Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Industri penyiaran televisi merupakan industri yang sangat diregulasi. Baik karena kelangkaan spektrum maupun karena dampak informasi yang ditayangkan terhadap sikap dan perilaku masyarakat. Tujuan dart penulisan tesis ini yaitu mengetahui dan menganailsis instrumen regulasi di industri penyiaran televisi serta kebijakan persaingan yang diberlakukan di industri penyiaran televisi. Metode yang digunakan dalam penelitlan ini adalah metode penelitian deskriptis analitis yaitu dengan membuat analisis secara sistematis faktual dan akurat mengenai fakta-fakta yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah di industri penyiaran televisi dan implikasinya. Masalah yang dibahas dalam tulisan ini dibatasi hanya pada Industri penyiaran televisi di Jawa. Periode pembahasan masalah yaitu pada kurun waktu 2002-Juli 2003. Hasil anallsis terhadap UU NO. 32 tentang penyiaran Tahun 2003 memperlihatkan bahwa instrumen yang digunakan untuk meregulasi industri penyiaran televisi Indonesia adalah melalui Pembatasan Lisensi dan kepemilikan, Pembatasan kepemilikan terhadap media lain, Pembatasan Iklan, Pembatasan Program, Pengaturan Institusi, dan Penyediaan waktu untuk slaran ikian layanan masyarakat. Instrumen Regulasi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia tersebut sama dengan instrumen regulasi yang dilakukan oleh beberapa negara di Eropa (seperti Inggris, Perancis, Jerman, Itali dan Spanyol) serta Australia. Bedanya di industri penyiaran televisi Eropa dan Australia tidak ada kewajiban untuk menyediakan waktu guna siaran ikian layanan masyarakat. Di Indonesia regulasi mengenai kepemilikan dan kepemilikan silang belum ada penjelasannya secara rinci sementara di negara Eropa dan Australia hal tersebut telah dlbatasi secara rinci dan pelaksanaan regulasi tersebut telah diatur oleh lembaga yang sudah exist. Di Indonesia Komisi Penyiaran Indonesia yang ditugaskan untuk melaksanakan tugas tersebut baru dalam proses pembentukan karena memang UU penyiaran Indonesia relatif masih baru yaitu disahkan pada tanggal 28 Desember 2002. Tentang ketentuan berjaringan bagi lembaga penyiaran swasta yang sudah memiliki stasiun relay sebelum adanya UU penyiaran, maka Anteve sudah siap mengantisipasinya dengan sistem waralaba. TPI bekerjasama (berjaringan) dengan Jawa Pos TV. Sementara Metro TV bekerjasama dengan TV Manado dan Jawa Pos Tv. Kebijakan persaingan di industri penyiaran televisi Indonesia berdasarkan UU NO. 32 Tahun 2002 menetapkan membatasi lisensi dan kepemilikan di industri penyiaran televisi juga melarang adanya kepemilikan silang media. Realitasnya saat ini ada kepemilikan silang media yaitu PT Bimantara pemilik televisi swasta RCTI juga menjadi pemilik radio Trijaya FM. PT RCTI juga menjadi salah satu pemilik dan Lembaga Penyiaran Beriangganan INDONUSA. Televisi swasta PT SCTV juga menjadi pemilik Metro TV. Realitas tentang kepemilikan silang Inilah yang harus segera ditindaklanjuti begitu Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) terbentuk nantinya. Namun terlebih dahulu KPI harus membuat aturan yang jelas dan menerapkan aturan tersebut secara tegas seperti di Australia. Kebijakan persaingan di Industri penyiaran televisi Eropa lebih ditujukan untuk membatasi merger dan kepemilikan diantara perusahaan di industri penyiaran televisi dan antara perusahaan televisi dengan produsen program televisi Masyarakat Eropa. Di Amerika Serikat kebijakan persaingan di industri penyiaran televisi juga ditujukan untuk mengatur dan mengawasi merger dari perusahaan yang memiliki posisi dominan di pasar atau memiliki share pasar terbesar. Kebijakan persaingan di industri penyiaran televisi Australia mengatur mengenai pembatasan kepemilikan silang media (sama seperti di Indonesia).

Abstrak :
Untuk dapat mewujudkan tujuan iklan yang diinginkan, terdapat dua prasyarat penting yang harus dipenuhi. Pertama seseorang harus dapat menangkap pesan dan mau memperhatikan. Kedua, seseorang menginterpretasikan sesuai dengan yang dikehendaki pengiklan. Dengan demikian pembuatan pesan iklan yang akurat, harus berangkat dan berakhir pada kepentingan konsumen.

