Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sangat penting karena memiliki dampak signifikan dalam memperkuat efektivitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Pada tahun 2021 Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menerbitkan Peraturan BPKP No. 8 Tahun 2021 tentang Penilaian Kapabilitas APIP. Sampai saat ini belum terdapat publikasi hasil penilaian kapabilitas APIP berdasarkan peraturan baru tersebut. Oleh sebab itu penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kapabilitas APIP berdasarkan peraturan terbaru tersebut. Studi kasus dilakukan pada salah satu inspektorat pemerintah daerah yaitu Inspektorat Kabupaten Sukabumi. Inspektorat Kabupaten Sukabumi dipilih sebagai objek penelitian karena mengalami peningkatan kapabilitas setelah penerapan peraturan terbaru. Inspektorat Kabupaten Sukabumi merupakan salah satu dari 362 APIP dengan level kapabilitas di bawah Level 3, berdasarkan hasil asesmen BPKP tahun 2021. Namun setelah menggunakan peraturan terbaru, hasil penilaian mandiri Inspektorat Kabupaten Sukabumi menunjukan kapabilitas APIP-nya sudah meningkat menjadi Level 3. Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan secara independen hasil penilaian mandiri tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan studi kasus tipe evaluasi. Kerangka evaluasi mengacu pada peraturan baru dan peraturan lama terkait penilaian kapabilitas APIP. Hasil penelitian menunjukan peningkatan level kapabilitas APIP Inspektorat Kabupaten Sukabumi bukan dikarenakan peraturan baru yang lebih longgar. Peraturan baru penilaian kapabilitas APIP lebih ketat dari peraturan lama karena dalam peraturan baru mengalami penyesuaian konsep dan mekanisme penilaian kapabilitas. Peraturan baru tidak hanya mendorong APIP untuk membangun infrastruktur pengendalian internal, tetapi juga melakukan penerapan dan internalisasi fungsi pengendalian mutu secara penuh untuk mendukung dan menghasilkan pengendalian internal pemerintah yang memadai. Hasil evaluasi juga menunjukan bahwa Inspektorat Kabupaten Sukabumi belum dapat mencapai Level 3 sebagaimana hasil penilaian mandirinya. Hal tersebut ditunjukan oleh adanya keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM), kurangnya sosialisasi, keterbatasan anggaran, belum optimalnya audit ketaatan dan audit kinerja, serta PKPT (Program Kerja Pengawasan Tahunan) belum berbasis risiko.

---

The capability of the Government Internal Audit Apparatus (APIP) is very important because it has a significant impact on strengthening the effectiveness of the Government Internal Control System (SPIP) to realize good governance. In 2021, the Financial and Development Supervisory Agency (BPKP) issued BPKP Regulation No. 8 of 2021 concerning APIP Capability Assessment. Until now, there has been no publication of the results of the APIP capability assessment based on this new regulation. Therefore, this study aims to evaluate the capability of APIP based on this latest regulation. A case study was conducted at one of the local government inspectorates, namely the Sukabumi District Inspectorate. The Sukabumi District Inspectorate was chosen as the object of research because it experienced an increase in capability after the implementation of the latest regulations. The Sukabumi District Inspectorate is one of 362 APIPs with a capability level below Level 3, based on the results of the BPKP assessment in 2021. However, after using the latest regulations, the results of the Sukabumi District Inspectorate's self-assessment show that its APIP capability has increased to Level 3. This research aims to independently verify the results of the self-assessment. This research uses a qualitative method with an evaluation-type case study. The evaluation framework refers to the new and old regulations related to APIP capability assessment. The results showed that the increase in the APIP capability level of the Sukabumi District Inspectorate was not due to new regulations that were more relaxed. The new APIP capability assessment regulation is stricter than the old regulation because the new regulation has adjusted the concept and mechanism of capability assessment. The new regulation not only encourages APIP to build internal control infrastructure, but also to fully implement and internalize the quality control function to support and produce adequate government internal control. The evaluation results also show that the Sukabumi District Inspectorate has not been able to achieve Level 3 as the results of its self-assessment. This is indicated by the existence of limited Human Resources (HR), lack of socialization, budget limitations, not optimal compliance audits and performance audits, and PKPT (Annual Supervisory Work Program) is not yet risk-based."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi bagaimana faktor komunikasi, independensi dan kompetensi dapat menyebabkan terjadinya temuan berulang pada Inspektorat Daerah XYZ. Adanya Temuan berulang mengindikasikan bahwa audit yang dilakukan oleh Inspektorat di periode sebelumnya belum memberikan manfaat yang optimal. Penelitian ini menggunakan beberapa instrumen untuk mengumpulkan data yang meliputi survei, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah thematic analysis. Hasil penelitian menunjukan bahwa temuan audit yang berulang disebabkan oleh tim audit yang belum optimal melakukan komunikasi hasil audit khususnya pada proses pemantauan tindaklanjut. Temuan berulang di Inspektorat XYZ juga disebabkan oleh kurangnya dukungan manajemen terhadap independensi tim audit karena masih melakukan intervensi serta tim audit belum diberikan akses penuh terhadap informasi auditan. APIP di Inspektorat XYZ belum seluruhnya memiliki kompetensi yang dibutuhkan dalam melakukan penugasan audit internal sehingga memiliki keterbatasan dalam mengembangkan temuan. Implikasi dari penelitian ini adalah agar proses komunikasi, independensi dan kompetensi dari Inspektorat daerah dapat ditingkatkan sehingga dapat mencegah terjadinya temuan berulang.

---

This study aims to explore how communication, independence and competence factors caused recurring audit findings at XYZ Inspectorate. The existence of recurring findings indicates that the audit conducted by the Inspectorate in the previous period has not provided optimal benefits. This study used several instruments to collect data including surveys, interviews and document review. The data analysis technique used in this study is thematic analysis. The results of the study indicated that recurring audit findings are caused by the audit team did not communicating audit results adequately, especially in the follow-up monitoring process. Recurring findings at the XYZ Inspectorate are also caused by the lack of management support for the independence of the audit team because they are still intervening and the audit team has not been given full access to the auditee’s records. The APIP at the XYZ Inspectorate do not have yet all the competencies needed to carry out internal audit assignments so that they have limitations in developing audit findings. The implication of this research is that the communication process, independence and competence of the regional inspectorate can be improved to prevent recurring findings."