Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Merek merupakan salah satu bagian dari Hak Kekayaan Intelektual yang memiliki peranan sangat penting karena merek memiliki fungsi untuk mengidentifikasi suatu produksi barang dari segi kualitas dan reputasinya. Namun tidak semua merek dapat didaftarkan. Merek yang memiliki kesamaan dengan Indikasi Geografis terdaftar tidak dapat didaftarkan. Indikasi Geografis merupakan sebuah tanda yang mengidentifikasikan daerah asal suatu barang dari sebuah wilayah tertentu yang memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik khas barang tersebut. Permasalahan yang akan dibahas dalam Penelitian ini dibuat agar mendapatkan kesimpulan tentang bagaimana penerapan sistem perlindungan Indikasi Geografis di Indonesia dan bagaimana sistem perlindungan terhadap merek yang memiliki persamaan dengan sebuah Indikasi Geografis di Indonesia. Skripsi ini merupakan penelitian normatif yang mengkaji rumusan masalah dari sudut pandang perundang-undangan yang berlaku. ...... Trademark as a part of the Intellectual Property Rights has a very important role because it has a function to identify a quality and reputation of manufactured goods. But not all trademark can be registered. A trademark that has similarity with registered geographical indication cannot be registered. Geographical Indication is a sign that identifies a place of origin of goods with their qualities, special characteristics, and reputation from particular region. Issues that will be discussed in this study was made to obtain a conclusion about how Indonesia implement a protection system of geographical indication and how Indonesia regulate a protection system for a trademark that has similarity a geographical indication. This thesis is a normative study that examines the formulation of the problem from applicable regulation point of view.

Abstrak :
Skripsi ini menjelaskan mengenai penerapan perlindungan indikasi geografis di Indonesia dan membandingkan dengan sistem yang diterapkan di Uni Eropa dan Amerika Serikat. Untuk itu dalam rangka mengetahui jenis perlindungan yang diterapkan di Indonesia maka penulis menguraikan implementasi dari perlindungan indikasi geografis di Indoneisa serta membandingkan dengan penerapan yang ada di Uni Eropa dan Amerika Serikat. Skripsi ini disusun dengan metode penulisan hukum komparatif yang menghasilkan data berupa perbandingan penerapan suatu sistem hukum di ketiga negara tersebut. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa penerapan indikasi geografis di Indonesia mirip dengan penerapan di Uni Eropa namun disertai dengan kendala pada sistem pendaftaran yang rumit. Oleh karena itu perlu suatuu instrumen perlindungan yang lebih efektif untuk melindungi komoditas khas misalnya menggunakan merek kolektif atau merek sertifikasi, ataupun ketegasan pemerintah dan pelaku usaha untuk menerapkan fair trade practice dalam kegiatan perdagangan. ......This mini-thesis describes the implementation of the protection of geographical indication in Indonesia and compare with the system applied in the European Union and the United States. In order to know what kind of protection of geographical indications in Indonesia and compares with the existing implementation in European Union and United States. This research is prepared by the method of comparative law writing that produced the data is a comparison of the application of a legal system in those three countries. The conclusion is the application of geographical indications in Indonesia similar to the implementation of the European Union but it is followed by constraints on the complicated registration system. Protection also does not bring the positive impact of increased exports of registered product. Therefore, to solve those problems, an instrument of protection which is more effective is needed to protect specific commodities of the government and businessmen to implement fair trade practices in trading activity.