Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Propinsi Nusa Tenggara Barat merupakan salah satu propinsi di Indonesia yang pada akhir Pelita V merupakan propinsi yang banyak dituju oleh para migran, hal ini disebabkan pembangunan di propinsi NTB relatif pesat dibanding propinsi lainnya di kawasan Timur Indonesia, terutama pembangunan di bidang Pariwisata dan Pembangunan fisik. Beberapa studi mengungkapkan bahwa membengkaknya pekerjaan di sektor informal yang terjadi di kota-kota besar disebabkan terbatasnya daya serap pekerjaan di sektor formal (sektor modern) terhadap angkatan kerja. Meningkatnya jumlah angkatan kerja di perkotaan, diantaranya disebabkan oleh arus migrasi dari daerah pedesaan dan karena mereka tidak dapat tertampung di sektor formal. Sehingga alternatif yang paling tepat adalah menciptakan lapangan kerja bagi dirinya sendiri dengan Cara memasuki pekerjaan di sektor informal. Tesis ini mencoba menganalisis apakah resiko atau kemungkinan memasuki pekerjaan di sektor informal ditentukan oleh status migrannya atau lebih dipengaruhi oleh variabel demografisnya, seperti tingkat pendidikan, status perkawinan, tempat tinggal, jenis kelamin dan kelompok umur, dengan menggunakan data Sensus Penduduk 1990. Responden yang digunakan dibatasi pada mereka yang berusia 10 tahun ke atas yang bekerja disektor formal maupun informal. Kriteria migran yang digunakan adalah migran berdasarkan propinsi tempat lahir (life time migrant). Model statistik yang dipakai untuk memperkirakan resiko atau kemungkinan migran atau non migran dalam memasuki kegiatan di sektor formal atau informal adalah model regresi logistik berganda. Variabel yang diperhatikan adalah status migran, tingkat pendidikan, usia, jenis kelamin, tempat tinggal dan status perkawinan. Selain variabel utama tersebut di atas juga diperhatikan adanya pengaruh variabel interaksi baik interaksi dua faktor maupun interaksi tiga faktor. Dari hasil uji statistik menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara status migran dengan sektor pekerjaan informal. Kemudian setelah memperhatikan tingkat pendidikan terhadap sektor pekerjaannya didapatkan hubungan yang negatif, artinya semakin rendah tingkat pendidikan migran atau non migran maka kemungkinannya memasuki pekerjaan di sektor informal semakin besar. Perbedaan resiko atau kemungkinan dalam memasuki pekerjaan di sektor informal antara migran dan non migran menurut tingkat pendidikan terdapat perhedaan yang menyolok antara migran yang berpendidikan tidak tamat SD, tamat SD dibanding yang tidak sekolah dan SMTP ke atas. Berdasarkan perbedaan variabel jenis kelamin migran laki-laki mempunyai resiko atau kemungkinan sehesar 0,7811 kali resiko wanita migran dalam memasuki pekerjaan di sektor informal. Dari hasil perhitungan, hubungan antara status migran dan sektor pekerjaan di sektor informal, setelah memperhatikan kelompok umur ternyata migran yang berumur 10-19 tahun mempunyai resiko atau kemungkinan lebih besar 7,2551 kali resiko migran atau non migran yang berumur 30 tahun ke atas untuk memasuki pekerjaan di sektor informal, Sedangkan pada migran atau non migran yang berumur 20-29 tahun, mempunyai resiko atau kemungkinan sebesar 0,9142 kali resiko migran atau non migran yang berumur 30 tahun ke atas dalam memasuki pekerjaan di sektor informal. Apabila di perhatikan migran yang berstatus pernah kawin, ternyata mempunyai resiko atau kemungkinan sebesar 0,1278 kali dalam memasuki pekerjaan di sektor informal dibanding migran yang berstatus belum kawin. Dan kalau diperhatikan status tempat tinggal migran, maka terlihat migran yang bertempat tinggal di perkotaan mempunyai resiko atau kemungkinan sebesar 0,3055 kali dalam memasuki pekerjaan di sektor informal, dibanding migran yang bertempat tinggal di pedesaan.

