Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Kondisi dunia pada tahun 2020 mendorong masyarakat Indonesia untuk mencari sumber pendapatan alternatif, dimana salah satunya melalui pasar modal. Dalam dunia pasar modal Indonesia pada dasarnya terdapat tiga pihak yang berperan yakni investor, pemerintah, dan perusahaan yang melalui proses IPO untuk mendaftarkan dirinya sebagai perusahaan tercatat pada pasar modal. Pencatatan tersebut dapat berakhir karena beberapa faktor, salah satunya adalah kepailitan. Suatu emiten dapat dinyatakan pailit tentunya berdasarkan persyaratan yang diatur dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU Indonesia, dimana Undang-Undang itu sendiri masih memiliki persyaratan yang terlalu umum untuk mengubah status emiten menjadi pailit. Dalam penelitian ini Penulis menilai bahwa UU K-PKPU belum memenuhi Doktrin Radbruch secara sempurna serta memberikan intervensi yang tidak perlu sehingga menimbulkan eksternalitas negatif terhadap kegiatan perdagangan dalam pasar modal. Eksternalitas negatif tersebut didasari oleh biaya informasi yang tinggi bahkan information asymmetry antara para investor dengan seluruh pihak yang terlibat dalam proses kepailitan. Akibatnya investor memberikan over reaction dalam pasar sehingga harga saham emiten turun kepada titik yang tidak wajar. Selain itu peraturan perundang-undangan pasar modal juga tidak memberikan ketentuan tambahan terkait hubungannya dengan Hukum Kepailitan Indonesia sehingga tidak dapat diandalkan sebagai bentuk intervensi pemerintah untuk meminimalisir biaya informasi tersebut. Hal ini dapat dilihat dari contoh kasus kepailitan PT. Cowell Development Tbk. sebagai emiten yang dipailitkan berdasarkan kepailitan, namun perusahaan tersebut masih memiliki aset yang lebih besar dibandingkan utangnya. Emiten yang telah dikenakan forced delisting akan mengalami kesulitan untuk mengembalikan harga sahamnya kepada titik wajar mengingat pasar negosiasi pada umumnya tidak mewajibkan suatu keterbukaan informasi. Sehingga penulis menilai diperlukan intervensi dari pemerintah melalui reformulasi peraturan perundang-undangan untuk memberikan ketentuan yang lebih mengerucut terhadap kondisi keuangan emiten sebagai termohon pailit serta pihak yang berwenang dan berkapasitas untuk mengevaluasi hingga mendistribusikan informasi tersebut untuk mencapai pasar modal yang lebih efisien. ......Global condition in 2020 encourages the Indonesians to seek an alternative income, one of which is through the stock market. Basically, there are three parties involved in the Indonesia’s stock market realms, namely investor, government, and the corporation that listed itself through the process of IPO as an issuer. Said listing could be terminated based on several factors, one of which is bankruptcy. An issuer could be declared bankrupt, based on the requirements that are regulated in Indonesia's Bankruptcy Act, which in itself still has requirements that are far too general to shift the status of a debtor to a bankrupt. In this research, the author considers that the Indonesia’s Bankruptcy Act does not fulfill the Radbruch Doctrine perfectly and provides unnecessary intervention, rising negative externality on trading activities in the capital market. Said negative externality buttresses on the high information cost even an information asymmetry between investors and every other parties involved in the bankruptcy proceedings. Resulting an escalation of over-reaction from the investors in the stock market until the stock value of the issuer plummeted towards an unreasonable point. Apart from that, the stock market statutes also do not provide an additional provision regarding its relationship with Indonesia’s Bankruptcy Act so it cannot be relied upon as a form of government intervention to minimize said information cost. This can be seen from the bankruptcy case of PT. Cowell Development Tbk. as an issuer that has been declared bankrupt while its assets value still exceeds its debt value. An issuer that has been forced delisted will find itself in a tough situation to return its stock value to the reasonable point considering the negotiation market in general does not require information transparency. The author believes that intervention from the government is needed through the reformulation of statutes in order to provide provisions that are more focused on issuer's financial condition as bankruptcy respondent as well as parties that are both authorized and capable to evaluate and distribute said information to achieve a more efficient stock market.

