examine the relationship of other stress risk factors with the incidence of occupational stress. This research was conducted during November-December 2014 in a government financial institution with 150 workers as research subjects. The research was using Survey Diagnostic Stress (SDS), Self Reporting Questionnaire 20 (SRQ-20), Work Locus of Control and Heart Rate Variability (HRV) measurement. Occupational stress was determined by combination of SRQ-20, HRV and SDS. Univariate analysis was performed for independent variables. Bivariate analysis using Chi-square test was done to determine independent variables with the defined candidates in the multivariate analysis based on p < 0.25. Determinant factors based on the correlation between the independent variables with occupational stress were obtained by using multiple logistic regression analysis. The LoC respondents distribution was 39.3% in the internal group and 60.7% in the external group. The result also showed that the risk for external LOC group is higher for incidence of occupational stress when compared to internal LOC group (RR = 0.950; p = 0.459). Occupational stress level data showed 72.7% of respondents did not have occupational stress. Level of education was found to be the sole determinant factor of occupational stress (RR = 1.504; p = 0.000).LoC did not have a significant role in the onset of occupational stress in government financial institution. Level of education has a significant correlation with occupational stress, where high level of education is associated with low level of occupational stress., Introduction: Occupational stress can be caused by many factors, from external as well as from internal perspectives. In dealing with occupational stress, LoC is an individual characteristic that could serve as determiningfactor for occupational stress. Aim: This study was aimed to determine the relationship between LoC and incidence of occupational stress, as wellas examine the relationship of other stress risk factors with the incidence of occupational stress. Methods: This research was conducted during November-December 2014 in a government financial institution with150 workers as research subjects. The research was using Survey Diagnostic Stress (SDS), Self ReportingQuestionnaire 20 (SRQ-20), Work Locus of Control and Heart Rate Variability (HRV) measurement. Occupationalstress was determined by combination of SRQ-20, HRV and SDS. Univariate analysis was performed forindependent variables. Bivariate analysis using Chi-square test was done to determine independent variables withthe defined candidates in the multivariate analysis based on p < 0.25. Determinant factors based on the correlation between the independent variables with occupational stress were obtained by using multiple logistic regressionanalysis. Results and Discussions: The LoC respondents distribution was 39.3% in the internal group and 60.7% in theexternal group. The result also showed that the risk for external LOC group is higher for incidence of occupationalstress when compared to internal LOC group (RR = 0.950; p = 0.459). Occupational stress level data showed 72.7%of respondents did not have occupational stress. Level of education was found to be the sole determinant factor ofoccupational stress (RR = 1.504; p = 0.000). Conclusion: LoC did not have a significant role in the onset of occupational stress in government financialinstitution. Level of education has a significant correlation with occupational stress, where high level of education is associated with low level of occupational stress. ]"

"Penggunaan TI di lingkungan Setjen DPR RI memiliki peran dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI sehingga perlu untuk dikelola dengan baik agar menjadi pemungkin enabler bagi organisasi dalam rangka mencapai tujuan Penelitian ini bertujuan melakukan evaluasi proses tata kelola TI di lingkungan Setjen DPR RI menggunakan kerangka kerja COBIT 5 untuk mendapatkan tingkat kapabilitas yang dicapai organisasi dan rekomendasi perbaikan proses untuk mencapai target kapabilitas yang diharapkan Data primer yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan melalui FGD dan penyebaran kuesioner Data sekunder didapatkan dari studi dokumen organisasi dan studi literatur terkait dengan penelitian yang relevan Rata rata hasil pencapaian kapabilitas proses tata kelola TI di Setjen DPR RI saat ini adalah 1 1 performed yang berarti telah melaksanakan proses TI dan mencapai tujuan prosesnya Rekomendasi perbaikan proses dilaksanakan berdasarkan prioritas dengan memperhatikan tingkat kepentingan kriteria dukungan stakeholder SDM TI dan waktu pencapaian target Tiga proses yang menjadi prioritas yakni APO13 BAI01 dan EDM01 yang dianggap sangat diperlukan dalam penyelenggaraan layanan TI di Setjen DPR RI untuk dapat mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI

