Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Kementerian Kesehatan melaksanakan program peningkatan kinerja sumber dayakesehatan melalui pendidikan dan pelatihan; khususnya pelatihan tenaga pelayanankesehatan tradisional; melalui pelatihan pelayanan akupresur bagi Puskesmas; namunpelayanan akupresur belum berjalan di Puskesmas. Di Kota Jakarta Selatan Puskesmasyang sudah menyelenggarakan pelayanan akupresur hanya dua 2 . Penelitian ini adalahpenelitian kualitatif; dan bertujuan untuk menganalisis kebijakan dan implementasipelaksanaan pelayanan akupresur di Puskesmas serta hambatannya. Informan dalampenelitian berjumlah 11 orang; yaitu Kementerian Kesehatan; Sudinkes Jakarta Selatan;Kepala Puskesmas; Dokter poli; pelaksana program. Metode pengumpulan data melaluiWM dan telaah dokumen. Hasil penelitian dari komponen input sudah berjalan; adanyadukungan Kepala Puskesmas; SOP pelayanan; dan SK penugasan namun belum optimalrotasi staf menjadi salah satu kendala; komponen output dan outcome belum optimal.Aspek komunikasi kejelasan dan konsistensi belum efektif tentang informasi regulasikebijakan yang ada dari penentu kebijakan kepada pelaksana; aspek pembiayaan belumdidukung peraturan daerah; aspek birokrasi masih kurang koordinasi dan sosialisasikebijakan dari Dinas Kesehatan ke Sudinkes dan Puskesmas. ......The Ministry of Health is implementing programs to improve the performance of healthresources through education and training; especially training of traditional health careworkers; through the training of acupressure services for Primary Health Care; butacupressure service has not been run in Primary Health Care. In South Jakarta; PrimaryHealth Care that have been providing acupressure service are only two 2. Thisresearch is a qualitative research; and aims to analyze the policy and implementation ofacupressure service in Primary Health Care and its obstacles. Informants in the studyamounted to 11 people; namely the Ministry of Health; Sudinkes South Jakarta; Head ofPrimary Health Care; Doctor; program implementer. Methods of data collection throughWM and document review. The result of research of input component have beenrunning; existence of support of Head of Puskesmas; service SOP; and SK ofassignment but not optimal rotation of staff become one of obstacle; component ofoutput and outcome not yet optimally. The communication aspect clarity andconsistency has not been effective about the existing policy regulation informationfrom the policy makers to the implementers; the financing aspect has not been supportedby local regulations; the bureaucratic aspects are still lacking coordination and thepolicy socialization from the Health Service to tribe of health service and PrimaryHealth Care.

Abstrak :
Penelitian ini menganalisa dampak pengembangan investasi dan aktivitas hilirisasi bauksit oleh PT Bintan Alumina Indonesia (PT BAI) di Provinsi Kepulauan Riau terhadap perekonomian Indonesia dengan model input-output yang diterapkan pada Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Kalimantan Barat, dan Indonesia. Pengenaan stimulus pada sektor yang berkaitan dengan fase konstruksi dan fase operasional industri alumina dan aluminium di PT BAI merupakan konsep yang mendasari bagaimana permintaan akhir sektor lainnya terdampak. Peningkatan perekonomian ditandai dengan meningkatnya nilai output, PDRB dan PDB, pendapatan masyarakat, dan penciptaan kesempatan kerja. Selama fase konstruksi PT BAI (2016-2029), secara garis besar memberikan dampak yang positif terhadap peningkatan output, pendapatan rumah tangga, PDRB, dan penciptaan kesempatan kerja di 52 sektor industri di Provinsi Kepulauan Riau. Selama fase operasional, dampak ekonomi dihitung melalui tiga skenario yang diterapkan pada Provinsi Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, dan Indonesia. Adapun pada fase operasional, dengan mengasumsikan penerapan hilirisasi sepenuhnya atas Produk PT BAI ke dalam pasar domestik menunjukkan dampak terbesar secara nasional dengan dampak peningkatan nilai output Indonesia hingga tahun 2030 mencapai Rp547,07 triliun, pertumbuhan PDB rata-rata 0,099 persen per tahun, peningkatan pendapatan nasional mencapai Rp74,22 triliun hingga tahun 2030, dan penciptaan kesempatan kerja rata-rata 107.105 orang per tahun di 52 sektor industri di Indonesia. Adapun untuk mencapai target optimal dari keberadaan PT Bintan Alumina Indonesia (BAI) dalam rantai nilai hilirisasi bauksit domestik, diperlukan penguatan alur hilirisasi dan sektor industri turunan alumina dan aluminium di dalam negeri. Dukungan insentif fiskal, penetapan aturan hukum pro-hilirisasi, dan perlindungan investor penting untuk diterapkan namun Pemerintah juga perlu memperhatikan isu dependensi strukturalisme serta risiko geopolitik dalam upaya mengimplementasikan kebijakan hilirisasi bauksit secara domestik sepenuhnya. ......This research analyzes the impact of investment and bauxite downstream activities by PT Bintan Alumina Indonesia (PT BAI) on the Indonesian economy using the input-output method applied to the Riau Islands Province, West Kalimantan Province and Indonesia. The imposition of stimulus on sectors related to the construction phase and operational phase of the alumina and aluminum industry in the Galang Batang SEZ is the concept that underlies how final demand in other sectors is affected. Economic improvement is characterized by increased output, GDRP, people's income, and the creation of job opportunities. ......During the construction phase of PT BAI (2016-2029), it generally had a positive impact on the increase in output, income, average GRDP, and average job creation in 52 industrial sectors in the Riau Islands Province. During the operational phase, calculated through three scenarios applied to the Riau Islands Province, West Kalimantan, and Indonesia, with the assumption of full downstreaming of PT BAI's products into the domestic market, shows the greatest impact. The impact includes the increase of Indonesia's output value until 2030 reaching Rp547.07 trillion, an average annual GDP growth of 0.099 percent, a national income increase until 2030 reaching Rp74.22 trillion, and an average job creation of 107,105 people per year in 52 industrial sectors in Indonesia. To achieve the optimal target of PT Bintan Alumina Indonesia's (BAI) presence in the domestic bauxite value chain, strengthening the downstream process and downstream industries of alumina and aluminum domestically is needed. Fiscal incentives, the establishment of pro-downstream regulations, and investor protection are crucial to implement, however The Government also needs to consider issues of structural dependency and geopolitical risks in efforts to fully implement the domestic downstreaming policy for bauxite.

