Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Informasi merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam berinvestasi di pasar modal, karena dengan informasi, investor dapat memutuskan apakah akan membeli, menjual atau menahan saham-saham dan/atau efek-efek lain yang dimilikinya. Oleh karena itu pihak-pihak yang mempunyai hubungan khusus dengan emiten atau perusahaan publik (orang dalam atau insider) dilarang melakukan transaksi efek dengan menggunakan informasi orang dalam tersebut (insider trading). Tesis ini membahas perbandingan penegakan hukum insider trading antara di Indonesia dan Singapura. Penulis menggunakan metode perbandingan hukum, yaitu suatu metode studi dan penelitian dimana hukum-hukum dan lembaga-lembaga hukum dari dua negara dibandingkan. Peraturan insider trading di Indonesia menggunakan pendekatan fiduciary duty yang hanya dapat menjerat insider atau orang dalam perusahaan saja sedangkan di Singapura menggunakan pendekatan information connectedness approach yang membebankan tanggung jawab kepada seseorang baik itu merupakan orang dalam perusahaan maupun bukan, yang memiliki informasi material perusahaan yang belum diungkapakan kepada publik. Penegakan hukum atas kasus insider trading di Singapura sudah ada yang diputus oleh pengadilan. Hal tersebut terlihat dari putusan kasus Lew Chee Fai Kevin v MAS pada tahun 2012, yang merupakan putusan pengadilan perdata pertama di Singapura untuk pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan mengenai insider trading dalam SFA. Sehingga putusan tersebut dapat memberikan panduan yang penting tentang bagaimana ketentuan-ketentuan insider trading dalam SFA akan ditafsirkan dan diterapkan. Sedangkan di Indonesia, belum ada satu kasus insider trading yang diputus pengadilan, dan hanya pemberian sanksi oleh Bapepam-LK (sekarang OJK), antara lain kasus insider trading PT Bank Mashill Utama Tbk.

---

Information is one of the most important things of investing in capital markets, because with information, investors can decide whether to buy, sell or hold shares and / or other securities owned. Therefore, parties with a special relationship with the issuer or public company (insider) are prohibited to conduct securities transactions using insider information (insider trading). This thesis discusses the comparison of insider trading law enforcement between Indonesia and Singapore. The author uses a comparative method of law which is a method of study and research where the laws and legal institutions of two countries are compared. The insider trading regulations in Indonesia use the fiduciary duty approach which can only convict the insider of the company while in Singapore using the approach of information connectedness approach which imposes responsibility to someone whether it is a insider of the company or not, who has material information of the company that has not been revealed to the public. Law enforcement of insider trading cases in Singapore already exists that is decided by the court. This can be seen from the verdict of the case of Lew Chee Fai Kevin v MAS in 2012, which is the first civil court ruling in Singapore for violation of the terms of insider trading in SFA. So the verdict can provide an important guide on how the insider trading regulations in the SFA will be interpreted and applied. While in Indonesia, there has not been a case of insider trading decided by the court, and only sanctioned by Bapepam-LK (now OJK), among others case of PT Bank of Mashill Utama Tbk.

