Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui gambaran tentang pengelolaan klaim rawat inap jaminan KJS di RSUD Pasar Rebo tahun 2013. Program KJS sendiri sudah berjalan sekitar bulan November 2012 dan baru menggunakan model tarif INA CBGs pada bulan April 2013. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan cara wawancara mendalam, observasi dan telaah dokumen. Klaim dilakukan agar pihak ketiga dapat membayarkan seluruh pelayanan kesehatan yang telah diberikan rumah sakit kepada peserta KJS. Hasil penelitian ini menunjukkan pengelolaan klaim yang cukup baik. Perlu dilakukan evaluasi terhadap penulisan rekam medik agar mengurangi selisih klaim dan pihak manajemen perlu menerapkan clinical pathway agar dapat meminimalisir resiko tersebut.

---

This study was conducted to describe about the claim management of inpatient for KJS insurance at General Hospital Pasar Rebo in year 2013. The KJS program itself has been implemented since November 2012 and has just been using the Tariff Model of INA CBGs in April 2013. This study uses qualitative research with in-depth interviews, observation and document review.

The General Hospital managed the in-patient claim to the third parties so they can reimburse back for any hospital services they did for the KJS insurance participants. The result of this study shows the well-managed claim management. But it is still necessary to evaluate the medical records data entries to eliminate claim difference and the hospital management needs to apply some clinical pathways for the same purpose."

"Guna membuktikan, apakah terjadi efisiensi dalam pembiayaan kesehatan, maka dilakukan analisa terhadap hubungan sistem pembayaran dengan besaran klaim pada pasien Rawai Inap kasus Demam Berdarah Dengue dan Apendiktomi di 4 (empat) RSUD di DKI Jakarta. Penelitian ini, berupa penelitian evaluasi, dengan membandingkan hasil statistik besaran klaim kasus DBD dan Apendiktomi Program KJS dan Program JPK Gakin. Penelitian menggunakan 928 sampel, terdiri dari 329 sampel Program JPK Gakin, dan sisanya sebanyak 599 sampel. Total kasus Apendiktomi sebanyak 454 sampel, terbagi menjadi sistem PPE sebanyak 201, dan sistem INA CBG's sebanyak 253 sampel. Sedangkan pada kasus Demam Berdarah Dengue sebanyak 474 sampel, yang terdiri dari 128 sampel menggunakan sistem PPE, dan sisanya sebanyak 346 sampel menggunakan sistem INA CBG's. Penelitian dilakukan di UP Jamkesda dengan menggunakan data sekunder, berupa rekapan klaim Rawat Inap kasus DBD dan Apendiktomi yang diajukan oleh 4 (empat) Rumah Sakit Umum Daerah. Adapun nama - nama 4 (empat) RSUD tersebut yaitu RSUD Budhi Asih, RSUD Koja, RSUD Cengkareng, dan RSUD Tarakan. Dari hasil analisa bivariat didapatkan terjadi penurunan rata - rata besaran klaim kasus Apendiktomi pada sistem INA CBG's, hasil uji T Independen menyatakan ada perbedaan signifikan rata - rata besaran klaim antara sistem PPE dan INA CBG's. Sedangkan pada kasus Demam Berdarah Dengue, dari hasil uji statistik didapatkan nilai p = 0,692, berarti pada alpha 5 % terlihat tidak ada perbedaan yang signifikan antara sistem PPE dan INA CBG's. Berarti pada kasus DBD, sistem INA CBG's tidak lebih efektif dibandingkan dengan sistem PPE.

---

To prove the efficiency in health financing, then analyzed the relation of payment system, with the amount claims in patients of hospitalization of DHF case and Apendiktomi at four hospitals in Jakarta. This research is a study to compare the results of statistical evaluation of the amount claims of DHF case and Apendictomy between KJS Programme and JPK Gakin program. This study used 928 samples, which are 329 samples of JPK Gakin program, and leftover 599 samples. Total cases of Apendictomy are 454 samples, wich are 201 of PPE system, 253 samples of INA CBG's. Meanwhile, in cases of Dengue Haemorragic Fever are 474 samples, wich are 128 samples of PPE system, and 346 samples of the INA CBG's.

