Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian terkait dengan pengungkapan yang terjadi di Instagram masih sedikit, padahal Indonesia merupakan pengguna Instagram terbesar di Asia-Pasifik. Penelitian ini ingin melihat faktor yang mempengaruhi keinginan pengguna Instagram dalam melakukan pengungkapan informasi pribadi. Penelitian ini menggunakan analisis kuantitatif dengan paradigma positivis. Teknik analisis yang digunakan adalah SEM AMOS. Responden penelitian ini adalah pengguna Instagram berusia 18-34 tahun dengan jumlah responden 383. Variabel yang dijadikan prediktor dari keinginan untuk melakukan pengungkapan informasi adalah sikap, keuntungan, pemahaman risiko, dan pemahaman kontrol. Dari sepuluh hipotesis yang diajukan, 5 hipotesis ditolak. Hasil penelitian menemukan bahwa sikap memiliki pengaruh hanya pada pengungkapan informasi pribadi melalui perilaku komunikasi, tetapi tidak pada pengungkapan melalui profil. Keuntungan memiliki pengaruh positif terhadap pengungkapan informasi pribadi, baik melalui profil maupun melalui perilaku komunikasi. Pemahaman risiko memiliki pengaruh negatif terhadap sikap. Akan tetapi variabel pemahaman risiko tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan informasi pribadi di Instagram. Pemahaman kontrol tidak berpengaruh pada sikap yang dimiliki oleh pengguna Instagram. Variabel pemahaman kontrol berpengaruh pada pengungkapan informasi pribadi melalui perilaku komunikasi, tetapi tidak pada pengungkapan informasi melalui profil. ......Indonesia is the largest Instagram user in Asia-Pacific, yet still lacking on research related to disclosure of personal information. This study aims to examine the factors that influence the willingness of Instagram users to disclose personal information. The factors attitude, benefit, perceived risk, and perceived control are analyzed in relation with the willingness to disclose personal information. This study uses quantitative analysis with the positivist paradigm. Data was collected via an online survey that was completed by 383 Jabodetabek users with age range 18-34 years old. The results of this study show that only five from 10 proposed hypothesis are accepted. Instagram users attitudes significantly influence the willingness to disclose personal information by communicative actions, but not to the willingness to disclose personal information by profile. Benefit significantly influence the willingness to disclose personal information, by profiles and by communicative action. Perceived risk significantly has a negative influence to the attitude. Perceived risk does not influnece the willingness to disclose personal information on Instagram. Perceived control does not influence to the attitudes of Instagram users. Perceived control significantly influence the willingness to disclose personal information by communicative action, but not to the willingness to disclose personal information by profile.

Abstrak :
Penelitian terkait dengan pengungkapan yang terjadi di Instagram masih sedikit, padahal Indonesia merupakan pengguna Instagram terbesar di Asia – Pasifik. Penelitian ini ingin melihat faktor yang mempengaruhi keinginan pengguna Instagram dalam melakukan pengungkapan informasi pribadi. Penelitian ini menggunakan analisis kuantitatif dengan paradigma positivis. Teknik analisis yang digunakan adalah SEM AMOS. Responden penelitian ini adalah pengguna Instagram berusia 18 – 34 tahun dengan jumlah responden 383. Variabel yang dijadikan prediktor dari keinginan untuk melakukan pengungkapan informasi adalah sikap, keuntungan, pemahaman risiko, dan pemahaman kontrol. Dari sepuluh hipotesis yang diajukan, 5 hipotesis ditolak. Hasil penelitian menemukan bahwa sikap memiliki pengaruh hanya pada pengungkapan informasi pribadi melalui perilaku komunikasi, tetapi tidak pada pengungkapan melalui profil. Keuntungan memiliki pengaruh positif terhadap pengungkapan informasi pribadi, baik melalui profil maupun melalui perilaku komunikasi. Pemahaman risiko memiliki pengaruh negatif terhadap sikap. Akan tetapi variabel pemahaman risiko tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan informasi pribadi di Instagram. Pemahaman kontrol tidak berpengaruh pada sikap yang dimiliki oleh pengguna Instagram. Variabel pemahaman kontrol berpengaruh pada pengungkapan informasi pribadi melalui perilaku komunikasi, tetapi tidak pada pengungkapan informasi melalui profil. ......Indonesia is the largest Instagram user in Asia-Pacific, yet still lacking on research related to disclosure of personal information.  This study aims to examine the factors that influence the willingness of Instagram users to disclose personal information. The factors attitude, benefit, perceived risk, and perceived control are analyzed in relation with the willingness to disclose personal information. This study uses quantitative analysis with the positivist paradigm. Data was collected via an online survey that was completed by 383 Jabodetabek users with age range 18-34 years old.  The results of this study show that only five from 10 proposed hypothesis are accepted. Instagram users attitudes significantly influence the willingness to disclose personal information by communicative actions, but not to the willingness to disclose personal information by profile. Benefit significantly influence the willingness to disclose personal information, by profiles and by communicative action. Perceived risk significantly has a negative influence to the attitude. Perceived risk does not influnece the willingness to disclose personal information on Instagram. Perceived control does not influence to the attitudes of Instagram users. Perceived control significantly influence the willingness to disclose personal information by communicative action, but not to the willingness to disclose personal information by profile.

