Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Kepentingan pemilik dan manajemen tidak selalu sejalan, dan sering kali sumber daya perusahaan dapat digunakan secara tidak efisien oleh manajer. Kecenderungan manajer untuk tidak mengoptimalkan penggunaan sumber daya dimungkinkan jika kontrol yang dilakukan pemegang saham sangat minim.

Untuk menghilangkan ketidaksesuaian diantara kepentingan yang berbeda, maka diperlukan suatu mekanisme yang mengontrol manajemen. Salah satu bentuk mekanisme kontrol adalah struktur kepemilikan. Dalam hal ini struktur kepemilikan ditujukan untuk memecahkan masalah perbedaan kepentingan antara manajemen dan pemilik perusahaan.

Pelaksanaannya adalah dengan cara menyederhanakan suatu masalah yang kompleks dan tidak terstruktur, kemudian mengaturnya ke dalam suatu hierarki. Berdasarkan hierarki dibuat kuesioner dan dibagikan ke para responden terdiri dari beberapa Stake Holder : para pengguna jasa, pengemudi, teknisi, beberapa pakar yang terkait dan lainnya, terlibat langsung pada permasalahan yang diteliti. Hasil kuesioner diolah dengan program AHP dan expert choice.

Struktur kepemilikan pada perusahaan yang terdaftar pada bursa saham dapat dibedakan menjadi dua kategori yaitu closely held dan widely held. Menurut Murali dan Welch, 1989, suatu perusahaan dikategorikan closely held apabila lebih dari 50% saham perusahaan dimiliki oleh sekelompok kecil pemegang saham. Sebaliknya jika lebih dari 50% saham perusahaan dimiliki oleh publik dengan kepemilikan yang tersebar maka perusahaan tersebut masuk ke dalam tipe widely held.

Perbedaan struktur kepemilikan membuat perbedaan kontrol terhadap perusahaan. Kontrol yang efektif diasumsikan akan berjalan dengan baik jika lebih dari 50% saham perusahaan dimiliki oleh pihak manajemen perusahaan atau sedikit pemegang saham. Dalam konteks ini, efetifitas kontrol terkait dengan penggunaan anggaran dan pengalokasian sumber daya perusahaan yang pada akhirnya akan mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan.

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan pokok penelitian tentang pengaruh struktur kepemilikan terhadap kinerja perusahaan pada industri perdagangan, jasa dan investasi yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta.

Untuk menjawab permasalahan penelitian tersebut, penulis menggunakan metode regresi berganda dengan menggunakan pengukuran rasio profitabilitas return on assets (ROA) dan return on equity (ROE) sebagai variabel dependen. Model regresi pertama dengan ROA sebagai variabel dependen pada penelitian ini adalah:

ROA = 13o + l31 ln(Assets)+ l32 (STDROA)+ l33 (OWNSHIP)

Model regresi kedua dengan ROE sebagai variabel dependen pada penelitian ini adalah:

ROE= 13o + f31 ln(Assets)+ f32 (STDROE)+ (33 (OWNSHIP)

Pengumpulan data dilakukan melalui pengamatan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan kuartalan perusahaan-perusahaan pada industri perdagangan, jasa dan investasi yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta selama periode penelitian (kuartal pertama tahun 2004 sampai dengan kuartal keempat tahun 2005). Data komposisi kepemilikan saham digunakan untuk menentukan apakah suatu perusahaan termasuk kategori perusahaan closely held atau widely held. Dari hasil verifikasi kelengkapan data, diperoleh sampel dua puluh delapan perusahaan closely held dan lima perusahaan widely held.

Dari hasil regresi ditemukan bahwa struktur kepemilikan memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan pada industri perdagangan, jasa, dan investasi yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta yang diukur berdasarkan tingkat pengembalian atas total aktiva dan tingkat pengembalian atas total ekuitas.

Berdasarkan temuan tersebut, penulis menyimpulkan bahwa struktur kepemilikan memiliki pengaruh terhadap kemampuan perusahaan dalam menghasilan profitabilitas. Bagi investor, hasil ini semestinya dapat dijadikan acuan dalam melakukan investasi dengan melihat struktur kepemilikan sebagai dasar acuan. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi stimulus bagi peneliti lain untuk mencari variabel-variabel lain dalam mengkaji hubungan antara struktur kepemilikan dan kinerja perusahaan.

