Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dasar dan Alasan yang Membenarkan Keberadaan (la raison detre) Perlindungan Hukum Indikasi Geografis di Indonesia (Membangun Sistem Perlindungan Indikasi Geografis di Indonesia) Disertasi ini merupakan perenungan kritis, komprehensif dan mendalam tentang latar belakang ketentuan perlindungan IG di Indonesia dalam konteks temporal dan spasial. Tujuan penelitian ini adalah mengungkapkan kesesuaian dasar filosofis perlindungan IG dengan nilai-nilai dan kebiasaan yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Untuk mencapai pemahaman secara holistik tentang permasalahan perlindungan IG dan solusinya, penelitian ini menggabungkan metode doktrinal dan non-doktrinal, dengan menerapkan pendekatan transdisiplin yang melihat fenomena hukum IG dan masyarakat Indonesia yang majemuk sebagai suatu realitas yang utuh, tidak terlepas dari aspek-aspek relevan selain hukum seperti aspek sosial, ekonomi, sejarah, politik dan budaya. Pendekatan perbandingan hukum dalam penelitian ini memfokuskan pencermatan pada dua aspek spesifik, yaitu: pertama, tingkat keefektifan pendaftaran IG berdasarkan data kuantitatif berupa data statistik; dan kedua, penelusuran terhadap regulasi IG di Indonesia dan berbagai negara untuk memperoleh pemahaman serta masukan dalam rangka membangun sistem perlindungan IG Indonesia yang otentik. Sisi metode empiris penelitian ini melibatkan data primer yang diperoleh dari wawancara mendalam dengan berbagai pemangku kepentingan, terutama MPIG dari seluruh Indonesia. Rekomendasi dalam Penelitian didasarkan atas pola-pola umum yang ditemukan berdasarkan analisis kualitatif terhadap hasil penelitian empiris tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan IG tidak bertentangan dengan nilai dan praktik yang hidup dalam masyarakat Indonesia (the living law). Peneliti menyarankan pendekatan gabungan bottom up dan top down dalam proses pembentukan undang-undang sui generis dan sistem perlindungan IG, sehingga dapat menyerap nilai dan praktik, hukum yang hidup (the living law) dalam masyarakat Indonesia. Hal tersebut untuk menciptakan dasar yang lebih kuat untuk pelaksanaan efektif dan perlindungan produk IG lokal Indonesia, terutama dalam menghadapi persaingan perdagangan regional dan global.

---

The focus of this study is a critical, comprehensive and in-depth reflection on the background of GI protection in Indonesia considered in the temporal and spatial context. The purpose of this study is to reveal the philosophical compatibility of GI protection vis-à-vis living values and practices in Indonesian society. In order to reach a holistic view of issues and solutions related to GI protection, this research combines doctrinal and non-doctrinal methods applying trans-disciplinary approach by taking a holistic view of GI protection as a legal phenomenon and the pluralistic Indonesian society as a whole, without separating the same from other relevant, non-legal aspects such as social, economic, historical, political and cultural aspects. The legal comparative approach of this research focuses on two specific aspects, namely: first, effectiveness of GI registrations in the form of quantitative, statistical data; and second, comparative analysis of GI law in Indonesia and several other countries to obtain input for building an authentic GI protection system in Indonesia. The empirical method of this research is based on primary data collected during in-depth interviews with various stakeholders, notably Communities for GI Protection (MPIG) from all over Indonesia. The recommendation of this research draws on the general patterns discovered based on qualitative analysis of the results of such empirical research, suggesting that the philosophical basis of GI protection is not contradictory to values and practices (the living law) in the Indonesian society. The researcher suggests a combination of bottom up and top down approach in formulating sui generis GI law and GI protection system capable of absorbing and accommodating the living law of Indonesian society, thus creating a more solid basis for effective protection of Indonesian local GI products, particularly in the context of facing competition in the context of regional and global trade."

