Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Skripsi ini membahas tentang dugaan praktik kartel pada garam industri aneka pangan di Indonesia. Dugaan tersebut muncul dikarenakan terdapat ketidakberesan dalam proses pengajuan impor oleh ketujuh importir yang mengarah kepada dugaan bahwa ketujuh importir telah mengadakan rapat swasembada garam yang menghasilkan kesepakatan untuk mengimpor 397.208 ton garam. Rapat tersebut diduga turut menghasilkan surat melalui Asosiasi Industri Perusahaan Garam Indonesia (AIPGI) pada 8 Juni 2015 yang meminta agar Kementerian Perdagangan menerbitkan rekomendasi dan izin impor garam. Kesepakatan tersebut diduga dilakukan untuk mempermainkan harga garam industri aneka pangan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan dengan tipe penelitian yuridis-normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa indikasi awal kartel membuktikan bahwa ketujuh importir terbukti melakukan pelanggaran pada Pasal 11 UU No. 5 Tahun 1999, namun dibutuhkan bukti lebih yang cukup untuk memperkuat indikasi tersebut. ......This thesis discusses the alleged cartel practices in the various food industries salt in Indonesia. The allegation arose because there were irregularities in the process of submitting imports by the seventh reported parties which led to the allegation that the seven reported parties had held a salt self-sufficiency meeting which resulted in an agreement to import 397,208 tons of salt. The meeting allegedly helped produce a letter through the Indonesian Salt Company Industry Association on June 8, 2015 which requested that the Ministry of Trade issue recommendations and import permits for salt. The agreement was allegedly carried out to play with the price of salt for various food industries. The research method used is library research with juridical-normative research types. The results of the study indicate that the initial indication of the cartel proved that the seven reported parties were proven to have violated Article 11 of Law No. 5 of 1999, but more evidence is needed to strengthen these indications.

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai permasalahan tentang praktik kartel dalam perdagangan garam industri aneka pangan di Indonesia. Dugaan tersebut diperkuat dengan terjadinya hambatan pasokan yang menyebabkan kelangkaan garam industri pada awal tahun 2015, dengan adanya fakta bahwa persediaan garam pada akhir tahun 2014 masih cukup untuk memenuhi kelangkaan. Berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh KPPU, pelaku usaha dinyatakan tidak terbukti melanggar Pasal 11 UU No. 5 Tahun 1999 dikarenakan tidak terpenuhinya unsur mempengaruhi harga dan unsur dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat sebagai bagian dari unsur pasal terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KPPU tidak tepat dalam membuktikan unsur mempengaruhi harga, dengan hanya memperhatikan signifikansi kenaikan harga di mana berdasarkan hasil penelitian, para pelaku usaha terbukti melanggar Pasal 11 UU No. 5 Tahun 1999. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan yang dilakukan dengan menggunakan tipologi penelitian yuridis normatif, dengan tujuan menganalisis Putusan KPPU Nomor 09/KPPU-I/2018 berdasarkan UU No. 5 Tahun 1999 dan Peraturan Komisi Nomor 4 Tahun 2010. Hasil penelitian menyarankan bahwa dibutuhkannya peran pemerintah dan otoritas persaingan usaha untuk membenahi regulasi, disertai adanya peran pelaku usaha untuk selalu memperhatikan rambu-rambu hukum agar dapat mengatasi permasalahan kegiatan usaha importasi garam di Indonesia. ......This thesis analyzes the alleged cartel practices in the food grade salt trade in Indonesia. This allegation is reinforced by supply barrier which led to the scarcity of food grade salt in early 2015, despite the fact that the salt stock  at the end of 2014 was still sufficient for early 2015 demands. Based on KPPU’s examination, Salt Industry Participants was declared not proven to violate Article 11 of UU No. 5 of 1999 due to the fulfillment of  the elements of “affecting prices” and “can lead to monopolistic practices and / or unfair business competition”of Article 11 were not proven.  This thesis shows that the KPPU was not right in proving the element of  “affecting prices,” by only paying attention to the significance of price increases where based on the results of this research, Salt Industry Participants should have been proven to break Article 11 of Law No. 5 of 1999. This research is a library research conducted using normative juridical research typology, with the aim of analyzing the Verdict of KPPU Number 09/KPPU-1/2018 based on Law No. 5 of 1999 and Commission Regulation No. 4 of 2010. The results of the research suggest that the role of government and KPPU is needed to improve regulations, complemented  by  the role of  Salt Industry Participants to always comply with regulatory requirements in order to overcome the problems of salt import business activities in Indonesia.

