Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Abstract. Irian Jaya study aims to analyse the flexibility and productivity of the urban informal sector of regional economy in Jayapura. The approach used is qualitative in nature. The findings of the study show that the informal sector in Jayapura is very flexible in recruiting human resources of varying backgrounds (gender, age, education, even capital). The study also finds that the productivity of the sector is very high as the profit gained by the informal sector actors is significantly higher than the cost. Factors attributing to the flexibility of the informal sector in Jayapura are labour and demand whereas factors attributing to productivity are labour and demand, which are positively correlated, and flexibility, which is negatively correlated. "

"Propinsi Nusa Tenggara Barat merupakan salah satu propinsi di Indonesia yang pada akhir Pelita V merupakan propinsi yang banyak dituju oleh para migran, hal ini disebabkan pembangunan di propinsi NTB relatif pesat dibanding propinsi lainnya di kawasan Timur Indonesia, terutama pembangunan di bidang Pariwisata dan Pembangunan fisik. Beberapa studi mengungkapkan bahwa membengkaknya pekerjaan di sektor informal yang terjadi di kota-kota besar disebabkan terbatasnya daya serap pekerjaan di sektor formal (sektor modern) terhadap angkatan kerja. Meningkatnya jumlah angkatan kerja di perkotaan, diantaranya disebabkan oleh arus migrasi dari daerah pedesaan dan karena mereka tidak dapat tertampung di sektor formal. Sehingga alternatif yang paling tepat adalah menciptakan lapangan kerja bagi dirinya sendiri dengan Cara memasuki pekerjaan di sektor informal. Tesis ini mencoba menganalisis apakah resiko atau kemungkinan memasuki pekerjaan di sektor informal ditentukan oleh status migrannya atau lebih dipengaruhi oleh variabel demografisnya, seperti tingkat pendidikan, status perkawinan, tempat tinggal, jenis kelamin dan kelompok umur, dengan menggunakan data Sensus Penduduk 1990. Responden yang digunakan dibatasi pada mereka yang berusia 10 tahun ke atas yang bekerja disektor formal maupun informal. Kriteria migran yang digunakan adalah migran berdasarkan propinsi tempat lahir (life time migrant). Model statistik yang dipakai untuk memperkirakan resiko atau kemungkinan migran atau non migran dalam memasuki kegiatan di sektor formal atau informal adalah model regresi logistik berganda. Variabel yang diperhatikan adalah status migran, tingkat pendidikan, usia, jenis kelamin, tempat tinggal dan status perkawinan. Selain variabel utama tersebut di atas juga diperhatikan adanya pengaruh variabel interaksi baik interaksi dua faktor maupun interaksi tiga faktor. Dari hasil uji statistik menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara status migran dengan sektor pekerjaan informal. Kemudian setelah memperhatikan tingkat pendidikan terhadap sektor pekerjaannya didapatkan hubungan yang negatif, artinya semakin rendah tingkat pendidikan migran atau non migran maka kemungkinannya memasuki pekerjaan di sektor informal semakin besar. Perbedaan resiko atau kemungkinan dalam memasuki pekerjaan di sektor informal antara migran dan non migran menurut tingkat pendidikan terdapat perhedaan yang menyolok antara migran yang berpendidikan tidak tamat SD, tamat SD dibanding yang tidak sekolah dan SMTP ke atas. Berdasarkan perbedaan variabel jenis kelamin migran laki-laki mempunyai resiko atau kemungkinan sehesar 0,7811 kali resiko wanita migran dalam memasuki pekerjaan di sektor informal. Dari hasil perhitungan, hubungan antara status migran dan sektor pekerjaan di sektor informal, setelah memperhatikan kelompok umur ternyata migran yang berumur 10-19 tahun mempunyai resiko atau kemungkinan lebih besar 7,2551 kali resiko migran atau non migran yang berumur 30 tahun ke atas untuk memasuki pekerjaan di sektor informal, Sedangkan pada migran atau non migran yang berumur 20-29 tahun, mempunyai resiko atau kemungkinan sebesar 0,9142 kali resiko migran atau non migran yang berumur 30 tahun ke atas dalam memasuki pekerjaan di sektor informal. Apabila di perhatikan migran yang berstatus pernah kawin, ternyata mempunyai resiko atau kemungkinan sebesar 0,1278 kali dalam memasuki pekerjaan di sektor informal dibanding migran yang berstatus belum kawin. Dan kalau diperhatikan status tempat tinggal migran, maka terlihat migran yang bertempat tinggal di perkotaan mempunyai resiko atau kemungkinan sebesar 0,3055 kali dalam memasuki pekerjaan di sektor informal, dibanding migran yang bertempat tinggal di pedesaan."