"Penggunaan obat off-label sudah meluas di dunia klinis, namun penggunaan obat diluar indikasi klinis yang disetujui dapat menyebabkan beberapa masalah terkait obat. Obat off-label digunakan karena obat yang tersedia dan disetujui tidak memberikan efek yang diinginkan sehingga dokter mencoba obat yang belum disetujui indikasinya. Tugas khusus ini bertujuan untuk memberikan suatu ukuran mutu pelayanan farmasi mengenai pemilihan penggunaan obat off-label di Puskesmas Kecamatan Kalideres. Metode yang digunakan dalam laporan merupakan studi literatur terkait indikasi off-label obat-obatan yang tersedia di Puskesmas Kecamatan Kalideres Jakarta Barat. Obat-obat yang memiliki indikasi off-label dari daftar obat di puskesmas kecamatan Kalideres yaitu: amitriptilin, asetilsistein, aspirin, asam folat, domperidon, kalsium glukonat, kotrimoksazol, deksametason, dimenhidrinat, ibuprofen, ketokonazole, metformin, metoklopramide, metronidazol, nifedipin dan prednison.

---

The use of off-label drugs has become widespread in clinical practice worldwide, but the use of drugs outside approved clinical indications can lead to several drug-related issues. Off-label drugs are used when drugs do not produce the desired effects, prompting doctors to try drugs whose indications have not been approved. This report aims to provide a measure of the quality of pharmacy services regarding the selection of off-label drug use at the Kalideres Sub-district Community Health Center. The method used in the report is a literature study related to off-label indications of drugs available at the Kalideres Sub-district Community Health Center in West Jakarta. Drugs with off-label indications from the list of drugs at the Kalideres Sub-district Community Health Center include: amitriptyline, acetylcysteine, aspirin, folic acid, domperidone, calcium gluconate, cotrimoxazole, dexamethasone, dimenhydrinate, ibuprofen, ketoconazole, metformin, metoclopramide, metronidazole, nifedipine, and prednisone."

"Indikasi Geografis merupakan salah satu bentuk Hak Kekayaan Intelektual yang wajib dilindungi. Dalam Undang-Undang Merek yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 dan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis telah dijelaskan secara garis besar perlindungan hukum Indikasi Geografis dapat diberikan apabila pendaftarannya telah dilakukan. Maksud pendaftaran Indikasi Geografis adalah untuk menjamin kepastian hukum. Jangka waktu perlindungan dapat berlangsung secara tidak terbatas selama ciri dan/atau kualitas yang menjadi dasar diberikan perlindungan masih ada. Indonesia yang sebagai suatu negara kepulauan sangat terkenal akan hasil kekayaan alamnya. Salah satu hasil kekayaan alam yang terkenal adalah Kopi Arabika Kintamani yang berasal dari Kabupaten Bangli, Propinsi Bali. Perlindungan Indikasi Geografis terhadap Kopi Arabika Kintamani tersebut sangatlah diperlukan, karena sumber perekonomian penduduk setempat adalah berasal dari penjualan kopi tersebut. Sehingga apabila perlindungan Indikasi Geografis tersebut dapat terlaksana dengan baik, maka dampak positif yang diperoleh masyarakat setempat sangat banyak terutama dari bidang perekonomian.

---

Geographical Indication is a form of Intellectual Property Rights that has to be protected. Trade Mark Act Number 15 of 2001 and Government Regulation Number 51 of 2007 concerning Geographical Indication has stipulated the general legal protection in which Geographical Indication protection could be given if its registration has been done. Geographical indication registration purpose is to ensure legal certainty. Duration of protection may last indefinitely as long as traits and / or quality as the basis of the protection is still there. Indonesia as an archipelagic State which is very famous for its natural resources. One of its natural resources is the famous Arabica Coffee from Kintamani Bangli District, Bali Province. Protection of Geographical Indications of Kintamani Arabica Coffee is very necessary, because the source of the local society's income is derived from the sale of coffee. Hence if the protection of Geographical Indications can be well accomplished, the local society would get many benefits especially in the economic field."