Abstrak :
Pada pelayanan kesehatan di Puskesmas banyak ditemukan gangguan muskuloskeletal pada pekerja sektor informal, temyata ketidakserasian alat dan ukuran tubuh pekerja Indonesia. Ergonomi adalah suatu ilmu dan prakteknya ditujukan kepada penyerasian kerja antara peralatan dan lingkungan kerja serta pekerja itu sendiri. Pada penelitian ini dilakukan studi intervensi. Di wilayah Jakarta Barat. Jumlah 12 orang, 2 laki-laki dan 10 perempuan. Hasil menunjukkan bahwa prevalensi gangguan muskuloskeletal (menurut penerapan ergonomi yang disepakati, Cibogo, 1978) pada bagian punggung dan pinggang ada 10 orang (83,33%) serta ekstremitas sebelah kanan 9 orang (75%). Kemudian dilakukan pengukuran tempat duduk pekerja per individu (Anthropametry of US Military Personnel, 5`r' percentile), ternyata kekurangan selisih tinggi antara 4.80 sampai 9 cm. Dilakukan intervensi berupa penyesuaian tinggi tempat duduk dengan Cara ditumpuk dan diberi bantal, keluhan-keluhan menghilang. Lama kerja lebih atau sama dengan 5 tahun didapatkan 8 orang yang mengeluh gangguan muskuloskeletal dari 9 orang dan 2 orang yang mengeluh dari 3 orang pekerja, telah bekerja kurang dari 5 tahun. Ada 9 orang dengan tinggi badan < 155 cm mengeluh gangguan muskuloskeletal dan 1 orang > 155 cm ( 161 cm ) yang mengeluh gangguan. Sebelum penyuluhan didapatkan 9 orang (75%) dengan pengetahuan yang kurang dan 3 orang (25%) dengan pengetahuan cukup. Setelah penyuluhan didapatkan 10 orang (83,33%) dengan pengetahuan baik dan 2 orang (16,67%) dengan pengetahuan cukup. Sebagai rekomendasi untuk pemerintah dalam hal ini Dinas Kesehatan atau Dinas Tenaga Kerja baik sektor formal maupun sektor informal, agar dapat mengaktifkan Tim K3 sehingga kesehatan pekerja meningkat.

---

In the Primary Health Care services, some problem come out with back pain, and works employed in the informal sectors. Ergonomics is a science and its application mainly to fit the workers and their equipment in work environment which will finally results in increased their health and productivity. Man - machine - design is conducted as one of the aspects in the ergonomics. In the study intervention method was conducted in the informal sector in west Jakarta. Total population of 12 workers which consists of 2 men and 10 women and the main complaint of those worker was musculoskeletal pain especially in the lumbal area. The prevalence of musculoskeletal disorder was ( using Cibogo standards of ergonomics, 1978 ) 10 workers or 83,33% complaint of musculoskeletal and lumbal disorders, 9 workers or 75% for the right extrernitas. The measuremant of Anthropometry using US Military Personnel standard, 5th percentile per individual, therefore the difference was 4,8 - 9 cm. After intervention of table height, chair have given a good results. The tenue of 5 years long, 8 workers or 88,89% complain from 9 worker and under 5 year or same, 2 worker or 66,67% complain from 3 worker. Height under or same 155 cm, 9 worker or 90%, and upper 155 cm, 1 or 10 % worker complain of musculoskeletaI.9 or 75% workers less knowledge regarding work environment and only 3 workers or 25% safisfactory knowledge. After training has given a good results such as 10 workers, improving of there knowledge and 16,67% or 2 workers showed increased awareness. Recommendation will be given to the government as specially Departement of health and Man Power to improved the occupational health and safety team work to the formal sector or informal sector.

Abstrak :
ABSTRAK
Paper ini membahas pengaruh upah minimum terhadap distribusi upah pada tahun 2007 dan 2014 dan bagaimana kenaikan upah minimum pada tahun 2014 mempengaruhi distribusi perbedaan upah antara tahun 2007 dan 2014. Penelitian ini menggunakan metode regresi Recentered Influence Function RIF untuk memperkirakan fungsi upah dengan menggunakan regresi kuantil tanpa syarat. Selanjutnya, untuk mengukur pengaruh kenaikan upah minimum pada tahun 2014 terhadap distribusi perbedaan upah digunakan metode Oaxaca-Blinder Decomposition. Dengan menggunakan balanced panel data dari Indonesian Family Life Survey IFLS ditemukan bahwa upah minimum mengurangi kesenjangan upah pada tahun 2007 dan 2014. Kebijakan upah minimum pada tahun 2014 menyebabkan peningkatan dalam perbedaan upah antara tahun 2007 dan 2014, dengan perbedaan upah terbesar pada tengah distribusi yang mana merupakan masyarakat yang berpenghasilan kelas menengah.

