Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Pembangunan ekonomi kerakyatan diarahkan untuk memberi perhatian kepada upaya peniberdayaan ekonomi rakyat. Perhatian khusus tersebut diwujudkan dengan Iangkah-langkah strategis yang secara Iangsung ditujukan pada perluasan akses rakyat kepada sumber daya pembangunan disertai penciptaan peluang-peluang bagi masyarakat di lapisan bawah untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan, sehingga mampu mengatasi kondisi keterbelakangan dan memperkuat posisi ekonomi mareka. Salah satu upaya yang paling tepat dalam pemberdayaan ekonomi kerakyatan adalah mengembangkan kegiatan ekonomi yang menjadi tumpuan kehiaupan ekonomi seluruh rakyat dan mampu mengakomodasi keberadaan sumber daya manusia yang ada. Pengembangan usaha kecil (industri kecil dan industri rumah tangga) merupakan alternatif pilihan yang menggambarkan hal tersebut dan merupakan salah satu entry point menuju pengembangan ekonomi Indonesia di abad mendatang. Industri kerajinan kain tapis merupakan salah satu komoditas unggulan yang sedang berkembang saat ini di Kota Bandar Lampung. Kain tapis merupakan kain tradisional masyarakat Lampung yang biasanya hanya dipergunakan dalam acara-acara adat. Awalnya, kain ini hanya dibuat oleh rumah tangga untuk memenuhi keperluan sendiri. Kini, kain tapis telah diproduksi secara komersial untuk memenuhi kebutuhan lokal, domestik dan bahkan sudah ada yang diekspor. Dengan sentuhan teknologi sederhana dan design produk yang variatif kain tapis semakin berkembang. Meskipun telah menunjukkan hasil-hasil yang menggembirakan dalam pengembangan, akan tetapi masih banyak dijumpai permasalahan yang dihadapi oleh industri kerajinan ini antara lain: (1) keterbatasan kemampuan dalam pengelolaan usaha; (2) Keterbatasan dalam permodalan; (3) Kurangnya informasi dan penguasaan pasar; (4) Keterbatasan kepemilikan dan penguasaan teknologi yang digunakan; dan (5) Ketiadaan kelembagaan. Industri kerajinan kain tapis dipandang memiliki potensi besar untuk dapat dikembangkan Iebih lanjut. Hal ini mengingat masih terbukanya peluang pasar untuk menyerap hasil kerajinan ini. Namun, dengan adanya beberapa permasalahan/kendala di atas menyebabkan industri kerajinan tersebut mengalami hambatan dalam pengembangannya. Kegiatan ekonomi ini perlu mendapatkan perhatian pemerintah, sehingga dapat memberikan kontribusi bagi pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakatnya. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk merumuskan Strategi (skenario dan kebijakan) pengembangan industri kerajinan kain tapis dalam upaya pemberdayaen ekonomi rakyat. Untuk merumuskan strategi pengembangan industri kerajinan kain tapis, alat analisis yang digunakan adalah metode AHP (Analytical Hierarchy Process) dengan model proyeksi dan model perencanaan. Menurut Permadi (1992), model perencanaan dalam AHP merupakan gabungan dari model proyeksi dan model perencanaan. Model Proyeksi (Forward Process) bermaksud memperkirakan kondisi masa depan yang ke!ihatannya mungkin atau layak terjadi berdasarkan kondisi yang ada atau sedang berjalan. Sedangkan model perencanaan (Backward Process) bertujuan menentukan kebijaksanaan yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang diinginkan di masa depan. Untuk tercapainya perencanaan yang lebih efektif, kedua model di atas dapat digabungkan dimana pertama-tama kondisi yang diinginkan di masa depan ditentukan melalui model proyeksi dan berikutnya kebijaksanaan yang diperiukan untuk mencapainya ditentukan dalam model perencanaan. Pengolahan data dilakukan dengan bantuan Software Expert Choice 3.0. Berdasarkan kerangka model forward-backward process, pemerintah daerah merupakan pelaku yang paling besar peranannya dalam pengembangan industri kerajinan Pain tapis di Kota Bandar Lampung. Dari kerangka forward process menunjukkan bahwa dalam lima tahun mendatang skenario utama dalam pengembangan industri kerajinan kain tapis adalah skenario "Industri kerajinan sebagai penggerak ekonomi daerah". Sedangkan dari kerangka backward process menghasilkan urutan prioritas kebijaksanaan dalam pengembangan industri kerajinan kain tapis yaitu kebijaksanaan pembinaan dan perlindungan usaha, kebijaksanaan bantuan permodalan, kebijaksanaan peningkatan promosi dan perluasan pasar, dan kebijaksanaan pengembangan kemitraan.

