Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Teknologi informasi diharapkan berperan besar dalam pembangunan demokrasi bangsa disebabkan karena biaya implementasi yang murah, penyajian informasi yang cepat, jangkauan yang luas serta bebas sensor yang memungkinkan informasi yang diterima bersifat transparan. Lahirnya Instruksi Presiden No. 312003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Pemerintahan Secara Elektronik (E-Government) menunjukkan dalam sejarah perjalanan kehidupan bangsa ini, pemerintah selalu mendominasi, menemukan apa yang menjadi "kebutuhan dan bagaimana seharusnya publik"dalam pengembangan pemanfaatan teknologi informasi di Indonesia. Lahirnya kebijakan tersebut itulah yang menjadi fokus penelitian ini. Landasan teoritik yang digunakan dalam penelitian ini adalah ekonomipolitik media untuk melihat hubungan sosial, khususnya hubungan kekuasaan dalam bidang produksi, distribusi dan konsumsi sumber days, termasuk sumber daya komunikasi. Untuk lebih melihat ke dalam mengenai latar belakang hsitoris lahirnya kebijakan, akses publik terhadap kebijakan dan pertarungan yang terjadi digunakan teori konstruksi realitas sosial. Pada tataran metodologis, secara ontologis, penelitian ini melihat bahwa pemanfaatan teknologi informasi dibentuk oleh proses sejarah dan kekuatan-kekuatan sosial, budaya dan ekonomi-politik. Secara epistimologis, dalam penelitian ini, peneliti melalui proses yang interaktif menggali malma-makna realitas yang tersembunyi. Sedang secara aksiologis, penelitian ini melihat nilai, etika dan pilihan moral merupakan bagian talc terpisahkan dari penelitian. Terakhir, asumsi metodologis, penelitian bersifat partisipatif dengan mengutamakan analisa komprehensif, kontekstual dan analisa multi-level yang bisa dilakukan melalui penempatan diri sebagai aktivis/partisipan dalam proses transformasi sosial. Data dalam penelitian ini mencakup berbagai data primer dan sekunder dalam berbagai tingkatan informasi: analisa dokumen, wawancara mendalam dan unstructure observation. Data yang didapat baik berupa dokumen, hasil wawancara maupun observasi tidak terstruktur diinterpretasikan dalam perspektif Critical Political-Economy (Ekonomi-Politik Kritis) dengan varian konstruktivisme. Dari hasil penelitian, konstruksi realitas sosial kebijakan pengembangan layanan pemerintahan secara elektronik (e-government) yang dikaitkan dengan akses informasi publik, terlihat bahwa kebijakan tersebut tidak lahir begitu saja. Demokratisasi dan tekanan global, reformasi dan perubahan paradigma pemerintahan serta keberadaan Kementerian Komunikasi dan Informasi dengan rencana strategisnya merupakan faktor-faktor yang melatarbelakangi lahirnya kebijakan tersebut. Dalam proses internalisasi-eksternalisasi-obyektivasi mengkonstruksi realitas kebijakan pengembangan e-government ini, lahirnya kebijakan juga merupakan sebuah pertarungan berbagai kelompok yang mempunyai kepentingan, ideologi dan agenda politik masing-masing. Berdasar penelitian relasi kekuasaan antara kebijakan dengan negara, publik dan market (pasar), meski rejim authoritarian corporatism tumbang, terlihat bahwa state masih mendominasi karena kekuatan politik dan ekonorni yang berlebih Kalaupun terjadi pengurangan state regulation, hal itu ekspansi market regulation yang intervensinya diawali oleh negara. Akhimya, dari berbagai temuan yang diperoleh, peneliti merekomendasikan bagaimana penelitian berikut seharusnya dilakukan serta, pada tataran implementasi, perlunya perhatian terhadap perubahan tindakan pelaku penyelenggara negara dan sumberdaya pendukung dalam pengembangan layanan e-government. Dan tak ketinggalan, perlunya memberikan penyadaran dan pemberdayaan pada publik agar publik mengetahui hak-haknya atas informasi.

