Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penghindaran pajak khususnya pelarian dana secara tidak resmi ke luar negeri menjadi masalah utama negara berkembang tidak terkecuali Indonesia. Negara yang menjadi tempat Wajib Pajak Indonesia melakukan skema tersebut yaitu negara Singapura sebagai negara yang memiliki tarif pajak rendah. Solusi yang dicetuskan oleh OECD dan negara G20 sebagai upaya mencegah penghindaran pajak melalui Automatic Exchange of Information (AEoI). Awal tahun 2020 Indonesia dan Singapura melakukan renegosiasi P3B kedua negara dan salah satu perubahannya pada Article 26 Exchange of Information. Penelitian ini akan menganalisis Exchange of Information (EoI) terutama AEoI dan EoI on request pada renegosiasi P3B Indonesia- Singapura dalam rangka meningkatkan kepatuhan pelaporan pajak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan wawancara mendalam dan studi kepustakaan sebagai teknik pengumpulan data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa EoI khususnya AEoI dan EoI on request dapat meningkatkan kepatuhan pelaporan pajak. Apabila pada praktiknya dilakukan sesuai dengan teori perubahan inovasi untuk kepatuhan pajak, dengan aspek enforcement, facilitation, dan trust yang sudah terakomodasi dalam peraturan internasional yaitu P3B renegosiasi Indonesia- Singapura dan peraturan domestik Undang- Undang No. 9 Tahun 2017 beserta peraturan turunannya. ......Tax evasion especially illicit financial flow become a major problem in developing countries, including Indonesia. The country where Indonesian taxpayers carry out the scheme is Singapore as a country that has a low tax rate. A solution initiated by the OECD dan G20 countries as an effort to prevent tax evasion through the Automatic Exchange of Information (AEoI). In early 2020, Indonesia and Singapore renegotiate Tax Treaty between the two countries and one of the amendments is in the Article 26 Exchange of Information. This study will analyze the Exchange of Information (EoI), especially AEoI and EoI on request to renegotiate the Indonesia-Singapore Tax Treaty in order to improve tax reporting compliance. This study used a qualitative approach with interviews and literature study as data collection techniques. The results of this study indicate that EoI, especially AEoI and EoI on request, has a positive effect on tax reporting compliance in the term of increasing tax reporting compliance. If in practice it is carried out in accordance with theory of change for innovation in tax compliance, with enforcement, facilitation, and trust variables that have been accommodated in international regulations, renegotiation of Indonesia- Singapore Tax Treaty and domestic regulation Law No. 9 of 2017 and its derivative regulations.

Abstrak :
ABSTRAK
Skripsi ini meneliti tentang bagaimana faktor-faktor domestik mempengaruhi arah kebijakan luar negeri Indonesia dalam rangka merespons dinamika situasi internasional, dengan menggunakan teori Neoclassical Realism. Situasi internasional yang terjadi pada masa itu adalah modernisasi militer yang terjadi di kawasan Asia Tenggara, diintervensi oleh keempat faktor domestik, yakni persepsi pemimpin, budaya strategis, hubungan negara dan masyarakat, dan institusi domestik. Dalam kurun waktu sepuluh tahun 1997-2007 , negara-negara di Asia Tenggara ndash; Singapura, Malaysia, Thailand, Vietnam, Myanmar, dan Indonesia ndash; melakukan modernisasi militer. Dibandingkan negara yang lain, Indonesia belum bisa melaksanakan modernisasi militer dengan optimal. Pada 27 April 2007 Indonesia dan Singapura sepakat untuk menandatangani Perjanjian Kerja Sama Pertahanan atau Defense Cooperation Agreement DCA . Perjanjian ini akan memberikan akses terhadap Singapura ke beberapa wilayah kedaulatan Indonesia untuk digunakan sebagai Military Training Area MTA . Selain itu, DCA juga memungkinkan untuk dilakukannya latihan militer bersama, pertukaran personil militer, dan pembangunan fasilitas militer Indonesia oleh Singapura. Namun demikian, DPR RI justru mengecam penandatanganan DCA dan memutuskan untuk menolak untuk meratifikasi kesepakatan tersebut. Satu dekade setelah DCA ditandatangani, belum ada kelanjutan proses ratifikasi perjanjian pertahanan tersebut. Tulisan ini berargumen bahwa DCA merupakan bentuk external balancing yang dilakukan pemerintah Indonesia terhadap modernisasi negara-negara di Asia Tenggara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa usaha pemerintah Indonesia untuk melakukan external balancing gagal dikarenakan oleh empat variabel perantara, yakni persepsi DPR RI, budaya strategis, hubungan negara masyarakat, dan institusi domestik.