Penelitian dengan metode Focus Group Discussion (FGD) ini membahas iklan-iklan produk vitamin ; Engran, Hemaviton, Supertin, Supradyn dan Tonikum Bayer pada media televisi. Pembahasan elemen-elemen iklan tersebut, untuk melihat pemahaman dan sikap sasaran khalayak terhadap pesan iklan dan visualisasinya. Apakah sudah memenuhi harapan mereka.

Berdasarkan hasil diskusi menunjukkan bahwa informasi yang disajikan dalam iklan vitamin yang dibahas baik di media cetak maupun televisi, masih belum mencukupi kadar informasinya. Visualisasi yang disukai mempergunakan transformasional motivasi, yaitu suatu suasana yang gembira dan "hidup". Pemakaian simbol-simbol tidak disukai, kalaupun memakai simbol hendaknya yang dapat di"sentuh" dan dapat diassosiasikan dengan kesehatan.

Slogan harus terkait dengan visualisasi dan mempertegas kegunaan produk serta slogan seharusnya tidak meragukan dan mudah diingat. Bintang iklan dapat siapa saja (bukan orang terkenal), intonasi pembawa pesan harus jelas dan menyakinkan serta musik harus dapat menunjang dan menciptakan suasana yang diinginkan.

Keseluruhan iklan dari produk vitamin yang dibahas ini, terdapat kelemahan umum yaitu kurang jelasnya sasaran pemakai produk, dan yang disukai ialah iklan yang dapat mereka pahami pesan dan visualnya. Iklan yang paling disukai Iklan Hemaviton dan yang paling tidak disukai iklan Engran.

Berdasarkan temuan hasil penelitian ini, penulis menyarankan dalam membuat suatu strategi pesan iklan untuk produk vitamin dapat dibuat dalam beberapa versi. Pertama strategi pesan yang merupakan pemenuhan kebutuhan informasi yang diwujudkan dalam pesan iklan High involvement/Informasional, terutama untuk khalayak usia 40 tahun ke atas. Kedua, untuk mengingatkan dengan pesan iklan Low involvement/informasional serta Ketiga pesan iklan transformasional sebagai pesan iklan yang mengesankan dan disukai.

Abstrak :
Selama 2010-2014 industri televisi didominasi 10 televisi swasta nasional dengan pendapatan iklan Rp 64 triliun. Untuk memperoleh pendapatan lebih besar, televisi dominan pun melakukan akuisisi terhadap pesaing (integrasi horisontal). Selain itu, adanya peralihan teknologi analog ke digital pada 2018, membuat televisi mulai melakukan perubahan. Kualitas siaran yang lebih baik dengan teknologi digital membuat industri ini berbenah untuk menarik minat penonton dan pengiklan. Tujuan akhirnya stasiun televisi yang berintegrasi horisontal dan memulai transformasi teknologi akan meraih pendapatan lebih tinggi. Dengan analisis deskriptif pendekatan SCP dan metode ekonometri didapatkan hasil berupa integrasi horizontal dan teknologi digital memiliki pengaruh positif terhadap kinerja industri televisi.

---

During the 2010 to 2014 television industry dominated by 10 national television with IDR 64 trillion of total advertising revenue. To earn a higher income, the dominant television was the acquisition of competitors (horizontal integration). In addition, the transition analog to digital technology in 2018, making the television began to make changes. Better-broadcast quality with digital technology makes this industry to clean up to attract viewers and advertisers. The end goal of television that integrate horizontal and begin the transformation technology will achieve higher incomes. SCP approach with descriptive analysis and econometric methods is obtained in the form of horizontal integration and digital technology has a positive effect on the performance of the television industry.