Abstrak :
Garam merupakan salah satu komoditas yang penting dan selalu dibutuhkan oleh manusiaSaat ini, jumlah impor garam lebih besar daripada jumlah produksi. Untuk dapat memenuhi kebutuhan garam nasional, dibutuhkan industri garam dengan teknologi yang dapat mendukung peningkatan produksi dan kualitas garam. Kegiatan sektor industri adalah sektor penting untuk dikaji daya dukung lingkungan, maka dari itu penelitian ini mempertimbangkan daya dukung lingkungan sebagai dasar untuk analisis lokasi potensial industri garam di Pesisir Kabupaten Sumenep sehingga kestabilan lingkungan dan wilayah tetap terjaga. Analisis dilakukan dengan identifikasi faktor yang mempengaruhi penentuan lokasi industri garam di Pesisir Kabupaten Sumenep dengan menggunakan metode AHP terhadap 11 responden dengan latar belakang disiplin ilmu yang berbeda. Berdasarkan hasil perhitungan, lokasi industri kuat dipengaruhi oleh daya dukung lingkungan dan jarak terhadap bahan baku utama (tambak garam). Kecamatan yang memiliki potensi tinggi untuk industri garam adalah pada bagian selatan Kecamatan Saronggi dengan luas kelas potensi tinggi sebesar 1.487 Hektar. Kecamatan tersebut memiliki jasa penyedia air bersih, pengaturan pengolah limbah, dan pengaturan tata aliran air dan banjir yang tinggi sehingga memiliki potensi tinggi untuk dapat mendukung kegiatan industri garam. Jasa pengaturan iklim, pengaturan kualitas udara, dan pendukung biodiversitas tergolong rendah, sehingga jika dibangun industri pada kecamatan tersebut tidak akan mengganggu fungsi jasa ekosistem karena jasa ekosistem tersebut cenderung memiliki indeks yang tinggi pada wilayah yang memiliki banyak vegetasi. ......Salt is a commodity that is considered important and always needed by people. Indonesia as one of the maritime countries that have the fourth longest coastline in the world has not been able to be sovereign in the commodity of salt. However, the amount of salt imports is greater than the amount of production. To be able to fulfill the needs of national salt, salt industry is needed with technology that can support increased production and quality of salt. The activity of the industrial sector is an important sector to study the carrying capacity of the environment. Therefore, this study considers the carrying capacity of the environment as the basis for analyzing the potential location of the salt industry on the coast of Sumenep Regency so that the stability of the region is maintained. The analysis was carried out by identifying the factors that influence the determination of the location of the salt industry on the coast of Sumenep Regency using the AHP method on 11 respondents with different disciplinary backgrounds. Based on the calculation results, the location of the industry is strongly influenced by the carrying capacity of the environment and the distance to the main raw material (salt ponds). Districts that have high potential for the salt industry are in the southern part of Saronggi District with a high potential class area of 1,487 hectares. The sub-district has clean water supply services, waste treatment arrangements, and high flood and water flow arrangements so that it has high potential to be able to support salt industry activities. Services for climate regulation, air quality regulation, and biodiversity support are low, so if an industry is built in the sub-district it will not interfere with the function of ecosystem services because these ecosystem services tend to have a high index in areas that have a lot of vegetation.