Abstrak :
ABSTRAK
Pemerintah Indonesia dewasa ini menunjukan fokus pembangunan pada infrastruktur dengan gencarnya proyek pembangunan infrastruktur dan berbagai langkah kebijakan terkait yang diambil. Berbagai studi empiris telah menjelaskan peranan penting infrastruktur terhadap pembangunan perekonomian. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR merupakan salah satu kementerian/lembaga K/L yang bertanggung jawab dalam penyediaan infrastruktur dan mendapatkan porsi alokasi belanja infrastruktur terbesar dalam APBN. Studi ini mencoba untuk melihat seperti apa peranan infrastruktur dalam lingkup Kementerian PUPR serta dampak yang timbul dari alokasi anggaran infrastruktur Kementerian PUPR dari APBN terhadap perekonomian nasional. Studi ini menggunakan metode analisis input-output IO dengan menggunakan data Tabel IO Konstruksi Kementerian PUPR tahun 2015. Hasil analisis menunjukan infrastruktur dalam lingkup Kementerian PUPR memiliki keterkaitan dengan sektor hulu yang lebih besar dibandingkan dengan sektor hilirnya. Selain itu, infrastruktur Kementerian PUPR memiliki potensi dampak ekonomi yang besar, baik terhadap penciptaan output, nilai tambah bruto NTB, pendapatan masyarakat maupun penyerapan tenaga kerja. Alokasi anggaran infrastruktur Kementerian PUPR dapat diprioritaskan di Ditjen Perumahan untuk memaksimalkan peningkatan output dan pendapatan masyarakat, di Ditjen Bina Marga untuk memaksimalkan NTB, atau di Ditjen Cipta Karya untuk memaksimalkan peningkatan tenaga kerja.

---

ABSTRACT
Nowadays, Indonesian government shows the focus of development on infrastructure with massive infrastructure development projects and various related policy actions that taken. Empirical studies have explained the important role of infrastructure for economic development. Ministry of Public Works and Public Housing PUPR is one of the ministries agencies responsible for the provision of infrastructure with the largest portion of infrastructure spending allocations from the state budget. This study tries to see the roles of infrastructure within the scope of the PUPR ministry as well as the impact of infrastructure budget allocation of PUPR ministry from state budget on the national economy. This study uses input output analysis method with PUPR Ministry 39s Construction input output table data of 2015. The analysis shows that infrastructure under PUPR ministries has a higher linkage with upstream sector than the downstream sector. In addition, infrastructure under PUPR ministry has a large economic impact potential, whether the creation of output, gross value added GVA, society income, or employment. Infrastructure budget allocation of PUPR ministry can be prioritized at Directorate General of Housing to maximize the increase of output and income, at Directorate General of Highways to maximize the increase of GVA, or at Directorate General of Human Settlements to maximize the increase of employment.