Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) merupakan alat ukur demokrasi di Indonesia untuk membaca capaian dan menyusun program perencanaan dalam pembangunan politik. Sebagai alat ukur, Penelitian ini fokus pada sinergitas stakeholders unsur pusat dan daerah metodologis dimaksud dalam kontribusi terhadap proses pengumpulan data di lapangan dan fungsi quality control untuk mengintegrasikan hasil IDI sebagai basis data dan orientasi pembangunan politik. Dengan menggunakan metode penelitian deskriptif melalui pengumpulan data wawancara mendalam, studi dokumen, dan triangulasi dokumen, penelitian ini menemukan bahwa meskipun telah mencapai perolehan skor IDI dengan kategori baik, masih ada persoalan terkait dengan pelaksanaan program penguatan kelompok kerja demokrasi dengan studi kasus di Provinsi DKI Jakarta.

---

The Indonesian Democracy Index (IDI) is a measure of democracy in Indonesia to read achievements and develop planning programs in political development. As a measurement tool, this research focuses on the synergy of stakeholders in the central and methodological regions in contributing to the process of data collection in the field and the function of quality control to integrate the results of the IDI as a database and political development orientation. By using descriptive research methods through collecting in-depth interviews, document studies, and document triangulation, this study found that despite achieving good IDI scores, there were still problems related to the implementation of the democracy working group strengthening program with case studies in DKI Jakarta Province.

Abstrak :
Umumnya pengukuran demokrasi bersifat global dan lintas negara, padahal demokrasi lokal tak kalah menarik diamati. Indonesia mengembangkan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) mengukur dinamika demokrasi lokal berbasis provinsi. Nusa Tenggara Barat (NTB) adalah provinsi dengan capaian demokrasi terburuk (2009-2014), ditandai oleh banyaknya kejadian yang melanggar kebebasan sipil, aksi kekerasan massa, tidak maksimalnya peran DPRD, serta macetnya kaderisasi partai politik. Penelitian ini mengajukan pertanyaan pokok: Mengapa kondisi demokrasi  Provinsi NTB pada tahun 2009-2014 relatif buruk? Studi ini merupakan pendalaman IDI melalui pengumpulan dan analisis data sekunder serta wawancara mendalam, difokuskan di tiga kabupaten/kota dengan tingkat kasus kekerasan tertinggi: Kabupaten Bima, Kabupaten Dompu, dan Kota Mataram. Temuan penting studi ini, era otonomisasi memberi keleluasaan yang sangat luas kepada pemerintah daerah mewakili aktor negara dalam memunculkan berbagai pengaturan ekstensif yang mengatur kehidupan beragama sehingga mengancam kebebasan sipil. Banyaknya kasus kekerasan dan tindakan main hakim sendiri menunjukkan keadaban sipil dan budaya politik belum tumbuh baik di masyarakat. Padahal, keadaban sipil dan budaya politik adalah fondasi penting yang diperlukan dalam membangun demokrasi. DPRD sebagai lembaga demokrasi lokal tidak berperan maksimal dalam menjalankan peran dan fungsi pokoknya dalam hal legislasi, penganggaran, dan pengawasan, selain keterwakilan perempuan di DPRD yang rendah. Partai politik lokal tidak berhasil menjalankan kaderisasi sebagai fungsi tradisionalnya yang penting. ......Usually, the measurement of democracy is conducted in a global context and involves cross-country comparisons. In fact, local democracy can also become an interesting object of study. This research examines the Indonesia Democracy Index (IDI) as a province-based local democracy measurement. West Nusa Tenggara (NTB) has been chosen a focus of this research because in the period of 2009-2014, it is the country’s province with poorest democratic achievements, which were marked by a high number of challenges to civil liberties, incidents of mass violence, weak of DPRD’s role, and the stalled regeneration of local political parties. This is an advance of the study of IDI through the collection and analysis of secondary data and in-depth interviews, focused on the three districts/cities with the highest levels case of violence, namely: Bima District, Dompu District, and Mataram City. The key finding of this study is: The regional autonomy era in Indonesia has pushed forward an extensive religious life control, which tends to be discriminatory and contradicts the principles of democracy. The number of cases of violence and vigilantism shows that civil virtues and political culture have not grown well in the society. In fact, these are important foundations needed in building democracy. DPRD does not play a maximum role in carrying out its main roles and functions in terms of legislation, budgeting, and supervision. In addition to the low representation of women in DPRD. Local political parties have not succeeded in carrying out regeneration as their important traditional function.