Abstrak :
Prinsip keterbukaan informasi merupakan inti dan jiwa dari pasar modal itu sendiri. Sebab itu, hukum pasar modal mewajibkan setiap emiten atau perusahaan publik untuk menyampaikan setiap peristiwa material yang dapat mempengaruhi harga efek dari emiten atau perusahaan publik tersebut kepada masyarakat. Adanya keterbukaan informasi mengenai keadaan perusahaan dari emiten atau perusahaan publik maka investor mempunyai bahan pertimbangan secara rasional untuk dapat mengambil keputusan melakukan pembelian atau penjualan atas efek tersebut. Tetapi prinsip keterbukaan informasi yang diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 Juncto Peraturan Bapepam Nomor X. K.1 sering dilanggar oleh emiten atau perusahaan publik dan anggota direksinya. Bermula dari pelanggaran prinsip keterbukaan informasi maka dapat menimbulkan praktek kejahatan di pasar modal. Salah satunya adalah praktek insider trading atas suatu transaksi efek di bursa efek. Dugaan praktek insider trading atas perdagangan saham PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk pun telah terdeteksi oleh otoritas pasar modal. Tentunya yang menderita kerugian dari praktek insider trading adalah masyarakat investor pasar modal. Perlu untuk diketahui indikasi-indikasi praktek insider trading telah terjadi dan kategori suatu prinsip keterbukaan informasi telah dilanggar dan kendala-kendala yang terjadi dalam melakukan upaya penegakan hukum pasar modal merupakan pokok permasalahan yang dibahas dalam tesis ini. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian eksplanatoris. Kategori adanya pelanggaran prinsip keterbukaan yaitu apabila informasi material yang disampaikan oleh emiten atau perusahaan publik kepada masyarakat tidak disampaikan secara lengkap dan akurat. Apabila pelanggaran tersebut menimbulkan praktek insider trading maka diharapkan bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Bapepam-LK kepada investor pasar modal tidak hanya dalam bentuk sanksi administratif saja melainkan memberikan sanksi pidana agar memberikan efek jera dan memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Sedangkan kendala pembuktian mengenai informasi elektronik maka sekarang sudah tidak menjadi hambatan berarti untuk membawa data/informasi elektronik tersebut ke dalam persidangan karena sejak diundangkannya Undang- Undang No. 11 Tahun 2008, informasi elektronik dapat dijadikan alat bukti yang sah di sidang pengadilan. ......Disclosure Information Principle is the backbone and soul in capital markets its self. Therefore the capital market regulations have made it compulsory for every listed company to disclose any material information's that can influence the price of the stock to the public. With the disclosure of the company information's, public has relevant information to make a rational decision to buy or to sell the company stocks. The provision regarding disclosure of information in Law Number 8 Year 1995 jo Indonesia Capital Market and Financial Institution Supervisory Agency Regulation Number X.K.1. is often breached by public companies and their directors. It starts from a breach of information disclosure then can escalate to a crime in capital market. An example is the insider trading in a trade in capital market. An Indication of insider trading in stocks trading for PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk has been spotted by the supervisory agency. Its the public who will bear the loss from the practice of insider trading. It should be noted that indication of insider trading practice has been spotted and disclosure information principle has been breached and the obstacles in enforcing the capital market law will be discussed in this thesis. This Thesis is researched with juridical normative approach and with explanatory type of research. a category for a breach of disclosure information principle is if there was a material information that has not been disclosed accurately and properly. If that breach escalated in form of insider trading practice, therefore it's hoped that the supervisory agency should give some sort of legal protection for the investor not only in form of administrative sanction but also in form of criminal sanction to give a sense of justice and to give a chasten effect for public. The obstacle in proofing with electronic proofs is no longer an obstacle since the enacted of Law Number 11 Year 2008, all electronic information can be a valid source of proof in court of law.

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai perbandingan kejahatan perdagangan orang dalam Insider Trading yang terjadi di Indonesia dan di Amerika Serikat. Pengaturan Insider Trading di Amerika Serikat lebih luas daripada di Indonesia, di Indonesia belum diatur mengenai Tippees. Upaya yang dilakukan SEC selaku Badan Pengawas Pasar Modal Amerika dalam menangani insider terdiri dari tindakan preventif dan tindakan represif. Adanya pembahasan kasus Raj Rajaratnam dimana Rajaratnam merupakan Tippees,apabila kasus tersebut terjadi di Indonesia, Rajaratnam tidak akan terjerat hukum karena Tippees tidak diatur dalam UUPM Indonesia. Dalam penyelidikan dugaan insider trading, pembuktian oleh Bapepam sangat sulit dilakukan karena UUPM yang sudah ketingggalan zaman dan ketentuan pembuktian yang tidak ada pada UU tertulis. Serta Metode Penelitan yang dilakukan dalam skripsi ini adalah Metode Kepustakaan.

---

The Focus to this study is to analyze the comparison between Insider Trading in Indonesia and in The United States of America. Regulation on Insider Trading in The United States of America is more comprehensive than in Indonesia, in Indonesia, regulation of Tippee still not regulated. SEC?s Effort of handling insider trading consist of preventive and represive action. This study also analyze Raj Rajaratnam Case which Rajaratnam is considered being Tippees. If that case is happened in Indonesia, Rajaratnam will be out of law because Tippe is not regulated in Indonesia Securites Law. Bapepam when investigation in allegation of insider trading will be too hard for proofing insider trading. Since our Securities Act is outdated and rule of proofing doesn?t based on written rules. This study using literature methods for research.