The study was conducted in UP Jamkesda used secondary data, such as recap of inpatient claims and Apendiktomi dengue cases filed by four Regional Public Hospital. The Regional General Hospitals are Budhi Asih Hospital, Koja Hospital, Cengkareng Hospital and Tarakan Hospital.

From the analysis results of bivariate statistical, founded the decline in average amount of claims in the Apendictomy case of the INA CBG's system, but the result of the Independent T test revealed, there are significant difference in the average amount of claims between the PPE system and the INA CBG's. Meanwhile in the case of DHF Fever based on the results of statistical test, pvalue = 0.692. It means that at 5% alpha there are no significant difference between the PPE system and the INA CBG's. Therefore, in the case of dengue High fever, the INA CBG's is not more effective than PPE system."

"Penelitian ini dilatar belakangi oleo keterlambatan dan bad debt dalam pembayaran tagihan JPk Pasien Miskin di RSUD - Budhi Asih.Pendapatan rata-rata dari sektor pelayanan Pasien Miskin mencapai } 23,15 % dari seluruh pendapatan Rumah Sakit tahun 2004 dan 2005, dimana rawat inap kira-kira empat kali dari rawat jalan, sehingga keteriambatan dan bad debt dari pembayaran disini mempunyai dampak dalam operasional Rumah Sakit.Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi faktor-faktor internal Rupiah Sakit yang berhubungan dengan keterlambatan dan tidak dibayarkannya kiairn rawat Map WK Pasien Miskin, dari faktor-faktor input seperti SDM, dana, aiat, bahan dart metode, serta faktor-faktor proses mulai dari pendaftaran, pelayanan perawatan, dan penataan bukti-bukti tagil,an serta merekap pengajuan klaim. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman petugas mengenar programJPK Pasien Miskin masih belum merata, peralatan yang mendukung belum sepenuhnya digunakan vaitu komputer terpadu, Jana yang dibutuhkan terpenuhi dan cukup, Mahan yang merupakan kelengkapan berkas pasien rawat inap JPK Pasien Miskin belum sepenuhnya terpenuhi dan masih lambat diterima untuk diproses meski metode yang dipakai sudah memadai.Dari basil penelitian ini ada beberapa saran yang dijadikan masukan bagi Rumah Sakit untuk mcmperbatk_i pengelolahan klaim JPK Pasien Miskin yaitu adartya sosialisasi pada seluruh petugas sehingga pemahaman akan JPK Pasien Miskin tnerata, digunakannya komputer terpadu secara menyeluruh pada seniua unit pelayanan serta perhitungart &mil cost bagi layanan kesehatan. Khusus untuk Dinas Kesehatan Propinsi Dig Jakana diharapkan untuk menetapkan besaran iur biaya bagi pasien mskin yang menggunakan SKTM, menyesuaikan besaran PPE dengan keadaan nyata terutanaa bagi perawatan ICU clan kasus kliusus, serta mernpersingkat waktu pencairan pembayaran klaim.

---

The background of this study is outstanding and bad debt in claim payment of JPK Pacien Miskin in RSUD Budhi Asih, Average revenue from poor patien sector reaches = 23.15% of total hospital revenues in 2004 and 2005. Revenues from inpatient wards is four times bigger than those from outpatient clinics. Thus outstanding and bad debts from inpatient claims affect the operational of the hospital.

This is a qualitative study aimed to identify internal hospital factors which are related to outstanding and unpaid JPK Pasien Miskin inpatient claims. The factors are classified into inputs such as human resources, fund, instrument, material, and method; and process starting from registration, nursing care, claim receipt management, and claim recapitulation.

The study shows that there is lack of iniforrity of hospital personnel' understanding of JPK Pasien Makin program. Integrated computer program that supports the program is still not in full use. Materials such as JPK Pasien Miskin Inpatient claim folders are also inadequate. Nevertheless, the fund allocated and the methods used are found to be sufficient.

To improve JPK Pasien Miskin claim management, it is recommended that the hospital socialize the JPK Pasien Miskin program to all personnel, use integrated computer system at all service points, and calculate the unit cost for health services provided. It is suggested that Dinas Kesehatan Propinsi DKI Jakarta establish fixed percentage of cost sharing for SKTM holders, adjust the payment of PPE to the real situation (especially for ICU and special cases patients), and to shorten the delay in payment of the claim."