Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam rangka melakukan pengawasan dan pengaturan terintegrasi terhadap seluruh sektor jasa keuangan di Indonesia, pemerintah Republik Indonesia bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat telah membentuk Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Dengan terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan ini diharapkan tujuan penguatan sektor jasa keuangan di Indonesia dapat tercapai dengan adanya satu institusi pengawas dan pengatur di sektor jasa keuangan. Sejak terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan telah disusun dan diterbitkan ratusan kebijakan di sektor jasa keuangan dan secara khusus terdapat beberapa ketentuan yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan di bidang Pasar Modal. Namun demikian, kebijakan dan pengaturan yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan tersebut belum memberikan dampak signifikan secara khusus kepada Perusahaan Efek, karena belum memperhatikan postur industri, inklusi Pasar Modal yang masih sangat kurang, dan beberapa kebijakan yang dirasa menjadi beban tambahan bagi Perusahaan Efek.

---

In order to do integrated supervision and regulation of financial services sector in Indonesia, the government and the House of Representatives of Indonesia established Otoritas Jasa Keuangan Indonesia Financial Services Authority based on Law Number 21 of 2011 concerning Otoritas Jasa Keuangan. Through Otoritas Jasa Keuangan, it is expected that the strengthening of financial services sector in Indonesia can be achieved under one supervisory and regulatory institution. Since its establishment, Otoritas Jasa Keuangan issued many regulations and policies in financial services sector, specifically in the Capital Market sector. However, the regulations and policies issued by Otoritas Jasa Keuangan have not had any significant impact to Securities Companies, because the policies and regulations have not taken into account the structure of Indonesia Capital Market industry, insufficient Capital Market inclusion, and many of that policies and regulations are deemed to be additional cost by the Securities Companies."

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai perusahaan efek yang diajukan permohonanpernyataan kepailitan oleh Debitornya. Penelitian ini bertujuan untukmenganalisis pihak-pihak yang berwenang dan prosedur mengajukan permohonankepailitan terhadap perusahaan efek. Metode penelitian yang digunakan adalahpenelitian kepustakaan, yang bersifat yuridis normatif, yaitu merujuk pada normahukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Kesimpulan daripenelitian ini adalah berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (4) Undang-UndangNomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban PembayaranUtang (UUK dan PKPU), perusahaan efek hanya dapat dimohon pailit oleh OJK.Apabila permohonan pernyataan kepailitan terhadap perusahaan efek diajukanoleh pihak selain OJK dikabulkan, maka putusan tersebut dapat diajukan kasasidan akan dibatalkan. Hasil penelitian menyarankan agar dibentuk peraturan yangmengatur mengenai kepailitan perusahaan efek oleh karena tidak adanyaperaturan yang mengatur hal tersebut untuk menciptakan kepastian hukum danMajelis Hakim perlu menganalisis fakta hukum dan doktrin dalam UUK danPKPU lebih dalam.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the filing for bankruptcy of securities firms by its debtors.This study aims to analyze the authorities and procedures of filing a bankruptcyagainst securities firms. The method used is research literature, juridicalnormative, which refers to the legal norms contained in the legislation. Theconclusion of this study is that securities firms can only be filed for bankruptcy byIndonesia Financial Services Authority (OJK), based on the provisions of Article2 paragraph (4) of Law No. 37 year 2004 on Bankruptcy and Suspension ofPayment (UUK and PKPU). If any other party besides the Indonesia FSA (OJK)successfully filed bankruptcy against a securities firm, the verdict can be appealedand, if so, will be canceled. Due to the lack of legislation regulating this matter,this study recommends to establish regulations governing the bankruptcy ofsecurities firms to create legal certainty. Moreover, Judges need to analyze thelegal facts and doctrines in UUK and PKPU further."