Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas kebijakan pajak PPh atas kegiatan pendidikan perguruan tinggi di Indonesia dan Malaysia. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis kebijakan PPh yang saat ini berlaku di Indonesia dan Malaysia dalam mendukung kegiatan pendidikan perguruan tinggi di Indonesia dan Malaysia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa perguruan tinggi di Indonesia dan Malaysia merupakan subjek PPh dan penghasilan yang diterima oleh perguruan tinggi bukan merupakan objek PPh sepanjang penghasilan dari kegiatan pendidikan perguruan tinggi tersebut tidak berorientasi terhadap laba.

---

This study discusses the income tax policies on higher education activities in Indonesia and Malaysia. The purpose of this study is to analyze the income tax policies is currently in effect in Indonesia and Malaysia in supporting higher education activities in Indonesia and Malaysia. This study used a qualitative approach with descriptive research. Results of this study concludes that universities in Indonesia and Malaysia are subject to income tax and the income received by universities is not an object of income tax if the income from the activities of higher education is not profit oriented."

"Penelitian ini membahas mengenai penerapan kebijakan insentif PPh 21 (DTP) pada PMK Nomor 82/PMK.03/2021 ditinjau dari compliance cost pada PT Tirta Fresindo Jaya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan kebijakan insentif PPh 21 ditanggung pemerintah pada PMK Nomor 82/PMK.03/2021 ditinjau dari compliance cost pada PT Tirta Fresindo Jaya. Konsep-konsep yang digunakan antara lain konsep pajak penghasilan, konsep kebijakan pajak, konsep biaya kepatuhan pajak, konsep administrasi pajak. Pendekatan penelitian kualitatif dengan pendekatan post-positivisme. Hasil dari penelitian ini adalah dari tiga dimensi biaya kepatuhan, terdapat biaya kepatuhan pada dimensi time cost. Selain itu, kebijakan insentif PPh 21 kurang tepat sasaran, dikarekanan karyawan yang mendapatkan manfaat besar adalah karyawan yang berpenghasilan 10 sampai 16 juta per bulan. Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan sosialisasi terhadap kebijakan insentif khususnya PPh 21 agar dapat meminimalisir biaya kepatuhan pada masa yang akan datang, pemerintah juga perlu membuat kebijakan baru pengganti insentif PPh 21, seperti memberikan bantuan langsung tunai kepada karyawan yang terdampak pandemi Covid-19

---

This Study discusses the application of income tax on employment incentive policy in PMK number 82/PMK.03/2021 in terms of compliance costs at PT Tirta Fresindo Jaya The purpose of this study is to find out how the income tax on employment incentive policy is applicated in PMK number 82/PMK.03/2021 in terms of compliance costs at PT Tirta

Fresindo Jaya. The concept used in this study is include the concept of income tax, tax policy, tax compliance costs, and the tax administration.This study is using the qualitative research approach with a postpositivism approach the results of this study are of the three dimensions of compliance costs, there are compliance costs on the time cost dimension. In addition, the PPh 21 incentive policy is not on target, because employees who get the most benefits are employees who earn 10 to 16 million per month. Therefore, the government needs to socialize incentive policies, especially PPh 21 in order to minimize compliance costs at the In the future, the government also needs to make a new policy to replace PPh 21 incentives, such as providing direct cash assistance to employees affected by the COVID-19 pandemic"

"PT Kereta Api Indonesia (Persero) (“KAI”) merupakan salah satu perusahaan jasa transportasi yang cukup signifikan terdampak pandemi Covid-19. Pembatasan pergerakan manusia dan distribusi barang akibat Covid-19 menyebabkan arus kas operasi KAI mengalami defisit sepanjang tahun 2020. Pemanfaatan insentif PPh Pasal 21 DTP menjadi salah satu strategi yang dapat diterapkan untuk membantu perusahaan menghadapi krisis keuangan akibat Covid-19. Walaupun penerapan insentif PPh Pasal 21 DTP telah dilakukan dengan baik sesuai PMK 23/2020, namun dalam pelaksanaannya KAI banyak menerima Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) terkait laporan realisasi pemanfaatan insentif PPh 21 DTP. Analisis biaya manfaat digunakan untuk mengisi kesenjangan penelitian dalam mengevaluasi pemanfaatan insentif PPh Pasal 21 DTP dengan berfokus pada upaya-upaya manajemen pajak KAI. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak pemanfaatan insentif PPh Pasal 21 DTP dari segi analisis biaya manfaat dan kendala apa saja yang dialami perusahaan. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif dan analisis konten untuk mengolah data primer berupa survey pendahuluan, wawancara serta data sekunder berupa dokumentasi yang disediakan oleh KAI. Analisis biaya manfaat dilakukan pada komponen berwujud dan tidak berwujud. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan jumlah opportunity cost, time cost dan psychological cost dalam memanfaatkan insentif PPh 21 DTP, manfaat yang didapatkan belum dapat dinyatakan dalam bentuk bilangan. Meskipun demikian manfaat tidak berwujud yang didapatkan oleh KAI berupa kemudahan dalam perhitungan dan pelaporan serta compliance yang lebih baik merupakan bagian dari manajemen pajak yang menjadi multiplier effect untuk mempermudah perusahaan dalam berbagai aksi-aksi korporasi yang membutuhkan kepercayaan publik kedepannya. Dalam proses pelaksanaannya KAI telah mencermati dan mengantisipasi kendala-kendala yang umum terjadi seperti teknis perhitungan maupun teknis pada saat pelaporan jatuh tempo. Hal ini merupakan bagian dari aktivitas manajemen pajak yang dilakukan KAI dalam memanfaatkan kebijakan insentif PPh Pasal 21 DTP.

---

PT Kereta Api Indonesia (Persero) (“KAI”) is a transportation service company that has been significantly affected by the Covid-19 pandemic. Restrictions on the movement of people and the distribution of goods due to Covid-19 caused KAI's operating cash flow to experience a deficit throughout 2020. The use of income tax article 21 incentives borne by the government (DTP) is one of the strategies that can be implemented to help companies deal with the financial crisis due to Covid-19. Even though the implementation of Income Tax Article 21 DTP incentives has been carried out well according to PMK 23/2020. In practice, KAI received many Letters of Request for Explanation of Data and/or Information (SP2DK) related to reports on the realization of the utilization of Income Tax Article 21 DTP incentives. Cost-benefit analysis is used to fill the research gap in evaluating the use of Income Tax Article 21 DTP incentives by focusing on KAI's tax management efforts. This study aims to analyze the impact of using Income Tax Article 21 DTP incentives in terms of cost-benefit analysis and what constraints the company is experiencing. This study uses a case study method with a qualitative approach. The analysis technique used is descriptive analysis and content analysis to process primary data in the form of preliminary surveys, interviews, and secondary data in the form of documentation provided by KAI. Cost-benefit analysis is performed on tangible and intangible components. The results of the study show that with the sum of opportunity costs, time costs, and psychological costs in utilizing Income Tax Article 21 DTP incentives, the benefits obtained cannot yet be expressed in numerical form. Nonetheless, the intangible benefits obtained by KAI in the form of ease of calculation and reporting as well as better compliance are part of tax management which becomes a multiplier effect to facilitate companies in various corporate actions that require public trust in the future. In the process of its implementation, KAI has observed and anticipated the problems that commonly occur, such as technical calculations and technical when the reporting is due. This is part of the tax management activities carried out by KAI in utilizing the Income Tax Article 21 DTP incentives policy."