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peta kerawanan konflik Sunni- Syi'i di Indonesia yang mengalami tren ketegangan yang semakin meningkat. Penelitian dengan menggunakan metode kualitatif ini diupayakan mampu menggambarkan secara menyeluruh tentang sumber kerawanan, titik-titik kerawanan, dan dampak-dampak yang ditimbulkan dari hubungan Sunni-Syi'i di Indonesia sehingga diperoleh peringatan dini melalui proses warning intelligence yang dijadikan sebagai bahan untuk pengambilan kebijakan dalam menyikapi perkembangan hubungan kedua kubu ini serta faktor-faktor yang mempengaruhi keduanya. Temuan penelitian ini menghasilkan adanya indikasi-indikasi kuat mengenai peran aktor negara dan non negara yang mengeksploitasi hubungan Sunni-Syi'i di Indonesia. Konflik antar keduanya dapat ditelusuri lebih jauh penyebabnya sebagai akibat dari adanya proyek gerakan Syi'ahisasi yang dipelopori oleh Iran sebagai pusat Syi'ah internasional. Benturan keduanya dipicu oleh penetrasi gerakan Syi'ahisasi dengan penolakan masyarakat yang sudah sadar akan ketidakcocokan Syiisme bila dikembangkan di tempat mereka secara khusus dan di Indonesia secara umum. Gerakan Syi'ahisasi sudah terindikasi kuat pula dapat berdampak negatif bagi keamanan nasional dengan berbagai informasi yang relevan terkait adanya indikasi gerakan ideologi transnasional Syi'ah yang juga menjangkiti negara-negara muslim lainnya. ......This study aims to determine the vulnerability map of Sunnis-Shiites conflict in Indonesia, which experienced a trend of increasing tensions. The research uses qualitative methods which is able to describe the source of vulnerability, the points of vulnerability , and impacts on the whole arising from the Sunnis-Shiites relations in Indonesia in order to obtain early warning through the process of warning intelligence that serve as material for making policy in addressing the development of relations between two sides and factors affecting them. The findings of this study resulted in the strong indications of the role of state and non-state actors are exploiting Sunnis-Shiites relations in Indonesia. Cause of escalating conflict can be traced even further as a result of the Shia movement project spearheaded by Iran as Shia international center. The conflicts are triggered by the penetration of Shia movement toward rejection from people who are already aware of incompatibility of Shiism when it is developed in a special place and in Indonesia in general. The Shia movement project has been strongly indicated it can also negatively affect national security with a variety of relevant information related to indications of a transnational movement of Imamah ideology that also plagued other muslims countries.

Abstrak :
[ABSTRAK
Krisis rupiah di tahun 1997-1999 adalah gejolak besar bagi ekonomi Indonesia dimana pertumbuhan ekonomi anjlok, sistem perbankan lumpuh, diikuti dengan konsekuensi sosial dan politik yang pahit. Diyakini jika otoritas moneter daan pembuat kebijakan lainnya dapat mengantisipasi krisis tersebut, segala konsekuensi yang tidak diinginkan tersebut dapat dikurangi dan mungkin dihindari. Sistem pendeteksian dini untuk krisis rupiah diharapkan dapat memberi waktu para pembuat kebijakan untuk mengantisipasi datangnya krisis. Namun salah satu faktor sukses yang kritikal dalam pembentukan sistem tersebut adalah seleksi indikator. Penelitian ini menerapkan Indication & Warning Intelligence (I&W)untuk sistem pendeteksian dini krisis rupiah dengan produk akhir berupa set indikator yang dianggap efektif memprediksi krisis rupiah. Dengan I&W diseleksi lima indikator, yang selanjutnya diuji keefektifannya dengan metode regresi logit, yang menyatakan bahwa terdapat tiga indikator yang dapat memprediksi krisis rupiah secara signifikan yang adalah: 1) Real Effective Exchange Rate, 2) Deposit Money Bank?s Foreign Asset Growth, dan 3) Inflasi.

