Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Saat ini industri minyak dan gas fokus dalam produksi dan pengembangan di mana sumur pengeboran sering dilakukan. Salah satu di antara banyak aspek yang perlu dipertimbangkan untuk keselamatan pengeboran adalah prediksi tekanan pori. Ada begitu banyak metode yang digunakan dalam prediksi tekanan pori termasuk JN pembelajaran mesin tetapi tidak ada yang pernah melakukan ini dengan ANFIS yang merupakan kombinasi JN dan pembelajaran mesin FIS dan penelitian ini ingin menggunakan ANFIS untuk membuat distribusi tekanan pori dalam data seismik 2D dengan 70% akurasi. Penelitian ini menggunakan data seismik pre-stack dan post-stack dengan pengukuran sumurand RFT. Penelitian ini menggunakan Eaton yang digunakan-Azadpour dan Metode Eaton untuk memprediksi tekanan pori karena metode ini dianggap baik dalam prediksi tekanan pori karena korelasinya dalam apa yang terjadi selama pengeboran. Model-model ini kemudian didistribusikan dengan ANFIS untuk menemukan korelasinya dengan impedans P, impedans S dan log densitas sehingga kita dapat menemukan distribusinya dalam data seismik 2D. Hasilnya adalah distribusi tekanan pori tetapi masih perlu penelitian lain untuk memberikan informasi mengenai keselamatan pengeboran

---

At present the oil and gas industry is focused on production and development where drilling wells are often carried out. One of the many aspects that needs to be considered for drilling safety is the prediction of pore pressure. There are so many methods used in pore pressure prediction including JN machine learning but no one has ever done this with ANFIS which is a combination of JN and FIS machine learning and this study wants to use ANFIS to make pore pressure distribution in 2D seismic data with 70% accuracy . This study uses pre-stack and post-stack seismic data with well measurements and RFT. This study uses the Eaton-used Azadpour and Eaton Method to predict pore pressures because this method is considered good in predicting pore pressures due to its correlation in what happens during drilling. These models are then distributed with ANFIS to find correlations with P impedance, S impedance and density log so that we can find their distribution in 2D seismic data. The result is pore pressure distribution but more research is needed to provide information on drilling safety.

Abstrak :
Pada skripsi ini akan dibahas tentang perkembangan penerapan azas cabotage sebagai suatu hak eksklusif, sejarah penerapan azas cabotage serta penerapan azas cabotage di Indonesia saat ini terutama dalam kegiatan usaha minyak dan gas bumi. Dalam kegiatan usaha minyak dan gas bumi, baik dalam kegiatan hulu maupun hilirnya, memerlukan kegiatan perkapalan untuk menopang maupun sebagai pelaksana utama kegiatan usaha ini. Bentuk kapal yang digunakan dalam usaha industri minyak dan gas bumi juga bukanlah kapal yang mudah didapatkan karena selain harganya yang sangat mahal, kapal-kapal tersebut juga sarat dengan teknologi canggih. Hal ini dibuktikan dengan sedikitnya pemilik kapal-kapal penunjang operasi kegiatan minyak dan gas bumi di Indonesia. Dengan diberlakukannya azas cabotage di Indonesia, dan dengan mengingat fakta bahwa penguasaan kapal-kapal penunjang industri minyak dan gas bumi yang berbendera Indonesia masih belum mencukupi untuk menjamin keberlangsungannya kegiatan usaha minyak dan gas bumi, suatu permasalahan timbul dimana terjadi tarik ulur kepentingan antara pelaku usaha dan juga pemerintah. Penulis menggunakan tipologi penelitian yuridis normatif, dengan metode penelitian kepustakaan dihubungkan dengan norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan. ......This thesis shall discuss the development of the application of the principle of cabotage as an exclusive right, the history of the application of the principle and current application of cabotage principle in Indonesia, especially in oil and gas business activities. In oil and gas business activities, both in its upstream and downstream sectors, shipping activities are required to support as well as to perform main functions of this business. Forms of vessels used in oil and natural gas business activities are also not easily available due to the very high price and technologies involved in such vessels. It is evidenced by the fact that there is a scarcity of Indonesian vessels supporting the operation of oil and gas activities in Indonesia. With the implementation of cabotage principle in Indonesia, and by considering the fact that ownership of Indonesian vessels supporting oil and gas industry are still not sufficient to ensure sustainability of the business activities of oil and gas, a problem arises where there is a conflict between business interests and government. The author uses a typology of normative research, library research methods associated with the legal norms contained in legislation and court decisions.