Abstrak :
Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan yang membahas mengenai praktek perdagangan orang dalam (insider trading) di pasar modal Indonesia. Perdagangan orang dalam adalah perdagangan efek yang dilakukan oleh orang dalam perusahaan,yang didasarkan pada pelanggaran terhadap asas keterbukaan atau adanya informasi material yang belum dipublikasikan. Berdasarkan hasil penelitian, suatu perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai insider trading terdiri dari beberapa unsur yaitu adanya orang dalam, informasi tersebut belum terbuka untuk umum, adanya transaksi perdagangan yang dimotivasi oleh informasi tersebut, dan motivasi untuk memperoleh keuntungan yang tidak layak sebagai hasil dari transaksi perdagangan tersebut. Dugaan insider trading pada PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk. terjadi karena adanya harga saham yang relatif murah dan terjadinya pelanggaran atas transaksi ganda yang dilakukan oleh penjamin emisi efek (underwriter) sehingga Bapepam-LK memberikan sanksi kepada 8 (delapan) penjamin emisi efek, dimana tindakan transaksi ganda ini merupakan bukti permulaan yang mengarah kepada tindakan insider trading. ......This study is a literature research that discussed the practice of insider trading in the Indonesian capital market. Insider trading is a securities trading done by people within the company, which is based on aviolation to the principle of openness or any material information that has not been published. Based on this research, an act which can be categorized as insider trading consists of several elements, namely the existence of an insider, the information is not yet open to the public, the existence of trade transactions that are motivated by such information, and motivation to gain improper advantageas a result of such trade transactions. Allegations of insider trading at PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk.occurs because of the relatively cheap stock prices and the violation occurrences of the multiple transactions performed by securities underwriters, that Bapepam-LK gave sanction to the 8 (eight) underwriter, this double transaction became the initial evidence that leads to action of insider trading.

Abstrak :
Pasar modal sebagai salah satu pilar utama dalam sistem keuangan menuntut adanya integritas dan transparansi agar dapat berfungsi dengan baik. Insider trading, sebagai bentuk pelanggaran etika dalam aktivitas pasar modal, menjadi perhatian serius di berbagai yurisdiksi. Penelitian ini bertujuan untuk menafsirkan dan membedakan transaksi yang dikategorikan sebagai insider trading sebagai kejahatan pasar modal, dengan fokus pada pengecualian yang diatur dalam Pasal 99 Undang-Undang Pasar Modal (UUPM) Jo Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 78 Tahun 2017. Pada penelitian ini Rumusan masalah pertama adalah bagaimana cara menafsirkan dan membedakan transaksi insider trading yang dianggap sebagai kejahatan pasar modal dengan transaksi insider trading yang dikecualikan berdasarkan pasal 99 UUPM Jo POJK 78/2017. Analisis terhadap norma hukum ini menjadi kunci untuk memahami kerangka kerja hukum terkait insider trading. Rumusan masalah kedua membahas hal-hal yang perlu diperhatikan agar transaksi insider trading tidak menjadi tindak pidana kejahatan di bidang pasar modal. Implikasi praktis dari pasal 99 UUPM Jo POJK 78/2017 menjadi fokus dalam mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat meminimalkan risiko pelanggaran. Penelitian ini menggunakan metode penelitian doktrinal dengan menganalisis perundang-undangan. Hasil penelitian menyajikan pandangan yang jelas terkait penjelasan pasal 99 UUPM Jo POJK 78/2017 dan faktor-faktor yang dapat menghindarkan transaksi insider trading dari status tindak pidana kejahatan di pasar modal. ......The capital market, as one of the key pillars in the financial system, demands integrity and transparency for its optimal functioning. Insider trading, as a form of ethical violation in capital market activities, has become a serious concern in various jurisdictions. This research aims to interpret and differentiate transactions categorized as insider trading as crimes in the capital market, with a focus on the exceptions stipulated in Article 99 of the Capital Market Law (UUPM) Jo the Financial Services Authority Regulation (POJK) Number 78 of 2017. The first problem formulation addresses how to interpret and distinguish insider trading transactions considered as crimes in the capital market from exempted insider trading transactions under Article 99 UUPM Jo POJK 78/2017. An analysis of this legal norm is crucial to understanding the legal framework related to insider trading. The second problem formulation discusses the factors that need to be considered to prevent insider trading transactions from becoming criminal offenses in the capital market. The practical implications of Article 99 UUPM Jo POJK 78/2017 are the focus in identifying factors that can minimize the risk of violations. This research employs a doctrinal research method by analyzing relevant legislation. The research findings provide a clear understanding of the explanation of Article 99 UUPM Jo POJK 78/2017 and the factors that can exempt insider trading transactions from the status of criminal offenses in the capital market.

