Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Manusia pada prinsipnya menempati posisi sangat pen ting dan menjadi penentu dalam setiap pengembangan produktivitas. Sebab, analisis formal faktor-faktor produktivitas dasar disamping manusia ( tenaga kerja ) seperti peralatan dan teknologi serta segi ketatalaksanaan manajemen membuktikan bahwa semua faktor-faktor tersebut hanya dapat produktif oleh manusia. Potensi yang ada ini tentunya perlu dimanfaatkan secara optimal oleh perusahaan dalam rangka mengembangkan kualitas pekerjanya, terutama dalam menghadapi gejala persaingan usaha yang semakin ketat, era globalisasi dan perubahan-perubahan perusahaan yang semakin cepat yang ditujukan pada peningkatan mutu melalui upaya efisiensi di segala aspek dan efektivitas dari pelaksanaannya. sasaran Salah satunya adalah dengan menerapkan suatu konsep terbaru tentang sistem kendali mutu ( GKM ). Penerapan GKM di PT. Toyota Astra Motor-Plant II yang telah dimulai sejak tahun 1982, telah banyak memberikan kenyataan tentang berbagai tingkat perbaikan dan peningkatan yang dihasilkan dalam proses kerja yang berpengaruh langsung pada peningkatan mutu produk dan mutu tenaga kerja. Namun perbaikan dan peningkatan yang telah dicapai pada tahap-tahap aywal ini tidak memberikan suatu pengaruh terhadap jumlah GKM yang terbentuk pada periode-periode sesudahnya. Seba1iknya menunjuk kan suatu kecenderungan penurunan dalam segi kuantitas atau jumlah gugus. Dari hasil analisa diketahui bahwa gejala penurunan ini pada dasarnya lebih disebabkan oleh aspek personal / sosial pada diri karyawan atas partisipasinya dalam kegiatan GKM, atau dengan kata lain ada kecenderungan penurunan motivasi atau semangat karyawan atas keterlibatannya dalam pelaksanaan kegiatan GKM. Penurunan ini tentu saja secara tidak langsung berpengaruh terhadap tingkat produktivitas yang dihasilkan. Dengan tingkat produktivitas kerja dan kebiasaan karyawan dalam menyelesaikan pekerjaan di PT. TAM Plant II yang sudah baik, ternyata pada sisi lain keberhasilan tersebut, bukanlah sepenuhnya akibat dukungan positif dari kegiatan yang dihasilkan GKM, akan tetapi lebih merupakan hasil dari apa yang seharusnya dicapai oleh setiap karyawan yang didasarkan pada target produksi yang ingin dicapai. Oleh karenanya ada suatu kecenderungan penilaian bahwa masih banyak karyawan yang menganggap kegiatan GKM di Plant II sebagai bagian terpisah dari kegiatan atau tugas rutin mereka sehari-hari. Sehingga hal ini membawa dampak kepada pengesampingan arti dan pentingnya GKM bagi peningkatan produktivitas. Berdasarkan fenomena yang ada ini, dapat digambarkan bahwa ternyata pengetahuan teknik saja tidaklah memadai dalam mengelola dan mentatalaksanakan prosesnya pada suatu bidang industri. Akan tetapi yang lebih penting dari semua itu adalah pemahaman yang mendalam tentang hakekat manusia dan lingkungannya. Dengan adanya pandangan pengetahuan semacam ini, hakekat dari pengembangan sumber daya manusia menjadi semakin penting. terutama dai am pelaksanaan GKM.

Abstrak :
Melalui Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019, pemerintah Indonesia menjalankan komitmennya untuk pemulihan eksternalitas lingkungan yang berkelanjutan dengan program industri kendaraan bermotor listrik berbasis baterai. Sayangnya, terkait pemberian insentif sebagaimana yang sesuai dengan peraturan turunan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38 Tahun 2023, pemerintah menunjukkan belum juga ada perusahaan produsen Bus Listrik dalam negeri maupun perusahaan operator layanan transportasi umum yang mengikuti program tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas kebijakan insentif fiskal terhadap Bus Listrik dalam meraih ekosistem transportasi berkelanjutan di DKI Jakarta. Penggunaan konsep ekosistem transportasi berkelanjutan menjadi indikator pendukung penelitian, sebagaimana salah satu tujuan pemerintah adalah untuk membangun industri transportasi hijau. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian post-positivist dengan jenis penelitian deskriptif. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah melalui wawancara mendalam dan studi literatur. Hasil penelitian ini menunjukkan pemberian kebijakan insentif fiskal terhadap Bus Listrik belum mencapai tingkat efektivitas yang optimal berdasarkan kategori-kategori pendukung efektivitas kebijakan. Hal tersebut disebabkan oleh faktor utama berupa sejumlah perusahaan produsen Bus Listrik dalam negeri masih memiliki kesulitan terkait kriteria nilai TKDN yang harus dipenuhi. Masih terdapat banyak pertimbangan seperti biaya yang cukup besar dan keuntungan yang tidak sebanding memberikan keraguan yang besar bagi perusahaan. Kebijakan yang diberikan pemerintah belum sepenuhnya mendukung industri Bus Listrik dalam negeri secara holistik, serta dalam mewujudkan pengurangan emisi nasional melalui industri transportasi hijau. Pemberian insentif fiskal terhadap Bus Listrik juga belum mampu sepenuhnya mengarahkan pada mewujudkan ekosistem transportasi berkelanjutan. Oleh karena itu, pemerintah juga diharapkan dapat membuat program besar dalam mendorong pengadaan hingga penggunaan transportasi umum sebagai salah satu bentuk perwujudan ekosistem transportasi berkelanjutan. ......Through Presidential Regulation Number 55 of 2019, the Indonesian government carries out its commitment to sustainable recovery of environmental externalities with a battery-based electric motor vehicle industry program. Unfortunately, regarding the provision of incentives in accordance with the derivative regulations of the Minister of Finance Regulation Number 38 of 2023, the government shows that there are still no domestic electric bus producing companies or public transportation service operator companies that have participated in the program. This research aims to analyze the effectiveness of fiscal incentive policies for Electric Buses in achieving a sustainable transportation ecosystem in DKI Jakarta. The use of the concept of a sustainable transportation ecosystem is a supporting indicator for research, as one of the government's goals is to build a green transportation industry. This research uses a post-positivist research approach with descriptive research type. The data collection techniques in this research are through in-depth interviews and literature studies. The results of this research show that the provision of fiscal incentive policies for Electric Buses has not reached the optimal level of effectiveness based on the categories supporting policy effectiveness. This is caused by the main factor in the form of a number of domestic Electric Bus producing companies still having difficulties regarding the TKDN value criteria that must be met. There are still many considerations such as quite large costs and disproportionate profits that give big doubts to the company. The policies provided by the government do not fully support the domestic Electric Bus industry in a holistic manner, as well as in realizing national emission reductions through the green transportation industry. Providing fiscal incentives for Electric Buses has also not been able to fully lead to creating a sustainable transportation ecosystem. Therefore, it is also hoped that the government can create a large program to encourage the procurement and use of public transportation as a form of realizing a sustainable transportation ecosystem.