---

The use of Information Technology IT within Secretariat General of The House of Representatives of the Republic of Indonesia has important role to support the Member of Parliament rsquo s MPs duty and function needs to be well managed to become enabler to achieve the business goals This research aims to evaluate the process of IT governance at Secretariat General of The House of Representatives of the Republic of Indonesia using COBIT 5 framework to obtain the current capabilities level and recommendations Primary data used in this research were collected through FGD and questionnaire Secondary data were obtained from organizational documents and related relevant research The average value capabilities achieved of IT governance process of Secretariat General of The House of Representatives of the Republic of Indonesia was 1 1 performed means that IT processes have been implemented and achieved those purpose Process improvement recommendations conducted based on priorities of criteria that have stakeholder rsquo s support IT human resources and the achievement target time Three processes that become priorities namely APO13 BAI01 and EDM01 are very needed in organizing IT services of Secretariat General of The House of Representatives of the Republic of Indonesia to support the MPs duties and functions"

"ABSTRAKLatar Belakang:Insomnia dapat terjadi pada pegawai perkantoran baik yang swasta maupun pemerintah. Instansi pemerintah pusat mempunyai peranan penting terhadap hal teknis, administrasi, dan analisis urusan pemerintah seperti hal aset negara dan inventarisasinya, dokumen-dokumen penting. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui prevalensi gejala insomnia dan faktor ndash;faktor yang mempunyai hubungan dengan gejala insomnia pada pegawai perkantoran instansi pemerintah pusat di Jakarta. Metode:Desain penelitian menggunakan desain potong lintang dengan 224 responden. Pengambilan data menggunakan kuesioner Insomnia Rating Scale IRS untuk mengetahui gejala insomnia. Instrumen lain yang digunakan adalah kuesioner karakteristik responden, Survey Diagnostic Stress SDS , Self Reporting Questionnaire 20 SRQ-20 , dan Pemeriksaan Heart Rate Variability HRV dengan mengunakan HRV analyzer SA 3000P. Hasil:Prevalensi gejala insomnia pada pegawai perkantoran instansi pemerintahan pusat mencapai 50 , dimana gejala insomnia ringan 44,2 dan gejala insomnia sedang 5,8 . Pada penelitian ini didapatkan faktor yang memiliki hubungan bermakna untuk terjadinya gejala insomnia adalah jabatan struktural OR 0,64; 95 CI 0,41 ndash; 0,98 , stressor beban kerja berlebih kualitatif sedang-berat OR 2,50; 95 CI 1,02 ndash; 6,10 dan gangguan mental emosional / positif OR 2,76; 95 CI 1,20 ndash; 6,36 . Kesimpulan dan Saran:Penelitian ini menemukan bahwa prevalensi gejala insomnia pada pegawai instansi pemerintah pusat di Jakarta cukup tinggi. Didapatkan 3 faktor yang mempunyai hubungan bermakna dengan gejala insomnia. Dapat dilakukan penelitian lanjutan mengenai faktor-faktor lainnya yang berhubungan dengan gejala insomnia pada pegawai instansi atau perkantoran. Kata kunci : gejala insomnia, prevalensi, instansi pemerintah pusat.