" This paper defines the informal sector (IS) as being self employedpersons assisted by family and other non-wage earners. It discusses sometheoretical aspects of the urban informal sector and presents some pertinentfindings in indonesia such as why persons enter the informal sector.relationships of the informal sector to itself and the formal sector (FS),factors affecting the competitiveness and potential of the informal sub-sectors. and the interpretation of a change in the size of the informal sectorrelative to the format sector. An analysis of Central Bureau of Statisticsdata shows that the rate of growth of the informal sector from 1985 to 1990was much tower than the formal sector and much lower than the informalsector from 1980 to 1985, with the construction and transportation sectorsbeing exceptions and the female informal sector growth rate being 39 % thatof males."

"ABSTRAKSektor informal yang berada pada kota besar khususnya Jakarta menimbulkan permasalahan. Dengan penempatannya yang tidak tertata, keberadaan sektor informal kerap tidak sesuai dengan perencanaan penataan rung kota dari pemerintah. Dalam menyelesaikan permasalahan ini kerap kali pemerintah melakukan penggusuran paksa. Di sisi lain sektor informal juga berperan dalam menjaring tenaga kerja dan mengurangi angka pengangguran. Sementara munculnya sektor informal di perkotaan bukan akibat dari kekalahan mereka bersaing memenuhi kebutuhan hidup saja namun ternyata kemunculan ini merupakan pengaruh peran pemerintah juga. Pembelajaran tentang sektor informal dalam tulisan ini bertujuan untuk memahami definisi sektor informal dan menjelaskan kriteria-kriteria penting yang perlu diperhatikan dalam membedakan sektor informal dengan sektor formal. Penelitian ini juga disertai studi kasus mengenai pedagang stasiun yang masuk ke dalam kategori sektor informal di perkotaan. Hal ini dilakukan sebagai salah satu cara memahami bagaimana perlakuan yang tepat untuk mengatasi permasalahan yang timbul dari kehadiran sektor informal di perkotaan.

---

ABSTRACTThe existence of informal sectors in big cities, especially Jakarta does create problems. The disorganized placement is one of the crieteria of the informal sector, since it?s not accordance with the urban planning made by the government. In order to solve these problems, the action of forge destruction is usually taken. On the other hand, the informal sector is actually helps in decreasing the unemployed. Meanwhile, the existence of them in big cities is not only caused by their unability to compete in fulfilling their needs, but also caused by the regulations the government made. The goal of this study about the informal sectors is to get better understanding of definition of it and obtain the important criterias to differentiate with formal sectors. It is also completed with a case study about street vendors surrounding and or near by the station, which is included as an urban informal sector. It is done in order to wisely decide how to handle the problems occured by the existence of informal sectors in urban context."