Abstrak :
Industri minyak dan gas bumi berperan penting dalam ekonomi Indonesia, sebagai sumber pendapatan untuk APBN dan sumber energi (khususnya BBM) untuk menggerakkan berbagai sektor kehidupan di seluruh Indonesia. Dibatasinya pergerakan manusia secara langsung mengakibatkan penurunan permintaan terhadap BBM. Selain penurunan konsumsi, Covid-19 juga berdampak pada penurunan harga dan produksi minyak dan gas bumi, termasuk penghentian kegiatan hulu dan pengurangan kegiatan pengilangan (refinery). Rekomendasi yang dikemukakan antara lain pembentukan strategic petroleum reserves, pengkajian ulang proyek-proyek kilang minyak dan green fuel, serta tidak menurunkan harga jual BBM.

Abstrak :
Pada tahun 2020 Pemerintah kembali memberlakukan skema PSC Cost Recovery, dengan tujuan untuk memberikan pilihan penggunaan skema PSC selain menggunakan skema PSC Gross Split yang ternyata kurang attraktif bagi kontraktor migas. Oleh karena itu, tesis ini bertujuan untuk menganalisis proporsi pembagian hasil produksi minyak dan gas bumi antara Pemerintah dengan Kontraktor Migas melalui skema PSC Cost Recovery dan skema PSC Gross Split. Selain itu dalam penelitian ini juga dilakukan analisis mengenai tantangan, faktor pendukung, dan faktor penghambat pada skema PSC Gross Split. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif untuk mendapatkan gambaran yang mendalam atas fenomena proporsi pembagian hasil produksi minyak dan gas bumi antara Pemerintah dengan Kontraktor Migas melalui skema PSC Cost Recovery dan skema PSC Gross Split. Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah melalui studi literatur dan studi lapangan dengan melakukan wawancara kepada stakeholder terkait. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pada skema PSC Gross Split kontraktor mendapatkan bagi hasil yang lebih kecil apabila dibandingkan dengan skema PSC Cost Recovery, hal ini disebabkan karena pada skema PSC Gross Split tidak terdapat pengembalian biaya operasi sebagaimana yang terdapat dalam skema PSC Cost Recovery. ......Since 2020 the Government reverted to the Cost Recovery PSC scheme to give oil and gas contractors a choice of using the PSC scheme, with the aim of providing a choice of using the PSC scheme other than using the Gross Split PSC scheme which turned out to be less attractive for oil and gas contractors. Therefore, this thesis aims to analyze the proportion of oil and gas production sharing between the Government and Oil and Gas Contractors through the Cost Recovery PSC scheme and the Gross Split PSC scheme. In addition, this study also conducted an analysis of the challenges, supporting factors, and inhibiting factors in the Gross Split PSC scheme. This study is a qualitative study to get an in-depth picture of the phenomenon of the proportion of share of oil and gas production between the Government and the Oil and Gas Contractor through Cost Recovery PSC scheme and Gross Split PSC scheme. The data is collected through literature studies and field studies by conducting interviews with relevant stakeholders. The result of this study indicates that in the Gross Split PSC scheme the contractor gets a smaller profit share when compared to the Cost Recovery PSC scheme as in the Gross Split PSC scheme there is no return of operating costs as contained in the Cost Recovery PSC scheme.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor/kebijakan perusahaan yang memberikan dampak positif terhadap perbaikan modal kerja di masa krisis. Salah satu penyebab dilakukannya penelitian ini adalah sebagai salah satu perusahaan penghasil minyak, Perusahaan menghadapi keterbatasan modal kerja akibat penurunan harga minyak mentah dunia dalam beberapa tahun terakhir dengan pandemi Covid-19 secara bersamaan. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari wawancara baik terstruktur maupun tidak terstruktur serta telaah atas laporan tahunan dan triwulan Perusahaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi modal kerja pada masa krisis seperti kegiatan utama Perusahaan. Perseroan sudah baik dalam mengoptimalkan modal kerja selama krisis ini, yakni dengan mengurangi biaya modal dengan cara mengurangi kegiatan pengeboran dan mengurangi pembuatan fasilitas baru. Selain itu, dalam mempertahankan modal kerjanya, Perusahaan juga meningkatkan kontrol atas komponen utama modal kerja. Rekomendasi yang diberikan kepada Perusahaan sebagai langkah selanjutnya adalah Perusahaan dapat mengurangi biaya yang berkaitan dengan operasional sehari-hari seperti biaya utilitas. ......This study aims to analyze the factors / company policies that have a positive impact on improving working capital in times of crisis. One of the reasons for conducting this research is that as one of the oil-producing companies, the Company is facing limited working capital due to the decline in world crude oil prices in recent years with the Covid-19 pandemic simultaneously. The data used in this study were obtained from structured and unstructured interviews as well as reviews of the Company's annual and quarterly reports. The results of this study indicate that there are several factors that affect working capital during a crisis, such as Company’s main activities. The company has been good at optimizing working capital during this crisis, namely by reducing capital costs by reducing drilling activities and reducing the construction of new facilities. In addition, in maintaining its working capital, the Company has also increased control over the main components of working capital. The recommendation given to the Company as the next step is that the Company can reduce costs related to day-to-day operations such as utility costs.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kontrak bagi hasil tersebut dilihat dari sisi penerimaan negara dan beban yang harus ditanggung kontraktor K3S. Metode penelitian ini adalah kualitatif. Tujuan penelitian ini bersifat deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan ini memberikan kenaikan yang signifikan pada penerimaan negara dan beban yang harus ditanggu kontraktor. Selain itu, penelitian ini juga menunjukkan bahwa masih adanya ketidakpastian hukum atas peraturan pelaksana. Saran yang dapat diberikan adalah harus adanya peraturan pelaksana yang jelas serta harus ada insentif baru yang diberikan kepada kontraktor.