Abstrak :
Perkembangan teknologi informasi yang cepat membawa perubahan di hampir semua bidang kehidupan manusia, mulai dari ekonomi, sosial, pendidikan, termasuk bidang hukum. Keterkaitan antara perkembangan teknologi informasi dengan hukum melahirkan berbagai macam peristiwa baru yang berkaitan hukum dan penggunaan dunia siber. Salah satunya terkait dengan perlindungan hukum atas informasi yang merugikan seseorang di dunia internet berupa penghapusan informasi. Hal ini dikenal dengan istilah hak untuk dilupakan (Right to be Forgotten). Penelitian ini fokus membahas perbandingan pengaturan dan mekanisme penerapan Hak untuk dilupakan (Right to be Forgotten) di Indonesia dengan beberapa negara di Asia Pasifik seperti Australia, Jepang dan Korea Selatan. Dengan melakukan perbandingan hukum, maka akan dapat melihat perbedaan dan mengambil pelajaran dari berbagai negara tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Pengaturan Hak untuk dilupakan (Right to be Forgotten) di Uni Eropa, Australia, Jepang dan Korea Selatan diatur dalam Peraturan perundang-undangan dibidang perlindungan data / informasi pribadi, sementara Indonesia muncul dan diatur dalam Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Implementasi Hak untuk dilupakan (Right to be Forgotten) dalam General Data Protection Regulation hanya mewajibkan pengontrol data, karena dalam GDPR memisahkan pengontrol dan pemproses data. Sementara Australia, Jepang, Korea Selatan dan Indonesia tidak membedakan antara pengontrol dan pemproses data. Setiap negara membentuk komisi independen untuk melindungi data pribadi dan membantu penyelesaian sengketa data pribadi.

---

The development of information technology that brings changes in all fields of humanity, ranging from economics, social, education, including the legal field. The link between the development of information technology and the law produces a variety of new types relating to law and the use of cyberspace. One of the cyber laws is related to legal protection for information that is detrimental to someone in the internet world is the removal of information. This is known as the Right to be Forgotten. This research focuses on discussing the regulation and implementation of the Right to be Forgotten in Indonesia with several countries in the Asia Pacific such as Australia, Japan and South Korea. By making legal comparisons will be able to see differences and take lessons from various countries. This study uses a normative juridical research method. Regulation of Rights to be Forgotten in the European Union, Australia, Japan and South Korea be regulated in legislation in the sector of personal data/information protection, while Indonesia is emerge and regulated in the Law on Information and Electronic Transactions. Implementation of the Right to be Forgotten in the General Data Protection Regulation only requires data controllers, because in the GDPR the data controller and processors are prepared. While Australia, Japan, South Korea and Indonesia do not distinguish between process controllers and data processing. Each country establishes independent data commission to protect personal data and help resolve personal data.

Abstrak :
Perlindungan Data dan Informasi Pribadi merupakan kajian hukum baru hasil evolusi hak asasi manusia yang harus dilindungi, yaitu hak atas privasi terhadap informasi. Pada praktiknya Data dan Informasi Pribadi kerap digunakan dan diolah oleh pihak lain selain orang yang bersangkutan, seperti data nasabah dalam bank, data kesehatan, data penduduk, hingga praktek pemasaran langsung (direct selling) oleh penjual yang membuka peluang berkembangnya industri bank data (database) khusus untuk mengumpulkan informasi konsumen dan memperjualbelikan informasi tersebut. Besarnya keuntungan yang diperoleh serta didukung dengan perkembangan teknologi komunikasi yang mempercepat alur pertukaran informasi dapat membuka peluang untuk penyalahgunaan oleh pihak lain yang memiliki akses terhadap Data dan Informasi tersebut. Hal ini merupakan ancaman terhadap hak atas privasi seseorang yang seharusnya dihormati, dilindungi dan dijaga kerahasiaannya. Eksistensi konsep kebendaan perdata merupakan teori dan kajian lama yang digunakan untuk melindungi hak seseorang terhadap harta kekayaan miliknya. Skripsi ini akan mengupas teori hukum benda dan status kebendaan perdata Data dan Informasi Pribadi di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian hukum normatif. Adapun hasil penelitian ini menyatakan bahwa Data dan Informasi Pribadi memenuhi syarat sebagai objek hukum benda serta diakuinya konsep kepemilikan yang didukung dengan adanya hak-hak pemilik yang melekat terhadap Data dan Informasi Pribadi walaupun tidak dinyatakan secara eksplisit sebagai benda dalam peraturan perundang-undangan.

---

Personal Data and Information Protection is a new study of law as a result from the evolution of protected human rights, namely the right to privacy of information. In its practice, Personal Data and Information are often used and processed by other parties, other than the person concerned, such as customer data in banks, health data, population data, direct marketing practice by sellers that open opportunities for the development of the data bank industry specified to collect and trade consumer information. The amount of profits obtained, supported by the development of communication technology that accelerates the flow of information exchange can open opportunities for misuse by other parties who have access to the Data and Information. This situation is a threat to the right of privacy in which should be respected, protected and kept private. The existence of the property concept is an old theory and study that is used to protect one`s rights to his property. This research will discuss the theory of property law and the property based approach of Personal Data and Information in Indonesia. The method used in this research is a normative legal approach. The results of this study state that Personal Data and Information qualifies as objects of property law and recognizes the concept of ownership which is supported by the existence of inherent rights to Personal Data and Information though it is not explicitly stated as an object in statutory regulations.