Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
This study is aimed to analyze how customary law is practiced in strategizing dispute settlement among the villagers. In some cases, the parties who had the disputes brought their cases to the non states intermediaries to give the best remedies that fulfill their own senses of justice. As we know in the Access to Justice approaches, the disputes could be solved not only using both with state law and non-state law. These facts showed how people doing law community members in relation to dispute resolution mechanism based on customary law from the perspective of access to justice. By applying customary law, the indigenous communities could settle their disputes and reach a solution that satisfies their sense of justice. This paper attempts to describe and analyze the mechanisms of dispute settlement within the indigenous peoples of Tulehu, Central Maluku based on their customary law. This paper is based on a research paper titled 'Customary Criminal Dispute Resolution of Indigenous Peoples in Central Maluku.' The focus of this paper is the analysis of the strategies implemented by the community members in Tulehu, Central Maluku in relation to dispute settlement mechanism based on their customary law from the perspective of access to justice.

Abstrak :
Dalam tulisan ini penulis mengulas interaksi di antara wacana-wacana dan tindakan-tindakan dalam pelaksanaan hukum lokal, nasional, dan internasional pada penduduk lokal dengan memfokus pada situasi di Pulau Siberut. Selama bertahun-tahun orang Mentawai telah menghadapi pengaruh-pengaruh hukum asal dari luar wilayahnya. Hal itu bermuladari administrasi kolonial Belanda, dan dilanjutkan oleh orang-orang Minangkabau yang - sebagai pegawai pemerintah dan administrasi di pulau itu - memiliki pengaruh yang besaratas sistem-sistem peradilan desa, dan hak-hak penduduk setempat versus pendatang. Birokrasi Indonesia melalui berbagai kementeriannya memiliki dampak yang besar atas pulau itu.Dalam kurun waktu terakhir, melalui campur tangan eksternal, kegiatan pariwisata dan pembuatan film oleh perusahaan asing, kesadaran etnis di antara orang-orang Mentawai sebagai penduduk lokal pun mulai tumbuh. Hal itu menuntun munculnya suatu bentuk 'representasi' baru di dunia luar, dan pandangan yang baru tentang tradisi-tradisi lokal. Tetapi, perolehan hak-hak kepemilikan atas sumber-sumberdaya alam dan kesempatan pemasaran yang baru telah memicu terjadinya konflik internal yang serius. Tampaknya,interaksi di antara hukum internasional, nasional, dan lokal tidak hanya menciptakan kesempatan-kesempatan baru, tetapi juga menciptakan kevakuman hukum, administrasi, dan kekuasaan yang baru.

Abstrak :
ABSTRAK
Masyarakat adat nusantara mengalami peminggiran dan penghancuran secara sistematis oleh intervensi pihak-pihak luar masyarakat adat. Pemaksaan nilai, penaklukan, kolonisasi dan eksploitasi oleh penguasa politik bersama pemilik modal yang memonopoli makna kebenaran secara sepihak masih berlangsung dan merupakan sumber penderitaan bagi masyarakat adat di seluruh Nusantara. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) berbentuk aliansi yang merupakan persekutuan darn komunitas-komunitas Masyarakat Adat se nusantara. Pasal 7, butir 3, Anger ran Dasar AMAN menyebutkan mini organisasi adalah "mengembalikan kedaulatan Masyarakat Adat Nusantara untuk mempertahankan hak-hak ekonomi, sosial, budaya dan bernegara". Masalah internal organisasi AMAN yang terjadi pada Sekretariat Pelaksana AMAN antara lain berkaitan dengan inisiatif pada awal pembentukan organisasi datang bukan darn masyarakat adat itu sendiri, aspek keuangan dan pembiayaan kegiatan organisasi, komunikasi dan informasi internal organisasi, serta intervensi darn pihak luar organisasi. Tujuan penelitian mengungkapkan penanganan masalah internal organisasi pada Sekretariat Pelaksana AMAN serta mendeskripsikan perjuangan revitalisasi hakhak masyarakat adat nusantara. Penelitian menggunakan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masalah internal organisasi menjadi suatu hal yang mendesak untuk dicarikan jalan kelua rya secara bijaksana, terutama berkaitan dengan aspek keuangan dan pembiayaan kegiatan organisasi serta komunikasi dan informasi internal organisasi. Kedua hal tersebut merupakan 'darah' bagi berlangsungnya suatu organisasi seperti AMAN agar dapat mewujudkan visi dan misi organisasi. Undang-Undang Dasar 1945 mengakui eksistensi masyarakat adat serta hak kepemilikannya alas tanah ulayat. Namun dalam undang-undang sektoral yang menindaklanjuti konstitusi tersebut terjadi banyak penyimpangan, yang efektif menegasikan hak masyarakat adat terhadap tanah ulayatnya. Rekomendasi: diperlukan upaya internal menggali kemandirian keuangan berdasarkan potensi ekonomi anggota AMAN; program komunikasi organisasi menjangkau setiap anggota AMAN secara efektif; konsolidasi memperkuat kedudukan organisasi secara politis. Selain itu, perjuangan yang dilakukan AMAN memerlukan langkah-langkah politis memperoleh akses pads pihak eksekutif maupun pihak legislatif.