---

ABSTRACT
Currency crisis in Indonesia that took place in 1997-1999 was a major shock to the economy which plunge the growth, collapse the banking system with its bitter social and political consequences. It is acknowledged that if the monetary authority could anticipate such shock, the result would not be as devastating, it could be far lessen, and hopefully avoided. Early warning system for currency crisis is crucial for policy makers to anticipate the coming crisis with enough preparation. One of the most important factor in framing that system is indicators selection. This research apply Indication & Warning Intelligence (I&W) to early warning system of rupiah crisis with indicator set as its end product. With I&W five indicators are selected, which underwent further significance test with logistic regression method. This method results in three indicators being the most effective in predicting rupiah crisis, namely: 1) Real Effective Exchange Rate, 2) Deposit Money Bank?s Foreign Asset Growth, and 3) Inflation.;Currency crisis in Indonesia that took place in 1997-1999 was a major shock to the economy which plunge the growth, collapse the banking system with its bitter social and political consequences. It is acknowledged that if the monetary authority could anticipate such shock, the result would not be as devastating, it could be far lessen, and hopefully avoided. Early warning system for currency crisis is crucial for policy makers to anticipate the coming crisis with enough preparation. One of the most important factor in framing that system is indicators selection. This research apply Indication & Warning Intelligence (I&W) to early warning system of rupiah crisis with indicator set as its end product. With I&W five indicators are selected, which underwent further significance test with logistic regression method. This method results in three indicators being the most effective in predicting rupiah crisis, namely: 1) Real Effective Exchange Rate, 2) Deposit Money Bank’s Foreign Asset Growth, and 3) Inflation., Currency crisis in Indonesia that took place in 1997-1999 was a major shock to the economy which plunge the growth, collapse the banking system with its bitter social and political consequences. It is acknowledged that if the monetary authority could anticipate such shock, the result would not be as devastating, it could be far lessen, and hopefully avoided. Early warning system for currency crisis is crucial for policy makers to anticipate the coming crisis with enough preparation. One of the most important factor in framing that system is indicators selection. This research apply Indication & Warning Intelligence (I&W) to early warning system of rupiah crisis with indicator set as its end product. With I&W five indicators are selected, which underwent further significance test with logistic regression method. This method results in three indicators being the most effective in predicting rupiah crisis, namely: 1) Real Effective Exchange Rate, 2) Deposit Money Bank’s Foreign Asset Growth, and 3) Inflation.]

Abstrak :
Negara Indonesia memiliki pertanian rakyat, perkebunan rakyat, kerajinan rakyat, pertambakan rakyat, bahkan yang teramat penting bagi kehidupan sehari-hari adalah kita memiliki dan hidup dari pasar-pasar rakyat. Pembangunan ekonomi merupakan salah satu tanggung jawab Pemerintah terhadap asset didaerahnya, contohnya sektor komoditi perkebunan rakyat Kopi Kintamani yang telah didaftarkan menjadi indikasi geografis. Indikasi geografis merupakan salah satu rezim Hak Kekayaan Intelektual yang paling banyak dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya setempat, baik dari konteks perekonomian nasional maupun masyarakat lokal. Produk dari indikasi geografis biasanya merupakan pencerminan langsung dari nilai budaya setempat yang dominan. Implementasi terhadap Pemakaian Indikasi Geografis dilakukan oleh Koperasi Bale Dana Mesari, yang dilakukan demi mencapai kesejahteraan Masyarakat bangli khususnya Anggota Koperasi. Oleh karena itu, skripsi ini akan mambahas mengenai bagaimana fungsi dan peranan Koperasi Bale Dana Mesari dalam pengolahan Kopi Kintamani serta landasan hukum Pemakaian Indikasi geografis. Skripsi ini juga membahas mengenai Peran Pemerintah dalam mendukung Gerakan Ekonomi Rakyat melalui Koperasi Bale Dana Mesari. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normarif. Hasil dari penelitian ini adalah Pemakaian Indikasi Geografis Kopi Kintamani telah diperoleh Koperasi bale Dana Mesari yang sesuai dengan PP No. 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis serta fungsi Koperasi dilakukan melalui Unit Pengolahan Kopi Kintamani dengan menjalankan peran dalam penetapan sumber daya, fasilitator dan pemasaran Kopi Kintamani. Pemerintah Daerah dalam hal ini dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bangli telah melakukan upaya-upaya yang telah mendukung Gerakan Ekonomi Rakyat melalui Koperasi bagi Masyarakat Bangli khususnya Koperasi Bale Dana Mesari. ......Indonesia has people's agriculture, plantation, handycraft, embankment, and even the most important for daily lives is that we have and live off by the people's marketplaces. Economic development is one of the government's responsibility towards the asset in their area, for example is the commodity sector of Kintamani Coffee people's plantation that has been registered as a geographical indication. Geographical indication is one of the regime of Intellectual Property Rights that has been most affected by local cultural values, within the national economy's context and also the local people. Products from geographical indications usually are direct reflections of the dominant local cultural values. The implementation of the usage of geographical indication is conducted by Bale Dana Mesari Cooperative that is done in order to attain welfare for the Bangli people and especially for the cooperative members. Because of that, this undergraduate thesis will elaborate on the function and role of Bale Dana Mesari Cooperative in managing Kintamani Coffee and also the legal foundation of the geographical indication usage. This thesis will also elaborate on government's role in supporting the People's Economy Movement through Bale Dana Mesari Cooperative. This research uses normative juridicial methods. Research results show that Coffee Kintamani geographical usage has been acquired by Bale Dana Mesari Cooperation that is in line with Government Regulation No. 51 Year 2007 on Geographical Indication and the cooperation function is conducted by Kintamani Coffee Management Unit through taking a role in determining resource, facilitator and Kintamani Coffee marketing. Local government, in this matter is conducted by the Bangli Regency Cooperative and Small and Medium Enterprise Services, has done efforts that supports People's Economy Movement through cooperative for the Bangli people, especially the Bale Dana Mesari Cooperative.