"Kehadiran pedagang kakilima sebagai bagian dari sektor informal tampaknya masih tetap harus diperhitungkan dalam konteks permasalahan tenaga kerja. Masalahnya dapat menjadi positif apabila kehadiran mereka dipandang sebagai wadah limpahan tenaga kerja dan menjadi negatif apabila kehadirannya dipandang sebagai sesuatu yang dapat menimbulkan kemacetan lalulintas, gangguan kesehatan, gangguan ketentraman dan ketertiban dan sebagainya, sehingga pemerintah daerah sering membuat beraneka kebijakan yang berbeda. Di satu pihak pemerintah daerah sering melakukan kebijakan akomodasi dan promosi, di pihak lain mengeluarkan kebijakan yang membatasi kegiatan pedagang kakilima.Tesis ini berusaha mengkaji beberapa isu penting berkaitan dengan kebijakan pembinaan pedagang kakilima di Kota Jakarta. Fokus utama penelitian ini adalah tentang elemen-elemen kebijakan, sosialisasi dan kemungkinan penyimpangannya dalam penanganan pedagang kakilima. Untuk melihat proses perumusan dan implementasi kebijakan-kebijakan tersebut. dipergunakan metode yang didasarkan pada kerangka berpikir dari Bromley. Metode ini pada dasarnya untuk mengukur dan melihat kebijakan dari sisi policy level, organizational level dan operational level.Pengumpulan data dilakukan dengan pendekatan kualitatif dengan mengkombinasikan antara metode kualitatif dan kuantitatif Untuk mengetahui kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah, peneliti menggunakan metode kualitatif melalui studi kepustakaan dan wawancara mendalam, sedangkan untuk mengetahui pola-pola interaksi yang ada pada pedagang kakilima digunakan metode kuantitatif dengan menyebarkan kuesioner kepada 416 responden pedagang kakilima di wilayah Pasar Minggu Kotamadya Jakarta Selatan dan Pasar Senen Kotamadya Jakarta Pusat.Teknik analisis data kuantitatif menggunakan Chi Square dengan uji signifikansi 95 %, sedangkan pengujian pola-pola interaksi (data kualitatif) adalah untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara tingkat pendidikan, sikap pedagang kakilima dan pandangan pemerintah dengan efektifitas pelaksanaan kebijakan pembinaan pedagang kakilima. Hasil pengujian statistik dengan menggunakan alat bantu SPSS Release 6,0 menunjukkan ternyata memang terdapat hubungan antara variabel-variabel tersebut dan melalui pengujian signifikansi dapat dikatakan hubungan tersebut berlaku juga di tingkat populasi.Sebenarnya cukup banyak kebijakan yang dibuat oleh pemerintah namun dalam penelitian ini yang dianggap penting adalah kebijakan mengenai permodalan, kemitraan usaha, manajemen usaha, retribusi dan perizinan.Pada policy level kebijakan pemerintah di bidang usaha kaki lima adalah pasal 27 ayat 2 dan pasal 33 UUD 1945 yang diimplementasikan dengan ketetapan MPR No. 4 tahun 1978 tentang GBHN di tingkat organisasi (Organizational Level) kebijakan yang dikeluarkan melalui Undang-undang dan peraturan pemerintah, sedangkan pada operasional level Pemerintah DKI Jakarta lebih banyak mengeluarkan kebijkan yang sifatnya teknis dan belum mengeluarkan kebijakan secara khusus yang mengatur pembinaan dan pengembangan pedagang kakilima.Hasil penelitian menunjukkan terdapat hubungan antara variabel pendidikan dengan variabel efektivitas pelaksanaan kebijakan pembinaan sektor informal / PK 5 berupa kesediaan beralih profesi dengan nilai Chi Square sebesar 13,781 yang berarti Ho ditolak dan pada tingkat populasi hubungan variabel ini juga berlaku, pada hubungan antara variabel pendidikan dengan variabel pengetahuan terhadap Perda DKI Jakarta Nomor 5 tahun 1978 dan Perda Nomor 11 Tahun 1988 diperoleh nilai sebesar 10,541 yang berarti Ho ditolak (terdapat hubungan yang signifikan). Di samping itu juga terlihat adanya hubungan antara variabel sikap responden dengan variabel kesediaan beralih profesi dengan nilai Chi Square sebesar 44,130 yang berarti Ho ditolak dan pada tingkat populasi hubungan ini juga berlaku, sedangkan antara variabel sikap responden dengan variabel pengetahuan terhadap Perda DKI Jakarta No. 5 Tahun 1978 dan Perda Nomor 11 Tahun 1988 diperoleh Chi Square sebesar 6,957 yang berarti Ho diterima (tidak terdapat hubungan yang signifikan)."