---

ABSTRACTBackground Insomnia can be occurred by employees in both private and government. Central government agencies have an important role to the technical, administrative, and analysis of government affairs such as national assets and important documents. The purpose of this study was to determine the prevalence of insomnia symptoms and the factors that have significant relationship of employee rsquo s central government agencies in Jakarta. Method The study design was cross sectional involving 224 respondents. Retrieving data using questionnaires Insomnia Rating Scale IRS . Other instrument used was a questionnaire characteristics of the respondents, Stress Diagnostic Survey SDS , Self Reporting Questionnaire 20 SRQ 20 , and Heart Rate Variability HRV analyzer SA 3000P. Result The prevalence insomnia symptoms of the employee rsquo s central government agencies reached 50 , which 44.2 mild insomnia symptoms and moderate insomnia symptoms were 5.8 . In this study the factors that have significant relationship are structural position OR 0,64 95 CI 0,41 ndash 0,98 , stressor qualitative work overload medium heavy OR 2,50 95 CI 1,02 ndash 6,10 and emotional mental disorders positive OR 2,76 95 CI 1,20 ndash 6,36 . Conclusions and Recommendations The study found that the prevalence of insomnia symptoms at the office employees of central government agencies in Jakarta is quite high. The work environment of this study is quite comfortable for the respondents to work. This study found three factors that have significant relationship with insomnia symptoms. Hope there rsquo ll be another study or research about other factors that have significant relationship of employee rsquo s agencies or office. Keywords insomnia symptoms, prevalence, central government agencies."

"ABSTRAKPenerapan e-government di Indonesia masih jauh dari harapan dan tujuan Instruksi Presiden "Kebijakan tentang E-Government". Hal ini berdasarkan hasil asesmen PBB tahun 2016 yang memberikan Indonesia indeks e-government 0,4478 dari 1 dan indeks e-participation 0,3729 dari 1. Media sosial digunakan sebagai alat untuk meningkatkan indeks e-government dan e-participation. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana penggunaan media sosial mempengaruhi tingkat keterlibatan audiensnya dengan menganalisa penggunaan Facebook dan Instagram yang digunakan oleh instansi pemerintah di Indonesia terutama pesan yang di-posting di akunnya pada tahun 2016. Pesan yang dianalisa adalah bentuk, nada dan bentuk responnya. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengukur tingkat keterlibatan masyarakat pada Facebook dan Instagram milik pemerintah. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa penggunaan media sosial di instansi pemerintah belum optimal. Hal ini dibuktikan dengan rendahnya indeks penggunaan media sosial yang diperoleh. Indeks paling tinggi diperoleh Kementerian Pariwisata dengan nilai 4,617 (dari 100). Hasil analisa tingkat keterlibatan penggemar pada Facebook dan Instagram milik pemerintah menunjukkan bahwa partisipasi yang tinggi adalah pesan yang di-posting pada hari rabu, jumat dan minggu dengan bentuk pesan video. Instansi dengan tingkat keterlibatan tertinggi adalah Kemendikbud. Analisa menunjukkan bahwa faktor yang berpengaruh signifikan pada partisipasi adalah frekuensi posting-an pada Instagram, sentimen positif terhadap instansi dan integrasi antara website instansi dengan media sosialnya. Sedangkan yang tidak berpengaruh adalah frekuensi posting-an pada Facebook dan variasi bentuk pesan pada kedua media sosial.

---

ABSTRACT E-government implementation in Indonesia does not meet the objectives of presidential regulation on "E-government Policy". Based on the report of the United Nations in 2016, Indonesia obtained 0.4478 out of 1 for e-government and 0.3729 out of 1 for e-participation. Social media is used as a tool to increase the index of e-government and e-participation. This study aims to identify the extent to which social media affect the level of its audience by analyzing the use of Facebook and Instagram by government agencies in Indonesia, particularly messages posted on social media profile in 2016. The message analyzed is the terms of form, tone and form of response. Additionally, the study aims at measuring the level of citizen engagement on government's Facebook and Instagram. The results showed that the use of social media in government agencies is not optimal. This is because of the low index of social media usage. The highest index is Ministry of Tourism (4.617 out of 100). The results of the analysis of engagement showed that post that attracts high participation is a message posted in Wednesday, Friday and Sunday, while the form of the message is video. Kemendikbud is the institution with the highest engagement rates. The analysis revealed that the factors do have significant influence on citizen participation is the frequency of posting on Instagram, positive sentiment toward the government agency and integration between government website and their social media. Meanwhile that does not have a influence is the frequency of posting on Facebook and the various forms of messages on both social media."