Abstrak :
Proton Pump Inhibitor (PPI) merupakan salah satu golongan obat yang paling sering diresepkan di rumah sakit, termasuk Rumah Sakit Universitas Indonesia (RSUI) untuk mengatasi berbagai penyakit saluran pencernaan. Selain itu, PPI juga digunakan sebagai Stress Ulcer Prophylaxis (SUP) pada pasien rawat inap dengan faktor risiko tinggi. Meskipun obat golongan ini tergolong aman dan memiliki efikasi yang baik, penggunaan PPI dalam jangka panjang seringkali dikaitkan dengan efek samping yang tidak diinginkan dann dapat menjadi suatu masalah. Penggunaan obat golongan PPI yang banyak pada pasien rawat inap dapat menjadi masalah apabila diberikan tanpa indikasi yang tepat. Tugas khusus ini bertujuan untuk mengkaji kesesuaian indikasi pemberian obat golongan PPI di RSUI dengan literatur berdasarkan diagnosis dan terapi pasien rawat inap pada Periode Januari 2023. Tugas khusus ini dilakukan dalam tiga tahap, yaitu mengambil data sekunder yang sesuai, melajukan pengolahan dan analisis data dan kemudian membuat pembahasan dan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari hasil random sampling dari kesuluruhan 312 data digunakan sebanyak 75 data, indikasi yang sesuai meliputi penyakit dispepsia, gastritis, GERD, sepsis, gastroenteritis, liver disease, riwayat tukak lambung dan terapi profilaksis terkait obat. Sebanyak 58 pasien atau sebesar 77,30% menunjukkan pemberian dilakukan sesuai dengan indikasi penyakit pasien dan 23,61% atau sebanyak sebanyak 17 pasien menunjukkan indikasi yang sesuai. ...... Proton Pump Inhibitor (PPI) is one of the most commonly prescribed classes of drugs in hospitals, including the University of Indonesia, to treat various gastrointestinal diseases. In addition, PPIs are also used as Stress Ulcer Prophylaxis (SUP) in hospitalized patients with high-risk factors. Although this class of drugs is classified as safe and has good efficacy, long-term use of PPIs is often associated with unwanted side effects and can be a problem. The use of many PPI drugs in hospitalized patients can be a problem if given without proper indication. This special task aims to examine the suitability of the indications for PPI drug administration at RSUI with literature based on the diagnosis and therapy of hospitalized patients in the January 2023 period. This specific task is carried out in three stages, taking the appropriate secondary data, proceeding with data processing and analysis, and then making discussions and conclusions. The results showed that from the results of a random sampling of all 312 data used as many as 75 data, appropriate indications include dyspeptic disease, gastritis, GERD, sepsis, gastroenteritis, liver disease, history of peptic ulcers, and drug-related prophylactic therapy. A total of 58 patients or 77.30%, showed that the administration was carried out according to the indication of the patient's disease, and 23.61%, or as many as 17 patients showed appropriate indications.