"Penelitian observasional potong lintang sitologi cairan peritoneal di Departemen Patologi Anatomik FKUI/RSUPNCM

---

"

"ABSTRACTBatik telah dikenal di Indonesia sejak abad ke-19 dan menjadi warisan budaya Indonesia. Batik sendiri memiliki karakteristik yang beragam di berbagai daerah, salah satunya yaitu batik Indramayu atau Dermayon. Karakteristik tersebut dapat diketahui salah satunya dari bentuk ragam hias batiknya sebagai gambaran seperti apa daerah batik tersebut diproduksi. Untuk mengetahui ragam hias batik Indramayu apa saja yang paling merepresentasikan daerah produksinya, maka batik Indramayu dinilai dengan dua dasar, yaitu Outstanding Universal Value (OUV) dan Indikasi Geografis (IG). Selain itu, dengan penilaian tersebut dapat diketahui pola keruangan yang terbentuk dari hasil penilaian batik Indramayu berdasarkan OUV dan IG. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif di mana dalam pengumpulan datanya dilakukan dengan wawancara menggunakan daftar pertanyaan kepada perwakilan dari pemilik usaha batik Indramayu maupun pengrajin batik Indramayu yang tersebar di 22 lokasi produsen batik tulis Indramayu. Hasil dari penelitian ini adalah ragam hias sekar niem dan kapal kandas mendapatkan nilai tertinggi berdasarkan IG, sedangkan ragam hias dengan nilai paling rendah yaitu merak berunding, lokchan, liris, parang teja, rajeg wesi, banji, dan sawat riweh. Sementara itu, ragam hias yang paling tinggi nilainya berdasarkan OUV antara lain sekar niem, ganggeng, iwak etong, sisik, iwak petek, kapal kandas, dan bokong semar, sedangkan ragam hias yang paling rendah nilainya antara lain merak berunding, liris, parang teja, dan banji. Ragam hias batik Indramayu yang memiliki penilaian paling baik berdasarkan OUV dan IG adalah ragam hias sekar niem dan kapal kandas, sedangkan ragam hias merak berunding, liris, parang teja, dan banji merupakan ragam hias dengan nilai terendah. Ragam hias kultural memiliki cakupan paling besar dibandingkan dengan ragam hias natural maupun natural dan kultural. Daerah ragam hias kultural tersebar di bagian utara dan meluas di bagian selatan, daerah ragam hias natural lebih terkonsentrasi di pusat dan ke barat, dan daerah gabungan ragam hias kultural dan natural berada di pusat, tetapi daerah ini meluas ke barat dan ke timur.

---

ABSTRACTBatik has been known in Indonesia since the 19 century and has become an Indonesian cultural heritage. Batik itself has various characteristics in various regions, one of which is Indramayu or Dermayon batik. These characteristics can be seen from one of the forms of batik ornament as an illustration of what the area of batik was produced. To find out which Indramayu batik ornaments represent the production area the most, Indramayu batik is judged on two grounds, namely Outstanding Universal Value (OUV) and Geographical Indication (GI). In addition, with this assessment, it can be seen the distribution pattern formed from the results of the assessment of Indramayu batik based on OUV and GI. This study used a qualitative method in which the data collection was carried out by interviewing questionnaires to representatives of Indramayu batik business owners and craftsmen spread across 22 locations of Indramayu batik producers. The results of this study are sekar niem and kapal kandas ornament get the highest value based on IG, while the ornament with the lowest value are merak berunding, lokchan, liris, parang teja, rajeg wesi, banji, and sawat riweh. Meanwhile, the highest value of ornament based on OUV includes sekar niem, ganggeng, iwak etong, sisik, iwak petek, kapal kandas, and bokong semar, while the lowest value of ornamentation is merak berunding, liris, parang teja, and banji. The Indramayu batik ornament that has the best rating based on OUV and IG is sekar niem dan kapal kandas, while the ornament of merak berunding, liris, parang teja, and banji are the lowest value decoration. Cultural ornament has the largest coverage compared to natural and natural and cultural ornaments. The area of cultural ornament is spread in the north and extends to the south, the area of natural ornament is more concentrated in the center and extends to the west, and the combined area of cultural and natural decoration is in the center, but this area extends to the west and east."

