Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pembangunan infrastruktur pendidikan terhadap mobilitas pendidikan antargenerasi. Studi ini menggunakan data Indonesian Family Life Survey (IFLS) untuk memperoleh informasi pendidikan, pendapatan, dan lokasi tempat tinggal anak saat usia sekolah. Data infrastruktur pendidikan berasal dari survei PODES 1983- 2003 (Potensi Desa). Hasil empiris menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur SMP (Sekolah Menengah Pertama) dan SMA (Sekolah Menengah Atas) meningkatkan mobilitas pendidikan antargenerasi. Pembangunan infrastruktur SMA memiliki peran yang lebih krusial dalam meningkatkan mobilitas pendidikan antargenerasi dibandingkan pembangunan infrastruktur SMP. Selain itu, penelitian ini juga menemukan adanya perbedaan mobilitas pendidikan antargenerasi antara anak laki- laki dan perempuan.

---

This study aims to determine the role of educational infrastructure development on intergenerational education mobility. This study uses data from the Indonesian Family Life Survey (IFLS) to obtain information on education, income, and the location of a child's residence at school age. Meanwhile, education infrastructure data comes from the PODES 1983- 2003 (Village Potential Survey). Empirical results show that the infrastructure development of junior high schools and senior high schools increases intergenerational education mobility. The development of high school infrastructure has a more crucial role in increasing intergenerational education mobility than the construction of junior high school infrastructure. In addition, this study also found differences in intergenerational education mobility between sons and daughters."

"Tesis ini mengkaji tentang peluang pembiayaan infrastruktur Pendidikan tinggi dengan menggunakan skema project finance di PTN BH. Penelitian ini mengangkat tiga permasalahan utama tentang: (1) pemodelan pembiayaan yang bisa diimplementasikan untuk infrastruktur Pendidikan tinggi, (2) pembiayaan yang bisa menggunakan project finance dan tidak bisa menggunakan project finance, (3) bagaimana strategi yang tepat dalam investasi di infrastruktur Pendidikan tinggi. Teori yang digunakan sebagai pisau analisis yaitu teori implementasi Van Meter & Van Horn, serta menggunakan metode analisis konten sebagai metode untuk mengupas tiga permasalahan di atas. Sementara pengumpulan data menggunakan Teknik wawancara mendalam, observasi data primer dan sekunder, kemudian dianalisis menggunakan Teknik analisis deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) regulasi yang mengatur PTN BH termuat dalam statuta Peraturan Pemerintah (PP). Aturan turunan yang belum diatur kemudian dibuat dalam Peraturan Menteri (Permen) dan Peraturan Rektor. (2) Implementasi pembiayaan menggunakan skema project finance dapat didukung melalui regulasi tentang kerjasama, penelitian, dan keuangan. Tetapi masih membutuhkan peningkatan dari beberapa faktor dalam teori Van Meter dan Van Horn. Adapun saran dari peneliti sebagai rekomendasi, pertama, dibutuhkan dibutuhkan peraturan yang rigid untuk mengatur tentang pembiayaan di PTN BH. Kedua, dibutuhkan komunikasi lebih lanjut untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi antara PTN BH dan Kementerian yang menaunginya. Ketiga, diperlukan terobosan untuk meningkatkan sense of business SDM akademisi di lingkungan civitas academica PTN BH.

---

This thesis examines the opportunities for financing higher education infrastructure using project finance schemes in PTN BH. This research raises three main issues about: (1) financing modelling that can be implemented for higher education infrastructure, (2) financing that can use project finance and cannot use project finance, (3) how the right strategy in investing in higher education infrastructure. The theory used as an analysis knife is the implementation theory of Van Meter & Van Horn and uses the content analysis method as a method to explore the three problems above. While data collection uses in-depth interview techniques, observation of primary and secondary data, then analyzed using descriptive analysis techniques. The results of this study indicate that (1) regulations governing PTN BH are contained in the statute of the Government Regulation (PP). Derivative rules that have not been regulated are then made in Ministerial Regulations (Permen) and Rector Regulations. (2) The implementation of financing using project finance schemes can be supported through regulations on cooperation, research, and finance. But it still requires improvement from several factors in Van Meter and Van Horn's theory. The suggestions from researchers as recommendations, first, rigid regulations are needed to regulate financing in PTN BH. Second, further communication is needed to strengthen synergy and collaboration between PTN BH and the Ministry that oversees it. Third, a breakthrough is needed to increase the sense of business of academic human resources within the PTN BH academic community."