Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPada skripsi ini membahas mengenai penerapan konsep decisive influence dalam tanggung jawab perusahaan grup terhadap pelanggaran persaingan usaha yang dilakukan oleh anak perusahaan. Permasalahan yang akan dijawab adalah bagaimana tanggung jawab dan hubungan perusahaan grup terhadap anak perusahaan dalam hukum Indonesia, bagaimana penerapan konsep decisive influence terhadap tanggung jawab perusahaan grup terhadap pelanggaran persaingan usaha oleh anak perusahaan dan Bagaimana perbedaan penerapan tanggung jawab Perusahaan Grup terhadap tindakan pelanggaran persaingan usaha oleh Anak Perusahaan berdasarkan ketentuan hukum Indonesia dan konsep decisive influence. Skripsi ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan analisa kualitatif mengenai konsep decisive influence dalam tanggung jawab induk perusahaan terhadap pelanggaran persaingan usaha yang dilakukan oleh anak perusahaan. Hasil Penelitian ini menyimpulkan bahwa dengan konsep decisive influence suatu perusahaan grup dapat dibebankan tanggung jawab terhadap tindakan pelanggaran persaingan usaha yang dilakukan oleh anak perusahaan di mana terdapat kepemilikan seluruh atau mayoritas saham meskipun induk perusahaan grup tidak terlibat langsung dengan tindakan tersebut. Dengan demikian perlu adanya suatu pembaharuan dalam ketentuan hukum persaingan usaha yang mengatur konsep decisive influence.

---

ABSTRACTIn this thesis discusses about implementation of the decisive influence concept in the liability of the group corporation towards competition law infringement conducted by it rsquo s subsidiary company. The issues to be addressed are how the group 39 s corporate responsibilities and relationships relate to subsidiaries in Indonesian law, how to implemented the concept of decisive influence to the group 39 s corporate liability towards competition law infringement by it rsquo s subsidiaries and How differences between the Group Corporation rsquo s liability towards competition law infringement conducted by Subsidiaries under Indonesian law and the concept of decisive influence. This thesis is conducted under a normative legal research that uses qualitative analysis related to the concept of decisive influence in the liability of the parent company of the group corporation towards the infringement of business competition conducted by a subsidiary. The results of this study conclude that the concept of decisive influence makes group corporation may be liable for competition law infringement conducted by a subsidiary in which there is an ownership of the whole or a majority of shares even though the parent company group is not directly involved with the conducts. Therefore, there needs to be a renewal in the business competition law that includes a regulation of the concept of decisive influence in group corporation rsquo s liability."

"Hubungan bisnis antara induk dan anak perusahaan sudah sering terjadi, salah satunya dibidang ketenagakerjaan yaitu dengan melakukan pemindahan pekerja antar induk dan anak perusahaan. Salah satu upaya pemindahan pekerja antar perusahaan adalah dengan cara penugasan pekerja, yaitu dengan cara menugaskan pekerja dari perusahaan asal untuk bekerja pada perusahaan penerima tanpa mengakhiri perjanjian kerja dari pekerja yang ditugaskan dengan perusahaan asal. Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia belum ada ketentuan yang mengatur bagaimana pelaksanaan pemindahan pekerja antar perusahaan, sehingga dalam tulisan ini terdapat tiga rumusan masalah yaitu bagaimana ketentuan mengenai penugasan pekerja antar induk perusahaan dan anak perusahaan, bagaimana perlindungan hukum terhadap pekerja yang ditugaskan selama penugasan antar induk perusahaan dan anak perusahaan, serta bagaimana ketentuan yang ideal mengenai pemindahan pekerja antar induk perusahaan dan anak perusahaan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian doktrinal yang memberi penjelasan secara sistematis mengenai penugasan pekerja antar perusahaan dengan cara menganilisis hubungan antar peraturan yang relevan dan memprediksi perkembangannya. Dalam penugasan pekerja antar induk perusahaan dan anak perusahaan melibatkan tiga subyek hukum yaitu perusahaan asal, perusahaan penerima, serta pekerja yang ditugaskan. Hubungan kerja serta hak dan kewajiban antara subyek hukum dalam penugasan harus dipastikan dalam perjanjian penugasan. Karena penugasan antar perusahaan tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, untuk memberikan perlindungan hukum kepada pekerja yang ditugaskan, maka ketentuan mengenai penugasan pekerja antar induk perusahaan dan anak perusahaan harus diatur dalam kaidah otonom yang melibatkan pekerja dalam pembentukannya yaitu Perjanjian Kerja Bersama (PKB), agar terwujud hubungan industrial yang harmonis.

