Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pembangunan ekonomi inklusif dapat diartikan sebagai penciptaan akses dan kesempatan yang luas bagi seluruh lapisan masyarakat secara berkeadilan, meningkatkan kesejahteraan, serta mengurangi kesenjangan antar kelompok dan antar wilayah. Konsep pembangunan inklusif tidak hanya dilaksanakan dalam program pembangunan nasional, tetapi juga harus diterapkan dalam pembangunan daerah bahkan hingga level desa. Dalam pemerataan pembangunan, kelembagaan ekonomi desa memegang peran penting dalam menjaga kedaulatan ekonomi, optimalisasi potensi dan sumber daya. Sinergitas antar kelembagaan ekonomi desa di suatu daerah/kabupaten akan memberikan pengaruh besar dalam terwujudnya pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat apakah kondisi daya dukung kelembagaan ekonomi desa yang meliputi: BUMDes, KUD, dan IKM sebagai independen variabel (X), dapat memberikan pengaruh nyata atau signifkan terhadap inklusivitas pembangunan ekonomi di Indonesia. Proksi inklusivitas pembangunan ekonomi ditinjau berdasarkan skor Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI) sebagai dependen variabel (Y). Penelitian ini juga menggunakan variabel kontrol yaitu Infrastruktur Ekonomi, Karakteristik Wilayah, dan Penduduk Miskin. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, analisis regresi data panel menggunakan data cross section dan time series pada 369 kabupaten yang tersebar di seluruh Indonesia dalam rentang waktu 2019-2021.Analisis regresi dalam penelitian ini akan mengurai hubungan antar variabel yang ditinjau secara keseluruhan dan berdasarkan 3 pilar IPEI, yaitu: 1. Pertumbuhan dan perkembangan perekonomian, 2. Pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan, 3. Perluasan akses dan kesempatan. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa keberadaan kelembagaan ekonomi di tingkat desa memiliki pengaruh signifikan terhadap pembangunan ekonomi inklusif dalam kerangka pembangunan nasional. Keberadaan BUMDes, KUD, dan IKM sebagai unit usaha menunjukkan bahwa dapat memberi manfaat bagi masyarakat yang diharapkan menjadi sebuah ekosistem pasar/ekonomi di tingkat lokal. Dari hasil estimasi dapat ditinjau ketiga komponen ini menunjukkan hasil positif signifikan terhadap IPEI. Berdasarkan tinjauan pada tiga (3) Pilar IPEI, ketiga aspek kelembagaan ekonomi desa tersebut juga menunjukkan hubungan positif signifikan. Penelitian ini merekomendasikan untuk penguatan, keberlanjutan dan sinergitas kebijakan terkait kelembagaan ekonomi desa. Serta mendorong agar pengukuran pembangunan ekonomi inklusif hingga pada level desa.

---

Inclusive economic development can be interpreted as creating broad access and opportunities for all levels of society in an equitable manner, increasing welfare, and reducing disparities between groups and between regions. The concept of inclusive development is not only carried out in national development programs, but must also be applied in regional development even down to the village level. In equitable village development, rural economic institutions play an important role in maintaining rural economic sovereignty. Synergy between rural economic institutions in a region/regency will have a major influence on the realization of inclusive and sustainable regional development. The purpose of this study was to see whether the carrying capacity of rural economic institutions which include: BUMDes, IKM and Koperasi Unit Desa (KUD) as independent variables (X), can have a real or significant influence on the inclusiveness of economic development in Indonesia. The economic development inclusiveness proxy is reviewed based on the Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI) score as the dependent variable (Y). This study also uses control variables, namely Economic Infrastructure, Region Characteristics, and Population. This study uses a quantitative approach, panel data regression analysis using cross section and time series data in 369 regencies across Indonesia in the 2019-2021 timeframe.

Regression analysis in this study will break down the relationship between the variables reviewed based on overall aspect and the 3 pillars of IPEI, namely: 1. Economic growth and development, 2. Equal distribution of income and poverty reduction, 3. Expansion of access and opportunity. Analysis was also carried out on category 5 regions/large islands in Indonesia. The results of this study indicate that the existence of economic institutions at the rural level has an influence on inclusive economic development within the framework of national development. The existence of BUMDes, KUD, and IKM as business units shows that they can provide benefits to the community which are expected to become a market/economic ecosystem at the local level. From the estimation results, it can be seen that these three components show significant positive results for IPEI. The three institutional components of the rural economy show different relationships in influencing each IPEI pillar. This research recommends strengthening, sustainability and synergy of policies related to rural economic institutions. As well as encouraging measurement of inclusive economic development down to the rural level."