---

ABSTRACT
'Masyarakat adat nusantara' have been marginalized and destructed by systematic intervention from the outsider of masyarakat adat. Coersion of values, conquest, colonization and exploitation by rezim with capitalist that monopolized the truth meaning by one side still going on and become the source of sufferring to all masyarakat adat in nusantara. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) is alliance which union base on communities of Masyarakat Adat se nusantara. Article 7, point 3, AMAN's Statutes and Rules of Association stated about mission of organization which is, "take back the sovereignty of Masyarakat Adat Nusantara to maintain the economical, social, cultural and national life". AMAN's The internal organization problem of AMAN which happened in the Executive Secretary AMAN as follow: the initiative of AMAN formulation doesn't appears from the masyarakat adat themselves, financial aspect and organization activities expense, communication and internal information of organization, and intervension from the outsider. Research aims to show the handling of internal organization problem at the Executive Secretary AMAN and to describe revitalization struggling of masyarakat adat nusantara's rights. The research uses case study. Result of the research shows that the internal organization problems become urgent to be solved wisely, particulary concern with financial aspect and organization activities expenses. Besides, communication and internal information of organization. Both of them are 'the blood' in sustaining of an organization, like AMAN. Constitution of 1945 recognized existences of masyarakat hukum adat and their rights of hak ulayat. However, there are several deviancy on the sectoral law that effective to negation of masyarakat adat rights. Recommendation: it needs the internal effort in financial independent based on economic potential from the member of AMAN; organization communication program should reach members of AMAN effectively; enforcing consolidation for organization status politically. Moreover, AMAN's struggling needs political steps in achieving legislative and executive access.

Abstrak :
Abstract. This paper aims to analyze the importance of legitimacy aspect for a government, related to the existence of indigenous people, in the context of local election as the manifestation of democracy. Generally, legitimacy is interpreted in a normative understanding, particularly in its relation to the legal fulfillment of formal requirements that produces a legitimate government. Legitimacy is required to ensure that a government has justifications to implement all of its functions. Moreover, legitimacy is also necessary to ensure the compliance and support of people. Nevertheless, in terms of indigenous peoples, though formal legitimacy is indeed important, it is not the only legitimacy required by the local government. The legitimacy shall also be related to local values upheld by people. Based on the research conducted on the Toraja ethnic group in Tana Toraja, in the perspective of legal pluralism, there are two crucial intersecting governing norms. This study shows the importance of adat values to obtain legitimacy, in the context democratization in Indonesia, and the existence of adat in the implementation of local autonomy. By using several different principles as the bases, the existence of adat and formal law in the implementation of local election show that there is a collaboration effort to make the process of democracy and adat go along well, conferring a legitimacy for the local government despite the uniqueness of the Toraja people.

