Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Indigenous peoples have gained increasing international visibility in their fight against longstanding colonial occupation by nation-states. Although living in different locations around the world and practising highly varied ways of life, indigenous peoples nonetheless are affected by similar patterns of colonial dispossession and violence. In defending their collective rights to self-determination, culture, lands and resources, their resistance and creativity offer a pause for critical reflection on the importance of maintaining indigenous distinctiveness against the homogenizing forces of states and corporations. This timely book highlights significant colonial patterns of domination and their effects, as well as responses and resistance to colonialism. It brings indigenous peoples? issues and voices to the forefront of sociological discussions of modernity. In particular, the book examines issues of identity, dispossession, environment, rights and revitalization in relation to historical and ongoing colonialism, showing that the experiences of indigenous peoples in wealthy and poor countries are often parallel and related. With a strong comparative scope and interdisciplinary perspective, the book is an essential introductory reading for students interested in race and ethnicity, human rights, development and indigenous peoples? issues in an interconnected world.--

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini membahas jejaring advokasi transnasional yang dilakukan non-state actor dalam menyelesaikan konflik HAM yang muncul di dalam sebuah Negara. Dalam skripsi ini, penulis meneliti AMAN sebagai non-state actor di Indonesia dalam menyelesaikan pelanggaran hak yang dialami indigenous peoples Kepulauan Aru sebagai studi kasus. Dengan menggunakan Transnational Advocacy Network TAN dari Keck dan Sikkink sebagai model analisis, penulis berupaya menganalisis strategi advokasi transnasional yang dilakukan AMAN dalam melindungi dan menegakkan hak-hak indigenous peoples Kepulauan Aru. Hal ini dikarenakan terdapat investor yang memasuki wilayah hutan Aru yang merupakan wilayah adat indigenous peoples. Hasil penelitian menunjukkan bahwa AMAN sebagai non-state actor mampu membentuk jejaring transnasional sehingga memberikan tekanan kepada Pemerintah Indonesia dengan menggunakan 4 empat tipologi analisis taktik TAN, yaitu: information politics politik informasi , symbolic politics politik simbolik , leverage politics politik pengaruh , dan accountability politics politik tanggung jawab.

---

ABSTRAK
This study discussed transnational advocacy network on indigenous peoples rsquo rights. In this thesis, the writer analyzed AMAN as non state actor in Indonesia and its advocacy to address human rights violation of indigenous peoples in Kabupaten Kepulauan Aru. Using Transnational Advocacy Network TAN of Keck and Sikkink as frame of thought, the writer analyzed the transnational advocacy conducted by AMAN to protect and maintain the rights of indigenous peoples in Kepulauan Aru. The finding of this study showed that AMAN as non state actor is able to conduct a transnational network. AMANS succeed giving pressure to Indonesia government by using four typology of TAN tactics, which are information politics, symbolic politics, leverage politics, and accountability politics.

Abstrak :
ABSTRAK
Salah satu kelompok masyarakat hukum adat yang ada hingga saat ini adalah kelompok masyarakat adat di Kabupaten Lebong. Kelompok masyarakat ini adalah kelompok masyarakat yang hidup di sekitar kawasan hutan pegunungan Bukit Barisan. Mereka hidup dari hasil memanfaatkan dan mengolah sumber daya hutan yang ada di sekitar mereka. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 192/Kpts-II/1996, tertanggal 1 Mei 1996, telah mengubah fungsi dan menunjuk sebagian kawasan hutan di Propinsi Daerah Tingkat I Sumatra Barat, Jambi, Sumatra Selatan dan Bengkulu seluas +/-1.368.000 Ha, menjadi Taman Nasional Kerinci Seblat. Kemudian, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 901/Kpts-11/1999, tertanggal 14 Oktober 1999 Ditetapkan Kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat yang terletak di Propinsi Daerah Tingkat I Sumatra Barat, Jambi, Sumatra Selatan dan Bengkulu dengan luas 1.375.349,867 (satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus empat puluh sembilan delapan ratus enam putuh tujuh perseribu) hektar. Bahwa berdasarkan UU Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1990, kedudukan Masyarakat Hukum Adat serta Hak Ulayat yang dimilikinya secara tegas diakui. Akan tetapi dalam UU No. 41/1999, pengakuan terhadap Masyarakat Hukum Adat harus memenuhi beberapa syarat, artinya keberadaan Masyarakat Hukum Adat dalam satu wilayah teritorial di Indonesia diakui sepanjang memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dan keberadaannya harus diakui oleh Pemerintah Daerah setempat. Selanjutnya implementasi penyetenggaran otonomi daerah Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu terhadap peningkatan kesejahteraan' Masyarakat Hukum Adat akibat pelaksaaan surat keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor 192/Kpts-II/1996 yang menetapkan kawasan TNKS sebagai kawasan cagar biosfer, belum memberikan tingkat kesejahteraan Masyarakat Hukum Adat yang maksimal dikarenakan ketika terjadi pembatasan akses terhadap Masyarakat Hukum Adat terhadap hutan, hal tersebut tidak diikuti dengan kebijakan pemberdayaan ekonomi Masyarakat Hukum Adat yang tinggal sekitar kawasan hutan.