"Skripsi ini membahas tentang proses pemberdayaan guna membangun inklusivitas kepada mantan warga binaan yang pada kehidupannya mengalami pengucilan atau tereksklusi akibat stigma negatif yang telah tertanam didalam masyarakat. Oleh karena itu Yayasan Inspirasi Indonesia Membangun memberikan kesempatan dan peluang dengan melaksanaan program pelatihan kewirausahaan barista. Penelitian ini menyorot konsep inklusi sebagai suatu kondisi dimana individu atau kelompok dapat mengakses kebutuhannya dalam berpartisipasi di masyarakat seutuhnya. Adapun dalam penelitian ini juga menjelaskan penggunaan istilah yang baik dan benar antara narapidana, warga binaan, mantan narapidana, dan mantan warga binaan yang dalam UU No.12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan mendefinisikan Narapidana sebagai terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) dan Warga Binaan Pemasyarakatan dengan konsep yang lebih luas lagi yaitu golongan individu yang mencakup Narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan, dan Klien Pemasyarakatan yang diberikan program pelatihan hidup sebagai bekal setelah kembali ke masyarakat di LAPAS dan/atau Balai Pemasyarakatan (BAPAS) sesuai dengan sistem pemasyarakatan yang ditetapkan. Penjelasan definisi ini dilakukan dengan tujuan agar kedepannya masyarakat dapat lebih memahami penggunaan-penggunaan istilah tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana proses pemberdayaan mantan warga binaan dijalankan dapat membangun inklusivitas serta faktor pendukung dan faktor penghambat yang mempengaruhi pelaksanaan pemberdayaan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan studi deskriptif. Pengumpulan data dilakukan pada bulan Juli – November tahun 2021 ditengah kondisi pandemik pada Kantor Pusat Yayasan Inspirasi Indonesia Membangun, Kebayoran Baru, Jakarta. Data dikumpulkan melalui melalui studi literatur dan wawancara secara daring dengan total 7 informan yang berinteraksi atau mengetahui pelaksanaan kegiatan pemberdayaan di Yayasan Inspirasi Indonesia Membangun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pemberdayaan mantan warga binaan melalui pelatihan kewirausahaan barista oleh YIIM telah menerapkan konsep pemberdayaan dengan baik meliputi pemberdayaan yang berlandaskan empat prinsip penting dalam pemberdayaan, mencapai tujuan pemberdayaan yaitu menghasilkan masyarakat yang mandiri dan berdaya, penyusunan strategi yang sesuai dengan kebutuhan yang dirasakan target sasaran, dan tahapan pemberdayaan yang dengan dilakukan secara bertahap, terstruktur, mencapai capaian keberhasilan dari masing-masing tahapan yang dapat ditemukan dalam kegiatan utamanya yaitu pemberian materi, pemagangan, dan pembinaan. Selain itu proses pemberdayaan yang dilakukan oleh YIIM dalam pelatihan kewirausahaan barista juga berhasil membangun inklusi terhadap mantan warga binaan dengan meningkatkan keterampilan, penerimaan dan kepercayaan sehingga mereka dapat berpartisipasi dan berkontribusi kembali ke dalam masyarakat sehingga terpenuhi kesejahteraannya baik sendiri maupun keluarga dalam memenuhi kebutuhan penting sehari- harinya. Faktor pendukung yang mempengaruhi pelaksanaan pemberdayaan dalam pelatihan barista adalah motivasi yang tinggi dari peserta program yang berhasil berubah, dukungan penuh dari Yayasan Inspirasi Indonesia Membangun dan seluruh mitra yang terlibat, dukungan dari keluarga dan kerabat dekat, dan dukungan dari Bapas Kelas 1 Jakarta Pusat. Sedangkan faktor yang menjadi penghambat dalam berasal dari peserta program yang kurang memiliki kesadaran untuk melakukan suatu perubahan, kurangnya hubungan interpersonal yang terjalin antara peserta program dengan staf lembaga, kurangnya SDM lembaga, dan kondisi pandemi yang mempengaruhi aktivitas dan kegiatan pelatihan barista.