Abstrak :
Tesis ini membahas efek spasial dari variabel ekonomi dan variabel kependudukan terhadap Indeks Demokrasi di Indonesia tahun 2015 dan 2018. Variabel ekonomi yang digunakan adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per Kapita, dan variabel kependudukan yang digunakan adalah rata-rata lama sekolah dan net migration rate. Peneliti juga menggunakan pengeluaran per kapita sebagai alternatif terhadap PDRB per Kapita guna melihat adanya perbedaan hasil regresi antar keduanya terhadap indeks demokrasi. Menggunakan ekonometrika spasial, peneliti menemukan adanya dependensi spasial variabel ekonomi dan kependudukan terhadap nilai Indeks Demokrasi di provinsi-provinsi yang berdekatan. Meski demikian, efek spasial tersebut menjadi hilang ketika PDRB per Kapita diganti dengan pengeluaran per kapita ......This thesis discusses the spatial effects of economic and population variables on the 2015 and 2018 Democracy Index in Indonesia. The economic variables used are Gross Regional Domestic Product (GRDP) per capita, and the population variables used are the average length of schooling and net migration rate. Researchers also used per capita expenditure as an alternative to GRDP per capita in order to see the difference in regression results between the two toward democracy index. Using spatial econometrics, researchers found a spatial dependence of economic and population variables on the value of the Democracy Index in neighboring provinces. However, this spatial effect disappears when the per capita GRDP is replaced by per capita expenditure.

Abstrak :
Seiring perkembangan waktu, masalah ketimpangan serta kemiskinan masih terjadi di hampir semua wilayah di dunia. Menurut Boesen dan Martin (2007) terjadi perubahan ketika sebelumnya kemiskinan dilihat dari Basic needs Approach menjadi Right-Based Approach yang lebih berfokus pada pemenuhan hak-hak dasar warga negara untuk mengatasi masalah Ketimpangan Ekonomi. Dalam penelitian ini hak dasar yang diamati adalah Hak Sipil dan Hak Politik yang tercermin pada Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) khususnya pada aspek Indeks Kebebasan sipil (IKS) dan Indeks Hak-hak Politik (IHP). Berikutnya ada Hak Atas Pekerjaan dan Hak Atas Kehidupan yang Layak tergambar pada Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan pada Persentase Penduduk Miskin. Penelitian ini menemukan bahwa pemenuhan Hak Politik dan Hak Atas Kehidupan yang Layak bisa mengurangi Ketimpangan Ekonomi karena IHP dan Persentase Penduduk Miskin memiliki pengaruh yang signifikan pada Ketimpangan Ekonomi. Hal tersebut bisa terjadi karena penggunaan Hak Politik dalam Pemilihan Umum (Pemilu) eksekutif dan legislatif di pusat maupun di daerah serta partisipasi politik masyarakat bisa mempengaruhi kebijakan yang memihak bagi masyarakat miskin dalam hal Ketimpangan Ekonomi. Begitupun Persentase Penduduk Miskin yang menjadi gambaran atas pemenuhan Hak Atas Kehidupan yang Layak dari Pemerintah terhadap Warga Negara Indonesia bisa mempengaruhi angka ketimpangan. Jika negara bisa mengurangi angka kemiskinan yang berarti telah memberikan dan menjamin kesejahteraan penduduknya sesuai amanat UUD 1945 dapat mempengaruhi dan mengurangi tingkat Ketimpangan Ekonomi Nasional. ......Over time, the problem of inequality and poverty still occurs in almost all regions of the world. According to Boesen and Martin (2007) there was a change when previously poverty was seen from the Basic needs Approach to a Right-Based Approach which focused more on fulfilling the basic rights of citizens to overcome inequality problems. In this study, the basic rights observed are Civil Rights and Political Rights which are reflected in the Indonesian Democracy Index (IDI), especially in the aspects of the Civil Liberties Index and the Political Rights Index . Next, there is the right to work and the right to a decent life which is reflected in the Open Unemployment Rate and in the Percentage of Poor Population. This study finds that the fulfillment of political rights and the right to a decent life can reduce Economic Inequality because IHP and Percentage of Poor Population have a significant influence on the Economic Index. This can happen because the use of political rights in executive and legislative general elections at the center and in the regions as well as community political participation can influence policies that favor the poor in terms of economic inequality. Likewise, the percentage of poor people, which is an illustration of the fulfillment of the right to a decent life from the government for Indonesian citizens, can affect the number of inequality. If the state can reduce the poverty rate, which means that it has provided and guaranteed the welfare of its population in accordance with the mandate of UUD 1945 (Constitution), it can influence and reduce the level of national economic inequality.