Abstrak :
Sampai saat ini ATM switch generasi Pertama menggunakan skema Explicit Forward Congestion Indication (EFCI) untuk kontrol kongesti layanan trafik ABR. Dengan cepatnya perkembangan teknologj Switching, generasi kedua ATM switch akan Dilengkapi dengan mekanisme kontrol kongesti Explicit Rate (ER). Skema Enhanced proportional Rate Control Algorithm, (EPRCA) merupakan salah satu mekanisme kontrol kongesti ER yang telah menjadi stand didalam ATM Forum. Karena mempunyai performansi yang cukup baik dan kemudahan dalarn implementasi, maka skema EPRCA akan menjadi pilihan beberapa vendor ATM untuk kontrol kongesti layanan trafik ABR. Pada periode transisi dari generasj pertama ke generasi kedua ATM switch, penggun skema EFCI dengan EPRCA dalam suatu jaringan ATM tidak dapat dihindarkan. Karena terdapat perbedaan dalam Operasi kerjanya, maka interoperabilitas penggunaan kedua skema kontrol kongesti tersebut akan menimbulkan permasalahan dan isi performansi yang dihasilkan. Dalam tesis ini, akan diteliti pengaruh penggunaan barga parameter kontrol Rate Increase Factor (RIF) yang berbeda terhadap hasil performansi pada skema EFCI dan skema EPRCA, serta pada interoperabilitas skema EFCI dengan EPRCA dalam suatu jaringan ATM. Dari hasil simulasi dapat ditunjukkan bahwa beat-down problem yang terjadi pada Iingkungan skema EFCI merupakan fungsi dan parameter kontrol RIF dan dengan RIF yang agresif tinggi dapat diperoleh performansi yang cukup baik. Sedangkan pada skema EPRCA, pengaruh penggunaan harga RIF yang berbeda tidak akan menyebabkan beat-down problem dan performansi yang dihasilkan sesuai dengan yang diharapkan. Sedangkan hasil performansi pada interoperabilitas skema EFCI dengan EPRCA sangat dipengaruhi oleh pemeliharaan harga RIF dan lokasi penempatan skema EPRCA. Untuk harga RIF yang konservatif rendah akan terjadi peningkatan performansi sebaliknya untuk harga RIF yang agresif tinggi akan mengakibatkan penurunan Performansi. Beat-down problem yang terjadi untuk sumber yang melewati multi-hop link pada lingkungan skema EFCI dapat dihilangkan jika skema EPRCA ditempatkan Pada least critical switch. ......Currently, the first generation of the ATM switches use Explicit Forward Congestin Indication (EFCI) scheme for Congestion control mechanism of the ABR services. With the advances in switching technologies, the next generation of the ATM switches will employ the Explicit Rate (ER) congestion control mechanisms. The Enhanced Proportional Rate Coritol Algorithm (EPRCA) scheme is selected as one of the ER congestion control mechanisms by the ATM Forum. Because the EPRCA scheme has good performance and low implementation complexity, the ATM switch vendors will use it for congestion control mechanism of the ABR services. During transition period from the first to the second generation of the ATM switches, the interoperability between EFCI and EPRCA schemes in the ATM net? ork became unavoidable. Because of the differences in their basic operating incehanisilis, their interoperation may be problematic in terms of the network perfoniiance. This thesis focuses on the impact on performance of the Raie Increase Factor (RIF) parameter selection in the EFCI and EPRCA schemes, also in the ititeroperahility between EFCI and EPRCA schemes. The simulation results show that beat-down problem in an all EFCI scheme environment is function of RIF parameter. A more aggressive RIF value leads to a hìgher performance. However, in the EPRCA scheme environment with use different value of the RIF parameter, it will not make any beat-down problem and the performance results as expected. From the interoperability perspective, the simulations conducted show that the RIF parameter selection and location of the EPRCA scheme will drive the performance of interoperability between EFCI and EPRCA schemes. With conservative RIF value will leads to performance improvement. On the other hand, with aggressive RIF value will leads to performance degradation. Beat-down problem of a multi-hop link in the EFCI scheme environment might be omitted if the EPRCA scheme is located at ihe Least critical switch.