"Skripsi ini menjelaskan mengenai penerapan perlindungan indikasi geografis di Indonesia dan membandingkan dengan sistem yang diterapkan di Uni Eropa dan Amerika Serikat. Untuk itu dalam rangka mengetahui jenis perlindungan yang diterapkan di Indonesia maka penulis menguraikan implementasi dari perlindungan indikasi geografis di Indoneisa serta membandingkan dengan penerapan yang ada di Uni Eropa dan Amerika Serikat. Skripsi ini disusun dengan metode penulisan hukum komparatif yang menghasilkan data berupa perbandingan penerapan suatu sistem hukum di ketiga negara tersebut.Hasil penelitian menyimpulkan bahwa penerapan indikasi geografis di Indonesia mirip dengan penerapan di Uni Eropa namun disertai dengan kendala pada sistem pendaftaran yang rumit. Oleh karena itu perlu suatuu instrumen perlindungan yang lebih efektif untuk melindungi komoditas khas misalnya menggunakan merek kolektif atau merek sertifikasi, ataupun ketegasan pemerintah dan pelaku usaha untuk menerapkan fair trade practice dalam kegiatan perdagangan.

---

This mini-thesis describes the implementation of the protection of geographical indication in Indonesia and compare with the system applied in the European Union and the United States. In order to know what kind of protection of geographical indications in Indonesia and compares with the existing implementation in European Union and United States. This research is prepared by the method of comparative law writing that produced the data is a comparison of the application of a legal system in those three countries.

The conclusion is the application of geographical indications in Indonesia similar to the implementation of the European Union but it is followed by constraints on the complicated registration system. Protection also does not bring the positive impact of increased exports of registered product. Therefore, to solve those problems, an instrument of protection which is more effective is needed to protect specific commodities of the government and businessmen to implement fair trade practices in trading activity."

"Tesis ini membahas mengenai salah satu bentuk aksi korporasi yaitu akuisisi yang dilakukan oleh sebuah perseroan terbuka yaitu PT Bumi Resources, Tbk (BUMI) terhadap 2 (dua) perusahaan tertutup dan 1(satu) perusahaan terbuka dalam rentang waktu yang berdekatan. Akuisisi ini dianggap bermasalah oleh Badan Pengawas yaitu Bapepam-LK yang mengindikasikan akuisisi tersebut merupakan Transaksi Material berdasarkan Keputusan Ketua Bapepam-LK tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama. Dalam penjelasannya BUMI menyatakan sebaliknya bahwa akuisisi tersebut bukanlah Transaksi Material dengan melakukan penafsiran yang berbeda tentang aturan dalam Undang-undang tersebut. Terdapat celah hukum dalam aturan tersebut yang dimanfaatkan oleh BUMI untuk dapat terus melaksanakan akuisisi tersebut yang mana celah hukum tersebut oleh Bapepam-LK dapat dikatakan diakui sebagai kelemahan dengan dikeluarkan peraturan yang baru tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.

---

This thesis discusses about one form of corporate action which is an Acquisition made by the listed Company in an adjacent span. The acquisition was considered problematic by the supervising board of Bapepam-LK who indicates that the acquisition is a material transaction by virtue of The Chairman of Bapepam-LK regarding material transaction and changes of the main business activity. In explanation, BUMI stating instead that the acquisition was not a material transaction by making a different interpretation of the rules utilized by BUMI to be able to continue to implement the acquisition and the legal loopholes by the Bapepam-LK can be said to be recognized as a weakness by the making of the new regulation about it. Notary as one of supporting professions on capital market plays an important role under the act that are involved in corporate actions. The roles of notaries in general and spesifically in the acquisition of this case study will be elaborated as well in this thesis."