Abstrak :
Industri telekomunikasi Indonesia tengah memasuki masa reformasi. Proses itu ditandai oleh berubahnya iklim persaingan dalam struktur industri telekomunikasi menjadi Iebih kompetitif. Setidaknya menurut Undang-undang (UU) Telekomunikasi No. 36/1999, hambatan atau entry barrier bagi swasta menjadi pelaku bisnis telekomunikasi relatif tidak ada. Sejak berlakunya undang-undang yang baru itu, penyelenggaraan jasa telekomunikasi maupun jaringan telekomunikasi boleh dilakukan oleh siapa saja baik yang berbadan hukum milik negara, swasta, maupun koperasi. Sebelum itu industri telekomunikasi hanya boleh diselenggarakan oleh badan penyelenggara yang merupakan badan usaha milik negara (BUMN). Namun kemudian pemerintah melakukan privatisasi secara terbatas (UU Telekomunikasi No. 3/1989). Berdasarkan aturan ini pihak swasta boleh saja menjadi penyelenggara jasa maupun jaringan telekomunikasi dasar asalkan bermitra (dalam bentuk joint venture, joint operating, atau management contract) dengan badan penyelenggara, yakni: PT Telekomunikasi Indonesia (Telkom) dan PT Indonesian Satellite Corporation (Indosat). Berubahnya struktur industri ini membutuhkan beberapa persyaratan. Hak eksklusif di jasa sambungan telepon tetap (fixed line) dan sambungan telepon interlokal yang dimiliki Telkom harus berakhir lebih awal. Kemudian Indosat harus mengakhiri hak yang sama untuk sambungan telepon internasional. Kedua perusahaan juga harus melepas kepemilikan silang (cross-ownerships) di beberapa anak perusahaan milik rnereka bersama sehingga tak melanggar aturan UU No. 311989 membagi dua industri telekomunikasi menjadi dasar dan non-dasar. Jasa dasar mencakup seluruh penyampaian informasi antara pengirim dan penerima tanpa melalui perantara atau proses modifikasi. Termasuk jasa dasar misalnya suara dan data telepon, telex, telegram, leased lines, dan sebagainya. Jasa non-dasar merupakan layanan penyampaian data yang telah diproses atau dimodifikasi terlebih dahulu, misalnya lewat komputer. Termasuk jasa non-dasar misalnya e-mail, faksimili. Struktur industri jasa non-dasar sudah kompetisi penuh.