"Munculnya sektor informal dibidang ekonomi akibat pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat dalam dua dekade pembangunan nasional, telah menimbulkan dampak positif dan negatif. Dampak positifnya, sektor ini dapat menyerap tenaga kerja yang cukup besar dan dapat memutar roda perekonomian secara mantap dan mandiri. Dampak negatifnya, konstribusi mereka yang minim terhadap penerimaan negara (pajak), terutama pajak pusat seperti pajak penghasilan (PPh) dan pajak pertambahan nilai (PPN).Penyebabnya adalah, selain faktor struktur sosial yang memang berbeda dengan sektor formal, undang-undang pajak yang ada terlalu terfokus kepada sektor formal yang besar-besar, dan sektor informal terlalu dilindungi dengan berbagai aturan yang membuat mereka lolos dari jejaring pajak dan semakin "hard to tax".Kebijakan penerapan norma penghitungan penghasilan neto untuk pengusaha kecil dan menengah yang tidak menyelenggarakan pembukuan lengkap, nampaknya. merupakan kebijakan sepihak yang tidak mendidik dan bertentangan dengan prinsip "Self Assesment". Juga merugikan pengusaha keeil dan menengah yang dipaksa tidak boleh mengakui kerugian dalam usahanya.Untuk mengatasinya, penulis mencoba memberikan solusi secara umum, dengan Cara memasukkan secara tegas sektor informal kedalam undang-undang Pajak kita, dan memproduksi undang-undang tentang Laporan Keuangan dan Wajib Audit yang berlaku umum dan tidak khusus semisal undang-undang tentang Perseroan Terbatas, dimana dari sini diharapkan sektor informal sebagai salah satu bentuk usaha mau melakukan pencatatan atau pembukuan atas segala transaksi usahanya. Ini dalam rangka mendidik mereka agar mau melakukan tertib administrasi, yang akan membuat diri mereka lebih memformilkan diri, sehingga berubah menjadi sektor formal yang berkembang dan maju, yang akhirnya bisa dipajaki.Penulis juga menyarankan agar pemerintah segera melakukan deregulasi atas undang-undang No. 34 tahun 1954 tentang pemakaian gelar Akuntan. lni penting sekali untuk memberdayakan peran akuntan publik nasional, dan mengantisipasi diberlakukannya undang-undang tentang Laporan Keuangan dan Wajib Audit, yang pada saatnya nanti sangat memerlukan banyak sekali tenaga akuntan. Deregulasi ini dirasakan amat mendesak, untuk mendobrak status quo, yang tanpa di sadari telah menjauhkan sektor informal dari jejaring pajak, sehingga semangat "gotong royong" memikul beban pajak yang menjiwai sistim perpajakan kita, menjadi omong kosong belaka, dan faktor Equity atau keadilan, sebagai salah satu prinsip perpajakan semakin jauh untuk digapai."

"Cities are developing in to a gigantic human settlement. They represent serious sub-regional gaps in economic and welfare. This article reviews the consequences of over-urbanoization. ..."

"ABSTRAKPenelitian ini mendiskusikan Sektor Informal dalam Ruang Ekonomi, dengan merunjuk pada Kota Depok sebagai lokus penelitian. Metodologi yang digunakan adalah Soft Systems Mehtodology based Action Research. Kerangka Teori yang digunakan adalah The New Institutionalism In Economic Sociology. Temuan penelitian ini adalah value bersama (ideologi) “Gotong-Royong” yang ada dalam diri aktor ekonomi di sektor informal, memberikan kontribusi positif pada outcome ekonomi. Rekomendasi teoritik yaitu (a) mempertimbangkan konteks saat menggunakan kerangka berpikir utama, (b) menggunakan model epistemologi untuk membangun tipe ideal yang dapat menggambarkan konteks lokus penelitian dan meletakkannya dalam kerangka teori yang digunakan untuk menganalisa apa yang menjadi research interest. Rekomendasi praktik adalah perlu penguatan value-bersama (ideologi) untuk memperkecil potensi konflik horisontal dalam ruang ekonomi di sektor informal, dimana aktor-aktor yang berinteraksi adalah aktor dengan value etnik/agama masing-masing.

---

ABSTRACTThis research discusses the Informal Sector in the Economic Field. Locus of the research is Kota Depok. This research uses the methodology „Soft Systems Methodology based Action Research‟. By using the framework of thinking “The New Institutionalism In Economic Sociology”, the finding of this research is common-values (ideology) „Gotong-Royong‟ provides a positive influence to the economic outcome with low negative implications. Theoretical recommendations as follows (a) have to consider the context of the locus, (b) to use epistemology model as an ideal type based on context of the locus, to debate the phenomenon which is the research interest of the researcher. Practical recommendation is to strengthen common-value (Ideology) „Gotong-Royong‟ to avoid horizontal conflicts among actors of the economic informal sector."

"This study focuses on the phenomenon of undeclared work and the case of Germany, presenting the most comprehensive analysis of tax non-compliance for Germany to date, based on surveys conducted by the Rockwool Foundation. Theoretically, the analysis starts from the standard model of tax evasion as being influenced by the subjectively perceived extent of deterrence, the perceived marginal tax burden and social norms. Evidence is provided on the impact of deterrence and other factors on tax non-compliance, and several descriptive statistics are presented to better illustrate the natrure of undeclared work with regard to industry, region, education and other socio-economic characteristics. "