---

The focus of this study discusses the empowerment process in order to build inclusiveness for former inmates who experienced exclusion due to negative stigma that has been embedded in society, therefore Yayasan Inspirasi Indonesia Membangun (YIIM) provides opportunities by implementing a barista entrepreneurship training program. This study highlights the concept of inclusion as a condition where individuals or groups can access their needs in participating in the whole community, in where this relates to the existence of former inmates in the community who experience difficulties in interacting normally again. This study also explains the use of good and correct terms between inmates, inmates, ex- convicts, and ex-inmates which UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan defines prisoners as convicts who undergo the crime of missing independence in Correctional Institutions (LAPAS). and Correctional Inmates with a broader concept, namely individual groups that include prisoners, correctional students, and correctional clients who are given life training programs as provisions after returning to the community in LAPAS and/or Correctional Centers (BAPAS) in accordance with the correct correctional system set. The explanation of this definition is carried out with the aim that in the future, the public can better understand the uses of these terms. The purpose of this research is to explain how the process of empowering former inmates can build inclusiveness, as well as the supporting and inhibiting factors that affects the implementation of empowerment. This research is a qualitative research with a descriptive study. Data collection was carried out in July – November 2021 in the midst of a pandemic condition at the Head Office of the Yayasan Inspirasi Indonesia Membangun, Kebayoran Baru, Jakarta. Data was collected through literature studies and online interviews with a total of 7 informants who interacted or knew about the implementation of empowerment activities at the Inspirasi Indonesia Building Foundation. The results show that the the empowerment of former inmates through barista entrepreneurship training by YIIM was implemented well, including the four important principles in empowerment, which are achieving empowerment goals, namely producing an independent and empowered community, formulating strategies that are in accordance with perceived needs. targets, and stages of empowerment which are carried out in stages, structured, achieving the success of each stage which can be found in its main activities, namely the provision of materials, apprenticeship, and coaching. In addition, the empowerment process carried out by YIIM in the barista entrepreneurship training has also succeeded in building inclusion of former inmates by increasing skills, acceptance and trust so that they can participate and contribute back to society. Supporting factors that influence the implementation of empowerment in barista training are the high motivation of program participants who have succeeded in changing, full support from YIIM and all partners involved, support from family and close relatives, and support from Bapas Kelas 1 Jakarta Pusat. Meanwhile, the inhibiting factors came from program participants who lacked awareness to make a change, lack of interpersonal relationships that existed between program participants and institutional staff, lack of institutional human resources, and pandemic conditions that affected the barista training activities and activities."

"Diskriminasi dan ketidaksetaraan terhadap semakin sering terjadi dalam masyarakat, mendorong pemerintahan di seluruh dunia agar mengambil langkah untuk mengatasinya. Penelitian ini membahas penggunaan bahasa yang disederhanakan (Leichte Sprache) dalam media sebagai respon pemerintah Jerman terhadap ketidaksetaraan yang terjadi di masyarakatnya. Data penelitian dianalisis menggunakan teori analisis wacana kritis oleh Norman Fairclough. Dengan menggunakan metode kualitatif, penelitian ini bertujuan untuk menunjukkan upaya pemerintah Jerman dalam menerapkan inklusivitas pada penyandang disabilitas dan pemelajar bahasa Jerman melalui penggunaan Leichte Sprache. Hasil penelitian dibagi berdasarkan tiga dimensi wacana, yaitu teks, praktik wacana dan praktik sosiokultural. Dari setiap analisis yang dilakukan pada masingmasing dimensi wacana, secara umum sikap inklusif pemerintah Jerman terhadap warga negaranya melalui implementasi Leichte Sprache berhasil dilakukan, namun dalam analisis tekstual masih ditemukan adanya ketidaksetaraan.

---

Discrimination and inequality against persons in societies are increasing, encouraging governments around the world to take steps to solve them. This study discusses the use of simplified language (Leichte Sprache) in the media as the German government's response to inequality in German society. The research data were analyzed using critical discourse analysis theory by Norman Fairclough. Using a qualitative method, this study aims to demonstrate the efforts of the German government in implementing inclusiveness for persons with disabilities and German language learners through the use of Leichte Sprache. The research results are divided based on three dimensions of discourse, that is text, discourse practice and sociocultural practice. From the analysis on each dimension of discourse, German government's inclusive attitude towards its citizens through the implementation of Leichte Sprache was successfully carried out, but in the textual analysis inequalities were still to be found."

"Sejak diresmikan pada 2015, Sustainable Development Goals (SDG’s), pendidikan yang inklusif menjadi prioritas bagi setiap negara diseluruh dunia tak terkecuali Indonesia. Akan tetapi, 6 tahun paska diresmikan, inklusivitas pendidikan Indonesia masih jauh dari kata optimal (Kemendikbud.2019). Dengan menggunakan data Kabupaten/Kota Provinsi Papua dan Papua Barat dan diolah menggunakan Stochastic Frontier Analysis (SFA), penelitian ini akan melihat tingkat efisiensi belanja pemerintah daerah dalam meningkatkan partisipasi pendidikan di kabupaten/kota Papua dan Papua Barat. Hasil studi menunjukkan bahwa secara rata-rata pemerintah daerah telah kehilangan efisiensi teknis belanja pendidikan daerah sebesar 21% dalam usaha meningkatkan inklusivitas pendidikan di seluruh wilayah.