Abstrak :
Informasi merupakan suatu hal yang sangat periling arti dan perannya bagi setiap manusia. Baik dalam konteksnya sebagai seorang individu ataupun individu yang merupakan bagian dari konteks yang Iebih luas Iagi seperti organisasi bahkan inter-organisasi.Seluruh tindakan manusia dalam semua tataran akan selalu didasarkan kepada informasi yang dimilikinya. Perubahan drastis yang terjadi sekarang inipun baik di dalam negeri maupun di luar negeri -dalam konteks yang lebih Iuas lagi- disebabkan oleh satu hal ini (informasi). Tanpa informasi bisa dibayangkan bagaimana keadaan yang terjadi, manusia akan berada dalam ketidakpastian. Jadi dengan kata lain, informasi adalah suatu hal yang sangat penting bagi setiap individu. Dalam konteks kenegaraan pun demikian Falsafah pembentukan suatu negara adalah untuk melindungi hak-hak setiap warganya terpenuhi, di mana pun dan kapan pun. Jadi hal inipun seharusnya juga menjadi sesuatu yang harus diatur dan dijamin oleh negara, karena segala sesuatu yang terjadi pada negara dan setiap warganya terkait dengan informasi yang dimiliki dan dipahami oleh setiap warga negara. Pemahaman setiap warga atas sesuatu yang disebut sebagai informasi merupakan sesuatu yang beragam, hal ini seperti juga yang telah banyak disinggung dan dijelaskan dalam berbagai sumber baik itu berupa buku teks, jurnal ataupun lainnya. Keberagaman ini memang terjadi pada setiap manusia karena setiap manusia diciptakan dengan keunikannya masing-masing. Informasi yang menjadi kebutuhan dasar dan hak setiap individu pada praktiknya diiapangan terkait dengan berbagai bidang seperti ekonomi, politik, sosial, budaya dan lainnya. Informasi politik sangat terkait dengan hak-hak individu dalam konteksnya sebagai warga negara tak bisa dilepaskan dengan pengelolanya atau penyedianya, yang darinya ia mendapatkan dan memenuhi kebutuhan informasi tersebut, Bagairnana keadaan terkait dengan ketersediaan informasi dan Cara mendapatkan informasi -akses informasi- adalah prasyarat utarna bagi terpenuhinya kebutuhan informasi setiap warga. Untuk mengetahui dan memahami masalah informasi politik yang ada dimasyarakat sekarang ini yang paling mungkin dan tepat adalah dengan melihat dan perspektif para pelaku politik (human relations approach). Ada berbagai kekuatan politik di sekitar kehidupan masyarakat, salah satunya adalah partai politik. Apa informasi politik menurut mereka, bagaimana mereka mendapatkan informasi tersebut dan mengapa mereka menggunakan informasi tersebut. Konsep atau kerangka teoritis yang digunakan peneliti dalam mengeksplor masalah informasi politik ini adalah pola awal model komunikasi yang ada dalam konteks politik, pernahaman ientang informasi politik, akses dan ketersediaan informasi juga konsep organisasi (human relations atau interpretif approach: yang melihat informasi sebagai konstruk yang dibentuk melalui proses interaksi para pelakunya) terkait dengan komunikasi dan informasi yang bisa menggambarkan secara konseptual hubungan antara informasi politik dan individu/para pelakunya, yang tentunya tidak bisa dipisahkan dengan konteks pribadinya dan organisasinya. dengan permasalahan dan tujuan yang ingin dicapai, ketepatan menentukan metodologi yang didalamnya tercakup asumsi-asumsi metodologi: ontology -informasi, akses informasi dan lainnya merupakan sesuatu yang terkait kuaat dengan nilai subyektif para pelakunya yang relevan dengan konteksnya masing-masing, epistemology: bagaimana peneliti mendekati dan mendapatkan pengetahuan tentang subjek penelitian, peneliti berusaha sedekat mungkin untuk memahami segala hal terkait informasi politik dari perspektif para pelakunya, secara metodologi peneliti menggunakan beberapa metode pengumpulan data, analisis dan interpretasi data yang sesuai dengan paradigma penelitian yang dipilih sesuai dengan masalah penelitian dan tujuan penelitian. Untuk mendapatkan pengetahuan tentang hal-hal terkait informasi politik maka peneliti menggunakan metode pengumpulan data interview -mendapatkan informasi yang sifatnya personal-, observasi -mengamati langsung atau pun melalui yang ada di media khususnya terkait dengan tindakan dan hal-hal yang sifatnya urnum, dan studi dokumen atau data lainnya- untuk melengkapi informasi yang tidak didapatkan dan interview dan observasi. Sasaran penelitian ini adalah partai politik yang meliputi para pelakunya disetiap struktur partai (dari pusat hingga grassroots). Kemudian menganalisanya dengan kerangka teoritis dan konseptual terkait -analisis induktif dan analisis perbandingan-. Interpretasi yang dilakukan adalah interpretasi hermeneutic cycles yang merupakan lanjutan dan analisis induktif (lingakaran yang terus menerus). Dari Penelitian Akses Informasi Politik Publik Indonesia: Perspektif Partai Keadilan Sejahtera ini didapatkan bahwa pemahaman tentang informasi itu sendiri beragam, namun informasi politik yang urnumnya dipahami sebagai informasi politik adalah informasi yang terkait dengan pemerintahan dan partai politik. Melihat ketersediaan dan akses yang ada dari pandangan mereka, maka bisa kits lihat bahwa menurut kebanyakan mereka adalah masih kurang bahkan tidak ada ini tentunya didasarkan atas apa yang mereka alami sehari-hari khususnya dalam konteks politik. Selanjutnya peneliti rnerekomendasikan bagi penelitian selanjutnya untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam pada masyarakat yang berbeda dengan memperhatikan konteks dan karakter-karakter penting terkait masalah informasi nasional. Untuk para pembuat kebijakan untuk memperhatikan segala kebutuhanlhak mereka yang tentunya dengan memahaminya dari kaca mata mereka. Khususnya bagi pemerintah untuk menyiapkan sistem komunikasi dan informasi nasional yang sistematis dan ketersediaan saluran infonnasi (aksesnya) ada dan mudah dijangkau oleh semua warga dimanapun dan kapanpun.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh persepsi dan motivasi generasi muda terhadap perilaku mereka untuk mengakses dan mencari informasi mengenai ilmu pengetahuan dan teknologi keantariksaan. Menggunakan paradigma kuantitatif dengan 100 responden dari kalangan mahasiswa berusia 17 hingga 25 tahun, penelitian ini menggunakan metode analisis jalur untuk menjelaskan hubungan matematik antar variabel. Dari hasil penelitian ini, persepsi ternyata tidak berpengaruh secara langsung terhadap perilaku akses informasi. Namun, persepsi memiliki pengaruh langsung terhadap dan motivasi memiliki pengaruh langsung kepada perilaku akses informasi. Dengan demikian, ternyata persepsi memiliki pengaruh terhadap perilaku akses informasi, meskipun secara tidak langsung.

