Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Demografi pemilih Indonesia pada Pemilu 2024 akan didominasi oleh pemilih muda. Selain menjadi kelompok usia yang akan mendominasi pemilu, kelompok usia ini juga menjadi kelompok yang rentan terpapar disinformasi dan misinformasi terkait pemilu yang disebarkan melalui internet, khususnya media sosial. Di Indonesia telah dikembangkan sebuah strategi untuk memerangi dampak informasi palsu. Koalisi Cekfakta.com yang terdiri dari Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), Aliansi Jurnalis Independen (AJI), dan Mafindo tengah mengadaptasi strategi prebunking dalam kampanye memerangi informasi palsu di Indonesia. Namun, masalah yang umumnya terjadi dalam menyelenggarakan suatu strategi adalah kurangnya perencanaan yang baik. Padahal, dalam merencanakan suatu kampanye, strategi merupakan faktor keberhasilan utama. Untuk memastikan perencanaan kampanye telah dilakukan dengan baik, maka dibutuhkan penelitian evaluasi pada tahap formatif. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian studi kasus, penelitian ini menghasilkan temuan bahwa strategi prebunking yang dilakukan oleh koalisi Cekfakta.com untuk meliterasi pemilih muda dalam melawan informasi palsu menuju Pemilu 2024 belum sepenuhnya sesuai dengan tahapan perencanaan yang dikemukakan pada indikator penelitian. Secara umum, hampir semua syarat dalam perencanaan strategi prebunking yang dilakukan oleh koalisi Cekfakta.com dalam kampanye melawan informasi palsu menuju Pemilu 2024 telah dipenuhi. Namun dalam perencanaannya, strategi prebunking ini tidak secara khusus diperuntukan kepada pemilih muda. Syarat yang dipenuhi hanya pada perencanaan saluran. ......The demographics of Indonesian voters in the 2024 election will be dominated by young voters. Apart from being the age group that will dominate elections, this age group is also a group that is vulnerable to exposure to election-related disinformation and misinformation that is spread especially via social media. In Indonesia a strategy has been developed to fight the impact of false information. The Cekfakta.com coalition consisting of Asosiasi Media Siber Indoensia (AMSI), Aliansi Jurnalis Independen (AJI), and Mafindo is adapting the prebunking strategy in the campaign against false information in Indonesia. However, the problem that is generally faced in managing a strategy is the lack of good planning. In fact, in planning an activity, strategy is the main success factor. To ensure that the campaign has been carried out properly, it is necessary to evaluate research at the formative stage. Using a qualitative approach with a case study research method, this study found that the prebunking strategy carried out by the Cekfakta.com to literate young voters in campaign against false information towards the 2024 Election is not fully in accordance with the planning stages stated in the research indicators. In general, almost all the requirements in planning the prebunking strategy carried out by the Cekfakta.com have been fulfilled in fighting false information campaign towards the 2024 Election. However, the planning of this prebunking strategy is not specifically aimed to young voters. The conditions that are met are only in the channel planning.

Abstrak :
ABSTRAK
Skripsi ini membahas mengenai perlindungan hukum bagi Kurator dan Pengurus yang dituduh melakukan perbuatan pidana dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dengan menganalisis kesesuaian putusan nomor 939/Pid.B/2014/PN.Sby. dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dimana Terdakwa dalam perkara tersebut merupakan Pengurus PT Surabaya Agung Industri Pulp Kertas PT SAIP yang telah pailit karena berakhirnya masa PKPU Sementara tanpa adanya kesepakatan perdamaian ataupun pemberian PKPU Tetap pada debitor. Dalam kasus ini, Pengurus PT SAIP Dalam PKPU Sementara dilaporkan atas tuduhan pidana melakukan perbuatan memalsukan dan atau menggunakan surat palsu serta memasukkan keterangan palsu dalam akta otentik terkait dengan adanya tagihan kreditor yang dibantah oleh Pengurus. Skripsi ini disusun dengan metode penulisan hukum normatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Putusan Nomor 939/Pid.B/2014/PN.Sby. yang membebaskan Terdakwa Pengurus dari PT SAIP telah sesuai dengan ketentuan perlindungan hukum bagi kurator dan pengurus dengan membebaskan Pengurus dari PT SAIP karena tidak terbukti melakukan tindakan pidana yang dituduhkan Namun, masih terdapat langkah yang belum ditempuh untuk melindungi kurator dan pengurus dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, yaitu melakukan Renvoi Prosedur. Hendaknya, aparat hukum dan seluruh pihak dalam perkara PKPU dan Kepailitan dapat lebih memahami tugas dan kewenangan yang dimiliki Kurator dan Pengurus sesuai Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 dan mengoptimalkan segala upaya yang dapat dilakukan dalam Perkara Kepailitan dan PKPU untuk menghindari peristiwa pelaporan tindakan pidana pada Kurator dan Pengurus yang menjalankan tugas dan wewenangnya.

---

ABSTRACT
This thesis covered the issue on the legal protection to Curator and Administrators of the Company whose under the allegation of criminal act in Carrying Their Duty and Authority by analyzing the compliance of Award Number 939 Pid.B 2014 PN.Sby with Law Number 37 Year 2004 on Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligation, Criminal Code, and Civil Code, wherein the Defendant on the aforementioned case is the Administrators of PT Surabaya Agung Industri Pulp Kertas ldquo PT SAIP rdquo who is already insolvent due to the expiration of the period of Temporary Suspension of Debt Payment Obligation, without any settlement or any issuance of Permanent Suspension of Debt Payment Obligation. In this case, Administrators of PT SAIP in the Temporary Suspension of Debt Payment Obligation is reported for a criminal act for doing a fabrication act and or the usage of a fabricated letter and the insertion of false information on the authentic deed on debtor rsquo s demand of payment, all of which is refuted by the Administrators. This thesis is prepared by normative legal writing method.. This thesis concludes that the Award Number 939 Pid.B 2014 PN.Sby which has rendered the award in favor of the Defendant the Administrators of PT SAIP , for the Court cannot prove the alleged criminal act. Nonetheless, there are still steps to be taken to protect the Curator and Administrators in carrying out their duty and authority, which is to proceed with the Renvoi Procedure. The legal apparatus and all parties concerned in the Suspension of Debt Payment Obligation shall comprehends all of the curator and administartor rsquo s duties and authorities regarding the Law Number 37 Year 2004 more and optimizes all foreseeable steps to be taken in the case of Insolvency and Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligation to prevent the allegation of criminal act for curator and administrator when they cary their duty and authority.