---

Since it was inaugurated in 2015, the Sustainable Development Goals (SDGs), inclusive education has become a priority for every country, including Indonesia. However, six years after it was inaugurated, the inclusiveness of Indonesian education is still far from optimal (Kemendikbud., 2019). Using district/municipality data for the provinces of Papua and West Papua and processed using Stochastic Frontier Analysis (SFA), this study will look at the efficiency level of local government spending in increasing education participation in the districts/cities of Papua and West Papua. The study results show that, on average, local governments have lost the technical efficiency of regional education spending by 21% to increase educational inclusiveness in all regions."

"Berdasarkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2022 yang dilaksanakan Otoritas Jasa Keuangan, Indeks Inklusi Keuangan 2022 tercatat sebesar 85,10%, meningkat dibanding 2019 sebesar 76,19%. Adapun untuk Indeks Inklusi Keuangan Syariah 2022 adalah sebesar 12,12%, meningkat dibanding 2021 sebesar 9,10%. Melihat masih rendahnya Indeks Inklusi Keuangan Syariah tersebut, Peer-to-Peer (P2P) lending syariah diyakini dapat berperan meningkatkan inklusivitas keuangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Tesis ini akan mengukur dan menganalisa peran P2P lending syariah dalam meningkatkan inklusivitas keuangan UMKM yaitu dengan indeks yang dihasilkan dari dua variabel, yaitu sisi supply dan sisi demand. Penelitian ini menyusun indeks peran P2P lending syariah dalam meningkatkan inklusivitas keuangan UMKM oleh perbankan syariah berdasarkan Global Financial Index (Global Findex) Database 2021. Indeks dari variabel sisi supply dan demand akan menghasilkan indeks peran P2P lending syariah dalam meningkatkan inklusivitas keuangan UMKM oleh perbankan syariah. Indeks diukur dengan mengacu pada Global Findex Database dengan empat kriteria evaluasi yaitu: (i) Sangat Berperan; (ii) Berperan; (iii) Kurang Berperan; dan (iv) Tidak Berperan. Secara teknis, indeks dihitung berdasarkan hasil survei kepada Pegawai Otoritas Keuangan (Kemenkop dan UKM, BI, dan OJK), praktisi perbankan syariah, dan pelaku UMKM yaitu untuk mengetahui peran P2P lending syariah, serta pemilihan produk dan jasa pembiayaan yang mendukung perkembangan usaha UMKM. Hasil penelitian kepada 13 (tiga belas) responden menghasilkan indeks “Berperan” dari sisi supply dengan total indeks sebesar 30,75. Dari sisi demand, hasil penelitian kepada 111 responden menghasilkan indeks “Sangat Berperan” dengan total indeks sebesar 43,30.

---

Based on the results of the 2022 National Financial Literacy and Inclusion Survey (SNLIK) conducted by the Financial Services Authority, the 2022 Financial Inclusion Index was recorded at 85.10%, an increase compared to 2019 of 76.19%. As for the 2022 Sharia Financial Inclusion Index, it is 12.12%, an increase compared to 2021 of 9.10%. Considering the low index of Sharia Financial Inclusion Index, sharia Peer-to-Peer (P2P) lending is believed to have a role in accelerating the financial inclusion of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs). This thesis will measure and analyze the role of sharia P2P lending in accelerating the financial inclusion of MSMEs, namely the index generated from two variables, the supply side and the demand side. This study compiles an index of the role of Sharia P2P lending in accelerating MSMEs financial inclusion by Islamic banking based on the Global Financial Index (Global Findex) Database 2021. The index from the supply and demand side variables will produce an index of the role of sharia P2P lending in increasing MSMEs financial inclusion by Islamic banking. The index is measured by referring to the Global Findex Database with four evaluation criteria, namely: (i) Highly Contributed; (ii) Contributed; (iii) Less Contributed; and (iv) Not Contributed. Technically, the index is calculated based on the results of a survey of Financial Authority Employees (Ministry of Cooperatives and SMEs, BI, and OJK), Islamic banking practitioners, and MSMEs players, namely to find out the role of sharia P2P lending, as well as the selection of financing products and services that support MSMEs business development. The results of research on 13 (thirteen) respondents produced an index of "Contributed" from the supply side with a total index of 30.75. From the demand side, the results of research on 111 respondents produced an index of "Highly Contributed" with a total index of 43.30."