---

Business relationships between parent and subsidiary companies often occurred, including in the field of employment, especially transferring workers between parent and subsidiary companies. One way to transfer workers between companies is by assigning employees from the original company to work at the host company without terminating the work agreement between workers and the original company. It's called employee secondment. There are no provisions governing how to carry out employee secondment between companies in Indonesian regulations, so in this paper there are three problem formulations, first of all, what are the provisions regarding employee secondment between parent companies and subsidiaries? Secondly, what is the legal protection for employee secondment during intercompany secondment? And the third, what are the ideal provisions regarding the employee secondment? The research method used in this research is doctrinal research, which provides a systematic explanation of employee second-met between companies by analyzing the relationship between relevant regulations and predicting their development. The second employee meeting between parent companies and subsidiaries involves three legal subjects, namely the originating company, the receiving company, and the assigned workers. The employment relationship as well as the rights and obligations between legal subjects in the secondment must be confirmed in the secondment agreement. Intercompany secondment is not regulated by Indonesian laws and regulations, so to provide legal protection for the secondee, provisions regarding employee secondment must be regulated by autonomous rules that involve employees in its formation. The Collective Labor Agreement is the best autonomous rule in order to realize harmonious industrial relations."

"Tesis ini mengkaji mengenai hubungan hukum dalam suatu perusahaan grup, terutama antara perusahaan induk dan perusahaan anak, serta pertanggungjawaban perusahaan induk perusahaan yang menjadikan perusahaan anak sebagai corporate guarantor menurut hukum perdata khususnya hukum perseroan terbatas.Perseroan Terbatas merupakan suatu badan hukum yang mandiri, sehingga setiap perusahaan yang tergabung dalam perusahaan grup, dalam melakukan suatu perbuatan hukum akan menjadi tanggung jawab perusahaan itu sendiri. Namun dengan adanya keterkaitan antara perusahaan induk dan perusahaan anak, mengakibatkan terjadinya dualisme peran perusahaan induk. Dualisme terlihat dari tindakan perusahaan induk yang menjadikan perusahaan anak sebagai corporate guarantor dan hal tersebut berpotensi merugikan pihak ketiga, yang mengakibatkan perusahaan induk dapat dimintakan pertanggungjawabannya melalui prinsip piercing the corporate veil.Peraturan mengenai perusahaan induk dan perusahaan anak dalam suatu perusahaan grup yang berlaku saat ini kurang efektif karena menggunakan pendekatan perseroan secara tunggal, sedangkan perusahaan induk dan perusahaan anak merupakan perseroan dalam bentuk jamak yang pada faktanya merupakan satu kesatuan.

---

This thesis examines the legal relationship in a group company, especially between the holding company and the subsidiary company, as well as the accountability of the holding company for appointing the subsidiary company as corporate guarantor according to civil law, specifically the law of limited liability company.Limited liability company is an independent legal entity, and any company incorporated in a group company, in conducting a legal act will be the responsibility of the company itself. However, with the connection between the holding company and the subsidiary company, resulting in dualism role of the holding company. Dualism is seen from the actions of the holding company that appoints the subsidiary company as corporate guarantor, such matter has the potential to harm third parties. The holding company may be held accountable through the principle of piercing the corporate veil.Regulation concerning the holding company and subsidiary company in a group company are currently ineffective as it uses a single corporate approach, while the holding company and subsidiary are companies in the plural form which in fact is a unity."