---

ABSTRACT
This research has goals to analyze the implementation of the new PSC gross split in terms of state revenue and the burden that must be borne by the contractors. The method of this research is qualitative. The purpose of this study is descriptive. The results of this study indicate that the policy gives significant increasement on state revenues and contractors burden. Also, this study indicate that there are no legal certainty in implementation regulation especially in tax regulation. An advice to resolve this issue is to implement the implementation regulation and give new insentifs for the contractors.

Abstrak :
Rotating machinery dalam industri minyak dan gas merupakan aset kritis yang beroperasi dalam medan kerja yang berat, sehingga beberapa bagian umum rentan mengalami fault. Fault merupakan anomali yang menunjukkan penyimpangan dari kondisi operasi normal pada suatu sistem, sehingga perlu dideteksi lebih dini, secara akurat, dan terotomasi. Salah satu metode yang dapat digunakan adalah dengan machine learning. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sensor condition monitoring aset rotating machinery yang diperoleh dari sebuah perusahaan minyak dan gas di Indonesia. Data sensor yang diperoleh mencakup 3 operation parameters yakni kecepatan, suhu, dan vibrasi. Algoritme klasifikasi pada penelitian ini menggunakan supervised learning yakni Support Vector Machine (SVM), Random Forest (RF), dan K-Nearest Neighbors (KNN). Kinerja model machine learning dievaluasi menggunakan metrik accuracy, precision, F1 score, dan matthews correlation coefficient (MCC). Hasil model klasifikasi random forest menunjukkan hasil yang sangat baik dengan akurasi 98,5%, presisi 98,6%, f1-score 98,5%, dan MCC sebesar 97,2%. Analisis SHAP Explainer secara global mampu menjelaskan feature importance dan secara lokal yang memperlihatkan kontribusi variabel-variabel operating parameter yang berkontribusi paling besar pada kelas normal, alert, dan fault. ......Rotating machinery in the oil and gas industry is a critical asset that operates in a tough work environment, where some of the common parts are prone to faults. Fault is an anomaly that indicates a deviation from the normal operating conditions of a system, so it needs to be detected early, accurately, and automated. The data used in this study is obtained from a condition monitoring sensor of rotating machinery in an oil and gas company in Indonesia. The acquired sensor data includes 3 operating parameters: speed, temperature, and vibration. The classification algorithms used in this research are supervised learning methods, namely Support Vector Machine (SVM), Random Forest (RF), and K-Nearest Neighbors (KNN). The performance of the machine learning models is evaluated using metrics such as accuracy, precision, F1 score, and Matthews correlation coefficient (MCC). The results of the random forest classification model show very good results with an accuracy of 98.5%, a precision of 98.6%, an f1-score of 98.5%, and an MCC of 97.2%. SHAP Explainer in global explanation is able to explain the feature importance and also locally which shows the contribution of operating parameter variables that contribute the most to the normal, alert, and fault classes.