Abstrak :
Sebagai produsen sawit terbesar di dunia, Indonesia seharusnya dapat mengendalikan perdagangan sawit pada pasar internasional. Disertasi ini membuktikan bahwa hilirisasi dapat memperkuat perekonomian nasional dengan meningkatkan nilai ekspor, menurunkan impor, menghemat devisa, sehingga menambah produk domestik bruto. hilirisasi meningkatkan produktivitas petani sawit, maupun industri pengolahan sawit, sehingga menyerap tenaga kerja lebih banyak. Hilirisasi membuat Indonesia memiliki kemampuan lebih besar dalam mengendalikan harga sawit internasional, karena industri sawit nasional tidak lagi tergantung pada ekspor. Besar kecilnya suplai sawit pada pasar internasional dikendalikan oleh Indonesia sesuai dengan besar kecilnya kebutuhan sawit di dalam negeri. Disertasi ini menyarankan strategi investasi, produksi dan ekspor serta kebijakan pengembangan hilirisasi industri sawit nasional. Pemerintah perlu memberikan insentif perpajakan untuk mengundang investasi pada produk hilir kelapa sawit pada tingkat akhir, seperti produk kosmetika, makanan kemasan, dan bahan bakar sawit. Kebijakan industri sawit dalam PP No. 74 Tahun 2022 tetap dilanjutkan dan dipercepat pelaksanaannya. Ekspor sawit perlu didukung oleh peraturan-peraturan yang lebih sederhana, serta pemberian insentif untuk ekspor produk hilir. Aktivitas bursa sawit Indonesia terus ditingkatkan sehingga pengendalian harga sawit internasional dapat berada di Indonesia. ......As the world's largest palm oil producer, Indonesia is expected to exert control over the palm oil trade in the international market. This dissertation demonstrates that downstreaming can fortify the national economy by increasing export value, diminishing imports, conserving foreign exchange, and consequently contributing to the gross domestic product. Downstreaming elevates the productivity of both palm oil farmers and processing industries, thereby fostering increased employment. It grants Indonesia a more considerable capacity to influence international palm oil prices, as the national palm oil industry is no longer reliant on exports. The magnitude of the palm oil supply in the international market is governed by Indonesia in accordance with the domestic demand for palm oil. This dissertation proposes strategies for investment, production, and export, along with policies for the downstreaming development in the national palm oil industry. The government needs to provide tax incentives to attract investment in downstream palm oil products at the final stage, such as cosmetics, packaged foods, and palm oil-based fuels. The policies outlined in the palm oil industry, as per Government Regulation (Peraturan Pemerintah) No. 74 of 2022, should persist and their implementation expedited. Palm oil exports require support through streamlined regulations and incentives for the export of downstream products. The activities of the Indonesian palm oil exchange should be intensified to maintain control over international palm oil within Indonesia.

Abstrak :
ABSTRAK
Dengan menggunakan Indeks Revealed Comparative Advantage, penelitian ini bertujuan untuk membahas mengenai daya saing industri otomotif dari 20 negara produsen otomotif terbesar di dunia. Hasil penelitian menemukan bahwa dari 20 negara produsen otomotif terbesar di dunia, hanya terdapat 12 negara yang memiliki daya saing pada industri otomotif. Sedangkan, ada beberapa negara yang memiliki produksi besar namun tidak memiliki daya saing industri otomotif yang dikarenakan ekspor mereka lebih rendah dibandingkan konsumsi dalam negeri pada produk otomotif. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi daya saing industri otomotif. Di mana ukuran industri otomotif, nilai tukar efektif riil dan tingkat suku bunga pinjaman dapat mempengaruhi daya saing industri otomotif secara signifikan

---

ABSTRACT
By using Revealed Comparative Advantage Index, this study aimed to examine automotive industry competitiveness of 20 largest automotive manufacturers countries all over the world. This study found that from 20 largest automotive manufacturers countries, there are only 12 countries that have competitive advantage in automotive industry. Meanwhile, there are several countries that have large production but does not have competitive advantage in automotive industry due to the low exports compared to domestic consumption in automotive products. In addition, this study also aimed to determine the determinants that affect automotive industry competitiveness. The size of automotive industry, real effective exchange rate and lending rate may affect the automotive industry competitiveness significantly