Abstrak :
ABSTRAK
Sebagaimana yang umum terjadi di negara-negara lainnya, pertumbuhan industri pertelevisian juga diikuti oleh integrasi kepemilikan. Hal tersebut dilakukan oleh para pemimpin pasar untuk mendirikan dan melanggengkan kerajaan bisnis raksasa milik mereka. Merujuk kepada model analisis StukturPerilaku-Kinerja, penelitian ini akan mengungkapkan meski performa ekonomi grup-grup media saat ini terkena imbas dari perlambatan ekonomi dan perkembangan teknologi secara cepat, dominasi PT Global Mediacom Tbk dan PT Elang Mahkota Teknologi Tbk dalam industri media saat ini tetap sama selama satu dekade terakhir. Studi kasus kolektif dalam penelitian ini akan mengelaborasikan kinerja kedua grup dalam rangka mendapatkan kesimpulan terkait bagaimana kedua perusahaan mengukuhkan dan menguatkan keberadaan mereka di dalam era digitalisasi industri media Indonesia saat ini. Penelitian ini menemukan bahwa (1) struktur pasar pertelevisian selepas 1998 bersifat oligopolistik dan terkonsentrasi tinggi kepada sejumlah kelompok saja, (2) Global Mediacom dan Elang Mahkota Teknologi sebagai pemimpin-pemimpin pasar telah melakukan strategi-strategi integrasi dan digitalisasi produk yang menghasilkan penguasaan yang stabil atas pasar khalayak dan iklan, serta (3) meskipun perusahaan-perusahaan ini telah melakukan sejumlah strategi digital besar, hasilnya tetap belum mampu menghasilkan keuntungan yang signifikan karena tetap saja keduanya bergantung kepada lini-lini usaha konvensionalnya seperti penyiaran dan TV berlangganan.

---

ABSTRACT
As what commonly happens to any other nations, Indonesian Television industry growth is also followed by ownership integration. This was done by the market leaders to establish and sustain a massive business empire. Relying on the Structure-Conduct-Performance analysis model, this study reveals that although the economic performance of media holding companies are impacted by both the recent economic slowdown and the technology rapid development, the domination of PT Global Mediacom Tbk and PT Elang Mahkota Teknologi Tbk in this media industry is in fact remain intact throughout decade. The collective case study in this research will elaborate the performance of the two groups in order to get a conclusion on how these corporations solidify and strengthen their existence in the Indonesian media industry in the current digitazion era. This research finds that (1) the television market structure after 1998 is oligopolistic and is highly concentrated onto very few groups, (2) Global Mediacom and Elang Mahkota Teknologi as market leaders, have been trying to apply integration strategies and product digitization resulting in their stable domination in both audience and advertising market and (3) although these two holding companies have had committed several major digital strategies, the results have yet to generate significant profit because these two groups eventually still dependent on its conventional line of business lines like broadcasting and pay TV.

Abstrak :
Penelitian ini berfokus pada pelaksanaan pendidikan dan pelatihan Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan dengan cara mengukur apakah dengan adanya pendidikan dan pelatihan tersebut dapat menghasilkan sasaran organisasi yang dalam hal ini adalah menghasilkan Tenaga Perancang yang berkualitas dengan menggunakan pendekatan-pendekatan teori efektivitas yang pengukurannya terfokus pada pelaksanaan diklat. Penelitian dilakukan di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM selaku unit pelaksana pendidikan dan platinan untuk meningkatkan sumber daya manusia hukum dan HAM yang berkualitas, balk itu dari instansi Departemen Hukum dan HAM maupun instansi lain dengan metode penelitian kualitatif. Dari analisis terhadap hasil wawancara, disimpulkan bahwa Efektivitas Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM secara umum belum efektif hal ini bisa dilihat dari pencapaian sasarannya. Sedangkan kendaJa-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pendidikan dan pelatihan Jabatan Fungsional Perancang Perundang-undangan adalah dari segi input yaitu penentuan peserta, penentuan kurikulum, sarana dan prasarana, dari segi proses tenaga pengajar yang belum memiliki Satuan Acara Perkuliahan, dan dari segi output evaluasi. Saran-saran untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pendidikan dan pelatihan tersebut adalah pimpinan yang memiliki kompetensi dan pemikiran yang visioner mengenai peningkatan kompetensi sumber daya manusia......This research focuses on the training and education for the functional position of rule and law designers. This research tests how far those trainings and education could output in the organizational target which is creating qualified designers by using Effective approaches by which testing the commencement of the training and education itself. The research, which was conducted by a Qualitative method, was commenced in the Human Resources Bureau of Law and Human Rights as the conducting unit of the training and education to enhance the quality of human resources of the Law and Human Rights personnel, both in the Law and Human Resources Department as well as other institutions. From the analysis of the interviews, we could conclude that the trainings and education for the functional position of rale and law designers conducted by the Human Resources Bureau of Law and Human Rights are generally not effective which could be seen from the target achievements. Furthermore, the obstacles faced in the commencement of the trainings and education for the functional position of the rule and law designers are in terms of the input is the determination of the participants, curriculum, facilities and infrastructures, in terms of the process is the trainers who have not been equipped with the details of the lectures, and in terms of the output evaluation. The suggestion for handling those obstacles in conducting the trainings and education is that we need a leader who has excellent competence and visionary thoughts to enhance the competence of the human resources.