Abstrak :
Membanjirnya informasi yang beredar dipasar membuat setiap informasi menjadi asimetrik dimata konsumen apalagi saat ini konsumen memiliki keterbatasan waktu dan biaya untuk mengolah setiap informasi yang mereka terima. Alfin Tofler (1970) telah memprediksi,hal ini jauh sebelumnya. Beliau mengatakan hal ini sebagai kondisi over information yang diakibatkan perkembangan dan penyebaran teknologi infomasi yang demikian cepat diseluruh dunia. Jack Trout (1996) jugs mengatakan hal senada dengan menyebutnya sebagai kondisi over communication. Selain terjadinya over information seat ini juga terjadi kondisi over choice dimana ditandai dengan membajirnya tawaran produk dipasar yang diakibatkan perkembangan produk baru yang demikian pesat (Sealy & M.Cristol, 1999). Pada kondisi over choice konsumen mengalami kebingungan untuk memilih praduk yang dapat dipercaya. Kondisi over information dan over choice mengakibatkan suatu produk sulit bertahan lama di pasar. Untuk menjawab kondisi seperti ini Tulin Erdem dan Joffre Swait mengatakan bahwa sebuah merek harus memiliki kredibilitas dipasar yang pada akhirnya mendorong konsumen untuk memilihnya. Penelitian ini memfokuskan pada pengaruh brand credibility (variabel endogen) pada brand choice melalui variabel antara yakni perceived quality, perceived risk, dan information cost saved di mana semuanya berdiri sebagai variabel eksagen. Penelitian diinspirasikan dari penelitian sebelumnya oleh Tulin Erdem dan Joffre Swait (2004) dengan metode yang digunakan structural equation modeling (SEM). Pada penelitian ditemukan bahwa model penelitian konsisten pada kategori produk minuman energi. Sedangkan pada kategori ponsel konsistensi model tidak dapat berlangsung dengan baik. Hal ini disebabkan karena ditolaknya semua hipotesis yang berkenaan dengan variabel perceived risk. Rekomendasi untuk penelitian kedepan terbagi kedalam beberapa hal. Pertama memasukan element-element perceived risk kedalam variabel penelitian agar dapat terlihat lebih spesifik element yang paling berperan. Kedua, perlu dipertimbangkan faktor-faktor lain yang memberikan pengaruh terhadap brand choice selain perceived quality, perceived risk, dan information cost saved. Ketiga, variabel brand credibility harus secara spesifik mengacu kepada product brand atau corporate brand. Penulis juga rnerekomendasikan untuk melihat pengaruh corporate brand credibility terhadap product brand credibility secara searah maupun dua arah.

---

The overload of information in the market make the information becomes asymmetric. Meanwhile the consumer has time and cost constraint to process all information that they receive. Alvin Toffler (1970), had predicted this situation long time ago. He said this situation as an over information that come from the development and spreading of information technology around the world. In the other side, Jack Trot (1996) said this situation as an over communication. Meanwhile, another situation from over information is over choice that marked with overload of product offering on the market because the speed of product development (Sealy & M.Cristol, 1999). In over choice situation consumer confuse to choose the credible product. Over information and over choice make a product cannot stay in market in the long term. To cover this situation Tulin Erdem & Joffre Swait argue that a brand ought to have credibility that pushes a brand to be chosen by consumer. This research is focus to examine the influence of brand credibility (exogenous) on brand choice moderated by perceived quality, perceived risk, and information cost saved (endogen). This research is inspired from former research that conducted by Tulin Erdem & Joffre Swait that using structural equation modeling method. The findings on this research show research model consistent in energy drink category on the other hand in mobile phone category it cannot be consistent. This is because the hypothesis that connects to perceived risk variable is rejected. Recommendation for future research including several suggestions. First, to include the element of perceived risk therefore we can know which element that is affected. Second, we have to consider the other element that affect on brand choice not only perceived quality, perceived risk, and information cost saved. Third, we recommend specifying either corporate brand or product brand that used. We also recommend examining the influence of corporate brand credibility on product brand linearly and reciprocally.