Abstrak :
This study is aimed to analyze how customary law is practiced in strategizing dispute settlement among the villagers. In some cases, the parties who had the disputes brought their cases to the non states intermediaries to give the best remedies that fulfill their own senses of justice. As we know in the Access to Justice approaches, the disputes could be solved not only using both with state law and non-state law. These facts showed how people doing law community members in relation to dispute resolution mechanism based on customary law from the perspective of access to justice. By applying customary law, the indigenous communities could settle their disputes and reach a solution that satisfies their sense of justice. This paper attempts to describe and analyze the mechanisms of dispute settlement within the indigenous peoples of Tulehu, Central Maluku based on their customary law. This paper is based on a research paper titled 'Customary Criminal Dispute Resolution of Indigenous Peoples in Central Maluku.' The focus of this paper is the analysis of the strategies implemented by the community members in Tulehu, Central Maluku in relation to dispute settlement mechanism based on their customary law from the perspective of access to justice.

Abstrak :
Dalam artikel ini, penulis bertujuan untuk merangsang terjadinya debat tentang pengetahuan lokal (indigenous knowledge) bertitik tolak dari pendapatnya tentang adanya kontradiksi dan kelemahan-kelemahan konseptual dalam banyak tulisan tentang pengetahuan lokal. Pokok permasalahan yang dibahas dalam artikel ini terutama memfokus pada argumen penulis bahwa perbedaan antara pengetahuan lokal dan pengetahuan ilmiah atau Barat dapat menimbulkan masalah bagi mereka yang percaya atas makna penting dari pengetahuan lokal bagi pembangunan. Artikel ini mengkaji beberapa kontradiksi dan ironi yang terdapat dalam upaya memberikan penekanan pada makna penting pengetahuan lokal. Menurut penulis, pembedaan pengetahuan lokal dan pengetahuan Barat sebagai dua tipe pengetahuan merupakan hal yang tidak produktif dalam upaya melibatkan peranan pengetahuan lokal itu dalam pembangunan yang tangguh dan berkelanjutan. Penulis juga mengemukakan bahwa sebenarnya tidak ada sesuatu yang baru tentang retorika dan perwujudan pengetahuan lokal. Ia pun berpendapat bahwa strategi untuk menyusun arsip dan menyebarluaskan pengetahuan lokal itu juga bertentangan dengan konsep dasar dari pengetahuan lokal itu sendiri. Bagian akhir dari artikel ini secara tentantif menelusuri sejumlah kemungkinan dalam mencari jalan ke luar dari dilema ini. Di antaranya adalah melaksanakan preservasi pengetahuan lokal in situ. Upaya ini hanya akan berhasil bila penduduk setempat dapat memperoleh kontrol atas penggunaan lahan dan sumber-sumber daya alamnya.

Abstrak :
Penelitian ini memaparkan tentang pemaknaan self-determination yang awalnya dipahami sebagai hak untuk merdeka dan memisahkan diri melalui Declaration on the Granting of Independence to Colonial Peoples, menjadi hak untuk menentukan nasib sendiri dalam konteks HAM bagi indigenous peoples. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif interpretif, penelitian ini mengeksplorasi perdebatan pada proses penyusunan teks deklarasi indigenous rights di PBB yang dimulai pada tahun 1984-2007. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, walaupun pemaknaan pada akhirnya diterima secara resmi sebagai self-determination yang dibatasi, masih terdapat unsur-unsur ldquo;kolonialisme berlanjut rdquo; advanced colonialism yang masih berlanjut yang menyebabkan masih sulitnya negara menerima pemaknaan self-determination yang bersifat internal. Selain itu, dipaparkan pula mengenai kondisi pengakuan masyarakat adat di Indonesia sebagai refleksi atas permasalahan terhadap pemaknaan self-determination.

---

This study elaborates the meaning of self determination which was originally conceived as the right to independence and secession by Declaration on the Granting of Independence to Colonial Peoples, becomes the rights to self determination in the context of rights for indigenous peoples. By using qualitative interpretive approach, this study explores the debate on the process of preparing the text of the UN Declaration on Indigenous Rights from 1984 2007. The result shows that,even though the meaning is accepted formally in form of restricted self determination, there are elements of advanced colonialism that led to the difficulty for states to accept the context of internal meaning of self determination. This study also presents the condition on recognition of ldquo masyarakat adat rdquo in Indonesia as a reflection on the problems on the meaning of self determination.