---

This study aimed to discover how perception and motivation of youth influence their behaviour to access information pertained to science on outer space issues. Using quantitative paradigm with a hundred students aged 17 to 25 as respondents, the study utilized path analysis to explain mathematical corellation between variables. The result of the study showed that their perception lacked direct influence toward behaviour to access information. However, perception directly influenced motivation and in turn, motivation influenced the behaviour to access and gain information. This study concluded that perception indirectly influenced behaviour by directly influencing motivation which in turn also influenced behaviour directly.

Abstrak :
Penelitian ini membahas megenai akses keterbukaan informasi publik di Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Tujuan penelitian ini adalahmenggambarkan akses informasi yang ada, dimulai dari bagaimana akses dapat tersedia hingga kualitas dari akses informasi tersebut. Pendekatan penelitian adalah kualitatif dengan menggunakan metode studi kasus. Hasil temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa akses informasi publik di Kementerian Pertanian Republik Indonesia masih memiliki kekurangan dari segi keterhubungan antar akses yang tersedia.

---

The focus of this study is the access of public information in Ministry of Agricluture Indonesia. This research aims to depict the information access, starts from how the access made available up to the quality of access. Qualitative based research with case study analysis is used in this study. The findings of this study indicate that access to public information in the Ministry of Agriculture Indonesia is not maximized yet, because there is no clear connection between the access.

Abstrak :
Pertukaran informasi secara otomatis dengan standar Common Reporting Standard (CRS) digunakan sebagai bagian dari upaya negara anggota OECD dan G20 untuk menangkal praktik penyelundupan pajak (offshore tax evasion) atas penghasilan dan kekayaan yang dimiliki Wajib Pajak secara global. Penelitian ini akan membahas bagaimana persiapan Indonesia dalam mengimpementasikan CRS dan dampaknya terhadap ketentuan perpajakan Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa studi pustaka dan wawancara mendalam dengan yang akademisi, praktisi pajak, pihak bank, dan otoritas pajak. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa sebelum Pemerintah Indonesia mengimplementasikan CRS, terdapat persyaratan yang harus diselesaikan oleh pemerintah, yakni: (i) perbedaan intepretasi hukum dalam menjalankan due diligence, (ii) ketidaklarasan dasar hukum, (iii) pengadaan IT, administratif dan SDM yang belum maksimal; dan (iv) kemungkinan bocornya informasi hasil pertukaran. Sebagai penutup, penelitian ini memberikan saran yang dapat digunakan pemerintah di antaranya melakukan harmonisasi UU Perbankan dan UU KUP. ......This research will analyse the implementation of Common Reporting Standard (CRS) for automatic exchange of information in tax matters. CRS is expected to be a very effective tool in order to tackle offshore tax evasion and other form of non-compliance. CRS will be implemented by OECD and G20 member countries. The research will focus on Indonesia’s preparation to implement the CRS as well as its impact on domestic tax regulations. This research uses a qualitative approach to data collection techniques such as literature and in-dept interview with academicians, tax practitioners, tax authorities and financial institutions. The results of this research explains that prior to implement CRS, there are four requirements must been met: (i) Translating the reporting and due diligence rules into domestic law, including rules to ensure their effective implementation; (ii) Selecting a legal basis for the automatic exchange of information; (iii) Putting in place IT and administrative infrastructure and resources; and (iv) Protecting confidentiality and safeguarding data. At closing part of the research provides several recommendations, such harmonization of Indonesian banking and tax law.

