Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Kelangkaan sumber-sumber permodalan domestik mengakibatkan investasi asing menjadi salah satu motor pembangunan di negara-negara berkembang. Kebijakan ekonomi luar negeri yang dikeluarkan oleh Pemerintah di bidang investasi asing tentu akan mempengaruhi arus modal yang masuk. Semakin menarik insentif yang diberikan, semakin besar pula minat investor asing untuk menanamkan modalnya. Berkaitan dengan kebijakan ekonomi luar negeri Indonesia di bidang investasi asing, maka dalam penelitian ini akan diamati bagaimana perbandingan faktor internal dan eksternal mempengaruhi kebijakan ekonomi luar negeri Indonesia di bidang investasi asing pada masa awal pengakuan kedaulatan (1950-1957) dan masa awal Orde Baru (1967-1974). Faktor internal yang mempengaruhi adalah adanya pendukung paham liberal dan nasionalis serta kondisi perekonomian pada masa itu, sementara faktor eksternalnya adalah adanya lembaga keuangan internasional. Adanya saling mempengaruhi atas berbagai faktor tersebut akan mempengaruhi perubahan arah kebijakan investasi asing di Indonesia pada kedua masa tersebut. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka. Data-data mengenai kebijakan perekonomian termasuk pula kebijakan investasi asing, pengaruh lembaga keuangan internasional dan perubahan kebijakan investasi asing diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku, jurnal jumal, media massa maupun terbitan-terbitan lainnya. Seluruh data yang terkumpul dianalisis dan dilaporkan secara kronologis. Artinya, setiap gejala yang muncul dan keterkaitan antar gejala akan dijelaskan, serta dituangkan dalam laporan penelitian yang tersistematisasi berdasarkan urutan kejadian. Pada akhir penelitian diperoleh kesimpulan bahwa kebijakan ekonomi luar negeri Indonesia di bidang investasi asing pada masa awal pengakuan kedaulatan (1950-1957) dan masa awal Orde Baru (1967-1974) dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Adanya pegaruh dari faktor internal dan eksternal ini menyebabkan bahwa meskipun pada awal pengakuan kedaulatan dan masa awal Orde Baru Indonesia sama-sama mengalami permasalahan ekonomi yang serius dan membutuhkan dana untuk perbaikan ekonominya, namun kebijakan ekonomi luar negeri di bidang investasi yang dikeluarkan Pemerintah pada kedua masa itu sangat berbeda.

Abstrak :
Unlike his predecessors, Indonesian President Joko 'JokowiJ Widodo was unusually inward looking in his foreign policy approach in his first term (2014-2019). Jokowi often skipped important international diplomacy events, preferring to focus his energy on handling domestic affairs. It resulted in some observers lamented that his choice had degraded lndonesiaJs diplomatic standing internationally. Since the beginning of his second term in 2019, Jokowi has started to be more active in his foreign policy approach. He began to participate in international diplomatic events more than before) and even he has been more active in contributing to international affairs, including in contributing to promote peace. This article argues that foreign policy under the Jokowi presidency is the manifestation of continuity and change.

Abstrak :
Dengan meningkatnya perselisihan yang terjadi di antara Tiongkok dan Amerika Serikat, seperti konflik Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) Korea-Tiongkok pada 2016 dan penerapan nasionalisme ekonomi pada masa pemerintahan Presiden Trump membuat Korea Selatan sadar bahwa ketergantungan terhadap negara-negara adidaya harus segera dikurangi. Oleh karena itu, tidak lama setelah menjabat sebagai presiden, Presiden Moon Jae In akhirnya berinisiatif untuk membuat New Southern Policy (NSP), yaitu kebijakan luar negeri baru yang berfokus pada bumi bagian selatan (ASEAN dan India) untuk mengurangi ketergantungan ekonomi Korea Selatan terhadap negara adidaya. ASEAN, terutama Indonesia, berperan besar atas suksesnya NSP. Hal ini memberikan dampak positif bagi iklim kerja sama dan perekonomian bagi Indonesia maupun Korea Selatan. Berdasarkan latar belakang ini, kemudian dirumuskan pertanyaan penelitian berupa bagaimana respon Indonesia serta dampak yang dihasilkan dari kerja sama Korea-Indonesia melalui kebijakan NSP?. Dengan itu, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan respon Indonesia dan perubahan yang dihasilkan dari kerja sama ekonomi yang dilakukan melalui kebijakan NSP. Metode penelitian deskriptif-kualitatif juga digunakan untuk menjelaskan respon dan dampak kebijakan tersebut terhadap perekonomian Indonesia. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan NSP membuat hubungan bilateral, terutama dalam aspek ekonomi, kedua negara menjadi semakin erat melalui peningkatan tingkat kemitraan dari level Strategic Partnership menjadi Special Strategic Partnership. ......Amidst the increasing disputes between China and the United States, such as the Korea-China Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) conflict in 2016 and the implementation of economic protectionism during President Trump's administration, South Korea realised that their dependence on superpowers must be reduced immediately. Therefore, not long after taking office, President Moon Jae In had the initiative to create the New Southern Policy (NSP), the new foreign policy that focuses on the southern hemisphere (ASEAN and India) aimed to reduce South Korea's economic dependence on the superpowers. ASEAN, especially Indonesia, played a major role in the success of the NSP. This resulted in positive impacts on both bilateral cooperation and the economic aspect for Indonesia and South Korea. As follows, then formulates a research question of how is Indonesia's response and what are the impacts of Korea-Indonesia cooperation through the NSP? With that in mind, this study aims to explain Indonesia's response and the results from economic cooperation carried out through the NSP. Thus, the descriptive- qualitative research method is utilised to explain the response and impacts of this policy to Indonesia’s economy. The findings of this study show that the NSP improved bilateral relations, particularly in economic aspects, between the two nations by raising the level of collaboration from the Strategic Partnership level to the Special Strategic Partnership.