---

ABSTRAK
This thesis examines how domestic factors influence the direction of Indonesian foreign policy in order to respond to the dynamics of the international situation using the Neoclassical Realism theory. The international situation occurring during that period was the military modernization that occurred in Southeast Asia, which was interfered by the four domestic factors, namely leader 39 s perception, strategic culture, state and society relations, and domestic institutions. Within ten years 1997 2007 , countries in Southeast Asia Singapore, Malaysia, Thailand, Vietnam, Myanmar, and Indonesia implementing military modernization. Compared to other countries, Indonesia has not been able to carry out military modernization optimally. On April 27, 2007 Indonesia and Singapore agreed to sign a Defense Cooperation Agreement DCA . This Agreement will grant Singapore access to several sovereign territories of Indonesia as a Military Training Area MTA . In addition, the DCA also allows for joint military exercises, military personnel exchanges, and the construction of Indonesian military facilities by Singapore. However, the DPR RI House of Representatives criticized the signing of the DCA and decided to refuse to ratify it. Up to a decade after the DCA was signed, there has been no continuation of the ratification process of the defense agreement. This paper argues that DCA is a form of external balancing by the Indonesian government towards the military modernization of countries in Southeast Asia. The results of this study indicate that the Indonesian government 39 s attempts to perform external balancing failed due to four intermediate variables, namely the perception of DPR RI, strategic culture, state and society relations, and domestic institutions.

Abstrak :
Pertumbuhan gedung bertingkat tinggi berpotensi terhadap meningkatnya emisi yang disebabkan oleh penggunaan energi, air dan listrik dalam pengoperasian gedung tersebut. Dalam rangka mewujudkan Net Zero Emission, gedung yang sudah terbangun perlu meminimalisir dampaknya terhadap lingkungan dengan cara green retrofitting. Dengan begitu pada penelitian ini dilakukan komparasi regulasi pelaksanaan green retrofitting di Indonesia dengan negara lain yaitu Singapura, Malaysia dan Hong Kong, dengan harapan ditemukannya perbedaan yang dapat menjadi rekomendasi dalam mendorong pelaksanaan green retfotting di Indonesia. Menurut hasil penelitian,  penerapan penilaian green retrofitting di Indonesia perlu adanya tolok ukur mengenai inovasi, insentif dalam bentuk non-finansial, serta perlu adanya kolaborasi dalam penyusunan regulasi antar pemerintah dan pihak swasta dalam mengintegrasikan sertifikasi. ......The growth of high-rise buildings has the potential to increase emissions caused by the use of energy, water and electricity in the operation of the building. In order to encourage Net Zero Emissions, buildings that have been built need to minimize their impact on the environment by means of green retrofitting. Therefore, in this study a comparison was made of regulations implementing green retrofitting in Indonesia with other countries, namely Singapore, Malaysia and Hong Kong, with the hope that in the end, the differences that are found with the hope of finding differences that can be a recommendation in encouraging the implementation of green retrofitting in Indonesia. According to the results of the research, the implementation of green retrofitting assessment in Indonesia needs benchmarks regarding innovation, incentives in non-financial forms, and the need for collaboration in drafting regulations between the government and the private sector in integrating certification.