Abstrak. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis pentingnya aspek legitimasi bagi pemerintah terkait dengan keberadaan masyarakat adat dalam konteks pemilihan kepala daerah sebagai perwujudan demokrasi. Pada umumnya legitimasi ditafsirkan dalam pemahaman yang bersifat normatif terutama dalam kaitannya dengan upaya pemenuhan persyaratan formal berdasarkan hukum dalam menghasilkan suatu pemerintahan yang dianggap sah. Legitimasi dibutuhkan guna memastikan suatu pemerintahan memiliki justifikasi dalam melaksanakan semua fungsinya. Selain itu, legitimasi diperlukan juga untuk memastikan kepatuhan dan dukungan dari masyarakat. Namun terkait dengan keberadaan masyarakat adat, legitimasi formal memang penting namun bukanlah satu-satunya legitimasi yang dibutuhkan oleh pemerintah daerah. Legitimasi juga akan terkait dengan nilai-nilai lokal yang diyakini dalam masyarakat. Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada komunitas etnis Toraja di wilayah Tana Toraja, dalam perspektif “legal pluralism”, terdapat dua norma penting yang mengatur yang saling bersinggungan. Tulisan ini menunjukkan pentingnya nilai-nilai “adat” dalam upaya menghasilkan legitimasi dalam konteks demokratisasi Indonesia serta eksistensi keberadaan adat dalam pelaksanaan otonomi daerah. Dengan beberapa prinsip dasar yang berbeda namun tetap di jadikan landasan, maka keberadaan “adat” dan hukum formal dalam pelaksanaan pilkada, menunjukkan adanya upaya kolaborasi agara proses demokrasi dan “adat” tetap dapat berjalan bersama dalam yang memungkinkan adanya legitimasibagi keberadaan pemerintah daerah dalam konteks keunikan masyarakat Toraja.

Abstrak :
Community-based tourism (CBT) as an approach in the development of tourism can be viewed as an alternative to the development of tourism which have so far has been widely acknowledged. As a relatively new approach to tourism development, it's interesting the to study and analyze its application in a research aimed to identifying values of local wisdom of Kampung naga, and then review it using the qualitive approaches, with data collection through observation, interviews and literature review. The especially the value of togetherness, simplicity, independent, and specific pattern on spacial and agriculture, are able to encourage implementation of CBT principles in Kampung Naga.

Abstrak :
This article discusses the implementation of the right to education in Indonesia. It uses human rights and historical approaches. Human rights approach is used to describe international human rights instruments on the guarantee of the right to education that is applied universally. This approach is also dealing with international human rights instrument on the right to education that has been ratified by Indonesia as well as national regulation instruments on the right to education applied in Indonesia. Historical approach highlights the role of Indonesian governments in education sector after the Independence Day, especially regarding the implementation of the right to education. The discussion focuses on the development that has been achieved and the difficulty that has been faced in the implementation of the right to education. Despite there have been significant progresses achieved in implementing the right to education, the Indonesian governments remain facing the difficulty to fulfil the right to education for the entire of Indonesian citizens. However, in the middle of such a difficulty, it raises a creative idea and concrete action from civil society in terms of providing education service for marginalized and indigenous peoples.

---

Artikel ini membahas implementasi hak pendidikan (the right to education) di Indonesia. Pembahasan menggunakan pendekatan hak asasi manusia dan historis. Pendekatan hak asasi manusia memaparkan instrumen-instrumen hak asasi manusia internasional tentang jaminan hak pendidikan yang telah berlaku secara universal. Pemaparan juga dikaitkan dengan instrumen hak asasi manusia internasional tentang hak pendidikan yang telah diratifikasi oleh Indonesia serta instrumen regulasi nasional terkait dengan jaminan hak pendidikan yang berlaku di Indonesia. Pendekatan historis menyoroti peran pemerintahan-pemerintahan Indonesia dalam sektor pendidikan setelah Proklamasi Kemerdekaan, khususnya terkait dengan implementasi jaminan hak pendidikan. Pembahasan difokuskan pada perkembangan yang telah dicapai dan kesulitan yang dihadapi dalam implementasi hak pendidikan. Di samping ada kemajuan signifikan yang telah dicapai dalam impelementasi jaminan hak pendidikan, Indonesia masih menghadapi kesulitan memenuhi jaminan hak pendidikan untuk seluruh warga negara Indonesia. Namun, di tengah kesulitan yang dihadapi oleh pemerintah, muncul ide kreatif dan aksi konkret dari masyarakat sipil dalam bentuk memberikan pelayanan pendidikan bagi warga negara Indonesia yang hidup terpencil dan terpinggirkan.