Abstrak :
Tesis ini menganalisis dampak kebijakan pengaturan ijin usaha, pengaturan rute penerbangan dan pengaturan tarif yang dilakukan oleh pemerintah di industri penerbangan domestik berjadwal, pada periode sebelum dan setelah tahun 1999 dengan menggunakan dasar-dasar teori organisasi industri dan kebijakan persaingan yang berlaku di Indonesia. Tahun 1999 digunakan sebagai batas periode karena pada tahun tersebut menjadi momentum hadirnya Low Cost Carrier pertama pada industri penerbangan di Indonesia yang memicu terjadinya persaingan tarif yang sangat ketat diantara maskapai penerbangan. Penelitian dilakukan terhadap Departemen Perhubungan sebagai regulator dan beberapa maskapai penerbangan sebagai perwakilan dari produsen, serta mengumpulkan data-data terkait dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) sebagai perwakilan dari konsumen. Pendekatan Stuktur, Conduct dan Performance bertujuan untuk mengetahui konsentrasi pasar dan hambatan masuk yang dilakukan oleh pemerintah, prilaku para maskapai penerbangan dalam melakukan persaingan dan hasil produksi penerbangan yang mencerminkan kinerja dari industri tersebut. Berdasarkan hasil interview dan data-data terkait, diperoleh kesimpulan bahwa sejak dikeluarkan deregulasi penerbangan terjadi peningkatan jumlah operator penerbangan dan persaingan harga yang ketat dengan ditetapkannya KM No. 9/2001 sebagai Batas Atas Tarif, dan SKEP 35/IV/2003 sebagai angka referensi. Namun, angka referensi menimbulkan distorsi harga karena masih banyak operator penerbangan yang menetapkan tarif di bawah angka referensi dan tidak dikenakan sanksi oleh regulator. Persaingan tarif tersebut menimbulkan kekhawatiran konsumen atas tidak diindahkannya prinsip keamanan dan keselamatan terbang oleh para operator dengan melihat masih tingginya jumlah kecelakaan pesawat terbang. Sehingga pemerintah diharapkan mendorong dilakukannya transparansi dari segi operasional operator penerbangan berupa audit keuangan dan audit teknis terhadap standar operating prosedur yang dilakukan oleh maskapai penerbangan dan menambah jumlah inspektur di Iingkup Direktorat Sertifikasi Kelaikan Udara (DSKU) di Departemen Perhubungan guna meningkatkan pengawasan dan menjamin dipatuhinya standar keamanan dan keselamatan terbang yang telah ditetapkan. Selain itu melakukan transparansi atas metode penghitungan angka batas atas dan batas bawah (referensi) yang ditetapkan pemerintah serta mendorong tumbuhnya perusahaan yang bergerak dibidang perawatan pesawat guna mendukung kinerja industri penerbangan domestic di Indonesia. Serta memberikan iklim usaha yang kondusif bagi terciptanya persaingan yang sehat yang dapat bersinergi dengan moda transportasi nasional lainnya guna menghadapi persaingan global dimasa yang akan datang.

Abstrak :
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui potensi/peluang pemberdayaan industri TPT, mengingat kelangsungan industri TPT terkait erat dengan lingkungan strategis global, faktor eksternal dan internal pemerintahan serta manajemen TPT nasional. Tujuan penelitian untuk mengetahui faktor pengaruh pilihan konsumen, kebijakan pemerintah, besarnya devisa yang hilang dan relevansi industri TPT terhadap ketahanan ekonomi nasional. Teori untuk mengidentifikasi permasalahan, konsepsi ketahanan nasional, tugas pokok dan fungsi leading sector sebagai pengendali kebijakan dan instansi terkait lainnya. Metode analisis, digunakan AHP dengan melibatkan 30 (tigapuluh) orang expert (responder). Adapun hasil temuan menunjukkan, faktor dominan dalam preferensi konsumen adalah desain, harga, motif, merek dan kualitas. Besarnya konsumsi masyarakat terhadap produk TPT impor (baru, illegal dan bekas), sangat merugikan. Upaya pemerintah untuk mengamankan industri TPT belum optimal, mengingat hadirnya pesaing baru didukung pemerintahnya untuk mendapatkan devisa. Relevansi industri TPT dengan ketahanan ekonomi nasional sangat signifikan mengingat besarnya angkatan kerja dan devisa yang dihasilkan, peran produktivitas dan konsumsi di dalam negeri. Solusi bersama untuk menumbuhkembangkan industri TPT sebagai perkuatan ketahanan ekonomi nasional, adalah kesadaran berbangsa dan bernegara dalam membentuk nasionalisme baru. Kebijaksanaan yang sinkron dengan dinamika usaha, dan diikuti pendekatan dengan multi disiplin ilmu pengetahuan. Transparansi, kepastian hukum dan berusaha, dapat menstimuli lapangan usaha dan pekerjaan, sebagai dasar lahirnya produktivitas dan kreativitas dengan memfasilitasi bidang perbankan dan Iptek guna meningkatkan kemampuan industri lokal dalam penyediaan bahan baku, restrukturisasi mesin guna memenangkan persaingan. ......Development Policy of Textile and Product Textile Industry with Domestic Customer Preferences Toward Its (A Study of Economic National Tenacity Point of View)This research purpose is to know opportunities of TPT industry empowerment, consider with TPT's industry persistence tight-related by global strategic environment, internal and external factors have governmental and national's TPT management. Also to know influence of customer preference, government policy, amounts have Foreign exchange and relevancy of TPT industry toward national tenacity. The theory to identify problems, national tenacity conception, and other agencies related. Analytical methods use of AI-IP involved 30 (thirty) respondent (who expert). There coming out shown, dominant factor in customer preference is design, price, motive, merk and quality. Have a lot of public refreshment toward import textile-product (newest, illegal and former), quiet suffer financial lost. Government efforts' to safe TPT industry not optimal yet, remain arose of new competitor that support by government to gain the foreign exchange. Significance between TPT industry and national economic tenacity is interrelated, consider with field of endeavor and foreign exchange outcome, productivity role and domestic consumption. A collective solution to flourish TPT industry as strengthen of national economic tenacity is awareness of new nationalism in sense of having a nationality and state-owned. Policy that synchronized with business in dynamic, follow by multidiscipline of science approaches. Transparency, law enforcement and good business condition, can stimulate business field and job opportunities as ground of increase productivity and creativity by facilitate it banking sector and technology in order to extent local industrial capability to provide raw material, machine restructurization to win competition.