Abstrak :
Penaksiran distribusi tail dari distribusi severity loss merupakan hal yang sangat penting dalam menentukan price indication untuk high excess loss layer dalam reasuransi per-risk excess of loss. Salah satu metode yang dapat digunakan adalah extreme value theory (EVT) yang fokus pada nilai loss yang sangat besar. Metode ini memberikan dasar teoritis yang kuat dalam membangun model yang dapat mendeskripsikan kejadian ekstrem dengan baik. Model EVT yang akan digunakan adalah model Peak Over Threshold (POT) yang mengklasifikasikan suatu nilai pengamatan sebagai kejadian ekstrem apabila nilainya telah melewati ambang batas (threshold) yang ditetapkan. Model POT yang dibahas dalam tugas akhir ini akan diaplikasikan untuk menentukan distribusi tail dari distribusi severity loss untuk data klaim automobile bodily injury dan kemudian digunakan untuk menentukan price indication yang sesuai. ......Estimating the tail of loss severity distribution is essential in determining price indication for high-excess loss layer in per-risk excess of loss reinsurance. One method that can be used is Extreme Value Theory (EVT) which focuses on huge loss values. This method provides a firm theoretical foundation on building statistical model describing extreme events. EVT model which will be used is Peak Over Threshold (POT) that classifies observations as extreme events if their value exceeds some predetermined threshold. POT model in this thesis will be used to determine the tail of loss severity distribution for automobile bodily injury data claim and then will be used to determine a suitable price indication.

Abstrak :
Pendahuluan Infeksi Saluran Pernapasan Atas (ISPA) adalah penyakit menular yang terjadi di hidung, faring, laring dan sinus. Gejala ISPA umum terjadi pada masyarakat Indonesia dan seringkali diobati sendiri. Penelitian tentang hubungan antara pengetahuan dan praktik pengobatan mandiri terhadap ISPA masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengukur tingkat pengetahuan, mengevaluasi praktik pengobatan mandiri ISPA dan mencari hubungan kedua faktor tersebut. Peneliti juga ingin mengetahui ketepatan pemilihan obat dengan gejala ISPA yang dialami. Metode Desain penelitian ini adalah cross-sectional, dan menggunakan kuesioner online yang disebar melalui Google Form. Uji Cronbach dan Pearson menunjukkan bahwa kuesioner tersebut masing-masing mempunyai reliabilitas dan validitas yang dapat diterima (a=0.773). Analisis data menggunakan statistik deskriptif untuk menganalisis informasi demografi, tingkat pengetahuan dan praktik pengobatan mandiri. Uji Chi-Square digunakan untuk mengetahui hubungan tingkat pengetahuan dengan kesesuaian penggunaan obat dan gejala yang dialami. Hasil Tingkat pengetahuan baik, cukup dan kurang dimiliki masing-masing oleh 44,1%, 51% dan 4,9% subjek. Praktik pengobatan mandiri yang dilakukan subjek secara umum dapat diterima. Sebagian besar subjek sudah tepat memilih obat untuk mengatasi gejala infeksi saluran pernapasan atas (56% untuk rinorea, 95% untuk demam, dan 85% untuk batuk). Namun, tidak ditemukan hubungan antara tingkat pengetahuan dan kesesuaian pemilihan obat untuk gejala demam (p = 0,384), batuk (p = 0,660) dan rinorea (p = 0,837). Kesimpulan Sebagian besar subjek memiliki pengetahuan cukup dan dapat memilih obat dengan tepat sesuai gejala infeksi saluran pernapasan atas. Walaupun demikian dalam penelitian ini tidak didapatkan hubungan antara tingkat pengetahuan dengan ketepatan pemilihan obat untuk gejala infeksi saluran pernapasan atas. ......Introduction Upper respiratory tract infection (URTI) is an infectious disease that affects the upper respiratory tract. URTI symptoms are common within the Indonesian population. Hence, URTI symptoms are frequently self-medicated. Research about the association between knowledge and self-medication practices for URTI is limited. Therefore, this study aims to measure the level of knowledge, evaluate the self-medication practices for URTI and find the association between the two factors. We also want to find the appropriateness of their self-medication practices based on URTI symptoms. Method Design of this study was cross-sectional, using an online questionnaire was distributed through Google Form. Cronbach’s and Pearson test showed that the questionnaire had acceptable reliability (a=0.773) and validity respectively. Data analysis involved descriptive statistics to analyse the demographic information, level of knowledge and self-medication practices. Chi-Square test was done to determine the association between level of knowledge and appropriateness of drug indication. Results Good, adequate, and poor level of knowledge were possessed by 44.1%, 51% and 4.9% of respondents respectively. The self-medication practices of the participants were generally acceptable. Most of the self-medication practices for symptoms were appropriate (56% for rhinorrhea, 95% for fever and 85% for cough). However, there was no association between the level of knowledge and the appropriateness of self-medication practices for fever (p = 0,384), cough (p = 0,660) and rhinorrhea (p = 0,837). Conclusion Most of the subjects had adequate knowledge and could choose the appropriate medications according to the symptoms of URTI. However, in this study there was no relationship between the level of knowledge and the appropriateness of drug use for symptoms of URTI.

