Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai penyebaran informasi dan proses pengolahan informasi sampai ke penyebaran informasi hukum dan peradilan di Perpustakaan Komisi Yudisial RI .Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian studi kasus. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi peran teknologi informasi dalam penyebaran informasi hukum dan peradilan yang dilakukan perpustakaan Komisi Yudisial RI dan mengidentifikasi kendala-kendala penyebaran informasi yang dilakukan oleh Perpustakaan Komisi Yudisial RI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebarain informasi yang dilakukan oleh Perpustakaan Komisi Yudisial dalam penggunaan teknologi informasi masih tergantung terhadap media eletronik dalam penyebaran informasi nya masi menggunakan sarana internet dan web. Kendala yang masih dihadapi adalah bagaimana informasi terkait hukum dan peradilan di Perpustakaan Komisi Yudisial sampai kepada sasaran yang dituju dan bagaimana informasi tersebut sampai kepada masyarakat diluar dari sasaran yang terpusat seperti jakarta. ......This thesis discusses the process of information dissemination and processing of information dissemination to law and justice in the Library of the Judicial Commission of Indonesia. This study used a qualitative approach to the case study method. This study aimed to identify the role of information technology in the dissemination of information law and justice is done Judicial Commission RI library and identify the constraints dissemination of information carried by the Library Commission of Judicial Affairs. The results showed that penyebarain library information by the Judicial Commission in the use of information technology is dependent on electronic media in the dissemination of its information masi using the internet and web facilities. Hurdles is how the information related to law and justice in the Library of the Judicial Commission to the intended target and how the information is up to the community outside of centralized targets such as Jakarta.

Abstrak :
Penulis artikel ini mengulas sistem dokumentasi dan infromasi bukan yang merupakan salah satu sarana utama dalam melakukan penelitian hukum dan pengembangan pendidikan hukum. Sistem dokumentasi hukum penting dalam pnelitian hukum, karena peneliti sangat bergantung pada dokumen-dokumen hukum baik badan hukum primer ataupun badan hukum sekunder. Pengembangan pendidikan hukum juga mentuhkan dokumentasi dan informasi hukum, karena keduanya merupakan prasarana yang pentin bagi peserta pendidikan di pendidikan tinggi hukum.

Abstrak :
System is any identifiable assemble of element (object person activities information records etc) which are interrelated by process or structure and which are presumed to function as on organizational entity generating on observable (or something merely inferable) product (ryans 1968).

Abstrak :
ABSTRAK
Pusat Dokumentasi Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional merupakan Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, mempunyai unit-unit jaringan yang terdiri dari : Pusat Dokumentasi dan Biro Hukum Departemen-Departemen serta Lembaga non Departemen di Jakarta; Perpustakaan di Jakarta; Perpustakaan Fakultas Hukum/Universitas/Institut; Perpustakaan Negara/Umum; Biro Hukum Pemerintah Daerah; Serta Biro dan Lembaga lainnya.

Sebagai Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, maka PDII-BPIIN merupakan tempat menanyakan informasi tentang hukum dan perundang-undangan. Skripsi ini membahas tentang sejauh mana PDII-BPIIN sebagai pusat jaringan dalam bidang hukum telah melayani keperluan pemakai. Serta kegiatan-_kegiatan apa Baja yang telah dilaksanakan dalam rangka ker_jasama dengan unit jaringan.

Berhasil atau tidaknya suatu sistem pelayanan infor_masi tergantung juga dari jumlah koleksi yang tersedia. Untuk memenuhi permintaan pemakai PDII-BPIIN memiliki koleksi si dari zaman penjajahan Belanda sampai saat ini. Skripsi ini juga menguraikan tentang pembinaan tenaga ker_ja serta pendidikan dan latihan apa saja yang telah di-laksanakan bagi tenaga-tenaga pengelola Pusat Jaringan ini.

---

Abstrak :
ABSTRAK
Indonesia adalah negara hukum yang kegiatannya harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada. Dalam menegakkan supremasi hukum, dibutuhkan suatu kerjasama membentuk sebuah lembaga yang mengelola peraturan perundang-undangan yang tersebar di seluruh Indonesia. Kerjasama Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional JDIHN yang diciptakan tersebut melibatkan banyak pihak pusat dokumentasi hukum yang ada pada setiap instansi yang tersebar di seluruh Indonesia sehingga perlu diperhatikan tahapan dari proses kerjasamanya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dalam bentuk penelitian studi kasus. Penilitian ini akan membahas proses kerjasama, suatu teori dari Tuckman mulai dari tahap forming, storming, norming, performing, dan adjourning. Penelitian dilakukan untuk mengetahui perkembangan kerjasama yang ada pada JDIHN. Kerjasama yang ada dalam JDIHN bertahan hingga saat ini karena adanya legitimasi hukum dan kepentingan pimpinan instansi pemerintahan dan non pemerintahan. JDIHN merupakan organisasi yang mengelola peraturan hukum dan merupakan media mendapatkan peraturan hukum sebagai referensi dalam membuat produk hukum yang dikeluarkan oleh masing-masing instansi.Kata kunci :Kerjasama jaringan, JDIHN, BPHN, networking.

---

ABSTRAK
Indonesia is state of law whose activities must be based on existing legal regulations. In upholding the supremacy of the law, it takes a cooperation to establish an institution that manages the laws and regulations spread throughout Indonesia. The cooperation in the National Legal Information Documentation and Information Network JDIHN created involves many parties of legal documentation center that existed in every agency spread all over Indonesia so it should be noted the stages of the cooperation process. This research uses qualitative method in case study research. This research will discuss the process of cooperation, a theory of Tuckman from the stage of forming, storming, norming, performing, and adjourning. The research was conducted to know the development of cooperation in JDIHN. Cooperation is in JDIHN survived until today because of the legitimacy of the law and the interests of the heads of government and non government agencies. JDIHN is an organization that manages the rule of law and media to get the rule of law as a reference in making the legal product issued by each agency. Keywords Network cooperation, JDIHN, BPHN, networking