Abstrak :
Penelitian ini berusaha memanfaatkan keberadaan berbagai rezim yang mengatur praktik insider trading  di seluruh dunia untuk menginvestigasi bagaimana praktik insider trading  dapat memengaruhi pasokan informasi yang diberikan oleh orang dalam perusahaan kepada para investor eksternal. Peluang untuk melakukan insider trading  yang menguntungkan mendorong orang dalam perusahaan untuk mengurangi pasokan informasi bagi para investor eksternal dengan cara menyembunyikan kinerja keuangan perusahaan yang sesungguhnya. Hal ini dicapai para manajer dengan melakukan manajemen keuntungan atau praktik pemerataan laba. Dengan menggunakan data dari 41 negara dalam periode 2013 hingga 2018, peneliti menemukan terjadinya penurunan tingkat pemerataan laba secara signifikan seiring dengan penegakan hukum insider trading  pada negara yang penegakan hukumnya tergolong kuat. Efek ini diperkuat oleh undang-undang insider trading  yang ketat, kepemilikan tertutup saham perusahaan yang rendah, dan tingkat pertumbuhan perusahaan yang tinggi. ......This paper seeks to exploit the existence of various regimes that regulate insider trading practices throughout the world to investigate how insider trading practices can influence the supply of information provided by insiders to external investors. Opportunities for profitable insider trading encourage insiders to reduce the supply of information to external investors by hiding the company's true financial performance. This result is achieved by managers by doing earnings management or earnings smoothing practices. Using data from 41 countries during the period of 2013 until 2018, researcher found a significant reduction in the level of earnings smoothing in line with insider trading law enforcement in countries where law enforcement is strong. This effect is reinforced by the strictness of insider trading laws enforced, low level of closely held shares, and high level of growth.

Abstrak :

Studi ini meneliti 59 kejadian stock split  di pasar modal negara berkembang, Indonesia, pada periode 2010-2017. Ditemukan bahwa, pada perusahaan dengan karakter rentan potensi insider trading (diproksikan dengan kepemilikan individu rendah, kepemilikan insititusi rendah, dan ukuran kapitalisasi pasar rendah) menghasilkan imbal hasil abnormal yang lebih tinggi. Potensi insider trading juga diindikasikan dengan adanya imbal hasil abnormal yang lebih besar di periode sebelum pengumuman stock split dibanding setelah pengumuman, yang ditemukan pada perusahaan dengan kepemilikan asing yang rendah. Lebih lanjut, volume perdagangan saham cenderung meningkat di periode sebelum pengumuman stock split. Pola ini menjadi indikasi kebocoran informasi dan aktivitas orang dalam, terutama pada perusahaan yang rentan.

---

This research examined abnormal returns that coming shortly prior split’s announcement date. This indication leads to suspicious insider trading, especially in emerging country capital market with lax regulatory structure. This study examined 59 split events in Indonesia stock market during 2010 to 2017 period. In the vulnerable firms (firm with lower foreign ownership, lower institutional ownership, lower individual ownership, and lower financial institution ownership) stock did split, they significantly provided higher abnormal returns around split announcement. Illegal insider trading also implied by higher abnormal return prior to split announcements, which found in firm with lower foreign ownership. Furthermore, the increasing trend of stock trading activity before the split announcement date is suspected as leakage information and indication of insider activity, especially in more vulnerable firm.