Abstrak :
Offset mechanism is a policy of the defense industry sector which had been increasing since 1950. Offset implementation has provided some profit-making such as offset obligations in the United States to encourage exports and offset policy in India that had been increasing since 1959 through the use of modern technology facilities by creating the National Aerospace Laboratories (NAL). On the other hand, Indonesia as one of the pioneers in the implementation of defense offsets is still heavily dependent on the procurement of defense equipment from other countries. Therefore, this study aimed to analyze the implementation of defense offsets in Indonesia and the importance of the defense offset policy in Indonesia. Thus, this study is able to contribute to public policy in Indonesian literature. This study used a qualitative approach to conduct a study in the defense industry with the application of defense -related offsets in Indonesia. The results showed that the low competitiveness of the defense industry is due to the low quality of human resources, lack of research and development programs in the field of defense industry and the lack of legal protection in the defense offset policy.

---

Abstrak. Mekanisme offset pada sektor industri pertahanan telah meningkat sejak tahun 1950. Implementasinya telah memberikan beberapa keuntungan seperti membuat kewajiban bagi Amerika Serikat untuk mengimbangi peningkatan ekspor produk indsutri pertahanan dan kebijakan offset di India yang meningkat sejak tahun 1959 melalui penggunaan fasilitas teknologi modern dengan menciptakan Aerospace Laboratories Nasional (NAL). Di sisi lain, Indonesia sebagai salah satu pelopor dalam pelaksanaan pertahanan offset masih sangat tergantung pada pengadaan alutsista dari negara lain. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan industri offset di Indonesia dan pentingnya kebijakan pertahanan dalam mengimbangi kebijakan publik di Indonesia. Dengan demikian diharapkan, kajian ini dapat memberikan kontribusi bagikebijakan publik dalam literaturkebijakan pertahanan di Indonesia. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif dalam menganalisis industri pertahanan dengan aplikasi yang berhubungan dengan offset di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rendahnya daya saing industri pertahanan disebabkan karena rendahnya kualitas sumber daya manusia, kurangnya program penelitian dan pengembangan di bidang industri pertahanan dan kurangnya perlindungan hukum dalam pertahanan offset kebijakan.

Abstrak :
Two Indonesian companies, namely PT PAL and PT. Daya Radar Utama (DRU), have been given the tasks by the Government of Indonesia to produce several warships for the Indonesian Navy. The Government has also issued a policy in the field of defense industry, which among others regulates matters related to the procurement of the TNI main weapon systems. This research is intended to examine the impacts of the policy on the operations and supply chain strategies of PT PAL and PT DRU in producing warships. By using descriptive qualitative analysis method, the Researcher analyzed empirical data obtained in the field research supported by several theories, namely theory of strategy, theory of operations and supply chain strategy, theory of public policy, and theory of self sufficient. From the analysis, there are several findings. The policies have given a certain level of positive impacts on the industries, such as the improvement of cooperations among them, the improvement of manufacturing process due to the product standardization, the improvement of self-reliance level of the industries, and the capability improvement of the companies due to cooperation with foreign parties. However, the policies still give negative impacts to the companies, such as the low level application of the supply chain management, low level use of the domestic materials and ship components, and the low level of fair competition among domestic defense industries.