Abstrak :
Menggandakan dalam Rangka Institusi yang terkait dengan layanan informasi seperti perpustakaan, pusat dokumentasi dan informasi terkait dengan penegakan hukum hak cipta. Hal ini karena institusi tersebut memberi layanan informasi dan bahan-bahan yang memiliki hak cipta. Pemahaman yang baik tentang hak cipta dan petugas dan pengguna akan mempengaruhi usaha-usaha penegakan hukum hak cipta. Penerapan hukum hak cipta khususnya dalam penggandaan di perpustakaan dimaksudkan agar petugas dan pihak perpustakaan terhindar dari pelanggaran hukum hak cipta. Pengecualian hak cipta yang diberikan kepada perpustakaan harus diterapkan secara hati-hati. Karena itu diperlukan aturan-aturan yang lebih jelas tentang masalah penggandaan di perpustakaan, pusat dokumentasi dan informasi. Penelitian yang dilakukan di Perpustakaan Nasional dan PM-UPI ini bertujuan untuk menganalisa pemahaman petugas dan pengguna tentang hak cipta, menganalisa pelaksanaannya serta menganalisa kendala dalam penegakan hak cipta dan merumuskan usaha pemecahan masalahnya. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif. Data dikumpulkan dengan cara wawancara kepada informan dan pengamatan dokumen. Dari penelitian ditemukan bahwa pemahaman tentang hak cipta masih lemah serta peraturan perundang-undangan tertulis yang mengatur masalah penggandaan ini belum ada. Usaha penegakan hak cipta yang dilakukan umumnya benupa batasan fotokopi berdasarkan aturan lisan. Persentase batasan fotokopi juga tidak lama di kedua perpustakaan Usaha-usaha lain seperii peringatan (warning) dan pengisian formulir penggandaan belum dilakukan. Kendala lain dalam usaha penegakan hukum hak cipta yaitu adanya sikap pro dan kontra (copyright versus copy left copy wrong) terhadap penerapan hak cipta. Terdapat beberapa usulan pemecahan masalah dalam penegakan hukum hak cipta di perpustakaan, pusat dokumentasi dan informasi yaitu: sosialisasi hak cipta baik untuk petugas maupun masyarakat khususnya pelajar; pembuatan peraturan perundangundangan tentang hak cipta di perpustakaan; serta usulan penerapan sistem royalti.

---

Implementation Copyright Especially the Right to Copy in Information Access at Library, Documentation and Information CenterInstitutions that serve information to the user like library, documentation and information center affect the enforcement of copy right law. A good understanding of librarian and user about copyright law will affect effort the enforcement of copyright law. That is because the institution gives information services to user from copyrighted material. A good understanding about copyright from librarian and user will affect effort the enforcement of copyright law. Implementation of copyright law especially in copying at library was intended to avoid librarian and library from copyright infringements. Exceptions to the copyright that given to non commercial library must be applied carefully. That's why needed clear law and regulation about copying or reproduction in library, documentation and information center. This research was done in Perpustakaan Nasional (National Library) and PDIILIPI (Documentation and Information Scientific Center- Indonesian Institution of Science). This research intends to analyze the understanding of librarian and user about copyright, to analyze the implementation of copyright and to analyze the constraint in enforcement copyright law and to formalize the solution. The research use qualitative method. The data was collected by interview to the informan and document observation. The research found that the understanding of librarian about copyright still weak and there is not written regulation that arrange the reproduction or copying. The effort in enforcement of copyright law only in copying limitation that based on unwritten rules. Limitation on copying is not same in the two libraries. Others effort in enforcement of copyrihgt law like warning about copyright has not been done. Another constraint to enforcement the copyright law is pro contra opinion (copyright versus copy left or copy wrong) about implementation copyright law. The are some solution in enforcement of copyright law in library, documentation and information center namely: socialization the copyright law to the librarian and also to the society especially to student; to make written regulation about reproduction or copying copyrighted material in library, documentation and information center; and implementation of royalty system.