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai penafsiran hukum Komisi Pengawas Persaingan Usaha berkaitan dengan pembuktian kasus persekongkolan tender, unsur-unsur yang harus dibuktikan, alat-alat bukti yang digunakan termasuk mengenai penggunaan indikasi sebagai alat untuk membuktikan adanya persekongkolan tender dan penafsiran hukum Badan Peradilan sebagai bentuk upaya hukum keberatan atas Putusan KPPU khususnya mengenai pertimbangan tentang pembuktian. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif yang bersifat deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa indikasi tidak dapat digunakan sebagai dasar yang dapat membuktikan adanya persekongkolan dalam tender, diperlukan alat bukti serta proses hukum acara lebih lanjut. Hal ini lah yang menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu pada Putusan No. 01/Pdt.Sus-KPPU/2014/Pn.Bgl yang memeriksa upaya keberatan atas putusan KPPU. Padahal, pada putusan tingat KPPU sebelumnya, Majelis Komisi memang menggunakan indikasi namun keberadaannya diperkuat bersama dengan alat bukti lain yang diatur dalam Pasal 42 UU No. 5 Tahun 1999. Penelitian ini menyarankan KPPU sebagai lembaga quasi yudisial yang memutus perkara persaingan usaha tetap harus berpedoman pada alat-alat bukti yang diatur pada UU No. 5 Tahun 1999, tetapi mengingat sulitnya menemukan pembuktian langsung apabila ada pembuktian hendak menggunakan indikasi saja atau indirect evidence perlu dibuatnya peraturan yang mengakui secara legal keberadaan hal tersebut dan dilakukan penyeragaman terhadap semua lembaga termasuk peradilan umum agar terjadi kepastian hukum dalam hal pembuktian.

---

The Research is about The Commission for The Supervision of Bussiness Competition KPPU 39 s law interpretation in relation to tender conspiracy case, things to prove, the evidence applies in the case including indication applies to prove the tender conspiracy and legal entity 39 s law interpretation as an objection of KPPU 39 s adjudication and about the judgement 39 s evidence in particular. This research is a descriptive normative judiricial. The result of this research shows that the indication can not be a fundamental that may prove tender conspiracy existence. It needs evidence and procedurial law process in further. This become the fundamental consideration to judge in Bengkulu District Court on verdict no. 01 pdt.sus KPPU 2014 Pn.BGL who investigate objection on KPPU 39 s verdict. Whereas, on the last KPPU 39 s verdict, The Commission applied indication but it gets along with evidence which on subsection 42 UU no.5 year 1999. This research suggest KPPU as a Quasi Judicial Institution who concludes the tender competition case to looks at the evidences which written on UU no.5 year 1999, but considering the difficulties on finding direct evidences, if there 39 s any evidence, it might use only the indication or indirect evidence. It needs to make a regulation which legally approving the existence and make a uniformity to all institution including General courts in order to build legal certainty on verification.