Abstrak :
Perusahaan penanaman modal asing yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing 'UU 1/1967' tetap dibebani dengan kewajiban divestasi saham, walaupun Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 'UU 25/2007' telah mencabut UU 1/1967 dan tidak mengatur mengenai divestasi saham. Salah satunya adalah PT X sebagai perusahaan penanaman modal asing yang berdiri pada tahun 1987 dan bergerak di bidang usaha industri bahan kimia khusus untuk kertas dan perdagangan besar minyak pelumas. PT X memiliki kewajiban divestasi saham yang telah jatuh tempo dan tidak dapat mengajukan izin usaha di BKPM hingga kewajiban divestasi saham dilakukan. Tesis ini membahas mengenai dasar hukum PT X tetap harus melaksanakan kewajiban divestasi saham walaupun UU 25/2007 sudah tidak mengatur mengenai divestasi saham, pelaksanaan kewajiban divestasi saham pada PT X serta peranan notaris dalam pelaksanaan kewajiban divestasi saham pada PT X. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa peraturan pelaksanaan dari UU 1/1967 tetap berlaku berdasarkan teori pencabutan peraturan perundang-undangan dan teori ketentuan peralihan, pelaksanaan kewajiban divestasi saham PT X telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan syarat yang ditentukan oleh BKPM serta peranan notaris dalam hal ini adalah melakukan waarmerking atas keputusan sirkuler, membuat akta pernyataan keputusan para pemegang saham dan memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas perubahan pemegang saham PT X. Sebaiknya ketentuan divestasi saham juga diatur dalam UU 25/2007 dan dilakukan pemberitahuan oleh BKPM kepada perusahaan penanaman modal asing minimal 6 enam bulan sebelum jangka waktu kewajiban divestasi saham berakhir. ......Any foreign investment company established under the Law Number 1 of 1967 concerning Foreign Investment ldquo Law 1 1967 rdquo still has obligation to divest its shares, even though the Law Number 25 of 2007 ldquo Law 25 2007 rdquo concerning Investment has revoked the Law 1 1967 and does not longer regulate a divestment. PT X as a foreign investment company was established in 1987 and engages in industry of specialty chemicals for paper and large scale trading of lubricants oil. PT X has lapsed obligation to divest its shares therefore it cannot apply its business license in BKPM until it fulfills the obligation. This thesis discusses the legal basis for PT X to implement the obligation to divest its shares although the Law 25 2007 does not regulate concerning divestment, the implementation of obligation to divest its shares in PT X as well as the role of the notary in this matter. This study uses normative juridical. Based on the research results, the implementation regulations of Law 1 1967 remain in force based on the theory of revocation of legislation and theory of transitional provisions, implementation of the obligation to divest its shares in PT X has been conducted in accordance with the procedures and conditions set by BKPM and the role of the notary in this case was registering waarmerking a circular resolution, preparing a deed of statement of shareholders resolution and notifying the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia on the changes of the shareholders of PT X. Provision of divestment should also be stipulated in the Law 25 2007 and BKPM should notice to any investment foreign companies at least 6 six months before the term of the obligation to divest its shares lapsed.

Abstrak :
Studi ini mengkaji bagaimana peningkatan perdagangan internasional telah memengaruhi dinamika kesenjangan upah antar jenis kelamin dan share employment di industri manufaktur di Indonesia hingga 2003 hingga 2015. Teori Discrimination Taste oleh Becker (1957) dan menyatakan bahwa perdagangan internasional adalah mekanisme untuk meningkatkan daya saing di pasar sehingga peningkatan perdagangan internasional akan mengurangi kesenjangan upah antar tenaga kerja laki-laki dan perempuan karena diskriminasi bersifat costly untuk industri. Di sisi lain, teori non neoklasik berpendapat bahwa perdagangan internasional berakibat kepada melebarnya ketimpangan upah dikarenakan adanya segregasi pekerjaan diantara skilled dan unskilled labor. Penulis memasukkan ide dari kedua teori ini ke dalam model teori persaingan dan konsentrasi industri dan menguji model tersebut menggunakan data panel dari data survei rumah tangga Sakernas yang digabung dengan data perdagangan dan konsentrasi dari Statistik Industri dari 2003-2015. Perkiraan dari Ordinary Least Square (OLS) dan random effect di tingkat industri menunjukkan bahwa peningkatan daya saing di dalam pasar karena perdagangan internasional membuat tingkat kesenjangan upah di industri manufaktur terkonsentrasi di Indonesia menjadi semakin lebar. ...... This study examines how increasing trade in manufacturing industry in Indonesia through 2003 to 2015 have affected the dynamic of the gender wage gap and share employment. The Discrimination Taste theory by Becker (1957) stated that international trade is a mechanism for the competitiveness in the market hence the increasing of trade will decrease the gender wage gap since it is costly for the industry. On the other hand, non-neoclassical theory argues that international trade results in widening wage inequality due to the segregation of work between skilled and unskilled labor. We incorporate these two ideas into a theoritical model of competition and industry concentration and test the model using panel data of Sakernas household survey data merged with trade and concentration data from Statistik Industri from 2003-2015. Estimates from ordinary least-squares (OLS) and random effects regressions at the industry-level indicate that increasing openness to trade is associated with larger wage gaps in Indonesias concentrated manufacturing industries.