"Peraturan perundang-undangan yang dirancang di luar kepentingan masyarakat akan mengalami kegagalan dalam pelaksanaannya. Perlindungan hukum Indikasi Geografis (IG) di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, dan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 Tentang Indikasi-Geografis (PP 51/2007) sebagai peraturan pelaksanaannya. Meskipun pengaturan IG di Indonesia telah memenuhi standar internasional dan PP 51/2007 telah diberlakukan lebih dari 4 tahun, tetapi implementasinya belum efektif. Pertanyaannya adalah, mengapa tidak efektif? Hal tersebut disebabkan karena banyak faktor terkait efektivitas hukum yang belum terungkap. Penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor tersebut dapat diungkapkan dan dianalisis berdasarkan landasan rasional yang kritis dan dibermaknakan pengalaman. Hasil analisis tersebut kemudian dapat digunakan sebagai landasan untuk merancang peraturan perundang-undangan yang "membumi" dan "meng-Indonesia" sehingga tidak mengalami kegagalan dalam mencapai tujuannya, dan dapat dilaksanakan secara efektif.

---

Laws and regulations which are drafted beyond the interests of society are bound to fail in their implementation. The legal protection of Geographical Indications (GI) in Indonesia is provided for under Law Number 15 Year 2001 on Marks, and Government Regulation Number 51 Year 2007 on Geographical Indications (PP 51/2007) as the implementing regulation of the former. Although GI regulations in Indonesia comply with international standards and PP 51/2007 has been in force for over 4 years, their implementation is not yet effective. This raises the question, why has it not been effective? Ineffectiveness is caused by the fact that a great number of factors related to the effectiveness of law are yet to be identified. As this research indicates, it is possible for such factors to be identified and analyzed based on a critical ?reason informed by experience? approach. The result of such analysis can be subsequently used as a basis for drafting laws and regulations which are "firmly grounded" and truly reflect the "essence of Indonesian character", hence they do not fail in achieving their objectives and are capable of being implemented effectively."

"ABSTRAKProporsi kematian ibu di provinsi Nusa Tenggara Barat tergolong tinggi pada tahun 2010 sebesar 329 kematian ibu atau 2,9% dari total kematian nasional. Penelitian bertujuan untuk mengetahui faktor - faktor yang mempengaruhi tindakan seksio sesarea di RSUD Kab Dompu. Desain penelitian adalah potong lintang dengan besar sampel 750 orang. Data diuji dengan menggunakan chisquare dengan taraf signifikan 95% (0,05). Hasil penelitian didapatkan bahwa prevalensi ibu yang bersalin dengan seksio sesarea adalah 75,2%. Ada hubungan antara paritas (faktor predisposisi), cara bayar (faktor penguat), partus lama, riwayat seksio sesarea, pre eklampsia berat/ eklampsia dan kematian janin dalam rahim dengan kejadian seksio sesarea (p<0,05).

---

ABSTRACTThe proportion of maternal mortality in west nusa tenggara is hight, at 2010 the maternal mortality was 329 or 2,9% national mortality. The study aims to determine factors - factors that influence the actions of Caesarean section in Dompu District Hospital. The study design was a large cross-sectional sample of 750 people. Data were tested using chi-square with 95% significant level (0.05).

Result showed that the prevalence of the birth mother with Caesarean section was 75.2%. There is a relationship between parity (predisposing factors), how to pay (reinforcing factors), parturition length, a history of Caesarean section, severe pre eclampsia / eclampsia and fetal death in utero with the incidence of Caesarean section (p <0.05)."