---

ABSTRACT
This paper examines the effect of the minimum wage on wage distribution in 2007 and 2014 and how the minimum wage increases in 2014 affected the distribution of wage differences or wage gap between 2007 and 2014. This study employ the Recentered Influence Function RIF regression method to estimate the wage function by using unconditional quantile regression. Furthermore, to measure the effect of the minimum wage increase in 2014 on the distribution of wage differences, this study uses the Oaxaca ndash Blinder decomposition method. Using balanced panel data from the Indonesian Family Life Survey IFLS , it found that the minimum wage mitigates wage disparity in 2007 and 2014. The minimum wage policy in 2014 leads to an increase in the wage difference between 2007 and 2014, with the largest wage difference being in the middle distribution.

Abstrak :
Skripsi ini memaparkan sejarah permukiman kumuh di Jakarta 1960—1969. Di tengah pembangunan ibukota, permukiman kumuh tersebut muncul dan tersebar. Awal 1960, Jakarta sedang bersiap menyambut Asian Games 1962. Gedung, kompleks olahraga, patung-patung, jalan-jalan, dan bangunan baru lainnya dipersiapkan untuk menyambut ajang tersebut. Jakarta mengalami perubahan besar di masa itu. Di saat yang sama, arus urbanisasi ke Jakarta meningkat pesat. Orang-orang dari desa menyerbu kota karena kemiskinan di desa dan pemberontakkan daerah. Hal ini ikut menyebabkan jumlah penduduk Jakarta meningkat. Jumlah penduduk Jakarta telah mencapai tiga juta orang sejak 1961. Penduduk tersebut memerlukan tempat bermukim di kota. Mereka yang mempunyai modal cukup dapat membangun permukiman yang layak. Sementara mereka yang tidak mempunyai cukup modal, seperti gelandangan, hanya mampu mendirikan gubuk-gubuk atau rumah-rumah kumuh tak permanen yang berbahan kayu, bambu, dan kardus. Pekerjaan mereka sebagai buruh kasar, pedagang asongan, penarik becak, dan sektor informal lainnya tidak banyak menghasilkan pemasukkan yang cukup. Sementara itu, pemerintah daerah belum mampu menyediakan permukiman yang layak untuk kelompok masyarakat tersebut. Akibatnya permukiman kumuh muncul dan tersebar di ibukota. Pemerintah daerah berusaha memecahkan masalah permukiman kumuh yang dapat menimbulkan masalah tambahan lainnya seperti pelacuran dan kriminalitas tersebut melalui berbagai cara. Melalui metode sejarah, skripsi ini mencoba memaparkan permasalahan tersebut.

---

This undergraduate theses describes the history of slum settlements in Jakarta among year 1960—1969. In the midst of capital development, slum settlements were emerged and spread. In the early 1960, Jakarta was preparing to welcome the Asian Games 1962. Buildings, a huge sport complexes, city statues, streets, and other new buildings were prepared to welcome this event. Jakarta had experienced major change in that period. At the same time, urbanization had rapidly increased. People from villages stormed the city because of poverty in rural areas and regional rebellions. It contributed toward the increase of city dwellers number. The population of Jakarta had reached three million people by the year 1961. The residents needed a settlement to live in the city. Those who had enough capital could build proper housing. While those who had no capital, such as nomad people, could only build huts or non-permanent houses which were made of wooden, bamboo, and cardboard. They only worked as unskilled laborers, hawkers, becak pullers, and other informal sector so that they could not raise enough revenue to build a proper house. Meanwhile, local government dad not been able to provide proper housing for these weak communities. As the result, slum settlements emerged and spread in the capital of Indonesia. Local government tried to solve the problem of slums that could cause additional problem such as prostitution and crime by doing many ways. Through the historical method, this undergraduate theses tries to explain the problems.