Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini membahas implementasi kebijakan PPN atas impor/penyerahan kapal di Indonesia. Tujuan penelitian adalah menganalisis kebijakan PPN yang pernah dan/atau masih berlaku terkait PPN atas impor/penyerahan kapal, menganalisis implementasi kebijakan PPN dibebaskan atas impor/penyerahan kapal, serta menganalisis faktor penghambat pelaksanaan PPN Dibebaskan atas impor/penyerahan kapal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitan deskriptif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa kebijakan PPN yang pernah dan/atau masih digunakan atas impor/penyerahan kapal adalah PPN DTP dan PPN Dibebaskan. Implementasi kebijakan PPN Dibebaskan lebih banyak dimanfaatkan pada impor kapal dibanding penyerahan kapal dalam negeri. Hambatan utama dari implementasi kebijakan ini adalah Surat Keterangan Bebas PPN. ......This study discusses the implementation of VAT policies on the import/delivery of the vessels in Indonesia. The research objectives are to analyze the VAT policy that once and/or still valid on the import/delivery of the vessels, to analyze the implementation of VAT exemption policy on the import/delivery of the vessels, and to analyze the factors inhibiting the implementation of the VAT Exemption for import/delivery of the vessels. This study is a qualitative descriptive research design. The study concludes that the VAT policies that once and/or is used for import/delivery of the vessels are VAT borne by government and VAT Exemption. The implementation of VAT exemption policy more widely used on vessels imported than domestic delivery. The main barrier of implementation of policy on the VAT Exemption import/delivery of the vessels is certificate free of VAT.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui justifikasi perubahan kebijakan fasilitas PPN kepada Penerbangan Angkutan Niaga Nasional dan menganalisis perbedaan perlakuan antara sewa pesawat dalam negeri dengan sewa pesawat dari luar negeri dilihat dari asas netralitas. Pendekatan penelitian menggunakan teknik kualitatif dengan tujuan deskriptif. Data yang dikumpulkan menggunakan data primer dan sekunder.  Data primer yang digunakan adalah hasil wawancara mendalam dan sumber data relevan lainnya, sedangkan data sekunder yang dikumpulkan berasal dari  jurnal,  buku,  dan sumber penelitian lainnya. Hasil penelitian menunjukan bahwa perubahan kebijakan fasilitas PPN untuk memberikan kemudahan dalam bisnis  perusahaan penerbangan  dan mengikuti perkembangan industri. Adanya perbedaan perlakuan dalam transaksi pemanfaatan sewa pesawat dalam negeri dengan sewa pesawat dari luar negeri yang menyebabkan tidak sesuai dengan asas netralitas. ...... This study aimed to determine the justification of VAT facility policy changes to the National Commercial Transport Aviation and analyze the difference between the treatment of domestic aircraft lease and foreign aircraft leases be observed from the principle of neutrality. The research approach used qualitative technique with descriptive purpose. Data collected using primary and secondary data. Primary data used are the results of in-depth interviews and other relevant data sources, while secondary data collected comes from journals, books, and other research sources. The results showed that the VAT facility policy changes to provide convenience to airlines in business and follow industry development. There are differences treatment of transactions in the utilization of domestic aircraft leases and foreign aircraft leases that caused it isn’t accordance with the principle of neutrality

Abstrak :
Rasio penerimaan pajak Indonesia terhadap PDB menunjukkan tren penurunan sejak tahun 2008. Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh ketidakpatuhan oknum wajib pajak dengan memanfaatkan mekanisme pengkreditan pajak masukan PPN serta menguji pengaruh insentif PPN terhadap penerimaan PPN di Indonesia. Metode penelitian menggunakan analisis regresi data panel tujuh belas (17) sektor ekonomi pada periode tahun 2017-2020. Hasil regresi menunjukkan konsumsi barang atau jasa yang dipungut PPN berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPN di Indonesia. Ketidakpatuhan oknum wajib pajak dan insentif kebijakan PPN pun berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPN di Indonesia namun lebih berpengaruh konsumsi barang atau jasa yang dipungut PPN terhadap penerimaan PPN. Secara rata-rata untuk setiap kenaikan rasio ketidakpatuhan pajak sebesar satu poin akan mengurangi penerimaan PPN sebesar 564 miliar rupiah, tetapi untuk setiap kenaikan insentif kebijakan PPN sebesar satu miliar rupiah akan meningkatkan penerimaan PPN sebesar 1,02 miliar rupiah. Hasil ini menunjukkan dampak ketidakpatuhan pajak cukup besar terhadap penerimaan PPN di Indonesia sedangkan insentif kebijakan PPN tidak berpengaruh pada pengurangan penerimaan PPN justru meningkatkan penerimaan PPN di Indonesia ......The Indonesia's tax-revenue-to-GDP ratio has shown a downward trend since 2008. The purpose of this study is to examine the tax avoidance effect by utilizing the VAT input tax crediting mechanism and to examine the VAT incentives effect on VAT revenue in Indonesia. The research method uses panel data regression analysis of seventeen (17) economic sectors in the 2017-2020 period. The regression results show that the consumption of goods or services subject to VAT has a significant effect on VAT revenue in Indonesia. The tax avoidance and VAT incentives also have a significant effect on VAT revenue in Indonesia, but the consumption of goods or services subject to VAT has more influence on VAT revenue. On average, for each increase in the tax avoidance ratio by one point, it will reduce VAT revenue by 564 billion rupiah, but for every increase in VAT incentives by one billion rupiah, it will increase VAT revenue by 1.02 billion rupiah. These results show that the impact of tax avoidance is quite large on VAT revenue in Indonesia, while VAT incentives have no effect on reducing VAT revenue instead increasing VAT revenue in Indonesia