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai pengaturan hak dan kewajiban yang terdapat di dalam Perjanjian Kerjasama Joint Operating Body (JOB) beserta status hukumnya. Perjanjian JOB merupakan perjanjian turunan dari Kontrak Bagi Hasil yang diatur di dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2001. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis-normatif. Perjanjian yang dijadikan studi kasus di dalam penelitian ini pada dasarnya telah memenuhi prinsip kebebasan berkontrak yang terdapat di dalam hukum perikatan, walaupun terdapat ketimpangan dalam pembagian hak dan kewajiban di dalam perjanjian tersebut. Selanjutnya, Perjanjian JOB mewajibkan para pihaknya untuk membuat sebuah badan operasi bersama/Joint Operating Body untuk menjalankan kegiatan operasi. Namun, status hukum dari badan tersebut belum jelas karena tidak diatur di dalam perjanjian. Oleh karenanya diperlukan pengaturan khusus terhadap status hukum dari JOB tersebut, agar dapat memudahkan para pihak apabila terjadi perselisihan di antara pihak atau terhadap pihak ketiga ke depannya. ...... This thesis examines the division between rights and obligations amongst the parties in a Joint Operating Body agreement with its legal status. Joint Operating Body agreement is a derivative of a Production Sharing Contract, which is regulated under Law No. 22/2001. This research is conducted with a normative legal method. In general, the agreement has reflected the freedom of contract principle that is the basis of the contract law, but there is an imbalance between rights and obligations on this agreement. Moreover, the agreement stated that both parties must form a Joint Operating Body that will carry out all operational activities. However, the legal status of said body is still not defined, as it is not governed by the agreement. Therefore, there needs to be a specific clause in the agreement that regulates the formation of Joint Operating Body and its legal status, in order to avoid disputes between the parties involved or with any third parties in the future.

Abstrak :
Pemerintah telah menerbitkan beberapa kebijakan hukum yang mengatur terkait pandemi Covid-19 diantaranya ialah penetapan pandemi Covid-19 sebagai bencana nasional non alam dan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Adanya dua kebijakan tersebut direspon dengan melakukan langkah efisiensi bagi perusahaan minyak dan gas bumi di Indonesia, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dapatkah pandemi Covid-19 dijadikan sebagai dasar penyimpangan perjanjian kerja dan sebagai salah satu alasan efisiensi perusahaan dalam menghindari Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Jenis metode yang digunakan dalam penulisan Tesis ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan sumber data sekunder yakni melalui pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Teknik pengumpulan data pada penulisan ini menggunakan studi kepustakaan (library research) dimana data-data tersebut selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa hal tersebut bukan sebagai alasan penyimpangan perjanjian kerja tetapi lebih ditekankan pada renegosiasi ulang terhadap perjanjian kerja yang terkena dampak akibat pandemi Covid-19 berakhir pada musyawarah dan mufakat dalam hal ini pemberi kerja tetap diwajibkan untuk mengadakan dialog kepada Pekerja dengan menggunakan lembaga kerjasama bipatrit. Pihak pemberi kerja tetap harus memperhatikan hak-hak normative pekerja dalam melakukan kegiatan efisiensi perusahaan. ......The government has issued several legal policies that regulate the Covid-19 pandemic, including the designation of the Covid-19 pandemic as a non-natural national disaster and Large-Scale Social Restrictions (PSBB). Responding to these two policies by taking efficiency measures for oil and gas companies in Indonesia, this study aims to find out whether the Covid-19 pandemic can be used as a basis for deviations from work agreements and as one of the reasons for company efficiency in avoiding Termination of Employment (PHK). The type of method used in writing this thesis is a normative legal research method using secondary data sources, namely through statutory approaches, conceptual approaches and case approaches. The data collection technique at this writing uses library research where the data is then analyzed qualitatively. The results of this study conclude that are not a reason for deviations from work agreements but more emphasis on renegotiating work agreements affected by the end of the Covid-19 pandemic in deliberation and consensus, in this case the employer is still required to hold a dialogue with workers using a bipartite cooperation institution. The employer must still pay attention to the normative rights of workers in carrying out company efficiency activities.